Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH; Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB-PS/MAR/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal Permintaan Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. GKM, ditujukan kepada Bpk. Sugeng Nugroho, ditandatangani oeh Rudy Gunawan; Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, perihal Undangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani, ditandatangani oleh Sugeng Nugroho; Asli Daftar Hadir RUPSLB PT.

Mangkubumi No.52, Yogyakarta; Asli Surat nomor : 005/RUPSLB-PS/JULI/2017 tanggal 07 Juli 2017, ditujukan kepada Bpk. Sugeng Nugroho, ditandatangani oleh Rudy Gunawan; Asli Tanda Terima yang ditandatangani oleh Anggit tanggal 20 Juli 2017, tentang penerimaan Surat tanggal 20 Juli 2017 yang ditujukan kepada Rudy Gunawan ditanda tangani oleh Sugeng Nugroho; dan Asli Surat Pernyataan atas nama DR. Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH tanggal 12 Agustus 2017.

M E N E T A P K A N

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan eksepsi Para Termohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemberian izin kepada PARA PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Arimbi Jaya Agung dengan

mata acara rapat: (1) Pertanggungjawaban Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris); (2) Perubahan Dan Pergantian Susunan Pengurus PT Arimbi Jaya Agung; dan (3) Permohonan Pembukaan Blokir Akses Perseroan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

ANDRE PRIJANTO sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar;

Hendrik Cahyadi sebesar 4.000 lembar saham atau setara dengan Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Affandi Bunawan;

Perubahan susunan pengurus perseroanNamun permintaan tersebut diabaikan oleh terdakwa, dan sampai denganwaktu yang ditentukan oleh undangundang yaitu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima, Terdakwa tidak melakukan pemanggilan untuk RUPSLB, sehinggapermintaan penyelenggaraan RUPSLB diajukan kembali kepada DewanKomisaris dengan surat tertanggal 27 Agustus 2016. Lalu dengan SuratDewan Komisaris perihal Undangan RUPSLB PT.

Risalah RUPSLB PT. Tribharata di bawah tangan tertanggal 30Nopember 2016, kenyataanya pada tanggal 30 Nopember 2016 terdakwa tidaklagi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Tribharata Sejati sesuai dengan AktaNotaris Humberg Lie Nomor Nomor : 67 tanggal 20 September 2016, perihalPemyataan Keputusan RUPSLB PT. Tribharata Sejati.b. Kuasa Nomor 48 yang dibuat notaris Dian Fitriana, SH.

Perubahan susunan pengurus perseroanNamun permintaan tersebut diabaikan oleh terdakwa, dan sampai denganwaktu yang ditentukan oleh undangundang yaitu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima, terdakwa tidak melakukan pemanggilan untuk RUPSLB, sehinggapermintaan penyelenggaraan RUPSLB diajukan kembali kepada DewanKomisaris dengan surat tertanggal 27 Agustus 2016. Lalu dengan SuratDewan Komisaris perihal Undangan RUPSLB PT.

dilangsungkan RUPSLB PT.

posisi strategis di perusahaan hal ini terbuktidari dibuat dan diselenggarakannya RUPSLB sebagaimana terurai dalamAkta Nomor 131 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dinadapanMohammad Asari, SH Notaris di Bandung yang mengubah kepengurusansebagai berikut:Presiden Komisaris : Sukun NatawijayaKomisaris : Lily NatawijayaPresiden Direktur : Een NatawijayaDirektur : Eddy NatawijayaHengky WijayaShierla NatawijayaKriesta NatawijayBahkan sebelumnya termohon pernah menyelenggarakan RUPSLB sepihaksebagaimana

tertuang dalam Akta Nomor 27 tanggal 17 Maret 2009 tentangpengukuhan pernyataan keputusan RUPSLB PT Natatek Prima, yang dibuatdihadapan Irma Rachmawati, SH Notaris di Bandung yang kemudianmendaftarkan akta tersebut di Departemen hukum dan hak azasi manusiarepublic Indonesia dengan menggunakan akta Risalah rapat, padahal yangsebenarnya adalah akta tersebut diatas (Akta Pengukuhan PernyataanKeputusan RUPSLB PT Natatex Prima);Bahwa semenjak perusahaan dipegang/diambil alin oleh Termohon padatahun 2006

