M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

2. Menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

3. Menetapkan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia adalah 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar tanpa tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

4. Menetapkan korum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia adalah lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT. Rimau Indonesia.

5. Menetapkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Rimau Indonesia dapat diambil dan sah berdasarkan suara adalah lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia.

6. Menetapkan Pemohon dan atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Rimau Indonesia untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Penetapan ini.

8. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

DALAM POKOK PERKARADalam provisi :- Menolak tuntutan provisi PenggugatDalam pokok perkara- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat- Menyatakan tidak sah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) tanggal 15 November 2013 yang diselenggarakan para Tergugat yang telah dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat PT Yasmin Interbuana Hotel No 18 Tanggal 20 November 2013 dihadapan Turut

permintaanpenyelenggaran RUPSLB maka Penggugat juga tidakpemah mengeluarkan pemanggilan untukpenyelenggaran RUPSLB 15 November 2013,sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat 1 UUPT ;Prosedur penyelenggaraan RUPSLB telah diatur olehUUPT, yang baru dapat dilaksanakan atas permintaani pemegang saham yang bersamasama mewakili4/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan haksuara ii Dewan Komisaris;Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dalamhal ini kepada Penggugat dengan surat tercatatdisertai

RUPSLB lain" yangdilakukan kapan saja berdasarkan keadaan dan peristiwa penting yangsangat mengganggu eksistensi PT.

Dalamsoal pertentangan Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan, dapat ditunjukanpada Gugatan PENGGUGAT butir 5, 6, 7 dan 8 dimana PENGGUGATmempersoalkan keabsahan RUPSLB tanggal 15 November 2013 sebagai tidaksah dan menuntut dalam Petitum Gugatan agar RUPSLB tanggal 15 November2013 dstnya dinyatakan tidak sah.

kepada Direksi dalam hal inikepada Penggugat dengan surat tercatat disertai denganalasannya, oleh karena prosedur tersebut diatas tidakdilakukan sebelum dilaksanakan RUPSLB 15 November 2013maka konsekuensi hukum dari hasil RUPSLB tersebut adalahterdapat cacat hukum dan karenanya memiliki alasan untukdibatalkan ;b.

Apalagi RUPSLB yang diselenggarakanpada tanggal 15 November 2013 itu bukanlah RUPSLB tahunan "melainkanRUPSLB lain" yang dilakukan kapan saja berdasarkan keadaan dan peristiwapenting yang sangat mengganggu eksistensi PT.

juga melakukanpanggilan RUPSLB, maka seharusnya RUPSLB baru dapat dilaksanakanpada tanggal 30 Juni 2009 dan bukan pada tanggal 19 Juni 2009.Bahwa M.A.

Bahwa RUPSLB PT Griyapesona Mentari (Penggugat ) yang diklaimdilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009 merupakan RUPSLB yang tidak sahkarena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Pemegang Saham yang memilikihak suara atas 95% saham sehingga kuorum kehadiran RUPSLBsebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar PT GriyapesonaMentari (Penggugat ) jo.

,Notaris di Jakarta ("RUPSLB 19 Juni 2009") adalah tidak sah;Maka berikut alasanalasan hukum yang Tergugat IV dan Tergugat Vberikan:11.1 TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V JTIDAK TERLIBAT PADAPENYELENGGARAAN RUPSLB 19 JUNI 2009; OLEH KARENABUKAN TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V BUKANLAH PIHAKYANG MENYELENGGARAKAN RUPSLB 19 JUNI 2009.1 Bahwa, sebelum penyelenggaraan dari RUPSLB 19 Juni2009, Tergugat IV dan Tergugat V tidak menjabat selaku direktur maupun komisaris dariPT.

RUPSLB 19 Juni2009 tidak ada sangkutpautnya dengan Tergugat IV danTergugat V.Jl.

Sementara Tergugat VI, tidak ada sangkutpautnya dengan dibatalkan atautidaknya Akta RUPSLB 19 Juni 2009.Bahwa, Tergugat VI selaku Notaris dalam pembuatan Akta RUPSLB 19 Juni2009, apabila betul nantinya tuntutan pembatalan terhadap Akta RUPSLB 19 Juni2009 dikabulkan oleh majelis hakim, Tergugat VI tetap tidak mempunyaikewajiban hukum apa pun.

Nomor 549 K/Pdt/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikanputusan sebagai berikut:Vi.VI.Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggai 5 Februari 2016 yang dituangkanRisalah Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT.

