Ditemukan 1580 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-12-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PT MAKASSAR Nomor 26/PID.SUS.KOR/2015/PT. MKS
Tanggal 9 Juli 2015 — MUH. NAWIR, SP.BIN PATTA IMAN.
7034
  • Adapun Tugas dan Tanggungjawab Tim Monitoring danEvaluasi antara lain yaitu memantau Pelaksanaan KegiatanPrasarana dan Sarana Pertanian Bidang PLA sampai ditingkatKelompok Penerima Manfaat Bansos dan mengevaluasipencapaiannya baik Persiapan maupun Pasca Pelaksanaan.Bahwa selain itu Terdakwa Muh. Nawir, SP.
    Mengadakan Pembinaan Administrasi / Keuangan dan FisikKegiatan pada Kelompok Penerima Dana Bansos.2. Mengadakan monitoring dan evaluasi pada Kegiatan KelompokTani P3A, UPJA yang sudah ditetapkan sebagai Penerima /Pelaksana Dana Bansos / Dana Pembantuan (APBN) TahunAnggaran 2011Bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan tersebut saksi Dr. Ir. H. SyamsuAlam, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Bantaeng melakukan Perjanjian Kerjasama dengan CV. MegatamaGlobalindo Direktur Ir.
    Bantaengmembuat Surat Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPA/B.PLA/III/201 1tanggal 28 Maret 2011 tentang Kelompok Penerima Manfaat BansosKegiatan Bansos Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Sub SektorTanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian danPeternakan Kab. Bantaeng. Adapun namanama Kelompok TaniPenerima Bantuan tersebut antara lain sebagai berikut :10No... NO. KELOMPOK /KELURAHAN' LUASTANI (Ha)1. Taipa Sakkulua Karatuang 202. Binamungan Onto 153. Al Amanah Bonto 304. Sikarimangngi Bt.
    Pembayaran dalam Pelaksanaan AngggaranPendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 7 yakni Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atashak dan buktibukti yang sah untuk memperolah pembayaran .16e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (4) yakni Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksidilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang .e Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Bab VPencairan dan Pemanfaatan Dana Bansos
Register : 02-08-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Dra. ROCHIDA ALIMARTIN, SH., MH
Terdakwa:
ANANG SUHARI,drg
17348
  • untuk pekerjaan fisik ada dua pilihanyaitu bila Bantuan sudah turun dan dikerjakan sendiri oleh Pokmas,maka Dana Bansos harus dibagi dua sama besar yaitu dipotong 50 %sedangkan pilihan kedua apabila pekerjaan diserahkan kepada Timmaka semua Dana Bansos yang diterima pada saat pencairandiserahkan seluruhnya kepada Tim dan untuk Desa akan mendapatkanFeeBahwa secara melawan hukum terdakwa ANANG SUHARI, drg, saksiSUGIARTO, saksi MOCH.
    SAFITRI (Saksi Ssendiri) selaku Bendahara.Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Kepala Desa Dukuhsari bahwaDana Bansos untuk Desa Dukuhsari sudah cair di Rekening PokmasDesa Dukuhsari, kemudian saksi bersama sama Kepala DesaDukuhsari, Ketua Pokmas Desa Dukuhsari dan seseorang yangmengaku Rekanan Bansos pergi ke Bank Jatim Cabang Sidoarjo untukmencairkan Dana Bansos, selanjutnya setelah di Bank Jatim CabangSidoarjo Kepala Desa Dukuhsari menyerahkan buku Rekening Bankkepada Ketua Pokmas, dan setelah
    awalnya ada informasi dari sesama Kepala Desa kalau adaBantuan Dana Bansos dari Pemprov.
    CabangSidoarjo dan menghubungi Terdakwa ANANG SUHARI, drg, saksisampaikan bahwa Pokmas Desa Jatikalang tidak mau apabila DanaJasmas / Bansos diserahkan selurunnya kepada Saudara SUGIARTO,kemudian disepakati dana Jasmas / Bansos tersebut diserahkan sebesar40% dari Dana Bansos seluruhnya yakni sebesar Rp.52.000.000, (limapuluh dua juta rupiah) kepada Saudara SUGIARTO dengan alasan untukbiaya PPN, PPh dan lain lain, dan pada waktu itu Ketua PokmasSaudara HERI SETIAWAN menyerahkan uang tersebut dihadapan
    TUMINO PANCA YULIAWAN (saksi sendiri) selaku Bendahara Saudara EKO NURYADI selaku Pelaksana Saudara ANTO selaku PelaksanaBahwa setelah dana Bansos tersebut cair masuk dalam Rekening Bankmilik Pokmas Desa Kedondong, saksi diberi tahu oleh Kepala DesaKedondong bahwa Dana Bansos dari Biro Administrasi PembangunanProv.
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - H. RANU, SH
11656
  • telah menerimaDana Bansos tahun 2009 tersebut jadi dasar kesimpulan kamiberdasarkan pengakuan dari Bendahara Bansos(H.
    dana bansos yangdicairkan dan menurut laporan JUANDI dana bansos tersebutsudah disalurkan kepada pemilik proposal atau yang berhakmenerima ;Mengenai dana bansos yang diserahkan kepada anggota DPRDLombok Barat terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak pernahada anggota DPRD kab.
    Ranu danditemukan adanya aliran dana Bansos yang diterima oleh SekretarisDPPKAD Kab. Lobar ( Drs. H.
    Sejak 1 Juni 2009 ketentuan tentang prosedurpengelolaan Bansos didsarkan pada :1. Perbup No. 10 / 2009 tanggal 1Juni 2009 tentang Pengelolaandan Penyaluran Dana Bansos;2. Pedoman Umum PenyaluranBansos tanggal 1 Juni 2009;3.
    Nomor :10/Adm.Kesra/2009 tanggal 1 Juni 2009.Untuk pencairan dana bansos terhadap 7 proposal senilaiRp. 101,855,000.002. Nomor : 10A/Adm.Kesra/2009 tanggal 2 Juli 2009.Untuk pencairan dana bansos terhadap 165 proposalsenilai Rp. 493,100,000.003. Nomor: 13/Adm.Kesra/2009 tanggal 3 Agustus 2009.Untuk pencairan dana bansos terhadap 87 proposalsenilai Rp. 222,500,000.004. Nomor: 15/Adm.Kesra/2009 tanggal 1 September 2009.Untuk pencairan dana bansos terhadap 161 proposalsenilai Rp.1,160,218,000.005.
Register : 05-04-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 48/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 22 Agustus 2013 — - Drs. SAKHIRA ZANDI, M.Si
6622
  • Rek. 613.03.01.0002095 dan Fotocopy 1 (satu) Buku LaporanPertanggung Jawaban Bansos APBDSU TA. 2011 An. KelompokMasyarakat Peduli Kesehatan Akasia.Asli Buku Tabungan Bank Sumut An. LSM Bekerja Mandiri No. Rek.613.03.01.0003828 dan Fotoocopy 1 (satu) Buku LaporanPertanggungjawaban Bansos APBDSU TA. 2011 An. LSM BekerjaMandiri.Asli Buku Tabungan Bank Sumut An. SMP Parulian 3 Medan No.Rek. 613.03.01.0002061 dan Fotocop 1 (satu) Buku LaporanPertanggungjawaban Bansos APBDSU TA. 2011 An.
