Reff : 052Und/RUPSLB/DirLHW/X/07(RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007) dengan tanggal surat undangan 11Oktober 2007 dimana alasan penyelenggaraan RUPSLB tanggal 31Oktoberadalah "Untuk memenuhi permintaan Dewan Komisaris dalam suratnyaNomor 029/RUPSLB/CIUAKA/X/07, tertanggal 05 Oktober 2007, sertamemenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Jo UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas" dan agenda RUPSLBtanggal 31 Oktober 2007 adalah pemberhentian seluruh Anggota Direksidan Komisaris, dan

Bahwa RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 tersebut kemudian dihadirioleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan juga SaudaraDoddy Radjasa Waluyo, Sarjana Hukum selaku Notaris di Jakarta yangturut hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 ;9. Bahwa Penggugat tidak mau menandatangani daftar hadir RUPSLBtanggal 31 Oktober 2007 karena dalam pelaksanaannya bertentangandengan ketentuan Anggaran Dasar PT.

Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VI termasuk dengan Para Tergugatlainnya (Tergugat dan Tergugat VII) tidak memiliki hak dan kewenangandalam suatu RUPSLB yang didalilkan oleh Penggugat dan oleh karena ituHal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1562 K/Pdt/201010adalah tidak berdasarkan hukum apabila Tergugat II s/d Tergugat VI(termasuk Tergugat dan Tergugat VII) digugat dan dimintapertanggungjawaban atas diadakannya suatu RUPSLB.

Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan "Para Pihak Yang TidakLengkap ;Bahwa Tergugat VII termasuk dengan Para Tergugat lainnya (Tergugat s/dTergugat VI) tidak memiliki hak dan kewenangan dalam suatu RUPSLB yangdidalilkan oleh Penggugat dan oleh karena itu adalah tidak berdasarkanhukum apabila Tergugat VII (termasuk Tergugat dan Tergugat VI) digugatdan diminta pertanggungjawaban atas diadakannya suatu RUPSLB.

Segalasesuatu yang ada dan terjadi di dalam RUPSLB adalah tanggungjawabdari RUPSLB itu sendiri.

President Taksi sudah tidak ada pengurusnya,sehingga Permohonan RUPSLB Ketiga untuk pengisianjabatan yang lowong adalah suatu keteranganpalsu.6.

President Taksi (Penggugatbeserta pemegang saham lainnya) untuk menyelenggarakan RUPSLB sekaligus melakukan pemilihan Pengurus PT. President Taksiyang sah sesuai dengan ketentuan Undangundang No. 40 tahun2007 Tentang PerseroanT@1Datas. nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nn nn nnn ens ne ncn nnncns4. Bahwa menyatakan pelaksanaan RUPSLB untuk memilih pengurusPT.

RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Bonar Sihombingtanggal 1 Maret 2011 .Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2011sebagai RUPSLB kedua karena tidak mencapai kuorum ketentuansesuai dengan UU RI No. 40 tahun 2007 Pasal 86 ayat (2). RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Bonar Sihombingtanggal 18 Maret 2011.Bahwa RUPSLB kedua tanggal 18 Maret 2011 tidak memenuhikuorum maka Pengurus PT.

Bahwa RUPSLB berdasarkan Penetapan tersebut telah berlangsungpada tanggal 12 Oktober 2011 dan dihadiri / diwakili oleh 351 helaisaham atau 7.8 % melebihi kuorum yang ditetapkan oleh PenetapanPengadilan sebesar 5 %. Sehingga dapat mengambil keputusan yangsah....... Berita Acara RUPSLB PT. Presiden Taksi No. 2 NotarisHenry Siregar, SH tanggal 12 Oktober 2011.12.

Foto copy Surat Perihal Permohonan Penurunan Kuorum RUPSLB ketigakalinya No : 065/A/Dirut/VII/2011, tertanggal 21 Juli 2011, (bukti bertandaPPS) see een ee1810.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Foto copy Salinan Penetapan PN.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemberian izin kepada PEMOHON I, PEMOHON II dan/atau PEMOHON III untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PANDAWA CAKRA PERSADA (TERMOHON III);
3. Menetapkan pemberian izin kepada PARA PEMOHON untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada PT PANDAWA CAKRA PERSADA (TERMOHON III) dengan segala akibat hukumnya, yang

Bentuk RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PANDAWA CAKRA PERSADA;

b.

Mata Acara RUPSLB

Perubahan dan/atau pengangkatan Direksi PT PANDAWA CAKRA PERSADA;

Perubahan dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris PT PANDAWA

Jangka Waktu Pemanggilan RUPSLB

selambatnya 14 (empat belas hari) setelah PARA PEMOHON memperoleh salinan penetapan a quo, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPSLB;

d.