(Tergugat IV)adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggai 5 Februari 2016 yang dituangkan Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan diRisalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT. Natatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalahperbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);Ill. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

(Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

No.374/Pdt/2016/PT.DKI.30.330.430.530.6Turut Tergugat juga melaksanakan RUPSLB sebagaimanadinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14;Bahwa RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14tersebut dihadiri oleh sebanyak 7217 (tujuh ribu dua ratus tujuhbelas) saham terdiri dari 589 (lima ratus delapan puluh sembilan)saham istimewa seri A dan 6628 (enam ribu enam ratus dua puluhdelapan) saham biasa seri B yang merupakan 73,64% (tujuh puluhtiga koma

RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14dilaksanakan berdasarkan permintaan dari para pemegang sahamHal 45 dari 160 Hal Put.

dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 telahdiselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dan UndangUndangPerseroan Terbatas dan karenanya RUPSLB tersebut adalah sah dansegala keputusankeputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut adalahsah dan mengikat dan pelaksanaan RUPSLB tersebut sama sekali tidakHal 46 dari 160 Hal Put.

dalam RUPSLBtersebut, dan karenanya RUPSLB secara sah telah dipimpin olehTergugat Ill dan bukan dipimpin oleh Tergugat , sehingga seluruhdalildalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi benturankepentingan karena RUPSLB dipimpin oleh Tergugat adalah hanyamengadaada saja dan sama sekali tidak terbukti; dan52.5Keputusankeputusan yang diambil dalam RUPSLB sebagaimanadinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 adalah sah dan mengikat.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka terbukti bahwa RUPSLBsebagaimana

dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 telahdiselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dan UndangUndangPerseroan Terbatas dan karenanya RUPSLB tersebut adalah sah dansegala keputusankeputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut adalahsah dan mengikat dan pelaksanaan RUPSLB tersebut sama sekali tidakmenimbulkan benturan kepentingan antara Tergugat dengan TurutTergugat I.Alasan KetigaMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Telah Mengesahkan Akta RUPST No.11Dan Akta RUPSLB No.14.Hal 112 dari 160 Hal Put.

Tetapi sampai pelaksanakan RUPSLB, DireksiTermohon tidak melaksanakan permintaan yang dimintakan Pemohon tersebut.Bahwa Pemohon mengetahui Termohon mekasanakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 23 Desember 2008 untukpengesahan dan persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan dan laporanauditor independen sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

Bahwa dalil dan pernyataan yang dipaparkan oleh Pemohon pada angka 7halaman 4 merupakan pengakuan secara implisit yang dinyatakan olehPemohon karena faktanya Pemohon mengetahui dan bahkan hadir sertamengetahui agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 23 Desember 2008 dan hasil RUPSLB tersebut telah dituangkankedalam Akta No. 72 tanggal 31 Desember 2008 (Akta No. 72), dimanabeberapa perubahan Aggaran Dasar Termohon tersebut adalah mengenai (i)penyesuaian Anggaran Dasar terhadap

,Termohon tetap memberikan laporan perusahaan dengan baik bahkan semualaporan keuangan periode tahun 20032007 telah dibuat oleh auditorindependen dan hasilnya telah dilaporkan pada saat RUPSLB tanggal 23Desember 2008;Bahwa dalil pada angka 3 tersebut bertentangan dengan fakta yangsebenarnya karena tanpa diminta oleh Pemohon mengenai penyelenggaraanRUPS, justru dengan jelas dan terperinci, rangkaian penyelenggaraan RUPSdan RUPSLB telah sedemikian rupa dilaksanakan oleh Termohon, namunbeberapa kali

tanggal16 Januari 2014 dan sebelum dilakukan RUPSLB tersebut, Direksi Termohonpada saat itu telah secara resmi mengundang Pemohon melalui undangantertulis tanggal 27 Desember 2013 dan undangan tersebut telah diterima olehsatpam yang menjaga rumah Pemohon.Bahwa hasil RUPSLB tanggal 16 Januari 2014 tersebut telah dituangkan dalamAkta No. 1 tanggal 3 Februari 2014 (Akta No. 1) dan bahkan telahdiberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimanadinyatakan dalam Surat Nomor AHUAH.01.1008231