    Bahwa Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada penerimahibah/bansos dan Setda/Gubernur sesuai dengan DPA dan dananyasudah tertera di dalam mata anggaran dan disebutkan lemantraturnyaserta jumlah dana bantuan hibah/bansos tersebut.6. Drs. H. MUHAMMAD.
    APBD TA. 2011 berikut besaranjumlah bantuan hibah dan bantuan sosial pada tahun 2011.Bahwa yang bertanggungjawab menyerahkan surat pemberitahuanbahwa bantuan dana hibah dan bansos telah dialokasikan dalam APBDdan P. APBD TA 2011 adalah saksi selaku bendahara pengeluaranpembantu dana hibah dan bansos pada Biro Binkemsos.Bahwa yang menjadi syarat pada saat pengambilan SuratPemberitahuan bahwa bantuan dana hibah dan bansos telahdialokasikan dalam APBD dan P.
    Bahwa dasar hukum penyaluran dana hibah dan bansos adalahPeraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 tentangpedoman dan tata cara pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial. Bahwa anggaran dana bansos dan hibah tercantum dalam APBDPropinsi Sumut dalam APBD dan P.
    SMP Parulian 3 Medan No.Rek. 613.03.01.0002061 dan Fotocop 1 (satu) Buku LaporanPertanggungjawaban Bansos APBDSU TA. 2011 An.
Register : 31-03-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN INDRAMAYU Nomor Nomor : 79/PID.B/2017/PN Idm
Tanggal 15 Juni 2017 — TRI PERMADI YUSWIRYANTO alias TRI bin (alm.) YUSDARYANTO
9613
  • tersebutTerdakwa kemudian berkata: Temuan itu terkait Bansos 2015,selanjutnya saat itu saksi korban WASIKIN memberikan uang sejumlahRp500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkosmembeli bensin, lalu sekitar pukul 13.00 Wib ketika saksi koroban WASIKINpulang ke rumahnya ternyata sekitar pukul 16.30 Wib saksi DODOINDRATO bersama dengan Terdakwa datang ke rumah saksi korbanWASIKIN dengan tujuan menginap di rumahnya saksi korban WASIKIN,pada saat menginap tersebut sekira pukul 19.30
    YUDI SUTOTO selakukordinator V Kejaksaan Agung RI untuk membahas permasalahan temuanKejaksaan Agung RI terkait Bansos 2015, lalu sekitar pukul 21.00 Wib saksikoroban WASIKIN kemudian pulang ke Indramayu bersamasama denganTerdakwa , saksi korban DARTA, saksi korban KARTONO dan Sar.CARM;Bahwa selang 5 (lima) hari kemudian sekitar pukul 10.00 Wib saksi korbanWASKKIN ditelepon saksi DODO INDRATO yang menyampaikan perkataan:Siap ngga dibikin surat pernyataan ?
    ABI bisamenyelesaikan permasalahan hukum terkait dana bansos program kedelaitersebut akhirnya tergerak hatinya memberikan uang sejumlah yang dimintaoleh Sdr. H. ABI untuk diberikan kepada saksi EDDY PRAMUDYO;Bahwa masih dalam bulan Januari 2017 saksi koroban TARSIMAN kembaliditelepon oleh Sdr. H. ABI supaya datang ke Hotel Flamingo, selanjutnyaketika tiba di tempat tersebut sudah ada Sdr. H.
    ABI bisa menyelesaikan permasalahanhukum terkait dana bansos program kedelai tersebut akhirnya pada tanggal13 Januari 2017 pukul 13.30 Wib saksi TARSIMAN mentransfer uangsebesar Rp11.000.000, (sebelas juta rupiah) sedangkan saksi korbanWASIKIN mentransfer uang sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah)ke rekening BCA atas nama RENI NURHAENI melalui Agen BRILinkWarung AAS Desa Kroya Kec. Kroya Kab.
    yang telah dikenasebelumnya oleh saksi korban TARSIMAN sebagai seorang wartawan laludalam komunikasi tersebut saksi DODO menyampaikan bahwa ada temuandari Kejaksaan Agung RI mengenai penyimpangan dana bansos terkaitprogram tanaman terpadu kedelai Tahun Anggaran 2015 di wilayahKecamatan Kroya tersebut dan apabila saksi korban TARSIMAN ingindibantu dalam masalah tersebut maka saksi DODO bisa mengenalkansaksi korbanTARSIMAN dengan seorang bernama H.
Register : 09-08-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Desember 2016 — RICHARD NAINGGOLAN ,S.SOS Als RICARD BIN J. NAINGGOLAN
8949
  • Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 521.7f/SPK-CSB/2013 tanggal 15 Juli 2015 pekerjaan Pemanfaatan Dana Bansos Berupa Perluasan Lahan Cetak Sawah Seluas 50 Ha di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kelompok Tani Tunas Harapan.108.
    Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 001/KT-TH/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap I a.n Kelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp.100.000.000,00.113.
    Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001/SPK/X/2013 bulan Oktober 2013 (tanpa tanggal) pekerjaan Borongan Pekerjaan Land Clearing dan Land Leveling Kegiatan Bansos Cetak Sawah Baru Seluas 50 Ha di Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim, antara Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Sdr. Kamiden Sitorus. Dan Sdr. Paruntungan Tambunan.115.
    Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 002/KT-TH/XI/2013 tanggal 6 November 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap II a.n Kelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp.200.000.000,00.116.
    Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Nomor : 521/Distan-TPH/XI/2014/2090 tanggal 3 November 2014 perihal Surat Perintah Pengembalian Dana Bansos CSB 2013 senilai Rp173.419.000,00.125.
    Pbrborongan pekerjaan land clearing dan land leveling kegiatan bansos cetaksawah baru seluas 50 Ha di kelompok tani tunas harapan Desa Alim antaraketua kelompok tani tunas harapan saksi JAFRI dengan saksi K.
    PbrBahwa kaitan saksi dengan pekerjaan pemanfaatan dana bansos perluasanlahan cetak sawah seluas 50 Ha yang berlokasi di Desa Alim Kec. BatangCenaku Kab. Inhu yang bersumber dari dana APBN TA. 2013 adalah saksisebagai Sekretaris Kelompok Tani Tunas Harapan, Kelompok tani TunasHarapan adalah kelompok tani yang mendapatkan dana bantuan sosial(bansos) perluasan cetak sawah yang berlokasi di Desa Alim Kec. BatangCenaku Kab.
    adalah : SuratPerintah Kerja Nomor : 521.7f/SPKCSB/2013, tanggal 15 Juli 2013pekerjaan Pemanfaatan dana bansos berupa perluasan lahan cetak sawahseluas 50 ha lokasi Desa Alim Kec.
    Inhu adalah sebesar Rp. 500.000.000, (limaratus juta rupiah) ;Bahwa dalam pekerjaan pemanfaatan dana Bansos perluasan lahan cetaksawah seluas 50 Ha yang berlokasi di Desa Alim Kec.