Kuorum kehadiran RUPSLB

Sama dengan atau lebih dari (satu per dua) atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

e.

Persayaratan pengambilan keputusan RUPSLB

berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari (satu per dua) atau 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan oleh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB;

f.

THE SUNG SENG sudah tidak loyal dan tidakmentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 %(enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntanpublik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.5. Komisaris Tn. YUSRI telah mendukung Direktur Utama dan ikutmenolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan auditkeuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012.6.

Menyatakan BATAL dan TIDAK MENGIKAT seluruh Akta yangdidasarkan pada RUPSLB PT IDOLA TUNGGAL tanggal 25 Agustus 2006yaitu Akta No 29 tanggal 25 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan NotarisAugustin Beatrice Suyanto, S.H., dengan segala akibat hukumnya.6. Menyatakan TIDAK SAH RUPSLB PT IDOLA TUNGGAL tanggal 10Juli 2008 dengan segala akibat hukumnya.7.

RUPSLB tersebut.Bahwa oleh karena pada saat RUPSLB dibuka pada tanggal 25 Agustus2006, Tuan Andi Sutanto masih hidup dan masih dalam kedudukanhalaman 42 dari 133 lembar Putusan Nomor 234/PDT/2020/PT.DKI.sebagai KOMISARIS PT.

PENETAPAN PN JAKARTA BARAT NO. 921/PDT.P/2011/PN.JKT.BAR.TANGGAL 16 FEBRUARI 2012, BESERTA RUPSLB PT.

2012, yang hanya dihadiri olen Para Tergugat Rekonvensisendiri. dan kemudian Berita Acara RUPSLB tersebut telah diaktakandengan Akta No. 1 Tahun 2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta;2.12.Bahwa RUPSLB tanggal 26 Maret 2012, yang diselenggarakan danhanya dihadiri oleh Para Tergugat Rekonvensi sendiri, dan kemudianBerita Acara RUPSLB tersebut telah diaktakan dengan Akta No. 1 Tahun2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuat di hadapan Lenny Janis

Terbanding , Terbanding II, dan Terbanding III yang dibantu olehTerbanding IV melaksanakan RUPSLB tanpa melakukan pemberitahuankepada pewaris Para Pembanding selaku pemegang saham dan komisarisPT. Idola Tunggal.2. Agenda RUPSLB tanggal 25 Agustus 2006 diselenggarakan dengantanpa dasar hukum yang jelas dan melanggar ketentuan UndangUndangPerseroan Terbatas.3.

Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh putusanputusan hasil RUPSLB tanggal 15 Juni 2007, demikian pula terhadapputusanputusan hasil RUPSLB lanjutan yang akan dilaksanakan olehpara Tergugat, baik yang telah dituangkan ke dalam suatu akte Notarismaupun dalam bentuk surat di bawah tangan ;6. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkanakibat dari perobuatannya, dimana secara moril Rp.50.000.000.000, danmateril berjumlah Rp. 600.000.000. ;7.

No. 784 K/Pdt/2009Bahwa di dalam gugatan pada bagian petitum, pada halaman 13,Penggugat mendalilkan bahwa pelaksanaan rapat yang menjadi obyeksengketa dalam perkara a quo adalah "RUPSLB", yaitu sebagai berikut :(i)(ii)Dalam Petitum Provisi :"Melarang Tergugat atau kuasanya menyelenggarakan RUPS ataumelakukan tindakan dalam bentuk apapun yang didasarkan padaPenetapan Pengadilan Jakarta Pusat No. 68/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Pst 16Mei 2007 dan hasil putusan RUPSLB tanggal 15 Juni 2007 ;Dalam Petitum Pokok

Perkara :Butir 4Menyatakan tidak sah menurut hukum RUPS LB yang dilaksanakan padatanggal 15 Juni 2007 tersebut demikian juga lanjutan yang akandilaksanakan oleh para Tergugat" ;Butir 5"Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh putusanputusan hasil RUPSLB yanggal 15 Juni 2007, demikian pula terhadapputusanputusan hasil RUPSLB lanjutan yang akan dilaksanakan olehpara Tergugat, baik yang telah dituangkan ke dalam suatu akte Notarismaupun dalam bentuk surat di bawah tangan" ;Bahwa gugatan

Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh putusanputusan hasil RUPSLB tanggal 15 Juni 2007, demikian pula terhadapputusanputusan hasil RUPSLB lanjutan yang akan dilaksanakan olehpara Tergugat, baik yang telah dituangkan ke dalam suatu akte Notarisdalam bentuk surat di bawah tangan" ;Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas telah terbukti bahwa dalildalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam posita telah bertentangandengan dalil Penggugat dalam petitumnya.