International Islamic Boarding School pada tanggal23 Desember 2008, dan dalam RUPSLB tersebut Pemohon hadir dengan diwakilioleh Kuasa Hukumnya, namun kemudian dikarenakan tidak adanya kesepahamanantara Kuasa Hukum Pemohon dengan peserta RUPSLB lainnya, maka KuasaHukum Pemohon kemudian keluar dari ruangan rapat, namun demikian RUPSLBtersebut tetap dilaksanakan tanpa kehadiran Pemohon ataupun Kuasa Hukumnya,dan kemudian RUPSLB tersebut telah mengambil beberapa keputusan, yangsalah satunya adalah mengenai

Ltd sebagai Direktur, harus mempertanggungHalaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.jawabkan segala perbuatan hukum dan kebohongongankebongohangyang dilakukan kepada Para Tergugat khususnya Tergugat i, Il dan TurutTerguagt;PELAKSANAAN RUPSLB SUDAH SESUAI DILAKUKAN PEMANGGILANSECARA PATUT DAN ATURAN HUKUM9.Bahwa tidak mungkin pelaksanaan RUPSLB yang dilakukan Tergugat , Ildan Turut Tergugat tidak ada pemanggilan bukankah pemanggilan RUPSdidasarkan Pada Penetapan Pengadilan Negeri

Dusun Walahar No.1 RT.002/01Klari Karawang juga untuk melaksanakan RUPSLB tanggal 19 Maret2018 tetapi tetap tidak hadir, dengan demikian pemanggilan untukHalaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PD T/2020/PT.BDG.mengadakan RUPSLB yang dilakukan Tergugat , Il dan Turut Tergugatsudah melalui prosedur hukum dan UndangUndang yang berlaku diIndonesia;Dengan demikian Para Tergugat I, Il dan Turut Tergugat sudah sah dalammelakukan pemanggilan RUPS untuk melaksanakan RUPSLB;7.

para pemegangsaham bukankah salah satu pemegang saham 36% adalah Tergugat IIyang tidak pernah diundang untuk melakukan RUPSLB untuk penggantiannama SUNTECH KADOTA berubah menjadi KADOTA CO.

Dusun Walahar No.1RT.002/01 Klari Karawang juga untuk melaksanakan RUPSLB tanggal19 Maret 2018 tetapi tetap tidak hadir, dengan demikian pemanggilanuntuk mengadakan RUPSLB yang dilakukan Tergugat , Il dan TurutTergugat sudah melalui prosedur hukum dan UndangUndang yangberlaku di Indonesia;Dengan demikian TERGUGAT III I, Il dan Turut Tergugat sudah sah dalammelakukan pemanggilan RUPS untuk melaksanakan RUPSLB;13.

Terbanding yang disampaikan oleh Pembanding danPembanding II;Para Pemegang Saham Terbanding Telah Melepaskan Haknya UntukMenghadiri RUPSLB Terbanding;RUPLSB Tandingan terbukti telah dilakukan secara melawan hukum;RUPSLB Tandingan dihadiri olen para pihak yang telah dinyatakan tidaklagi sah untuk menjadi pemegang saham Terbanding;Pengadilan Negeri Bandung telah melakukan kekeliruan denganmempertimbangkan buktibukti berupa putusanputusan pengadilan yangbelum berkekuatan hukum tetap ;Akta no. 11 tertanggal

President Taksi sudah tidak ada pengurusnya,sehingga Permohonan RUPSLB Ketiga untuk pengisianjabatan yang lowong adalah suatu keteranganpalsu.6.

President Taksi (Penggugatbeserta pemegang saham lainnya) untuk menyelenggarakan RUPSLB sekaligus melakukan pemilihan Pengurus PT. President Taksiyang sah sesuai dengan ketentuan Undangundang No. 40 tahun2007 Tentang PerseroanT@1Datas. nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nn nn nnn ens ne ncn nnncns4. Bahwa menyatakan pelaksanaan RUPSLB untuk memilih pengurusPT.

RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Bonar Sihombingtanggal 1 Maret 2011 .Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2011sebagai RUPSLB kedua karena tidak mencapai kuorum ketentuansesuai dengan UU RI No. 40 tahun 2007 Pasal 86 ayat (2). RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Bonar Sihombingtanggal 18 Maret 2011.Bahwa RUPSLB kedua tanggal 18 Maret 2011 tidak memenuhikuorum maka Pengurus PT.

Bahwa RUPSLB berdasarkan Penetapan tersebut telah berlangsungpada tanggal 12 Oktober 2011 dan dihadiri / diwakili oleh 351 helaisaham atau 7.8 % melebihi kuorum yang ditetapkan oleh PenetapanPengadilan sebesar 5 %. Sehingga dapat mengambil keputusan yangsah....... Berita Acara RUPSLB PT. Presiden Taksi No. 2 NotarisHenry Siregar, SH tanggal 12 Oktober 2011.12.