    Inhu dengan tepatdengan pemikiran bahwa sebelum pencairan dana, berkas dokumentersebut telah dilengkapi, berkaitan dengan berita acara pendirian kelompoktani tersebut tanggal 07 September 2013 sebagai bukti pendirian kelompoktani sebelum tanggal pencairan dana bansos ;Bahwa cara saksi untuk memastikan bahwa dokumen yang diajukan olehPPK Kab. Inhu tersebut benar dan sah adalah menerima berkas pengajuanpencairan dana bansos yang dijaukan PPK Kab.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2073 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Abd.Muthalib Duntja Als Talib
8740 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RASYID PALAKANA;Printout Surat Nomor 331/DSBT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betauakepada Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;Printout Surat Rekomendasi Nomor 541/009/Kecamatan Tojo tentangPermohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok TaniPercetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal14 Januari oleh Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;Printout Kuitansi dari Ketua Kelompok
    No. 2073 K/Pid.Sus/2017e Printout Surat Nomor 331/DSBT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betauakepada Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;e Printout Surat Rekomendasi Nomor 541/009/Kecamatan Tojo tentangPermohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok TaniPercetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal14 Januari oleh Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;e Printout Surat Perjanjian
    Printout Surat Nomor 331/DSBT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betauakepada Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;5. Printout Surat Rekomendasi Nomor 541/009/Kecamatan Tojotentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk KelompokTani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojotanggal 14 Januari olen Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;Hal. 43 dari 65 hal. Put.
    RASYID PALAKANA;Printout Surat Nomor 331/DSBT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betauakepada Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;Printout Surat Rekomendasi Nomor 541/009/Kecamatan Tojotentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untukKelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa BetauaKecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;Printout Kuitansi dari Ketua Kelompok
    Rasyid Palakana;Printout Surat Nomor 331/DSBT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betauakepada Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa Abd Rasyid Palakana;Printout Surat Rekomendasi Nomor 541/009/Kecamatan Tojo tentangPermohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok TaniPercetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal14 Januari oleh Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa Abd Rasyid Palakana;Printout Kuitansi dari Ketua Kelompok
Putus : 06-12-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2163 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 Desember 2017 — ABD. RASYID M. PALAKANA Als. PAPA DARTO
6022 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RASYID PALAKANA;Printout Surat No. 331/DSBT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010Tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betauakepada Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;Printout Surat Rekomendasi No. 541/009/Kecamatan Tojo TentangPermohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok TaniPercetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal14 Januari oleh Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;Printout Kwitansi dari Ketua Kelompok Tani
    RASYID PALAKANA;Printout Surat No. 331/DSBT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010Tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betauakepada Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;Hal. 42 dari 63 hal. Put.
    RASYID PALAKANA;Printout Surat No. 331/DSBT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 TentangPercetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada CamatTojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;Printout Surat Rekomendasi No. 541/009/Kecamatan Tojo TentangPermohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok TaniPercetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14Januari oleh Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;Printout Kwitansi dari Ketua Kelompok Tani
    RASYID PALAKANA;e Printout Surat No. 331/DSBT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010Tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betauakepada Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. RASYID M. PALAKANA Als. PAPADARTO;e Printout Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec. Tojo TentangPermohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok TaniPercetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal14 Januari oleh Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD. RASYID M. PALAKANA Als.
    Tojo Kab Tojo Una Una sebesar Rp.550.000,00 tanggal 11 Februari 2010;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;Printout kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untukpembayaran BBM (solar) 1000 liter untuk keperluan cetak sawahpola bansos sebesar Rp. 5.000.000,00 tanggal 16 Januari 2016 danprintout kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untukpembayaran gaji operator buldoser 40 jam dalam pekerjaan cetaksawah pola bansos Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betauasebesar Rp. 1.000.000,00
Register : 03-03-2021 — Putus : 25-06-2021 — Upload : 05-06-2024
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk
Tanggal 25 Juni 2021 — Penuntut Umum:
ACHMAD RISMADHANI K SH
Terdakwa:
SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN
2818
  • 3) Bukti Timbangan Penyerahan Barang, Surat Pengantar , Berita Acara Serah Terima Bansos Rastra untuk alokasi dari bulan Februari s/d Desember 2018.