15 Juni2007 adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)Tergugat Ill untuk Tahun Buku 2002, 2003, 2004, 2005 dan 2006, bukan RUPSLB ;Bahwa dalam Anggaran Dasar Perseroan pengertian RUPSLB dapatdiadakan sewaktuwaktu berdasarkan kebutuhan suatu perseroan ;Bahwa gugatan tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan siapasiapa yang dimaksud dengan "para Tergugat" tersebut.

SumalindoHutani Jaya, sama sekali belum pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/RUPSLB) sebelum tanggal 15Oktober 2009, untuk mendapat persetujuan forum RUPSLB, terkait pelepasan asetnya di PT. SumalindoHutani Jaya, termasuk Hutan Tanaman Industri (HTI)yang berada di atas sebagian areal tanah seluaskurang lebih 80.000 Ha.

Pada Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB), tersebut dengan 2 (dua)Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) eR fe re we = re or 2 ee oea. Penjelasan Perseroan Mengenai Divestasi Saham.pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. dan PenjualanAktiva (Tagihan) PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.pada PT. Sumalindo Hutani Jaya.; b. Persetujuan Divestasi Saham PT. SumalindoLestari Jaya Tbk. pada PT. Sumalindo HutaniJaya, kepada PT. Tjiwi Kimia, dan penjualanHal 15 dari 121 hal Put.

Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Oktober 2009 diatas,maka sungguh menjadi jelas bahwa persetujuanDivestasi Saham (pengalihan saham) PT. SumalindoLestari Jaya Tbk. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya,baru. diadakan tanggal 15 Oktober 2009, ~ setelahmendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) melalui mekanisme voting.

Sumalindo HutaniJaya, oleh Tergugat Menteri Kehutanan RepublikIndonesia, Nomor : S794/Menhut VI/2009, tanggal 1Oktober 2009, dilakukan Sebelum adanya RUPS/RUPSLB,dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk..

Persetujuan Rapat Umum PemegangSaham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS/RUPSLB), PT. Sumalindo Lestari JayaTbk., yang adalah mitra swasta pemegang saham(60 %) pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. ApakahPelepasan Saham yang 60 % tersebut sudah ataubelum mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUSP/RUPSLB), PT. Sumalindo Lestari JayaThk,7

Olehkarenanya untuk TURUT TERGUGAT menandatangani Berita Acara RUPSLB Tahun 2009 harus diwakili oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II.

Bahwa dalam RUPSLB tahun 2009 TERGUGAT III jelasjelas telah menjelaskanmengenai agenda RUPSLB yang diadakan, sehingga alangkah tidak masukakalnya apabila dikemudian hari PENGGUGAT mengatakan bahwa mengenaiperubahan kuorum tidak dijabarkan terlebin dahulu. Dalil PENGGUGAT inimerupakan dalil yang mengadaada, mengingat PENGGUGAT sendirimembubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara RUPSLB tanggal 15September 2009.

Bahwa selanjutnya oleh karena PENGGUGAT telah membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara RUPSLB tanggal 15 September 2009, maka haltersebut merupakan bukti yang sangat kuat bahwa PENGGUGAT telahmengetahui segala sesuai yang tercantum dalam pelaksanaan RUPSLB tahun2009.

PENGGUGAT sendiri menghadiri RUPSLB tertanggal 15 September 2009 danmenyetujui segala yang diputuskan dalam RUPS LB tertanggal 15 September2009 tersebut.2. PENGGUGAT pernah menyatakan keberatannya terhadap pemberian kuasadari TERGUGAT kepada TERGUGAT Il baik sebelum atau pada saatdiadakannya RUPSLB tertanggal 15 September 2009 tersebut.3.

Bahwa pada saat RUPSLB tersebut TURUT TERGUGAT Il dan TURUTTERGUGAT IV hadir dalam rapat tersebut;565. Bahwa pada saat RUPSLB tersebut, TERGUGAT III selaku pimpinan rapat telahmenjelaskan mengenai agenda rapat kepada para peserta rapat dan seluruhpeserta rapat telah mengetahui agenda rapat.

Gusher Tarakan Nomor 29 tanggal 30 Agustus 2006 tentangkuorum tidak dipenuhi sehingga RUPSLB tidak dapatdilangsungkan;Menimbang, bahwa pelaksanaan RUPSLB PT. Gusher Tarakandengan acara:1. Dispensasi laporan tahunan dan pengesahan laporan tahunan;2. Peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan;3.

Putusan Nomor 215 PK/Pdt/2014secara panjang lebar pada poin 5 tersebut di atas dapat ditarik kritriahukum sebagai berikut:1.RUPSLB PT. Gusher Tarakan telah dilakukan sesuai BeritaAcara Akta Notaris Nomor 14 tanggal 11 Agustus 2006 tetapisyarat kuorum tidak terpenuhi sehingga RUPSLB keduadilakukan sesuai Berita Acara RUPSLB PT.

dikabulkandengan menyatakan: RUPSLB PT Gusher Tarakan yangdiselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2006 adalah sah danmempunyai kekuatan hukum ;8.

Gusher Tarakan Tanggal 6 Oktober 2006 berikut semuakeputusan dalam RUPSLB tersebut termasuk dan tidak terbatasHal. 77 dari 90 Hal.

Bahwa oleh karena itu pendapat yang menyatakan, diadakannyaRUPSLB pertama tertanggal 11 Agustus 2006 yang dibuat sesuaiAkta Notaris Berita Acara RUPSLB Tanggal 11 Agustus 2006Nomor 14, RUPSLB tertanggal 30 Agustus 2006 yang dibuat sesuaiAkta Notaris Berita Acara RUPSLB Nomor 29 tertanggal 30 Agustus2006, dan RUPSLB ke tiga tertanggal 6 Oktober 2006 yang dibuatsesuai Akta Notaris Berita Acara RUPSLB Nomor 17 tanggal 6Oktober 2006 yang dibuat berdasarkan penetapan PengadilanNegeri Tarakan Nomor 11/

Bahwa menyikapi adanya surat Panggilan RUPSLB tersebut di atas,pada tanggal 05 Februari 2021 Penggugat mengirimkan surat kepadaTergugat dimana pada intinya Penggugat menyatakan keberatan denganpelaksanaan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Februari2021 tersebut, dan untuk itu Penggugat menyarankan agar RUPSLBdilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021, dengan agenda yang sama.

Oleh karena itu Penggugat harus menyiapkansegala dokumen dan/atau datadata terkait dalam rangka pembelaan diri danpertanggung jawaban pada pelaksanaan RUPSLB tersebut. Untuk ituPenggugat menyarankan agar RUPSLB dilaksanakan tanggal 10 Maret 2021dengan harapan agar Penggugat benarbenar dapat mempersiapkan diridalam rangka pembelaan diri dan pertanggung jawaban pada RUPSLBtersebut;9.

RUPSLB tersebut adalahtelah sesuai dengan mekanisme danprosedur hukum yang berlaku;6.

dalam RUPSLB tersebut adalah sudah benar dan sah berdasarkanaturanaturan hukum yang ada;10.

Fotokopi Surat Tanggapan atas Undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) dari Penggugat Carla Marie Swanson yangditujukan kepada Komisaris PT.

Tetapi sampai pelaksanakan RUPSLB, DireksiTermohon tidak melaksanakan permintaan yang dimintakan Pemohon tersebut.Bahwa Pemohon mengetahui Termohon mekasanakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 23 Desember 2008 untukpengesahan dan persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan dan laporanauditor independen sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

Bahwa dalil dan pernyataan yang dipaparkan oleh Pemohon pada angka 7halaman 4 merupakan pengakuan secara implisit yang dinyatakan olehPemohon karena faktanya Pemohon mengetahui dan bahkan hadir sertamengetahui agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 23 Desember 2008 dan hasil RUPSLB tersebut telah dituangkankedalam Akta No. 72 tanggal 31 Desember 2008 (Akta No. 72), dimanabeberapa perubahan Aggaran Dasar Termohon tersebut adalah mengenai (i)penyesuaian Anggaran Dasar terhadap

,Termohon tetap memberikan laporan perusahaan dengan baik bahkan semualaporan keuangan periode tahun 20032007 telah dibuat oleh auditorindependen dan hasilnya telah dilaporkan pada saat RUPSLB tanggal 23Desember 2008;Bahwa dalil pada angka 3 tersebut bertentangan dengan fakta yangsebenarnya karena tanpa diminta oleh Pemohon mengenai penyelenggaraanRUPS, justru dengan jelas dan terperinci, rangkaian penyelenggaraan RUPSdan RUPSLB telah sedemikian rupa dilaksanakan oleh Termohon, namunbeberapa kali

tanggal16 Januari 2014 dan sebelum dilakukan RUPSLB tersebut, Direksi Termohonpada saat itu telah secara resmi mengundang Pemohon melalui undangantertulis tanggal 27 Desember 2013 dan undangan tersebut telah diterima olehsatpam yang menjaga rumah Pemohon.Bahwa hasil RUPSLB tanggal 16 Januari 2014 tersebut telah dituangkan dalamAkta No. 1 tanggal 3 Februari 2014 (Akta No. 1) dan bahkan telahdiberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimanadinyatakan dalam Surat Nomor AHUAH.01.1008231