Foto copy Surat Perihal Permohonan Penurunan Kuorum RUPSLB ketigakalinya No : 065/A/Dirut/VII/2011, tertanggal 21 Juli 2011, (bukti bertandaPPS) see een ee1810.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Foto copy Salinan Penetapan PN.

RUDI WIRAWAN RUSLI mengatakan kepada Terdakwabahwa akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)pada tanggal 11 April 2008, selanjutnya Terdakwa disuruh sdr. RUDI RUSLIWIRAWAN untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) namun pada tanggal tersebut tidak dilakukan RUPSLB.Bahwa pada tanggal 12 April 2008 Terdakwa bersama dengan sdr.

Lab. 2044 / DTF / 2008 tanggal 15 Januari 2009, bahwa tandatangan JODY HARYANTO (bukti yang terdapat pada Notulen Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Euro Capital bermateraiRp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 12 April 2008 adalah Non Identik ataumerupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan JODYHARYANTO (Pembanding).Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan RUDI RUSLI WIRAWANtersebut, sdr.

RUDI WIRAWAN RUSLI mengatakan kepada Terdakwabahwa akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)pada tanggal 11 April 2008 selanjutnya Terdakwa disuruh sdr. RUDI RUSLIWIRAWAN untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) namun pada tanggal tersebut tidak terjadi RUPSLB.Bahwa pada tanggal 12 April 2008 Terdakwa bersama dengan sdr.

EuroCAPITAL tidak pernah menerima undangan atau pemberitahuan tentang RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 12 April 2008 dan tidakpernah hadir di rapat yang dimaksud dalam Notulen tersebut.Bahwa berdasarkan Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik No. Lab. 2044 / DTF / 2008 tanggal 15 Januari 2009, bahwa tandatangan JODY HARYANTO (bukti yang terdapat pada Notulen Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

., (Turut Tergugat 1) bukanlahmerupakan RUPSLB Pribadi sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugatdalam dalil gugatannya. Berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT.

Bahwa mengenai kehadiran Anggia Murni Lubis, SH., sebagaiSekretaris dalam RUPSLB PT.

tersebut ; RUPSLB dibawah tangan tertanggal 20 Februari 2017 JO.

Berdasarkan BeritaAcara RUPSLB Pt.Selancar Property Servises dibawah tangan tanggal 20Februari 2017 seluruh Pemegang Saham sepakat dan setuju dengansuara bulat menunjuk Sekretaris Rapat dan agenda Rapat yang telahtertuang di dalam Berita Acara RUPSLB dibawah tangan tanggal 20 April2007 ; Bahwa didalam agenda RUPSLB PT.

Selancar Property Servicemenggantikan Penggugat , yang Kemudian hasil RUPSLB tersebut dibuatkan BeritaAcara RUPSLB Pemegang Saham PT.

AGRICON tersebut ditentukandalam RUPSLB tanggal 6 Agustus 2009 ;Bahwa saksi tahu Perubahan susunan pengurus tersebut atas permintaanpemegang saham juga ;Bahwa pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB PT. AGRICONtanggal 6 Agustus 2009 tersebut yaitu :HARLAN BESTARI BENGARDI, selaku kuasa pemegang saham dariHAERUL BESTARI BENGARDI dan kuasa dari TATANG BENGARDI ;HAERUL BESTARI BENGARDI, selaku Dirut. PT.

ANDREA HYNAN POELOENGAN, SH, Mhum, MTCP dan Sdr.MUHAMAD JUSRIL, SH, keduanya advocat yang hadir atas undangan daripihak Perusahaan untuk bertindak selaku nara sumber dan konsultan hukumdari Perusahaan ;Bahwa ketika diadakan RUPSLB PT. AGRICON tanggal 6 Agustus 2009tersebut telah memenuhi gorum, kehadirannya 100 % ;Bahwa Hasil akhir dari RUPSLB PT. AGRICON tanggal 6 Agustus 2009adalah memberhentikan secara tidak hormat Sdr. Ir. ARIF SYAHRIZALdari jabatan Direktur dan mengangkat Sdr.