    4) DPM (Daftar Penerima Manfaat) Tahun 2018.

    5) DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Tahun 2018.

    6) Berita Acara Musyawarah Desa , tanggal 25 Januari 2018.

    SP-36/08B00/08/2018 tentang Susunan Tim Satker Bansos Rastra Perum Bulog Sub Div Regional Tahun 2018.

    14) Sprint Penyerahan Barang (SPPB), Rekap Penyerahan Barang (GDIK), Bukti Timbang Penyerahan Barang , BAST Bansos Rastra untuk alokasi Bulan Jan s/d Des Tahun 2018.

    BB No. 7 s/d 14 dikembalikan kepada pemiliknya AHMAD YAYAN AFRIANSYAH.

    15) Kep. Bup. Way Kanan No.

    B.43/I.06-WK/HK/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Tim Koordinasi Bansos Rastra Kab. Way Kanan Tahun 2018.

    16) Kep. Bup. Way Kanan No. B.44/I.06-WK/HK/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Jumlah KPM dan Pagu Bansos Rastra di Kab. Way Kanan Tahun 2018.

    17) SE dari Mendag RI No. 34/M-DAG/SD/I/2018 tanggal 9 Jan 2018 Harga Jual Beras dalam rangka program Bansos Rastra

    18) Petikan Kep. Direksi Perum Bulog No.

    SP-07/08B00/02/2018 tentang Susunan Tim Satker Bansos Rastra Perum Bulog Sub Divre Lampung Utara 2018.

    BB No. 15 s/d 19 dikembalikan kepada pemiliknya AKHMAD FAHMI YASIN , SP.

    20) Dokumen Pendukung Lainnya :

    • Surat Pernyataan Warga Kampung Argomulyo.
    • Surat Perintah Ketua Satker Bansos Rastra Perum Bulog Sub Divre Lampung Utara No.
    SP-01/Ras/02/2018 tentang tenaga kerja pendukung Satker Bansos Rastra.
  • SK Bupati Way Kanan No. B.39/IV.13-WK/2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Argomulyo Kec. Banjit Kabupaten Way Kanan.
  • Surat Bupati Way Kanan No. 500/07/I.06-WK/2018 tanggal 15 Jan 2018 perihal Penyampaian Lokasi Titik Distribusi Bansos Rastra Kab. Way Kanan Tahun 2018.
Putus : 24-09-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/PID.SUS/2018
Tanggal 24 September 2018 — H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN
10468 Berkekuatan Hukum Tetap
  • . * Proposal beserta kwitansi tanda 18 berkas Lengkap terima bansos kemasyarakatan bulanDesember 2010Nomor BKU 103 s/d 120 Proposal beserta kwitansi tandaterima bansos kemasyarakatan bulanSeptember 2010 Hal. 30 dari 125 Hal. Put.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima 1 berkas Lengkap bansos kemasyarakatan bulan April 2010Nomor BKU 118 Hal. 32 dari 125 Hal. Put.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima 34 berkas lengkap bansos kemasyarakatan bulan April 2010 Hal. 39 dari 125 Hal. Put.
    agar tepat guna dan tepat sasaran sebagaimanadiatur Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 40 Tahun 2009;Bahwa terungkap fakta persidangan salah satu faktor penyebab terjadinyapemberian dan penyaluran dana Bansos yang tidak sesuai denganketentuan yaitu terkait dengan tidak terpenuhinya syarat administrasi daripemohon dana Bansos, dan tidak terpenuhinya administrasi pelaporanpertanggungjawaban dana Bansos.
    Padahal pembinaan administrasiperkantoran dan proyek merupakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam pemberian danpenyaluran dana Bansos;Bahwa keberadaan/eksistensi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanadalam pemberian dan penyaluran dana Bansos tidak sekadar berfungsisebagai cap/stempel dengan memberikan rekomendasi atas setiappemohonan bantuan dana Bansos.
Putus : 21-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 03/ Pid.Sus./Tipikor/2014/ PN.Bjm.
Tanggal 21 Mei 2014 — Drs. ABDUL MUIS BIN ASNAWI.
307
  • untuk mengurus menyelesaikan dan menghadapi pejabat-pejabat di Kementerian Koperasi UM RI dan LLP Jakarta dengan Nomor : 59/KSU-SS/XI/2012 tanggal 27 November 2012 ; 8. 2(dua) lembar Fotocopy Pembukuan pembelian barang KSU Surya Sekawan 9. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Pengurus KSU Surya Sekawan tentang Pendirian Unit Usaha Baru Unit Pasar Surya Sekawan PPS Sekumpul Martapura dengan Nomor : 076/KSU-SS/MTP/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 10. 3 (tiga) lembar Asli Laporan Pelaksanaan Program Bansos
    calon peserta program bansos ke pihak KementerianKoperasi UMKM Kab.
    yang dianggap layak untuk menerima bantuansosial (Bansos) tersebut dan melakukan perencanaan program tersebut yaitu denganCara:481) Melakukan Nominasi terhadap Koparasi calon peserta program Bansos;2) Melakukan rapat dalam rangka memverifikasi koperasi calon peserta programBansos;3) Memilih Koperasi Calon peserta program Bansos yang layak untuk diusulkan;4) Memberi pengantar proposal calon peserta program bansos ke pihak KementerianKoperasi UMKM Kab.
    Muis) untukmemfasilitasi perencanaan program tersebut yaitu:Melakukan Nominasi terhadap Koparasi calon peserta program bansos; Melakukan rapat dalam rangka memverifikasi koperasi calon pesertaprogram bansos; Memilih Koperasi Calon peserta program Bansos yang layak untukdiusulkan; memberi pengantar proposal calon peserta program bansos ke pihakKementerian Koperasi UMKM Kab.
    Membantu mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan program bansospenataan Usaha PKL Memverifikasi Koperasi Calon peserta Program Bansos Memilih Koperasi Calon peserta program Bansos yang layak untuk diusulkan memberi pengantar proposal calon peserta program bansos ke pihakKementerian Koperasi UMKM Kab. Banjar2. Membimbing dalam penyelesaian administrasi usulan calon peserta programuntuk diusulkan ke pihak Kementerian Koperasi UMKM RI di jakarta3.
Putus : 22-11-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 960 K/PID.SUS/2010
Tanggal 22 Nopember 2010 — AKHMAD NUGRAHANSYAH
5324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ABDUL MUGHNI Bin ZULKIFLI YUNUS (hal yang terkait dipersidangan tercatat dan tidak termuat dalam putusan) PMD tidak memiliki rekeningdana bansos namun dana bansos tersebut berada/ditempatkan di Sekda Kab. Paserbagian Kesra berdasar Permendagri No. 13/2006 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah, Kewenangan PMD adalah perencanaan, kegiatan, pelaksanaan danpenggunaan dana bansos termasuk menentukan pengadaan meubelair pihak KesraHal. 35 dari 64 hal. Put.
    Paser (hal yang terkait dipersidangan tercatat dan tidaktermuat dalam putusan) PMD tidak memiliki rekening dana bansos namun danabansos tersebut berada/ditempatkan di Sekda Kab.
    Paser bagian Kesra berdasarPermendagri No. 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kewenangan PMDadalah perencanaan, kegiatan, pelaksanaan dan penggunaan dana bansos termasukmenentukan pengadaan meubelair pihak Kesra tidak dilibatkan danpertanggungjawabannya kepada Bupati Paser melalui Sekda di Bagian Kesra dalambentuk laporan.
    Hal itu dibenarkan karena Kesra memiliki KodeRekening Bantuan sesuai Pasal 89 Ayat (2) huruf e PermendagriNomor : 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahSesuai keterangan para Terdakwa (hal yang terkait dipersidangantercatat dan tidak termuat dalam putusan) PMD tidak memilikirekening dana bansos namun dana bansos tersebut berada/ditempatkan di Sekda Kab.