Menghindari kondisi perusahaan agat tidak lebih terpuruk yang apabiladibiarkan dampaknya akan sangat merugikan Para Pemegang Sahamdan kepentingan karyawan secara keseluruhan Menjaga kondisi agar kepentingan karyawan tidak terlantar dan dapatbekerja seperti semula dengan kondisi yang lebih kondusif.Namun pelaksanaan RUPSLB tersebut harus terlebih dahulu dilakukandengan meminta ijin penetapan RUPSLB dari ketua Pengadilan Negeri ditempat perusahaan berdomisili, aquo di Pengadilan Negeri Bandung Kelas1A

Nomor 2372 K/Pdt/2017Tahunan, menyelenggarakan RUPS atau RUPSLB ..., dst, tetapi ternyatadibagian akhir pertimbangan penetapan a quo Judex Facti PengadilanNegeri Bandung Kls A Khusus tetap mengabulkan permohonan ParaPemohon (Para Termohon Kasasi) dengan memberikan ijin untukmenyelenggarakan RUPSLB; pertimbangan hukum yang demikian tentusaja saling kontradiksi satu dengan yang lainnya dan memperlihatkandengan jelas bahwa Pengadilan Negeri Bandung Kls A Khusus telah salahmenerapkan hukum atau melanggar

Nomor 2372 K/Padt/2017Bahwa apabila terhadap surat tersebut tidak ada tanggapan at au adapenolakan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, maka sesuai denganPasal 80 ayat (1) Para Pemohon selaku para pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan RUPSLB, dapat mengajukan permohonankepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan, untuk menetapkan pemberian izinkepada Para Pemohon melakukan RUPSLB tersebut; Sementara ParaPemohon (Para Termohon Kasasi) dalam perkara

Bahwa RUPSLB 5 September 2016 telah dilaksanakan sesuai denganhukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku. RUPSLB 5September 2016 didasarkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri JakartaSelatan No. 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 16 Agustus 2016.

Bahwa TERGUGAT Ill berhasil masuk ke kantor lama PERSEROANuntuk menyelenggarakan RUPSLB 5 September 2016.. Bahwa dengan terselenggaranya RUPSLB 5 September 2016 denganmemenuhi persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan menurutPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 16 Agustus 2016. TelahHalaman 50 dari 64 hal.

2016 yang telah berkekuatan hukum tetap.Bahwa hingga sekarang PENGGUGAT tidak pernah mengakui keabsahanhasil keputusan RUPSLB 5 September 2016 dengan berbagai cara,padahal RUPSLB 5 September 2016 telah dilaksanakan secara sahmenurut hukum.

Berdasarkan fakta yang dapat dilihat dari Akta No. 8tanggal 05 September 2016 dan Akta No. 9 tanggal 05 September 2016,PENGGUGAT tidak hadir di dalam RUPSLB 5 September 2016 olehkarena itu sudah pasti PENGGUGAT tidak dapat mengajukan calonanggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diangkat di dalam RUPSLB 5September 2016.Bahwa PENGGUGAT yang tidak hadir di dalam RUPSLB 5 September2016 mengakibatkan kerugian bagi pihak PENGGUGAT sendiri dan padaakhirnya PENGGUGAT tidak bisa menerima suatu kenyataan

") Termohon dengan mata acara /agenda sebagai berikut("Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB"):10.1.

kepada para pemegang saham Termohon dalamrangka penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana diminta oleh Pemohon.Padahal, berdasarkan Pasal 79 ayat (7) UU Perseroan Terbatas, DewanKomisaris Termohon wajib melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangkawaktu 15 (lima belas) hari sejak tanggalpermintaan RUPSLB diterima olehDewan Komisaris Perseroan.

Selain itu, melalui Permohonan PenetapanPenyelenggaraan RUPSLB, Pemohon juga meminta untuk diberikankewenangan dalam melakukan penunjukan Ketua RUPSLB serta Notarisyang akan membuat Berita Acara RUPSLB.Terhadap permohonan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmelalui Penetapan No. 12/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 8 Mei 2014("Penetapan Penyelenggaraan RUPSLB") telah memutuskan untukmemberikan kewenangan kepada Pemohon guna melakukansendiripemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB Termohon