International Islamic Boarding School pada tanggal23 Desember 2008, dan dalam RUPSLB tersebut Pemohon hadir dengan diwakilioleh Kuasa Hukumnya, namun kemudian dikarenakan tidak adanya kesepahamanantara Kuasa Hukum Pemohon dengan peserta RUPSLB lainnya, maka KuasaHukum Pemohon kemudian keluar dari ruangan rapat, namun demikian RUPSLBtersebut tetap dilaksanakan tanpa kehadiran Pemohon ataupun Kuasa Hukumnya,dan kemudian RUPSLB tersebut telah mengambil beberapa keputusan, yangsalah satunya adalah mengenai

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(Termohon) meialui Surat terctat dalam Jangka waktu 7 (tujuh) harisebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dantanggal Rapat Umum Pemegang Saham;V.

Memerintahkan Direksi dan Komisaris Perseroan/Termohon untukhadir dalam RUPSLB Perseroan/Termohon;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagaiberikut:1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon denganagenda rapat:a. Memerintahkan Direksi Siaully Papan untuk menyampaikanHalaman 10 dari 18 hal. Put.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukmencapat RUPSLB;3. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(Termohon) melalui Surat tercatat dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) harisebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggalRapat Umum Pemegang Saham;5.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukmencatat RUPSLB;7. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;8. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan (Termohon) melaluiSurat terctat dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLBdiadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham;9.

Memerintahkan Direksi dan Komisaris Perseroan/Termohon untukhadir dalam RUPSLB Perseroan/Termohon;12.

NEXCOM INDONESIA yangmerugikan Penggugat.Bahwa pada tanggal 04 April 2016 Tergugat menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda peningkatan modaluntuk pendanaan usaha dari Rp 10.001.000.000 (sepuluh milyar satu juta rupiah)ditambah peningkatan sebesar Rp 2.499.000.000, (dua milyar empatratusHal 3 Penetapan No.258/PDT/2018/PT.

DKI14.15.16.ivesembilanpuluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp 12.500.000,(duabelas milyar limaratus juta rupiah).Bahwa dalam RUPSLB tidak dijelaskan bahwa masingmasing pemegang sahamyaitu Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat V memiliki uang yang disimpan padaPT.

MEDIA VIRIDIS TECNOLOGIA sebesar Rp 499.723.875,Bahwa dalam RUPSLB Penggugat sampaikan tidak mampu ikut menyetorpeningkatan modal karena tidak memiliki dana yang cukup saat itu sehinggabagian setoran Penggugat dilakukan oleh Tergugat IV yang mengakibatkansaham Tergugat IV meningkat dari 41,25% menjadi 49,11% sedangkan sahamPenggugat menurun dari 36,25% menjadi 29,00%.Bahwa setelah RUPSLB ternyata baik Tergugat IV maupun Tergugat V tidakmenyetorkan uang untuk peningkatan modal seperti yang mereka

janjikan dalamRUPSLB, melainkan mereka menggunakan Uang Para Pemegang Saham yangAda pada Perseroan.Bahwa mekanisme RUPSLB merupakan rekayasa tipu muslihat Tergugat danTergugat Il selaku direksi untuk mengurangi komposisi perbandingan sahamPenggugat, hal ini diketahui Penggugat setelan RUPS tanggal 15 November2016 dimana Direktur Operasional menyampaikan Laporan Keuangan PT.NEXCOM INDONESIA yaitu terjadi pengurangan jumlah Uang Para PemegangSaham yang Ada pada Perseroan yaitu dari Rp 4.757.981.682

DKI18.19.20.21.Bahwa RUPSLB tanggal 04 April 2016 dengan agenda peningkatan modal patutdibatalkan karena mengandung unsur rekayasa tipu muslihat yang dilakukanTergugat dan Tergugat Il demi keuntungan Tergugat IV dan Tergugat V tetapimenimbulkan kerugian terhadap Penggugat.Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat makaPenggugat telah dirugikan secara finansial berupa aset yang ada pada PT.NEXCOM INDONESIA dimana berdasarkan data terakhir yang disampaikanDirektur Operasional

Nikki Purl Properti bersamasama dengan Pihak Tergugat IImengodakan dan atau menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT. Nikki Purl Properti dengan maksud menyetujuidan akan menjual saham PT. Nikki Purl Properti, baik yang dimiliki oleh PT.Purl Nikki sebanyak 50 lembar saham maupun yang dlmilikinya sendirlsebanyak 75 lembar saham bepada pihak PT. Innovare Prosperinndo danPT.