AGRICON berdasarkanhasil RUPSLB PT. AGRICON tanggal 6 Agustus 2009 ;Bahwa RUPSLB PT. AGRICON tanggal 6 Agustus 2009 tersebutdilaksanakan di ruang rapat PT. AGRICON jalan Siliwangi No. 68 Bogor ;Bahwa saksi tahu susunan Pengurus PT.

Siliwangi No. 68 Bogor sebagai DirekturOperasional sejak tanggal 6 Agustus 2009 yaitu sejak Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ;Bahwa RUPSLB tersebut dilangsungkan di kantor PT. Agricon, jl. SiliwangiNo. 68 Bogor ;Bahwa sampai saat ini setiap tahun ada RUPS tahunan ;Bahwa Susunan Pengurus PT. AGRICON hasil RUPSLB PT.

Agricon tersebut yaitu Ir.ARIF SYAHRIZAL, MBA ( Terdakwa) dan saksi yang menggantikankedudukannya sebagai Direktur Operasional ;Bahwa diselenggarakan RUPSLB tanggal 6 Agustus 2009 adalah atas dasarusulan dari Ny.

RUPSLB ke pengadilan negeri Jakarta Pusat;Perbuatan tersebut melawan hukum.Bahwa unsur selanjutnya mensyaratkan perbuatan Tergugat dalammengajukan permohonan penetapan izin untuk melakukan RUPSLB kePengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah merupakan suatu perbuatanmelawan hukum, apakah perbuatan a quo adalah perbuatan yang melanggarundang undang yang berlaku ?

;Bahwa permohonan untuk diadakannya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) yang dimintakan oleh Tergugat adalah dalam rangkamelaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu :Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 274/Pdt.G/2011/Hal 17 dari 34 hal Putusan No. 602/PDT/2017/PT.DKIPN.Jkt.Pst Jo. Nomor : 256/PDT/2012/PT.DKI, tertanggal 17 Oktober 2012Jo.

bagi Penggugat;Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.Perbuatan Tergugat dalam mengajukan permohonan penetapan izin untukmelakukan RUPSLB ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah dalamrangka melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapyaitu : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor274/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst Jo.

Nomor : 498 K/Pdt/2013, tertanggal 13 Juli 2013 danpermohonan penetapan izin untuk melakukan RUPSLB ke PengadilanNegeri Jakarta Pusat adalah mendasarkan pada Pasal 80 UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta RUPSLB padatanggal 9 Februari 2015 adalah berdasarkan pada Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 271/Pdt.P/2014/PN.JKT.PST tertanggal 19 Januari2015;Bahwa berdasarkan pada perbuatanperbuatan tersebut di atas tidaklahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat karena RUPSLB

Mahkamah Agung RI No.498K/Pdt/2013 tanggal 31 Juli 2013.Bahwa Tergugat mengajukan izin pemanggilan RUPSLB PT SariartaHotel Internasional ke Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut :Bahwa Tergugat merupakan pemilik yang sah atas sejumlah 3,750(tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 50%(lima puluh persen);Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan secara tertulis untukdiadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB),sebagai mana dimaksud pada surat permohonan yang

Bahwa penghadap RUDY GUNAWAN tersebut sebelum tanggal rapattelah meminta kepada Direktur Utama Perseroan untuk diadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan dengan secaratertulis berdasarkan undangan Surat Undangan tertanggal 15052017yang dikirimkan kepada seluruh pemegang saham perseroan yang manarapat tersebut dilaksankan pada tanggal 29052017 bertempat di BoardRoom Hotel Harper JI.

GRAHA KENCANAMEGAH dan bukan meminta untuk kedua kalinya kepada Direktur Utamauntuk diadakannya RUPSLB;3.

GRAHA KENCANAMEGAH dan bukan meminta untuk kedua kalinya kepada Direktur Utamauntuk diadakannya RUPSLB. Disamping itu. Terdakwa dan saksiGUNAWAN DJAJAPUTRA hadirdidalam rapat Kedua tersebut yang tidakdihadiri oleh Pengurus Perseroan PT. GRAHA KENCANA MEGAH;.

Sugeng Nugroho,ditandatangani oeh Rudy Gunawan;e Asli Surat Nomor: 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, perihalUndangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani, ditandatanganioleh Sugeng Nugroho;e Asli Daftar Hadir RUPSLB PT. Graha Kencana Megah tertanggal 29 Mei2017 di Board Room, Harper Hotel, Jogjakarta, JI. P. Mangkubumi No.52,Yogyakarta;e Asli Surat Nomor: 005/RUPSLBPS/JULI/2017 tanggal 07 Juli 2017,ditujukan kepada Bpk.