Bahwa sikap Direksi Termohon, yang notabene merupakan penanggungjawab atas segala bentuk pengurusan Termohon, dalam menolakmemberikan keterangan dalam setiap agenda RUPSLB berlanjut dengandiabaikannya isi Penetapan Penyelenggaraan RUPSLB, khususnya butirkeenam yang memerintahkan Direksi Termohon untuk membawa seluruhbahanbahan yang terkait dengan mata acara/agenda RUPSLB Termohon.Pengabaian tersebut dilakukan Direksi Termohon pada saat Ketua Rapat didalam RUPSLB meminta Dokumendokumen Termohon berikut

P20 pgustus 2014 :Pengumuman Koran perihal Undangan Untuk MenghadiriBukti P21 RUPSLB Termohon, dimuat di Harian Bisnis Indonesia edisi 29Agustus 2014 ;: Akta Notaris No. 11 tertanggal 22 September 2014 perihal BeritaBukti P22 1 cara RUPSLB PT.

No.374/Pdt/2016/PT.DKI.30.330.430.530.6Turut Tergugat juga melaksanakan RUPSLB sebagaimanadinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14;Bahwa RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14tersebut dihadiri oleh sebanyak 7217 (tujuh ribu dua ratus tujuhbelas) saham terdiri dari 589 (lima ratus delapan puluh sembilan)saham istimewa seri A dan 6628 (enam ribu enam ratus dua puluhdelapan) saham biasa seri B yang merupakan 73,64% (tujuh puluhtiga koma

RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14dilaksanakan berdasarkan permintaan dari para pemegang sahamHal 45 dari 160 Hal Put.

dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 telahdiselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dan UndangUndangPerseroan Terbatas dan karenanya RUPSLB tersebut adalah sah dansegala keputusankeputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut adalahsah dan mengikat dan pelaksanaan RUPSLB tersebut sama sekali tidakHal 46 dari 160 Hal Put.

dalam RUPSLBtersebut, dan karenanya RUPSLB secara sah telah dipimpin olehTergugat Ill dan bukan dipimpin oleh Tergugat , sehingga seluruhdalildalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi benturankepentingan karena RUPSLB dipimpin oleh Tergugat adalah hanyamengadaada saja dan sama sekali tidak terbukti; dan52.5Keputusankeputusan yang diambil dalam RUPSLB sebagaimanadinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 adalah sah dan mengikat.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka terbukti bahwa RUPSLBsebagaimana

dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 telahdiselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dan UndangUndangPerseroan Terbatas dan karenanya RUPSLB tersebut adalah sah dansegala keputusankeputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut adalahsah dan mengikat dan pelaksanaan RUPSLB tersebut sama sekali tidakmenimbulkan benturan kepentingan antara Tergugat dengan TurutTergugat I.Alasan KetigaMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Telah Mengesahkan Akta RUPST No.11Dan Akta RUPSLB No.14.Hal 112 dari 160 Hal Put.

., (Turut Tergugat 1) bukanlahmerupakan RUPSLB Pribadi sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugatdalam dalil gugatannya. Berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT.

Bahwa mengenai kehadiran Anggia Murni Lubis, SH., sebagaiSekretaris dalam RUPSLB PT.

tersebut ; RUPSLB dibawah tangan tertanggal 20 Februari 2017 JO.

Berdasarkan BeritaAcara RUPSLB Pt.Selancar Property Servises dibawah tangan tanggal 20Februari 2017 seluruh Pemegang Saham sepakat dan setuju dengansuara bulat menunjuk Sekretaris Rapat dan agenda Rapat yang telahtertuang di dalam Berita Acara RUPSLB dibawah tangan tanggal 20 April2007 ; Bahwa didalam agenda RUPSLB PT.

Selancar Property Servicemenggantikan Penggugat , yang Kemudian hasil RUPSLB tersebut dibuatkan BeritaAcara RUPSLB Pemegang Saham PT.

No. 13830 K/Pdt/2010saham lainnya untuk menghadiri RUPSLB, Sabtu 25 Juli 2009bertempat di Pekanbaru (Bukti T3).. Bahwa pada acara RUPSLB tersebut dihadiri Pemohon/TermohonKasasi sesuai absensi (daftar hadir), Sabtu 25 Juli 2009 (Bukti T4). Dan pada RUPSLB tersebut Pemohon/Termohon Kasasi tidakpernah mengusulkan atau meminta, agar dilakukan audit neraca perseroanPT Tatawood Prima Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (4)UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Bukti T5).