P6);09.10.11.12.Bahwa Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Nikki Purl Properti tensebut kemudian dituangkan kedalam Akte NotarlsNo. : 32, Notarls dl Jakarta Fitnilia Novia Djamili, SH., dengan judul BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nikki Purl Properti,tanggal 28 Oktober 2010 ; (Buktl P 7);Berdasarkan adanya RUPSLB PT. Nibbi Purl Properti tersebut, bemudianTergugat selaku Direktur PT. Purl Nikkl menjual 50 lembar saham yangada pada PT.

Nikki PurlProperti, dengan harga yang disepakati yaitu Rp 1.000.000, (Satu JutaTUPIA) 5 seesenesseesee ene ese cies eeissieeesnnreeesemiee neem (Bukti P 10);Belakangan diketahul, bahwa baik Pihak Tergugat maupun Tergugat Ilsama sekali tidak pemah datang dan atau melakukan Rapat UmumHal 5 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 721/Pdt.G/2013/PN Dps.13.14.15.Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

(RUPSLB) PT. Nikki Pun Properti ketika masih terjadl sengketa hukumPKPIC dl Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negerl Surabaya ;Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Nikki Purl Properti adalah Tidak Sah dan Melanggar Hubum ; Menyatakan Tidak Sah dan Membatalkan Akte Notaris No. 32,, NotarisFitrilia Novia Djamlli, SH. tentang Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT.

NikkiPurl Properti dinyatakan Tidak mengikat dan Tidak mempunyal KekuatanHUKUM APaPUN ; nn nnn n nnn nnn nnn en nnn nenaMenghukum Tergugat dan Tergugat II untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Nikki Purl Propertiguna menganulir atau membatalkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT.

Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH; Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB-PS/MAR/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal Permintaan Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. GKM, ditujukan kepada Bpk. Sugeng Nugroho, ditandatangani oeh Rudy Gunawan; Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, perihal Undangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani, ditandatangani oleh Sugeng Nugroho; Asli Daftar Hadir RUPSLB PT.

Mangkubumi No.52, Yogyakarta; Asli Surat nomor : 005/RUPSLB-PS/JULI/2017 tanggal 07 Juli 2017, ditujukan kepada Bpk. Sugeng Nugroho, ditandatangani oleh Rudy Gunawan; Asli Tanda Terima yang ditandatangani oleh Anggit tanggal 20 Juli 2017, tentang penerimaan Surat tanggal 20 Juli 2017 yang ditujukan kepada Rudy Gunawan ditanda tangani oleh Sugeng Nugroho; dan Asli Surat Pernyataan atas nama DR. Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH tanggal 12 Agustus 2017.

Dengan Keputusan Tergugat maka Tergugat telah secara sepihakmengesampingkan Berita Acara RUPSLB Penggugat Nomor 09 tanggal22 Maret 2008 yang dilaksanakan sesuai ketentuan undangundang yaituAnggaran Dasar Akta Pendirian Penggugat ;3.

Rapattersebut tidak mencapai Kuorum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat1.e Anggaran Dasar Penggugat ditetapbkan RUPSLB yang keduadiadakan pada tanggal 22 Maret 2008, yang kemudian telahditetapkan telah menjadi Berita Acara RUPSLB PT. RSHJ AktaNomor 09 tanggal 22 Maret 2008 oleh Notaris Jakarta Ny. SuryatiMoerwibowo, S.H., yang menetapkan perubahan permodalan danbesaran saham dengan susunan pengurus sebagai berikut : Direktur Utama : dr. Suprijanto Rijadi, MPA, PhD ; Direktur : dr.

Berdasarkan Risalah/Notulen RUPSLB Penggugat yang diadakanoleh Pemda DKI Jakarta pada hari yang sama, Sabtu, tanggal 22Maret 2008 di Hotel Gran Melia, Jalan HR.

Bahwa apabila dicermati dengan seksama dan dipertimbangkan dengandasar hukum dari peraturan yang berlaku, maka hasil RUPSLB yangtelah dilakukan pada Sabtu, 22 Maret 2008 oleh Direksi PenggugatHal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 441 K/TUN/2009sebagaimana Berita Acara RUPSLB PT. RSHJ Akta Nomor 09 tanggal22 Maret 2008 oleh Notaris Jakarta Ny. Suryati Moerwibowo, S.H.

Apalagi MajelisHakim Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quoberdasarkan Bukti P6 sudah mengetahui mengenai adanya sengketaperdata mengenai keabsahan penyelenggaraan RUPSLB sesuai denganBukti T.ll.Int4=P3a, Bukti T.ll.Int5=P3b ;.