Asli Surat Nomor: 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, perihalUndangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani, ditandatanganioleh Sugeng Nugroho;4. Asli Daftar Hadir RUPSLB PT. Graha Kencana Megah tertanggal 29 Mei2017 di Board Room, Harper Hotel, Jogjakarta, JI. P. Mangkubumi No.52,Yogyakarta;5. Asli Surat Nomor: 005/RUPSLBPS/JULI/2017 tanggal 07 Juli 2017,ditujukan kepada Bpk. Sugeng Nugroho, ditandatangani oleh RudyGunawan;Halaman9 dari 13 Putusan Nomor11/P!D/2018/PT.BTN6.

Bahwa dalam RUPSLB Turut Tergugat , Tergugat secara nyatamemberikan persetujuan dan pengesahan terhadap LaporanKeuangan31 Desember 2013 s/d 31 Agustus 2018 PT.

Bahwa terhadap tindakantindakan Tergugat yang mewakili Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII untuk menghadiri RUPSLB TurutTergugat sehingga seolaholah Tergugat mengundang dirinya sendiri untukmenghadiri RUPSLB Turut Tergugat yang juga diketuainya sendiri, sertatindakan yang mengajukan dan mengesahkan sendiri Laporan Keuangan 31Desember 2013 s/d 31 Agustus 2018 PT.

mandat kepada Tergugat untuk menghadiri danmengambil keputusan dalam RUPSLB Turut Tergugat I, akan tetapiRUPS tidak dilaksanakan sehingga keputusan yang diambil olehTergugat dalam RUPSLB Turut Tergugat tidak mewakili seluruhpemegang saham Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan TergugatVIII, di antaranya adalah Penggugat.14.

TELAH DIBUATKAN RISALAH RUPSLB SEHINGGA RUPSLB INIPUN MENJADI SAH;7. Bahwa adapun kedudukan Tergugat 1, Nyonya LANNETEDJAWINATA, dalam RUPSLB tersebut adalah sebagai Direktur PT.Petudungan dan juga sebagai Direktur dari 4 (empat) pemegang saham dari PT. Petudungan yaitu: Direktur PT. TegalgondoUngaran (Tergugat V) Direktur PT. Perusahaan Pembangunan dan PerkebunanKarangayu (Tergugat VI): Direktur PT. Perussahaan Pembangunan dan PerkebunanSambirobyong (Tergugat VII) Direktur PT.

AHLI WARIS LIEM MO LIEM yang menjadi dasar disetujui dandisahkannya dalam RUPSLB PT. PETUDUNGAN (Turut Tergugat !)

Membatalkan RUPSLB beserta Notulen RUPSLB (kedua) PT. Sieraf Teknik Perkasa tertanggal 05 Mei 2015 ;4. Membatalkan Akta Penyataan RUPSLB (kedua) PT. Sieraf Teknik Perkasa No. 3 tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat ;5. Menyatakan Penggugat I sebagai Direktur dan Penggugat II sebagai Komisaris PT. Sieraf Teknik Perkasa ;6.

Notulen rapat tersebut haruslahdibatalkan karena Tergugat1 bukanlah pemegang 45,8%saham perseroannamun hanya 44% saham perseroan.Bahwa alasan lain Penggugat meminta pembatalan RUPSLB tersebut adalah, baik Penggugat1 maupun Tergugat1selaku pihak yang mewakili PT. SIERAF TEKNIK PERKASAtelah terikat perjanjian kredit dengan PT. BANK RAKYATINDONESIA (Persero) Tbk yang dituangkan dalam AktaPersetujuan Membuka Kredit Nomor 19 tanggal 12Nopember 2008.

Membatalkan RUPSLB beserta Notulen RUPSLB (kedua) PT. SierafTeknik Perkasa tertanggal 05 Mei 2015 ;4. Membatalkan Akta Penyataan RUPSLB (kedua) PT. Sieraf TeknikPerkasa No. 3 tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat oleh TurutTergugat ;5. Menyatakan Penggugat sebagai Direktur dan Penggugat Il sebagaiKomisaris PT. Sieraf Teknik Perkasa ;6.

Citra Bangun Selaras dengan nomor : 013/B/DU/SU/IV/2019, tanggal 26 April 2019 tentang perubahan jadwal dan undangan rapat umum luar biasa (RUPSLB) perseroan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

pernah di lakukan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dan tanda tangan atas nama MUH.