Sehinggaacara atau agenda RUPSLB hanya tersebut menyetujui halhal sebagaiberikut;a. Pembayaran utang perseroan kepada pihak ketiga;b. Utang pemegang saham kepada perseroan;. Bahwa sehingga dengan demikian, maka dengan suara bulat,RUPSLB menyetujui sebagai berikut;a. Menyetujui perusahaan akan menjual aset perusahaan yangbisa dijual untuk membayar utang kepada pihak ketiga, yangdiprioritaskan dijual kepada para pemegang saham;b.

Bahwa atas keputusan RUPSLB tersebut maka Pemohon/TermohonKasasi menyampaikan surat keberatan kepada Termohon/PemohonKasasi 30 Juli 2009, intinya menolak hasil RUPS.LB (Bukti T6).Maka dengan alasan penolakan tersebut maka Pemohon/TermohonKasasi mengajukan permohonan kepada pengadilan, dan memintapenetapan pemeriksaan neraca PI Tatawood Prima Industri dalamhal ini adalah Termohon/ Pemohon Kasasi..

Bahwa dasar Permohonan Pemohon/Termohon Kasasi dalamperkara ini adalah penolakan atas hasil RUPSLB diselenggarakan 25 Juli2009 sesuai surat keberatan dari Pemohon 30 Juli 2009.Sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapanpemeriksaan neraca PT Tatawood Prima Industri melaluiPengadilan Negeri didasari Pasal 138 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3)huruf (a) UU No 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 13830 K/Pdt/20106.

Bahwa setelah pelaksanaan RUPSLB 25 Juli 2009, belum pernah adapenyelenggaraan RUPS maupun /RUPSLBperseroan.

RUDI WIRAWAN RUSLI mengatakan kepada Terdakwabahwa akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)pada tanggal 11 April 2008, selanjutnya Terdakwa disuruh sdr. RUDI RUSLIWIRAWAN untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) namun pada tanggal tersebut tidak dilakukan RUPSLB.Bahwa pada tanggal 12 April 2008 Terdakwa bersama dengan sdr.

Lab. 2044 / DTF / 2008 tanggal 15 Januari 2009, bahwa tandatangan JODY HARYANTO (bukti yang terdapat pada Notulen Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Euro Capital bermateraiRp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 12 April 2008 adalah Non Identik ataumerupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan JODYHARYANTO (Pembanding).Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan RUDI RUSLI WIRAWANtersebut, sdr.

RUDI WIRAWAN RUSLI mengatakan kepada Terdakwabahwa akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)pada tanggal 11 April 2008 selanjutnya Terdakwa disuruh sdr. RUDI RUSLIWIRAWAN untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) namun pada tanggal tersebut tidak terjadi RUPSLB.Bahwa pada tanggal 12 April 2008 Terdakwa bersama dengan sdr.

EuroCAPITAL tidak pernah menerima undangan atau pemberitahuan tentang RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 12 April 2008 dan tidakpernah hadir di rapat yang dimaksud dalam Notulen tersebut.Bahwa berdasarkan Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik No. Lab. 2044 / DTF / 2008 tanggal 15 Januari 2009, bahwa tandatangan JODY HARYANTO (bukti yang terdapat pada Notulen Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Muhamad Putra Amal bahwaakan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) padatanggal 11 April 2008 selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr.

Muhamad PutraAmal untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) namun pada tanggal tersebut tidak terjadi RUPSLB ;Bahwa pada tanggal 12 April 2008 Terdakwa bersama dengan Sdr.Muhamad Putra Amal membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dan menandatangani Notulen tersebut yang berisi tentangperalihan saham dari Sdr. JODY HARYANTO di PT.

Muhamad PutraAmal untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), namun pada tanggal tersebut tidak dilakukan RUPSLB ;Bahwa pada tanggal 12 April 2008 Terdakwa bersama dengan Sadr.Muhamad Putra Amal membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dan menandatangani Notulen tersebut yang berisi tentangperalihan saham dari Sdr. JODY HARYANTO di PT.

, maka saksi Jodi Haryantodapat menempuh jalur hukum perdata untuk membatalkan hasil NotulenRapat RUPSLB tanggal 12 April 2008 tersebut.

President Taksi sudah tidak ada pengurusnya,sehingga Permohonan RUPSLB Ketiga untuk pengisianjabatan yang lowong adalah suatu keteranganpalsu.6.

