Ditemukan 3404 data
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Tentunya hukuman haruslah mencerminkan rasa keadilan, dalam perkaraini sanksi yang dijatunkan berupa pemberhentian dengan tidak hormatsangatlah berlebihan, hal ini terjadi karena sebelum penjatuhan sangsi,prosedural formal berupa pemeriksaan terhadap Para PemohonHalaman 24 dari 29 halaman.
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
ALEK SURYADARMA KESENA.
247 — 336
Bahwa Surat pemberitahuan yang disampaikan/ dilaporkan ke kantorPelayanan Pajak namun isinya tidak benar atau tidak lengkap yangmengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar akan dikenakansangsi sesuai peraturan Perundangundangan perpajakan.Halaman 21 dari 59 Perkara No.17/Pid.SusTPK/2018/PN.BgIP age Bahwa atas perbuatan tersebut yang mengakibatkan pajak yangterutang kurang bayar akan dikenakan sangsi seSuai denganperaturan perundangundangan perpajakan.
1.ARIEF RYADI SH
2.FERY FEBRIANTO,S.H.
Terdakwa:
1.KABUL YUDIANTO Als DOBOL Bin AHMAD SYUKUR
2.SARPAN Als TW Bin KASBANI
148 — 15
yang bersikap kesatria siapmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut perlu diberikan apresiasi olehpara penegak hukum;Bahwa selain itu selama dalam proses pemeriksaan Para Terdakwa mengakuiterus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan perkara inihingga membuat perkara menjadi terang;Bahwa Para Terdakwa merasa sangat menyesal atas tindakan yang telahdilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggarhukum;Bahwa sistem peradilan pidana kita menganut bahwa sangsi
94 — 24
M ;e Bahwa atas cerita tersebut saksi bertanya kepada adik saksi yangdijawab iya yang dilanjutkan adik menangis ;e Bahwa setelah mendengar jawaban dari adiknya bersama denganibu pergi kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa akantetapi terdakwa tidak mengakui telah berbuat tidak senonoh kepadaadik saksi ;e Bahwa kelakuan terdakwa dalam keseharian sering mengintip orangmandi yang kemudian difoto ;e Bahwa saksi memaafkan kejadian yang telah menimpa adik, akantetapi saksi berharap tetap diberi sangsi
PT. DWI ALFA SEJAHTERA
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
259 — 202
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yang melakukanPelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahanmemiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuaidengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU
94 — 49
saatini sebab terdakwa tidak memiliki Hanophone dan hanya istri terdakwa yangmempunyai hanphone dan selama ini istrinya terdakwa menchargehanphone di sekolah tempat istrinya mengajar.Bahwa terdakwa tidak perna datang kerumah korban untuk menyuruhbapaknya korban membersihkan kebun atau memperbaiki parang milikterdakwa.Bahwa terdakwa mengakui bahwa pada tahun 2006 terdakwa dituduhmemeluk istri orang hingga masalah itu diselesaikan secara adat ditingkatDusun dan dihadapan ketua adat terdakwa menerima sangsi
121 — 42
anak agar sadar ataskesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepadamasyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebuttidak benar (prevensi umum) ;Menimbang , bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3)dan (4) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasilPenelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai PemasyarakatanKelas Il Samarinda yang pada intinya Balai Pemasyarakatanmenyarankan supaya anak dijatuhi sangsi
Endang Asri Pusparani, SH
Terdakwa:
1.Harizal Als Ondut
2.Sudarman Als Sudar
22 — 5
persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka ParaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kKesatu dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
1.Hery Lesmana Siregar
2.Beny Kurniawansyah
21 — 3
dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
131 — 19
Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada PembimbingKemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatanmengenai anak yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatanatas nama pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan anak untukdiberikan sangsi dijatuhi pidana penjara ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak yang bernamaANAkdan penasihat hukum anak menyatakan
Erwin Napitupulu, SH
Terdakwa:
Iwandah Azmi Alias Iwan
23 — 2
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
36 — 26
) ke4kitab undangundang hukum pidana.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JONI RUSLAN bun RUSLANbersama dengan terdakwa II ZEVI ALTYANSYAH bin ROBIAN dan terdakwaIi SUHARDI Bin ROHIDIN dengan pidana penjara masingmasing 8 (delapan)bulan di kurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintahpara terdakwa tetap ditahan :Menyatakan barang bukti berupa:e 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor 5264221160538726e Uang sebesar Rp.304.000,(tiga ratus empat ribu rupiah)Dikembalikan kepada sangsi
29 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1507 K/Pid.Sus/2011Bahwa tanggung jawab Terdakwa dalam pelaksanaan Proyek tersebutsudah sesuai ketentuan yang ada;Bahwa Proyek tersebut pun telah di Audit oleh BANWAS DA KabupatenManggarai, baik terhadap Kontraktor, Kepala Dinas maupun Terdakwa, danhasil Audit, Kontraktor harus membayar kerugian Negara dan Terdakwabersama Kepala Dinas telah diberi sangsi sesuai ketentuan yang ada;Bahwa Terdakwa telah menerima hukuman jabatan dan Kontraktor telahmengembalikan Kerugian Keuangan Negara dan telah
38 — 13
obatHeximer dan obat Tramadol bisa menyebabkan ketergantungan, bahaya atauefek samping yang dapat dialami oleh pengkonsumsi tersebut adalah dapatmengakibatkan kerusakan otak, kerusakan liver, kerusakan ginjal, dan aritmiajantung atau irama detak jantung tidak normal.Bahwa terhadap penjual obat Heximer dan obat Tramadol yang dilakukan tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dibidang sediaan farmasi atau dibidangobat kesehatan atau dilakukan oleh orang perorang, maka terhadap sipenjualdapat dikenakan sangsi
1.ARIEF RYADI SH
2.FERY FEBRIANTO,S.H.
Terdakwa:
TEKAD Als BEJO Bin ABDUL ARIS.
105 — 17
Bahwa sistem peradilan pidana kita menganut bahwa sangsi yang dijatuhkankepada pelaku tindak pidana adalah tidak bertujuan untuk memberikan balasdendam atau menyengsarakan terpidana, namun sanksi dijatuhkan sebagaibentuk korelasi dan pembinaan agar pelaku menyadari akan kesalahannya dankemudian dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik;7.
78 — 37
dengan melampirkan copysertifikat / bukti kepemilikan / penguasaan tanah yang diakui oleh BadanPertanahan Nasional ;e Bahwa jika menebang pohon di dalam hutan Negara, hutan Adat maupun hutanHak harus ada izin penebangan dari Dinas Kehutanan setempat ; e Bahwa baik diperjualbelikan ataupun tidak dalam hal penebangan danpengangkutan kayu tetap harus dapat izin dari Dinas Kehutanansetempat;e Bahwa jika Terdakwa menebang kayu di hutan tersebut terbukti tidakmemiliki izin maka selain dapat dikenakan sangsi
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan ini jugamelanggar Perjanjian Kerja Bersama Lampiran Ill butir 4 yangmenyatakan "Dilarang Karyawan untuk memberikan keterangan palsu,Hal. 16 dari 27 hal.Put.Nomor 404 K/Pdt.SusPHI/2014baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun hubungan kerjadengan sangsi repriment III atau pemutusan hubungan kerja atau PHK.Tergugat Rekonvensi melakukan pelanggaran berat sesuai UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 158 e yangmenyatakan "Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadappekerja
37 — 14
Tergugat tidak puasdengan melapor ke polisi besoknya tergugat melapor saya ke kantor DinasPendidikan Kabupaten dengan tujuan supaya saya dapat diambil satutindakkan atau sangsi dari atasan. Dengan sikap yang mempermalukansaya,saya sebagai pengugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumahtanggadengan tergugat.
PT. BANGUN BUMI INDAH
Termohon:
BUPATI MOROWALI UTARA
137 — 67
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yang melakukanPelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;16. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahanmemiliki kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;17.
57 — 24
halaman 2 No. 3 bahwa pernyataansudah dijelaskan secara benar dan jelas dan tidak mengadaada, dan setiap saatselalu mengacu pada prosedur yang sudah ada, dan tidak mengesampingkanproses hukum yang berlaku;20Berkaitan dengan itu ada satu permasalahan atau dengan kata lain tambahantuntutan yang tidak sempat tercantum pada awal tuntutan Termohon yaitumengenai pernikahan Pemohon dengan wanita lain/selingkuhannya tanpaseizin istrinya yang sah sehubungan dengan itu mohon kiranya Majelis Hakimmemberikan sangsi