TONIAMITRA SEJAHTERA tersebut atas petunjuk AMRAN YUNUS, selanjutnyaKALBI MULIAWAN membuat Notulen Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dikutip dari konsep Notulen RUPSLB yang ada dilaptopnya saat masih bekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, dansetelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. TONIA MITRA SEJAHTERA, KALB MULIAWANmenghubungi terdakwa ARDYANSAH dan menyampaikan jika NotulenRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

TONIAMITRA SEJAHTERA tersebut atas petunjuk AMRAN YUNUS, selanjutnyaKALBI MULIAWAN membuat Notulen Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dikutip dari konsep Notulen RUPSLB yang ada dilaptopnya saat masih bekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, dansetelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. TONIA MITRA SEJAHTERA, KALBI MULIAWANmenghubungi terdakwa ARDYANSAH dan menyampaikan jika NotulenRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

RUPSLB yang dilaksanakan oleh Para Tergugat dilaksanakanbukan ditempat kedudukan perseoan.Hal 4 dari 49 Hal. Put.No.360/PDT/2017/PT.DKIDalam surat panggilan RUPSLB yang diterima oleh Penggugat,tertulis:...

Panggilan untuk menghadiri RUPSLB PT. BMW yang disampaikanoleh Penggugat kepada Para Tergugat tidak sah karena tenggangwaktu panggilan dan pelaksanaan RUPSLB kurang dari 14 (empatbelas) hari sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasselanjutnya disebut UU PT.

Surat panggilan tertanggal 27September 2013 sedangkan pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 11Oktober 2013, sehingga jangka waktu dalam surat panggilan denganpelaksanaan RUPSLB dengan tidak memperhitungkan tanggal suratpanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPSLB adalah 13 (tiga belas)hari atau kurang dari 14 (empat belas) hari.c. Tergugat telah menanggapi undangan RUPSLB PT. BMW yangdilayangkan oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa RUPSLBPT.

Pelaksanaan RUPSLB PT. BMW yang tertuang dalam Akta BeritaAcara Nomor 16 tahun 2013 merupakan RUPSLB PT. BMW yangketiga oleh karena RUPSLB kedua tidak memenuhi kuorum (Videpertimbangan hukum Penetapan Pengadilan hal. 35), sehinggadengan demikian tenggang waktu pemanggilan dan pelaksanaanRUPSLB, tempat pelaksanaan RUPSLB, kuorum kehadiran dan mataacara RUPSLB PT.

Surat panggilan tertanggal 27September 2013 sedangkan pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 11Oktober 2013, sehingga jangka waktu dalam surat panggilan denganpelaksanaan RUPSLB dengan tidak memperhitungkan tanggal suratpanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPSLB adalah 13 (tiga belas)hari.c. Penggugat 1 Rekonpens telah menanggapi undangan RUPSLB yangdilayangkan oleh Tergugat Rekonpensi dengan menyatakan bahwaRUPSLB PT.

yang memintakepada TERGUGAT IV selaku notaris untuk dibuatkan akta notarisatas Berita Acara RUPSLB Tahun 2009 untuk TURUT TERGUGAT IV.Bahwa atas permintaan dari TERGUGAT III, TERGUGAT IV dengan ketidakcermatan dan tidak teliti langsung menerbitkan aktaatas Berita Acara RUPSLB Tahun 2009, sehingga terbit adanyaAkta PKR Tahun 2009.

Veeras LimitedBahwa dengan hadirnya PENGGUGAT dalam Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 15 September 2009 tersebutmenunjukkan bahwa PENGGUGAT mengetahui semua hal yangdibicarakan dalam RUPSLB tertanggal 15 September 2009 tersebut.3.

Bahwa dalam RUPSLB tahun 2009 TERGUGAT III jelasjelas telah menjelaskan mengenai agenda RUPSLB yang diadakan, sehingga alangkahtidak masuk akalnya apabila dikemudian hari PENGGUGAT mengatakanbahwa mengenai perubahan kuorum tidak dijabarkan terlebih dahulu.Dalil PENGGUGAT ini merupakan dalil yang mengadaada, mengingatPENGGUGAT sendiri membubuhkan tanda tangannya dalam BeritaAcara RUPSLB tanggal 15 September 2009.