President Taksi (Penggugatbeserta pemegang saham lainnya) untuk menyelenggarakan RUPSLB sekaligus melakukan pemilihan Pengurus PT. President Taksiyang sah sesuai dengan ketentuan Undangundang No. 40 tahun2007 Tentang PerseroanT@1Datas. nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nn nn nnn ens ne ncn nnncns4. Bahwa menyatakan pelaksanaan RUPSLB untuk memilih pengurusPT.

RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Bonar Sihombingtanggal 1 Maret 2011 .Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2011sebagai RUPSLB kedua karena tidak mencapai kuorum ketentuansesuai dengan UU RI No. 40 tahun 2007 Pasal 86 ayat (2). RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Bonar Sihombingtanggal 18 Maret 2011.Bahwa RUPSLB kedua tanggal 18 Maret 2011 tidak memenuhikuorum maka Pengurus PT.

Bahwa RUPSLB berdasarkan Penetapan tersebut telah berlangsungpada tanggal 12 Oktober 2011 dan dihadiri / diwakili oleh 351 helaisaham atau 7.8 % melebihi kuorum yang ditetapkan oleh PenetapanPengadilan sebesar 5 %. Sehingga dapat mengambil keputusan yangsah....... Berita Acara RUPSLB PT. Presiden Taksi No. 2 NotarisHenry Siregar, SH tanggal 12 Oktober 2011.12.

Foto copy Surat Perihal Permohonan Penurunan Kuorum RUPSLB ketigakalinya No : 065/A/Dirut/VII/2011, tertanggal 21 Juli 2011, (bukti bertandaPPS) see een ee1810.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Foto copy Salinan Penetapan PN.

AGRICON tersebut ditentukandalam RUPSLB tanggal 6 Agustus 2009 ;Bahwa saksi tahu Perubahan susunan pengurus tersebut atas permintaanpemegang saham juga ;Bahwa pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB PT. AGRICONtanggal 6 Agustus 2009 tersebut yaitu :HARLAN BESTARI BENGARDI, selaku kuasa pemegang saham dariHAERUL BESTARI BENGARDI dan kuasa dari TATANG BENGARDI ;HAERUL BESTARI BENGARDI, selaku Dirut. PT.

ANDREA HYNAN POELOENGAN, SH, Mhum, MTCP dan Sdr.MUHAMAD JUSRIL, SH, keduanya advocat yang hadir atas undangan daripihak Perusahaan untuk bertindak selaku nara sumber dan konsultan hukumdari Perusahaan ;Bahwa ketika diadakan RUPSLB PT. AGRICON tanggal 6 Agustus 2009tersebut telah memenuhi gorum, kehadirannya 100 % ;Bahwa Hasil akhir dari RUPSLB PT. AGRICON tanggal 6 Agustus 2009adalah memberhentikan secara tidak hormat Sdr. Ir. ARIF SYAHRIZALdari jabatan Direktur dan mengangkat Sdr.

AGRICON berdasarkanhasil RUPSLB PT. AGRICON tanggal 6 Agustus 2009 ;Bahwa RUPSLB PT. AGRICON tanggal 6 Agustus 2009 tersebutdilaksanakan di ruang rapat PT. AGRICON jalan Siliwangi No. 68 Bogor ;Bahwa saksi tahu susunan Pengurus PT.

Siliwangi No. 68 Bogor sebagai DirekturOperasional sejak tanggal 6 Agustus 2009 yaitu sejak Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ;Bahwa RUPSLB tersebut dilangsungkan di kantor PT. Agricon, jl. SiliwangiNo. 68 Bogor ;Bahwa sampai saat ini setiap tahun ada RUPS tahunan ;Bahwa Susunan Pengurus PT. AGRICON hasil RUPSLB PT.

Agricon tersebut yaitu Ir.ARIF SYAHRIZAL, MBA ( Terdakwa) dan saksi yang menggantikankedudukannya sebagai Direktur Operasional ;Bahwa diselenggarakan RUPSLB tanggal 6 Agustus 2009 adalah atas dasarusulan dari Ny.

Bahwa dalam RUPSLB Turut Tergugat , Tergugat secara nyatamemberikan persetujuan dan pengesahan terhadap LaporanKeuangan31 Desember 2013 s/d 31 Agustus 2018 PT.