Bahwa permintaan pembatalan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 tersebuttidak dapat dilaksanakan melalui RUPSLB, karena dengan dinyatakannyapersetujuan pengalinan saham dari Tergugat kepada Para Penggugat danPara Tergugat lainnya, jelas telah menimbulkan hak bagi pihakpihaktersebut, seharusnya apabila Tergugat ingin membatalkan Akta PernyataanKeputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta CarmellaSoe'oed, SH, Notaris di Tangerang

Bahwa pada RUPSLB tersebut juga telah diputuskan untuk memberhentikan11.12.13.14.direksi dan komisaris perseroan sebelum berakhir masa jabatansebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda Cahaya Nomor 04tertanggal 10 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapanNotaris Haji Djoko Oetoro, SH, MM, notaris di Jakarta;Bahwa proses penyelenggaraan RUPSLB perseroan tersebut telahdiselenggarakan tidak sesuai dan melanggar ketentuan

tersebut diterima,direksi tidak melaksanakan pemanggilan kepada para pemegang saham,seharusnya apabila direksi tidak melakukan pemanggilan, Tergugat harusmengajukan permintaan penyelenggaran RUPSLB kepada DewanKomisaris, satu dan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (6)huruf a Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa apabila setelah permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepadaDewan Komisaris tidak dilaksanakan pemanggilan, maka Tergugat harusnyamengajukan permohonan

penyelenggaran RUPSLB kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 Undang undang Nomor40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa pada kenyataannya penyelenggaraan RUPSLB tetap dilaksanakanoleh direksi perseroan walaupun telah lewat tenggang waktu pemanggilanpara pemegang saham dan penyelenggaraan RUPSLB baru dilaksanakanpada tanggal 10 Januari 2013 dengan surat pemanggilan kepada parapemegang saham tertanggal 12 Desember

Bahwa RUPSLB yang direncanakan pada tanggal 7 Januari 2013 sesuaidengan surat pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang tanggal 12Desember 2012 tidak terlaksanakan, direksi kemudian memberitahukanperubahan waktu dan tempat pelaksanaan RUPSLB PT Nurmuda Cahayasesuai dengan surat tertanggal 3 Januari 2013 dengan merubah jadwalpenyelenggaran RUPSLB dari seharusnya tanggal 7 Januari 2013 menjaditanggal 10 Januari 2013 (tenggang waktu tanggal pemberitahuan hinggajadwal perubahan hanya 3 hari);16.

tidakhadir dalam RUPS tersebut, sehingga RUPS tidak memenuhi kourum;Bahwa oleh karena pada RUPSLB pertama tidak tercapai kourum, makaPemohon juga telah berusaha untuk mengadakan RUPSLB yang kedua,dengan cara terlebin dahulu mengundang Termohon dan Termohon II untukhadir pada RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2018, akantetapi lagilagi baik Termohon maupun Termohon Il tidak hadir dalamRUPSLB kedua tersebut, sehingga RUPSLB kedua juga tidak memenuhikourum,Bahwa meskipun PT.

CITRABUANA INTI FAJAR yangakan di selenggarakan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, akan tetapiPara Termohon tidak satupun yang hadir memenuhi undangan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut tanpa alasan apapun;Bahwa karena ketidakhadiran dari Para Termohon tersebut, menyebabkanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakanpada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, yang dipimpin oleh Pemohon selaku Direktur dari PT.

CITRABUANA INTI FAJAR, akan tetapi kembali Para Termohon tidaksatupun yang hadir memenuhi undangan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) yang kedua tersebut tanpa alasan apapun;Bahwa karena ketidakhadiran dari Para Termohon tersebut, menyebabkanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakanpada hari Kamis Tanggal 18 Oktober 2018 yang dipimpin oleh Pemohon selaku Direktur dari PT.

Hakimberpendapat bahwa: Pemanggilan RUPSLB tidaklah memenuhi jangka waktu minimal yaitu 14(empat belas) hari, karena jarak antara tanggal undangan dengan tanggalRUPS hanya 6 (enam) hari; Undangan RUPSLB tidak memuat mata acara rapat; Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa undangan tersebut telahditerima oleh Termohon dan Termohon II;Halaman 24 dari 27 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PN PbrPemanggilan RUPSLB yang kedua oleh Pemohon dilakukan melalui surattercatat sebagaimana bukti P14, tercantum bahwa

surat undangan dibuattanggal 15 Oktober 2018 dan RUPS diadakan tanggal 18 Oktober 2018.Hakim berpendapat bahwa: Pemanggilan RUPSLB tidaklah memenuhi jangka waktu minimal yaitu 14(empat belas) hari, karena jarak antara tanggal undangan dengan tanggalRUPS hanya 2 (dua) hari; Undangan RUPSLB tidak memuat mata acara rapat; Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa undangan tersebut telahditerima oleh Termohon dan Termohon II; Jarak antara tanggal pelaksanaan RUPSLB yang pertama denganRUPSLB yang kedua hanyalah

Arum Invesment Indonesia tanggal 18Januari 2018 tanpa persetujuan dan/atau Surat Kuasa dari pemilik sahamArum Insite Co.Ltd.Bahwa setelah RUPSLB selesai, saksi Jodianing Riany Barkoro kemudianmegirimkan notulensi RUPSLB via email kepada saksi Budiyanto dan mintadibuatkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT.Arum InvesmentIndonesia oleh Notaris Trismorini Asmawel.