    HELMY LATHYE (termuat dalam putusana quo hal.42paragrafke5) (hal yang terkait dipersidangantercatat dan tidak termuat dalam putusan) Perencanaan,penggunaan dana bansos sepenuhnya dikelola PMD, pihak Kesratidak dilibatkan, pertanggungjawabannya kepada Bupati Pasermelalui Sekda di Bagian Kesra dalam bentuk laporan. Bersesuaiandengan keterangan Irn. EDY HARYONO, M.Sc.
Register : 10-07-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 366/PID.SUS/2018/PT MKS
Tanggal 12 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : Idil, S.H.,M.H.
Terbanding/Terdakwa : DR. H. Muhammad Taufan Pawe, SH.MH. Bin Pawe Basri
8725
  • (Bansos) Beras Sejahtera (Rastra)kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Barat.
    Setiapmenyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rastra) tersebut,terdakwa selaku Walikota Parepare menyampaikan adanya penguranganRastra dari Kemanterian Sosial RI kKemudian dipertahankan oleh terdakwaselaku Walikota Parepare sehingga setiap KPM tetap menerima 15 Kg tiapbulan.
    Bahwa kewenangan, program dan kegiatan yang dilakukan sendiri olehterdakwa tersebut telah menguntungkan terdakwa karena Keluarga Penerimamanfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rastra) di KotaParepare sebanyak 4469 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan) KPMatau Kepala Keluarga, yang terdiri beberapa anggota keluarga yangmerupakan wajib pilin pada pemilinan Walikota Parepare tahun 2018 dan padapenyerahan Bansos Beras Sejahtra (Rastra) di Kelurahan dilakukan olehKetua Tim Pemenangan
    Lotteng bersama ibunya, saksi Indah Dg.Lotteng Bin Lamessa, dalam keterangannya juga tidak terpoengaruh denganpembagian bansos rastra, malah saksi mengaku telah ikut kampanye baik dipasangan calon nomor urut 1 maupun di pasangan calon nomor urut 2.Bahwa demikian juga dengan pihak yang merasa dirugikan, yaitu saksi Dr. Ir.H. Achmad Faisal Andi Sapada, SE, MM, ternyata tidak mampumembuktikan kerugian yang dialami. Bahwa saksi Dr. Ir. H.
    Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa dalam memberisambutan pada saat menyampaikan pidato sosialisasi tentang pelaksanaanprogram bansos rastra tersebut tidak harus didampingi ataupun bersama samadengan Wakil Walikota, hali ini sesuai dengan pertimbangan Majelis HakimJudex Factie tingkat pertama menyatakan bahwa terdakwa pada tanggal 26,27, 28 dan 29 Januari 2018 terjun langsung untuk melakukan sosialisas!
Putus : 21-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 01/ Pid.Sus./Tipikor/2014/ PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2014 — - H. ABDUL KADIR AUDAH, SE, MM Bin MUHAMMAD - H. AHMAD SYARWANI BIN H. GAZALI
359
  • untuk mengurus menyelesaikan dan menghadapi pejabat-pejabat di Kementerian Koperasi UM RI dan LLP Jakarta dengan Nomor : 59/KSU-SS/XI/2012 tanggal 27 November 2012 ; 8. 2(dua) lembar Fotocopy Pembukuan pembelian barang KSU Surya Sekawan 9. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Pengurus KSU Surya Sekawan tentang Pendirian Unit Usaha Baru Unit Pasar Surya Sekawan PPS Sekumpul Martapura dengan Nomor : 076/KSU-SS/MTP/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 ;10. 3 (tiga) lembar Asli Laporan Pelaksanaan Program Bansos
    ABDUL MUIS BIN ASNAWI menindaklanjutinya dengan caramengidentifikasi seluruh koperasi yang ada di kabupaten Banjar yang dianggap layakuntuk menerima bantuan sosial (Bansos) tersebut dan melakukan perencanaanprogram tersebut yaitu dengan cara:1) Melakukan Nominasi terhadap Koparasi calon peserta program Bansos;2) Melakukan rapat dalam rangka memverifikasi koperasi calon peserta program Bansos;113) Memilih Koperasi Calon peserta program Bansos yang layak untuk diusulkan;4) Memberi pengantar proposal
    calon peserta program bansos ke pihak Kementerian KoperasiUMKM Kab.
    Muis) untukmemfasilitasi perencanaan program tersebut yaitu:Melakukan nominasi terhadap Koperasi calon peserta program bansos; Melakukan rapat dalam rangka memverifikasi koperasi calon pesertaprogram bansos; Memilih Koperasi Calon peserta program Bansos yang layak untukdiusulkan; memberi pengantar proposal calon peserta program bansos ke pihakKementerian Koperasi UMKM Kab.
Register : 21-06-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 32/PID.TPK/2014/PT SMG
Tanggal 27 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : MALIKI BUDIANTO,SH.
Terbanding/Terdakwa : SITI ROMELAH,S.Ag Binti JEMARI
3820
  • Berita acara penyerahan dana belanja Bansos Bantuan keagamaan tanggal 23 pebruari 2010 yangditandatangani oleh SITI ROMELAH, S.Ag dan MISRIWARNI dan diketahui Kabag Kesra Setda Kendal An. Drs.ABD.ROHMAN, M.Hum.
  • Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal An. Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal An.
    Keuangansebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), pasal 42 ayat (1),pasal 45 ayat (1) dan pasal 47 ayat (1) dilaksanakan ataspersetujuan Kepala Daerah Pada tanggal 24 Februari 2010 ,setelah terjadi pemindah bukuan dari RekeningNo.101800127.2 DPPKD Kabupaten Kendal ke rekening BendaharaPengeluaran Pembantu bagian Kesra.dengan kode rekening 1018000667, lalupada tanggal 25 Februari 2010 terdakwa Siti Romelah.S.Ag.selaku BendaharaPengeluaran Pembantu, diperintahkan oleh Drs.Abd.Rohman.M.Hum.untukmencairkan dana Bansos
    sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah)dengan maksud untuk mengganti uang dana Bansos yang sudah diserahkankepada para penerima pada bulan Januari dan Pebruari 2010 yangDrs.Abd.Rohman,M.Hum. pinjam dari saudaranya = yaitu saksiAnurohim.S.IP,dan setelah uang tersebut dicairkan lalu terdakwa SitiRomelah.S.Ag.memberikan uang tersebut kepada Drs.Abd.Rohman.M.Hum,dan setelah terdakwa Siti Romelah.S.Ag.mencocokan bukti berupa kwitansidari dari para penerima Bansos ,ternyata jumlah yang telah diserahkan
    merupakan dasarpertimbangan bagi bupati untuk menetapkan bantuan.Hilm8 Putusan No: 32/Pid SusTPK/2014/PT SMG Bahwa atas perintah Drs.Abd.Rohman,M.Hum, terdakwa SitiRomelah.S.Ag.menyerahkan uang sebesar Rp. 76.500.000,(tujuh puluh enamjuta lima ratus ribu rupiah) Kepada Akmad Rikza.S.Sos. kemudian padatanggal 09 Maret 2010, terdakwa Siti Romelah.S.Ag mencairkan dana Bansossebesar Rp.70.000.000,(tujuh puluh juta rupiah) lalu diserahkan kepada AkmadRikza.S.Sos untuk diberikan kepada lembaga penerima Bansos
Putus : 19-01-2015 — Upload : 08-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 48 / Pid.Sus - TPK / 2014 / PN.Bjm.
Tanggal 19 Januari 2015 — Drs.H.MUHAMMAD MUCHLIS GAFURI Bin AKHMAD GAFURI.
8816
  • Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 No. BKU 689, No. BKU 690381. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 No. BKU 178 s/d 180382. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 No. BKU 1105383. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 No. BKU 928384. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Juli 2010 No.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010 No. BKU 441386. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 No. BKU 833387. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan April 2010 No. BKU 118388. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010 No. BKU 203.389. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 No. BKU 710 s/d 721390.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 No. BKU 662, No. BKU 664 s/d 671391. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 No. BKU 641 s/d 661392. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 No. BKU 597 s/d 618393. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 No. BKU 573 s/d 596394. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 No.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 No. BKU 531 s/d 552396. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 No. BKU 509 s/d 530 397. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 No. BKU 486 s/d 508398. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 No. BKU 462 s/d 485399. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 No.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 No. BKU 326 s/d 349405. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 No. BKU 303 s/d 325406. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 No. BKU 281 s/d 302407. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 No. BKU 263 s/d 280408. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010 No.
Register : 02-08-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 55/PID.TPK/2013/PT SBY
Tanggal 20 Agustus 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : RAHMAT WAHYU WIJAYANTO, SH.
Terbanding/Terdakwa : NURHADI, S.Ag. MM.
11829
  • Permendagri Nomor 14Tahun 2006, Tujuan pemberian Bantuan Sosial (BANSOS) adalahuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Permendagri Nomor 14Tahun 2006, Tujuan pemberian Bantuan Sosial (BANSOS) adalahuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    Bojonegoro, Pasal3 huruf C yang menyatakan : ......Penggunaan dana oleh penberimaharus sesuai dengan rencana penggunaan yang dituangkan dalampropoSal. 22 22Bahwa dengan tidak dilaksanakan ketiga kegiatan JASMASsebagaimana diuraikan di atas, maka tusjuan penyaluran BantuanSosial (BANSOS) melalui Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS)Hal. 13 dari 44 hal.
    PUT:No.55/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY.Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten BojonegoroTahun Anggaran 2010.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Permendagri Nomor 14Tahun 2006, Tujuan pemberian Bantuan Sosial (BANSOS) adalahuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Permendagri Nomor 14Tahun 2006, Tujuan pemberian Bantuan Sosial (BANSOS) adalahuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikianpenyaluran bantuan sosial JASMAS di Desa Sambong adalah untukkepentingan masyarakat Desa Sambong.
Register : 17-11-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 13 Maret 2018 — Penuntut Umum:
INDRA HARVIANTO SALEH,SH.MH.
Terdakwa:
Drs. MADE SUTEJA
20230
  • Dps Tanggal 2/2/2015, bansos upcr dewa nyadya klien banjar Rp.300.000,dinas Baingin Tanggal 16/2/2015, Bansos Kr. Taruna Nyepi ogoh Rp.3.000.000, Tanggal 20/2/2015,Bansos Upcr Manusa Nyadnya SekdesRp.500.000, Tanggal 5/3/2015,Bansos Malaspas Rmh.
    Pernikahan Rp.700.000, Tanggal 27/11/2015,beli gembok Rp. 55.000, Tanggal 10/12/2015,Bansos Upcr. Manusa Kaur Kesra Rp.300.000,Hal. 37 dari 257 halaman Putusan Nomor 28/Pid.SusTPk/2017/PN. Dps Tanggal 23/12/2015, Bansos Upcr. Manusa Nyadnya Rp. 300.000, Tanggal 28/12/2015, Bansos Upcr. Manusa Nyadnya Rp.700.000, Tanggal 28/12/2015, Bansos Upcr. Manusa pernikahan Rp.700.000, Tanggal 31/12/2015, Bansos Upcr.
    Penggunaan kegiatan sosial Rp. 35.400.000, yaitu: Tanggal 06/01/2016 Bansos Jenguk bendhr LPM Rp. 400.000, Tanggal 11/01/2016 Bansos jenguk Kadus Manasa Rp. 500.000, Tanggal 19/01.2016 Bansos upcr 3bulanan Sekdes Rp. 500.000, Tanggal 29/01/2016 Bansos Manusa Yadnya Rp.400.000, Tanggal 04/02/2016 Belanja gas elpiji Rp. 20.000, Tanggal 08/02/2016 Upacara pitra Yadnya Rp.300.000, Tanggal 15/03/2016 Bansos jenguk anak Mekel Rp.1.000.000,Hal. 39 dari 257 halaman Putusan Nomor 28/Pid.SusTPk/2017/PN.