Bahwa terhadap tindakantindakan Tergugat yang mewakili Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII untuk menghadiri RUPSLB TurutTergugat sehingga seolaholah Tergugat mengundang dirinya sendiri untukmenghadiri RUPSLB Turut Tergugat yang juga diketuainya sendiri, sertatindakan yang mengajukan dan mengesahkan sendiri Laporan Keuangan 31Desember 2013 s/d 31 Agustus 2018 PT.

mandat kepada Tergugat untuk menghadiri danmengambil keputusan dalam RUPSLB Turut Tergugat I, akan tetapiRUPS tidak dilaksanakan sehingga keputusan yang diambil olehTergugat dalam RUPSLB Turut Tergugat tidak mewakili seluruhpemegang saham Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan TergugatVIII, di antaranya adalah Penggugat.14.

TELAH DIBUATKAN RISALAH RUPSLB SEHINGGA RUPSLB INIPUN MENJADI SAH;7. Bahwa adapun kedudukan Tergugat 1, Nyonya LANNETEDJAWINATA, dalam RUPSLB tersebut adalah sebagai Direktur PT.Petudungan dan juga sebagai Direktur dari 4 (empat) pemegang saham dari PT. Petudungan yaitu: Direktur PT. TegalgondoUngaran (Tergugat V) Direktur PT. Perusahaan Pembangunan dan PerkebunanKarangayu (Tergugat VI): Direktur PT. Perussahaan Pembangunan dan PerkebunanSambirobyong (Tergugat VII) Direktur PT.

AHLI WARIS LIEM MO LIEM yang menjadi dasar disetujui dandisahkannya dalam RUPSLB PT. PETUDUNGAN (Turut Tergugat !)

SumalindoHutani Jaya, sama sekali belum pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/RUPSLB) sebelum tanggal 15Oktober 2009, untuk mendapat persetujuan forum RUPSLB, terkait pelepasan asetnya di PT. SumalindoHutani Jaya, termasuk Hutan Tanaman Industri (HTI)yang berada di atas sebagian areal tanah seluaskurang lebih 80.000 Ha.

Pada Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB), tersebut dengan 2 (dua)Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) eR fe re we = re or 2 ee oea. Penjelasan Perseroan Mengenai Divestasi Saham.pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. dan PenjualanAktiva (Tagihan) PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.pada PT. Sumalindo Hutani Jaya.; b. Persetujuan Divestasi Saham PT. SumalindoLestari Jaya Tbk. pada PT. Sumalindo HutaniJaya, kepada PT. Tjiwi Kimia, dan penjualanHal 15 dari 121 hal Put.

Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Oktober 2009 diatas,maka sungguh menjadi jelas bahwa persetujuanDivestasi Saham (pengalihan saham) PT. SumalindoLestari Jaya Tbk. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya,baru. diadakan tanggal 15 Oktober 2009, ~ setelahmendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) melalui mekanisme voting.

Sumalindo HutaniJaya, oleh Tergugat Menteri Kehutanan RepublikIndonesia, Nomor : S794/Menhut VI/2009, tanggal 1Oktober 2009, dilakukan Sebelum adanya RUPS/RUPSLB,dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk..

Persetujuan Rapat Umum PemegangSaham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS/RUPSLB), PT. Sumalindo Lestari JayaTbk., yang adalah mitra swasta pemegang saham(60 %) pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. ApakahPelepasan Saham yang 60 % tersebut sudah ataubelum mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUSP/RUPSLB), PT. Sumalindo Lestari JayaThk,7

dalam jangka waktu yang telah melebihi 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB aquo (Vide: Pasal 79 ayat (5) UUPT, TERGUGAT telah melalaikan kewajibanhukumnya untuk melakukan Pemanggilan RUPSLB a quo kepada ParaPemegang Saham dalam TURUT TERGUGAT;Bahwa sehingga oleh karena tindakan kelalaian TERGUGAT yangdemikian, maka PENGGUGAT bertindak selaku Komisaris Perseroan telahmelakukan Pemanggilan RUPSLB a quo kepada PENGGUGAT selakupemegang 1.500 saham TURUT TERGUGAT

2017, PENGGUGAT selakuKomisaris sekaligus Ketua Rapat telan mengadakan RUPSLB sesuaidengan Surat Tercatat Pemanggilan RUPSLB tertanggal 16 Februari 2017 aquo,Bahwa RUPSLB tertanggal 23 Februari 2017 a quo, pada pokoknya telahmemutuskan mengenai:a.

Kedua melalui Surat Tercatat tertanggal 01 Maret 2017, untukmelakukan RUPSLB Kedua yang akan dilangsungkan pada tanggal 09Maret 2017, Pukul 13.00 WIB, di tempat kedudukan TURUT TERGUGAT;Bahwa akhirnya pada tanggal 09 Maret 2017, PENGGUGAT selakuKomisaris sekaligus Ketua Rapat telah mengadakan RUPSLB sesuaidengan Surat Perbaikan (koreksi) Pemanggilan Kembali untuk RUPSLBKedua melalui Surat Tercatat tertanggal 01 Maret 2017 a quo;Bahwa RUPSLB tertanggal 09 Maret 2017 a quo, pada pokoknya telahmemutuskan

Bahwa PENGGUGAT membuka RUPSLB di luar kantor TURUTTERGUGAT dikarenakan kantor TURUT TERGUGAT dikunci olehTERGUGAT sebagaimana halnya kondisi rapat pada saat RUPSLBPertama tertanggal 23 Februari 2017;b. Bahwa RUPSLB Kedua tidak mencapai kuorum yang paling sedikitdihadiri oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh sahamHalaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr22.23.dengan hak hadir atau diwakili sebagaimana ditetapkan dalam Pasal86 ayat (4) UUPT;c.

RUPSLB tertanggal 23 Februari 2017; Surat Pemanggilan Kedua RUPSLB tertanggal 24 Februari 2017; Surat Perbaikan (koreksi) Pemanggilan Kembali untuk RUPSLBKedua tertanggal 01 Maret 2017; RUPSLB tertanggal 09 Maret 2017; Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 09 Mei2017, Nomor: 123/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Utr tertanggal 09 Mei 2017; Surat Pemanggilan RUPSLB Ketiga tertanggal 05 Juni 2017; RUPSLB tertanggal 22 Juni 2017Bahwa tindakan pengabaian TERGUGAT selaku pemegang sahammayoritas pada

Citra Bangun Selaras dengan nomor : 013/B/DU/SU/IV/2019, tanggal 26 April 2019 tentang perubahan jadwal dan undangan rapat umum luar biasa (RUPSLB) perseroan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

pernah di lakukan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dan tanda tangan atas nama MUH.

TONIAMITRA SEJAHTERA tersebut atas petunjuk AMRAN YUNUS, selanjutnyaKALBI MULIAWAN membuat Notulen Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dikutip dari konsep Notulen RUPSLB yang ada dilaptopnya saat masih bekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, dansetelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. TONIA MITRA SEJAHTERA, KALB MULIAWANmenghubungi terdakwa ARDYANSAH dan menyampaikan jika NotulenRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

TONIAMITRA SEJAHTERA tersebut atas petunjuk AMRAN YUNUS, selanjutnyaKALBI MULIAWAN membuat Notulen Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dikutip dari konsep Notulen RUPSLB yang ada dilaptopnya saat masih bekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, dansetelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. TONIA MITRA SEJAHTERA, KALBI MULIAWANmenghubungi terdakwa ARDYANSAH dan menyampaikan jika NotulenRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dihadiri oleh orang yang tidak jelas kedudukannya yaitu TERGUGAT Ildinyatakan sebagai pemegang saham 75 lembar dengan nominal Rp37.500.000, (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karenaTERGUGAT Il tidak pernah dinyatakan telah membeli saham siapa dankapan saham tersebut beralih. Bahwa TERGUGAT VII menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang bertempat di JI. HR.

Oleh karenanyasebenarnya gugatan ini tidak relevan dan tidak ada hubungannya denganRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tanggal 28 Pebruari2014 di Purwokerto.Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah kewajibanperusahaan yang harus dilakukan sesuai perintah UndangUndang danAnggaran Dasar, yang diselenggarakan oleh Direksi atau Komisaris.Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

Kehadiran Tergugat (JOHAN SARWO) ke kantor sayaadalah dalam rangka meminta saya selaku notaris untuk menuangkanBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Perseroan Terbatas PT.

Saya diklaim ikut sertamelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).Klaim tersebut adalah salah, sebab kehadiran saya adalah sebagaiundangan, yang tidak memiliki hak suara.

Tata Daerah Mandiribertanggal 30 April 2015, diberi tanda T.1, T.2, 1.3, T.4, T.6, T.729 ;30.Foto copy undangan RUPSLB PT. Tata Daerah Mandiri tahun 2015bertanggal 06 November 2015, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.730 ;31.Foto copy Daftar Hadir RUPSLB tahun 2015 bertanggal 23 November 2015,diberi tanda T.1, T.2, 1.3, T.4, T.6, T.731 ;Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Clp32.Foto copy tanda terima undangan RUPSLB PT.

Olehkarenanya untuk TURUT TERGUGAT menandatangani Berita Acara RUPSLB Tahun 2009 harus diwakili oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II.

Bahwa dalam RUPSLB tahun 2009 TERGUGAT III jelasjelas telah menjelaskanmengenai agenda RUPSLB yang diadakan, sehingga alangkah tidak masukakalnya apabila dikemudian hari PENGGUGAT mengatakan bahwa mengenaiperubahan kuorum tidak dijabarkan terlebin dahulu. Dalil PENGGUGAT inimerupakan dalil yang mengadaada, mengingat PENGGUGAT sendirimembubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara RUPSLB tanggal 15September 2009.

Bahwa selanjutnya oleh karena PENGGUGAT telah membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara RUPSLB tanggal 15 September 2009, maka haltersebut merupakan bukti yang sangat kuat bahwa PENGGUGAT telahmengetahui segala sesuai yang tercantum dalam pelaksanaan RUPSLB tahun2009.

PENGGUGAT sendiri menghadiri RUPSLB tertanggal 15 September 2009 danmenyetujui segala yang diputuskan dalam RUPS LB tertanggal 15 September2009 tersebut.2. PENGGUGAT pernah menyatakan keberatannya terhadap pemberian kuasadari TERGUGAT kepada TERGUGAT Il baik sebelum atau pada saatdiadakannya RUPSLB tertanggal 15 September 2009 tersebut.3.

Bahwa pada saat RUPSLB tersebut TURUT TERGUGAT Il dan TURUTTERGUGAT IV hadir dalam rapat tersebut;565. Bahwa pada saat RUPSLB tersebut, TERGUGAT III selaku pimpinan rapat telahmenjelaskan mengenai agenda rapat kepada para peserta rapat dan seluruhpeserta rapat telah mengetahui agenda rapat.

Lainlain;Bahwa sebelum Tergugat membuka RUPSLB pada tanggal 29 November2006, Penggugat melalui kuasanya yang bernama Johnny G. Plate danAhmad Hakim Safari Malangjudo mengajukan penolakan atas agendaRUPSLB tersebut.

29 November 2006 dan setelah RUPSLB 29November 2006 tetap sama, untuk lebih jelasnya mohon lihat tabel di bawah ini:Sebelum RUPSLB 29 Setelah RUPSLB 29KeteranganNovember 2006 November 2006Jumlah 16.200.000 lembar 16.200.000 lembarNilaiNominal Rp1.000,00 Rp1.000,00per lembarsahamNilai totalnominal Rp16.200.000 Rp16.200.000 .

No.1102 K/Padt/2015karena faktanya Tergugat Ill belum menjadi salah satu pemegang sahamTergugat pada saat RUPSLB 29 November 2006 diselenggarakan;3.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tindakan melawan hukum apakahyang bisa dilakukan oleh Tergugat Ill yang menyebabkan kerugian bagiPenggugat sehingga Penggugat mengikutsertakan Tergugat Ill, sementaraTergugat Ill sendiri belum menjadi salah satu pemegang saham Tergugat pada saat RUPSLB 29 November 2006 diselenggarakan dan tidak hadirpula saat RUPSLB 29 November 2006 tersebut diselenggarakan (videDaftar Hadir RUPSLB 29 November 2006), hal mana dalam posita gugatana quo pun Penggugat sama sekali

Apabila benar, quad non, objekgugatan adalah kepemilikan saham yang terkait dengan RUPSLB Tergugat, maka patut dipertanyakan RUPSLB Tergugat yang mana dan AktaRUPS nomor berapa yang dipermasalahkan. Hal demikian menjadi pentingkarena apabila Majelis Hakim yang terhormat memperkenankan surat kuasaHal. 40 dari 76 hal. Put.