Notulensi RUPSLB PT.Arum Invesment Indonesia tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat olehsaksi Jodianing Riany Baskoroberisi kondisi yang tidak benar dimanasaksi Jodianing Baskoro menyampaikan catatan RUPSLB kepada saksiBudiyanto bahwa saksi Regina Rebbeca selaku Direktur PT. Cipta MegaMandala, selaku pemilik perusahaan Arum Insite Co., Ltd kondisi ini tidaksesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana Kepemilikan saham ArumInsite CO.LTD bukan hanya PT.

Seharusnya yang hadirdalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT. ARUMINVESTMEN INDONESIA adalah terdakwa KIM DAE JIN selaku pemegangsaham 50% dan ARUM INSITE Co LTD selaku pemegang saham 50% yangdiwakili oleh Sdr. PAK HUN YOUNG selaku Presiden direktur ARUMINSITE LTD serta pengurus PT. ARUM INVESTMENT INDONESIAyaituSdr. JUNG JAEHOON, KIM YOUNG WOOK dan saksi KIM KYUNGGOatau Kuasa dari mereka bertiga, namun ternyata dalam Notulensi RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Setelan komunikasi tersebut pada hari itu saksi Budiyantomengirim Draft Notulen RUPSLB PT.

Cipta Mega Mandala 30.000lembar saham (42 %).Bahwa setelan pelaksanaan RUPSLB PT. Arum Invesment Indonesiatanggal 18 Januari 2018 selesai, saksi Jodianing Riany Barkoro kemudianmegirimkan notulensi RUPSLB via email kepada saksi Budiyanto dan mintadibuatkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT.Arum InvesmentIndonesia oleh Notaris Trismorini Asmawel.

Rasico Industry adalah 3.865 saham, dengan dihadiri oleh2.020 saham, RUPS telah memenuhi kuorum karena telah melebihi % saham tambah 1.Karena telah memenuhi kuorum, maka putusan RUPSLB hari Rabu tanggal 24 Oktober2007 adalah sah dan dapat dilaksanakan.Dan salah satu putusan pada RUPSLB pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2007 adalahmemerintahkan Roedy Marudut Panggabean untuk menuangkan putusan RUPSLB padaAkta serta memberikan kuasa kepada Roedy Marudut Panggabean untuk mengajukanpinjaman (kredit)

BUKTI T26Surat Undangan RUPSLB PT. Rasico Industry tanggal 1 Juli 2008 oleh Jacob Mandomoselaku pemegang saham PT. Rasico Industry kepada Randy Parsaoran Panggabean selakupemegang saham PT. Rasico Industry untuk RUPSLB tanggal 18 Jul 2008 di kantorNotaris Helena Kuntoro SH., dengan agenda pembubaran PT. Rasico Industry27. BUKTI T27Tanda Terima dan Surat Tanggapan atas undangan RUPSLB dari Randy ParsaoranPanggabean selaku pemegang saham PT.

Ltd., atas Notulen Rapat RUPSLB tanggal 23 September 2003.41. BUKTI T42Surat Keberatan tanggal 2 Oktober 2003 Tubagus Mansyur Abubakar selaku kuasa hukumAndreas pemegang 200 saham kepada Roedy Marudut Panggabean selaku Direktur UtamaPT. Rasico Industry Corp. Ltd. , atas Notulen Rapat RUPSLB tanggal 23 September 2003.42. BUKTI T43Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 74/PID /2018/PT BTNRisalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Oktober 2003 untukmenyelenggarakan RUPSLB PT.

FAKTA HUKUM KREDIT PT RASICO INDUSTRY KEPADA BANK MEGATELAH MENDAPAT PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMLUAR BIASA (RUPSLB) PT. RASICO INDUSTRY.Bahwa terungkap berdasarkan keterangan saksisaksi Ny. Rita Pantini Boediarti, RoedyHidayat, Ria Cendrawati dan Keterangan Terdakwa bahwa pinjaman kredit PT. RasicoIndustry kepada Bank Mega telah mendapat persetujuan Rapat umum pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT. Rasico Industry.Bahwa adanya persetujuan pemegang saham PT.

akta otentik, yaitu Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.Rasico Industry No. 3, tanggal 25 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Raden MasSoediarto Soenarto, SH, SpN sebagaimana tercantum dalam tuntutan Saudara PenuntutUmum adalah tidak terbuktiSebaliknya segala keterangan yang ada dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.