Ditemukan 3404 data
97 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)pada Para pekerja yang bekerja di bagian pekerjaan yang bersifat pokoksetelah Para pekerja memiliki masa kerja di atas 3 (tiga) tahun denganalasan sebagai formalitas, apabila Para pekerja menolak untukmenandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para pekerjaharus mendapat sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secarasepihak tanoa mendapat hak apapun.
19 — 1
Amin;Termohon orang yang teraniaya semoga Allah mengabulkan doanya;Mengenai meminangMemang jelas disini bahwa Pemohon orang yang gegabah kalau bicarasyukur ngomong tidak diteliti kebenarannya (Tukang fitnah), seperti yangditulis dia, Termohon mau dipinang Wabub, padahal Wabub Nganjuksudah beristeri hal itu tidak mungkin, (andai hal ini diadukan kepadaWabub pasti mendapat sangsi karena pencemaran nama baik).
Fauzan Arif Nasution
Terdakwa:
1.Alan Robi Firmansyah Als Robi
2.Anju Fernando Turnip Als Anju
60 — 9
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Junita Sitorus
Terdakwa:
Rudi Antono Als Aseng
25 — 3
perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
31 — 3
Untuk itu saya (Pemohon)menyatakan dengan sebenarnya bersedia menerima sangsi apapun dari atasansaya (Pemohon), jika perceraian tetap dilanjutkan tanpa ijin atasan Selanjutnyasetelah Pemohon tetap bersikeras untuk melanjutkan perkara ini denganmelampirkan surat pernyataan Pemohon tersebut diatas, maka prosespemeriksaan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon initetap dilanjutkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) danpengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan
JOKO ISWIDODO,S.P.
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
351 — 198
TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan dan Penggugat telah menerima Surat Keputusan Nomor :880/IV.1 3808 / TUUA /BKD Tanggal 27 Mei 2020 sesuai denganBerita Acara Serah Terima Berkas tanggal 13 Juli 2020 ;7.Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atau suratkeputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut mengenaipemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat merupakanpenjatuhan sangsi disiplin
Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang pada pokoknyamerupakan pemberian sangsi Disiplin berupa pemberhentian tidakdengan hormat terhadap Penggugat sebagai PNS ternyata jugabertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimanahukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 668/K/PID.Sus/2019 tidak mencapai 2 (dua) Tahun sedangkan dalam
1.JANG YUNIR
2.KAMARI
3.SYAHRANI
4.SUHAIMI
5.PURWANTO
Tergugat:
1.PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk
2.KEMENTRIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q BADAN PERLINDUNGA KONSUMEN NASIONAL DI Jakarta
3.OTORITAS JASA KEUANGAN Di Jakarta
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Di Jakarta
99 — 24
Walaupun Penggugattelah mengadukan pada Tergugat Il tentang adanya dugaan pelanggaranpasal 18 juncto pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjara paling lama5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah).6.
Bahwa tergugat dalam menjalankan usahanya yang berkaitan denganKlausula Baku terhadap Konsumen nya jelas melanggar pasal 18 ayat (1),(2), dan (3) juntco pasal 62 ayat (1) Undangundang Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjara paling lama5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah).Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2016/PN.Bjm Hal 2232.
74 — 35
masuk keIndonesia ; Bahwa ada persyaratan untuk bisa mengimport masuk ke Indonesia yaitu angka pengenalImportir ; Bahwa tanpa adanya angka pengenal importir bisa masuk ke Indonesia tetapi di PPn terkenalebih dari 2,5% dan kalau ada hanya terkena 2,5% ; Bahwa pengimport harus memberikan keterangan yang sebenarnya atas pengiriman barangtersebut dan ini ada aturannya ; Bahwa keterangan itu dituangkan di Deklarasi Nilai Pabean ; Bahwa kalau dalam dokumen ternyata ada yang dipalsukan bisa dikenakan sangsi
Mangkubuana Hutama Jaya tetapi PT CatoAric Indah; Bahwa terhadap sangsi tersebut biasanya ada Nota Pembetulan ; Bahwa aturannya ada terhadap sangsi tersebut hanya peraturannya suka berubahubah ; Bahwa nama sangsi tersebut adalah denda Administrasi terhadap kesalahan pemberitahuanharga barang dan selanjutnya ada nota pembetulan ; Bahwa Saksi tidak tahu karena bukan domin saksi ; Bahwa pernah ada importirt memberiukan nilai harga fiktif ; Bahwa Bea cukai untuk menentukan nilai barang ada 6 metode yaitu
ditemukannya ada selisih harga dalam pasal 103 Undangundang ke Pabeanan kalaudiketahui ada perbedaan dan ditemukan bukti yang berbeda itu adalah pemalsuan dan itumerupakan tindak pidana yang diancam 2 sampai dengan 8 tahun ; Bahwa terkait dengan pendapatan Negara karena ada dendanya juga antara 500 juta sampaidengan 5 milyar ; Bahwa dalam pasal 16 ayat 4 apabila Importir yang salah memberitahukan nilai pabeanuntuk perhitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masukdikenakan sangsi
dari PP Nomor 22 tahun 1996 adalah bisa jadi kesalahan yang dilakukanoleh suplier mencantumkan harga sehingga menurut importir tidak benar dan tentunya harusada pembuktian secara korespondensi sehingga Bea dan cukai mendasar pada buktibuktidan menentukan apakah itu kesalahan biasa atau sengaja yang harus di pidana ; Bahwa tujuan dari Nota Pembetulan adalah untuk mencegah orang melakukanpemberitahuan harga secara rendah dan tujuannya adalah agar importir patuh dan kalautidak patuh akan dikenakan sangsi
17 — 8
Gaji tiap bulan;ao fF wf NInsentip penjualan;Biaya Steam piano (400 sekali Steam);Suami bisnis jual beli piano;Biaya servis alat musik (Seperti Keyboard, speaker, Piano, dll);Saya mohon dengan sangat kepada bapak/ibu hakm jika hakhak anaksaya ditulis diatas kertas hitam Putih agar suami tidak mengelak akan tanggungjawabnya apabila dia tidak menepati janjinya menafkahi anakanaknya sayamau dikenakan sangsi dalam sel penjara;Bahwa Pemohon telah manghadirkan saksisaksinya di persidangansebagai berikut
51 — 27
Bahwa Saksi kenal dengan Saksi 1. secaralangsung pada tahun 2003, karena Saksi 1 datangke rumah / asrama Pomdam Jaya bersama keduaanaknya meminta uang Rp 1.000.000, (satu jutarupiah) untuk membayar kontrakan rumah danmeminta kulkas.a: Bahwa menurut pengakuan Saksi 1, kedua anakSaksi 1 tersebut adalah anak Terdakwa, tetapiSaksi masih sangsi karena sejak tahun 2000 sampaidengan 2003 kemaluan Terdakwa tidak berfungsi.Fi Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi 1 dan keduaanaknya sebanyak dua kali saat Saksi
71 — 39
Memberi sangsi hukum Antara Penggugat dan Tergugat bila mana dalamamar putusan Pengadilan Agama Baubau tidak dipatuhi sesuai ketentuan didalamnya.6. Membebani Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini.7.