TERUGAT IV sebagai notaris hanya berkewajiban untukmencatat Berita Acara RUPSLB tertanggal 15 September 2009 dalambentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat agar hasil RUPSLB tersebutdapat didaftarkan ke Departemen Hukum dan Ham untuk dimintakanhal 59 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKIpersetujuan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.TERGUGAT IV justru tidak boleh sama sekali mengubah isi dari BeritaAcara RUPSLB tertanggal 15 September 2009 karena merupakan hasilrapat.9.

PENGGUGAT sendiri menghadiri RUPSLB tertanggal 15 September2009 dan menyetujul segala yang diputuskan dalam RUPS LB tertanggal 15 September 2009 tersebut.2. PENGGUGAT pernah menyatakan keberatannya terhadap pemberiankuasa dari TERGUGAT kepada TERGUGAT II baik sebelum ataupada saat diadakannya RUPSLB tertanggal 15 September 2009 tersebut.3.

Bahwa sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlakupertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama menyangkut RUPSLB yangdituangkan dalam Risalah Rapat RUPSLB tanggal 23 Agustus 2019 (videBukti T8) tidak dimintakan dibatalkan dalam Petitum Gugatan. Padahal,Pemohon Banding (dahulu Penggugat) berkalikali menyatakan dalamGugatannya bahwa RUPSLB maupun Risalah Rapatnya tanggal 23Agusuts 2019 melawan hukum atau tidak sah vide poin 13,14,16 dan 17,halaman 5 s/d 6 Gugatan Penggugat/Pemohon Banding).G.

Bahwa terkait dengan kuorum merubah maksud dan tujuan PTKSE, pada dasarnya RUPSLB yang diselenggarakan telah memenuhiketentuan kuorum, karena RUPSLB yang dilaksanakan adalah RUPSundangan kedua akibat pada undangan pertama Pemohon Bandingsengaja tidak hadir meski telah mengetahui undangan tersebut.Dalam hal RUPSLB undangan kedua, maka kuorum untuk merubahanggaran dasar turun dari 2/3 (66%) menjadi 3/5 (60%) sesuai denganPasal 88 ayat (3) UU PT.

Termohon Banding selaku Notaris dalam pembuatan Akta PKRNomor 03 tanggal 10 September 2019 hanya menuangkan pernyataankehendak para pihak dari apa yang diterangkan atau diceritakan olehpara pihak yang menghadap Termohon Banding I, serta tidak melihatatau menyaksikan langsung RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 23Agustus 2019. Tegasnya, Termohon Banding sama sekali tidak terlibatdalam proses RUPSLB PT KSE tersebut.26.

Pasal 87 ayat (1) dan (2) UU PT olehJudex Factie Tingkat Pertama.Dalam hal dilakukannya RUPSLB kedua, kuorum untuk merubah dataperseroan pun turun dari 2/3 (66%) menjadi 3/5 (60%) sesuai denganPasal 88 ayat (3) UU PT, sehingga RUPSLB yang dilakukan Tergugat IItelan memenuhi kuorum 60% pemegang saham dan disetujui pula oleh60% pemegang saham (suara bulat).C.

Termohon Banding pun tidak melihat atau menyaksikansecara langsung RUPSLB tanggal 23 Agustus 2019.E.

KSE pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019pukul 09.30 Wita berdasarkan Undangan RUPSLB tanggal 15 Agustus 2019 yangdibuat oleh Komisaris Utama dan Komisaris PT. KSE, walaupun telah dinyatakanundangan tersebut tidak sah pada point 10 dan RUPSLB tersebut tidak dihadirioleh PENGGUGAT. Dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :(1) Persetujuan rencana penjualan saham 40 persen Sdr.

Risalah RUPSLB PT.

Sehingga seharusnya parapemegang saham bersepakat mengadakan RUPSLB untuk pengangkatanDireksi dan Komisaris yang telah berakhir jangka waktunya dan apabila tidaktercapainya kata sepakat maka dapat mengajukan permohonan ke Pengadilanuntuk meminta dilaksanakannya RUPSLB sebagaimana diatur dalam Pasal 80Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Bahwa Penggugat dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham pernahmelakukan pemanggilan RUPSLB sebanyak dua kali pada tanggal 19 Agustus2019 dan

, namun dalam Gugatan 25/2020 perubahantanggal 9 September 2020, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IVhadir dihadapan Notaris untuk membuat Risalah RUPSLB ke dalam AktaPKR RUPSLB PT KSE.

Gugatan 12 Mei 2020 Gugatan 9 September 2020Posita angka 17 halaman 6 Posita angka 8 halaman 5... walaupun Risalah RUPSLB ....)