    DpsTanggal 20/04/2016 Belanja gas elpiji Rp. 20.000,Tanggal 26/04/2016, Bansos Rp. 300.000,Tanggal 18/05/2016, bansos Rp. 300.000,Tanggal 20/05/2016 pengukuhan klien desa Rp. 1.000.000,Tanggal 23/05/2016 upcr Manusia Nyadnya Rp. 400.000,Tanggal 30/05/2016 pembersihan jalan Lingkungan setra Rp.784.000, Tanggal 01/06/2016 beli gas elpiji Rp. 20.000,Tanggal 09.07/2016, Bansos Puniye Puri Taman (peodalan) Rp. 200.000,Tanggal 27/07/2016 Bansos Rp. 200.000,Tanggal 29/07/2016 Bansos Rp. 200.000,Tanggal
    Pernikahan Rp. 700.000, Tanggal 27/11/2015,beli gembok Rp. 55.000, Tanggal 10/12/2015,Bansos Upcr. Manusa Nyadnya Kaur KesraRp. 300.000, Tanggal 23/12/2015, Bansos Upcr. Manusa Nyadnya Rp.300.000, Tanggal 28/12/2015, Bansos Upcr. Manusa Nyadnya Rp.700.000, Tanggal 28/12/2015, Bansos Upcr. Manusa Nyadnya pernikahanRp. 700.000,Hal. 63 dari 257 halaman Putusan Nomor 28/Pid.SusTPk/2017/PN. Dps Tanggal 31/12/2015, Bansos Upcr.
Register : 13-09-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 28-02-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 05/KI/2017/PTUN.SBY
Tanggal 12 Desember 2017 — PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR VS JARINGAN KAWAL JAWA TIMUR
11465
  • Dalamhal Termohon Keberatan bermaksud mendapatkan seluruh informasi makaHalaman 5 dari 26 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2017/PTUN.SBY.mengingat jumlah penerima hibah maupun bantuan sosial di lingkunganPemerintah Provinsi Jawa Timur jumlahnya mencapai ribuan jelas tidaksebanding dengan kapasitas dan kesiapan Termohon Keberatan yang justruakan menyulitkan Termohon Keberatan dalam melaksanakan danmewujudkan tujuannya dalam melakukan pengawalan pelaksanaan danrealisasi anggaran hibah dan bansos
    Sehinggadengan faktafakta temuan BPK terkait dana Hibah dan Bansosapabila dengan merujuk dalil dari pemerintah Provinsi Jatim dapatjuga disimpulkan jika Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak memilikiitikad yang baik untuk mengelola dan melakasanakan APBDkhususnya tentang Hibah, bansos, dan bantuan keuangan Desa.5. Bahwa Termohon Keberatan menolak dalil/alasanalasan PemohonKeberatan dalam gugatan/Permohonan Keberatan pada angka IV yangmenyatakan Permohonan Termohon Keberatan tidak jelas.
    Bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dalammengajukan surat Permohonan Informasi sudah sangat jelas apa yangdiminta kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi, yaitu :Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2017/PTUN.SBY.131) Data SKPD yang bertugas menjadi verifikator maupun monitoringevaluasi dana hibah dan bansos serta jumlah alokasi anggaranyang menjadi tanggungjawaban masingmasing SKPD ;2) Data calon penerima hibah dan bansos baik lembaga, Pokmas,Ormas dan lainlain
    Bahwa apabila kita lihat dari pelaksanaan data Hubah, Bansos, danbantuan Keuangan Desa menunjukkan informasi dan fakta sebagaiberikut 9 9 22 2o non nnn nn non eon nnn nnn nnn nee nnn nnn nnn nen nee Sangat banyak permasalahan hukum terkait pelaksanaan danadana tersebut mulai dari P2SEM, Hibah Kadin, serta pelaksanaandanadana Hibah yang lebih banyak mengorbankan kelompokkelompok Masyarakat (Pokmas).
    Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai Tahun 2009 sampai 2017belum pernah mempublikasikan secara transparan tentang prosesdan tahapan pelaksanaan dana hibah dan bansos sehingga adaindikasi dana tersebut untuk kepentingan oknum baik individu ataukelompok yang memiliki akses dan kepentingan.
Putus : 14-12-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2422 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — Muhammad Nawir, S.P. bin Patta Iman
5212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun tugas dan tanggungjawab Tim Monitoringdan Evaluasi antara lain yaitu memantau pelaksanaan kegiatan prasaranadan Sarana Pertanian Bidang PLA sampai di tingkat kelompok penerimamanfaat Bansos dan mengevaluasi pencapaiannya baik persiapan maupunpasca pelaksanaan ;Bahwa selain itu Terdakwa MUH.
    Syamsu Alam, M.Si., selakuKepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng membuatSurat Keputusan Nomor 01/Kpts/KPA/B.PLA/III/2011 tanggal 28 Maret 2011tentang Kelompok Penerima Manfaat Bansos Kegiatan Bansos DitjenPrasarana dan Sarana Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan danHortikultura pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng.Adapun namanama kelompok tani penerima bantuan tersebut antara lainsebagai berikut : NO. KELOMPOK TANI KELURAHAN Tha).1.
    Adapun tugas dan tanggungjawab Tim Monitoringdan Evaluasi antara lain yaitu memantau pelaksanaan kegiatan prasaranadan sarana pertanian bidang PLA sampai di tingkat kelompok penerimamanfaat Bansos dan mengevaluasi pencapaiannya baik persiapan maupunpasca pelaksanaan ;Bahwa selain itu Terdakwa MUH.
    Syamsu Alam, M.Si., selakuKepala Dinas Pertanian dan Petarnakan Kabupaten Bantaeng membuatSurat Keputusan Nomor 01/Kpts/KPA/B.PLA/III/2011 tanggal 28 Maret 2011tentang Kelompok Penerima Manfaat Bansos Kegiatan Bansos DitjenPrasarana dan Sarana Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan danHortikultura pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng.Adapun namanama kelompok tani penerima bantuan tersebut antara lainsebagai berikut : NO. KELOMPOK TANI KELURAHAN ie1.
    No. 2422 K/Pid.Sus/2015sampai di tingkat kelompok penerima manfaat Bansos dan mengevaluasipencapaiannya baik persiapan maupun pasca pelaksanaan ; Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan KabupatenBantaeng selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor 23.c Tahun 2011tanggal 01 September 2011. Adapun tugas dan tanggungjawab TimTeknis, sebagai berikut :1. Mengadakan pembinaan administrasi/keuangan dan fisik kegiatanpada kelompok penerima Dana Bansos ;2.