71 — 34
Termohon memohon kepada Hakim Ketua yang Termohon hormati,memberikan Pemohon sebuah sangsi tegas bila Mufakat masih belumjuga bisa diperoleh selama waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitungmulai tanggal 15 Oktober 2012. Karena Termohon sudah cukupbijaksana dan cukup mengalah jauh dari harapan yang biasanya bahwahak istri (gonogini) mendapat 2 dari harta bersama;6.
112 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suhartini, MM masih dapat secara bebas untuk menentukan sikapapakah akan memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa apakah tidak,karena tidak ada sangsi apapun apabila saksi Suhartini tidak memenuhipermintaan tersebut, saksi Suhartini tidak dalam posisi bawahan dariTerdakwa dan tidak ada sedikitpun kewenangan Terdakwa yang dapatmempengaruhi kedudukan atau jabatan saksi Suhartini, hal mana telahdipahami betul oleh saksi Drh.
56 — 31
Bahwa pencurian terhadap barang barangperlengkapan Militer adalah termasuk~ salah satubentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negarawalaupun dalam perkara ini termasuk dalam skala kecildan dipengaruhi oleh motivasinya namun dengankejadian ini perlu lebih diwaspadai, oleh karena ituagar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efekcegah bagi prajurit TNI lainnya, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatan yangdemikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah sematamata hanya memidana
130 — 64
Dalam pandangan Islam maupun Fatwa MUIsegala hal yang memabukkan dan merusak kesehatan adalah10haram termasuk Narkotika karena sifatnya yang membuatkecanduan dan kertergantungan selain itu Narkotika lebin banyakmenimbulkan mudharat dan sangat sedikit manfaatnya kecualidigunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.Dalam pandangan Islam juga bahwa pengonsumsi narkoba tanpaudzur dan alasan yang dibenarkan seperti kepentingan medis, makaia dikenai sangsi hukuman tazir.
61 — 21
Bahwa dari riwayat Terdakwa yang telah melakukan Poligami danmelakukan THTI menunjukkan Terdakwa seorang prajurit TNI yangberdisiplin rendah karena itu) apabila hukuman yang akan dijatuhiini tidak membuatnya jera dan merubah sikapnya menjadi prajurityang baik dan disiplin, dan Terdakwa tidak memperdulikan sangsidalam perkara hukuman ini bahkan mengulangi perbuatan yang samamaka Majelis akan memberikan sangsi yang berat.6.
Gusmira F. Warman, SH
Terdakwa:
Muhammad Hijrah
70 — 7
halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Kismeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
75 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atasrekayasa hukum yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampittersebut Pembanding dan Pembanding II dalam waktu dekat akanmelaporkan Majelis Hakim dan Panitera tersebut kepada Ketua MahkamahAgung, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan ke KomisiYustisia agar pendekar Hukum tersebut diberi sangsi;Bahwa tuduhan yang Para Pembanding pada point 15 dan 16 tersebut di atasbukan tanpa alasan dan bukan pula hanya sekedar mendugaduga, hal itudapat kami buktikan dengan seyakinyakinnya
23 — 17
Bahwa tindakan kekerasan oleh prajurit TNI dirasakan menjadisorotan masyarakat dan mass media, dan keadaan ini sangat tidakmenguntungkan posisi dan citra INI oleh karenanya guna memberikanefek jera bagi para Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit INI yanglain, maka Majelis akan memberikan sangsi yang keras dan tegasterhadap kejahatan seperti ini.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik
Suin Purwanti
Tergugat:
PT. Cimb Niaga Auto Finance
157 — 180
Menyatakan Terlawan telah melanggar Undang Undang perlindungankonsumen, Peraturan Otoritas jasa keuangan dan Peraturan Bank IndonesiaMenghukum Terlawan membayar sangsi administrasi kepada Otoritas jasaKeuangan sesuai aturan yang ditetapkanMenyatakan perjanjian pokok dan perjanjian accesoir atas pembiayaan no415101901607 antara Pelawan dan Terlawan batal demi hukum dan tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat.