yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datangmenghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agarbersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;Bahwa, Penggugat telah menyerahkan Surat Izin Perceraian sebagaiPegawai Negeri Sipil dari Bupati Kayong Utara Nomor:611/KEPEG

Put.No.0075/Pdt.G/201 4/PA.Cbd Asli Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota SukabumiNomor ; 474.2/797/Kepeg/2014 tanggal 08 Agustus 2014 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, (P.3).Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh ijin atasan untuk berceraidengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Bupati Sukabumi.Bukti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.B. BUKTI SAKSI1.

., dan Surat Keputusan Walikota BimaTentang Pensiun Duda Nomor 883/144/KEPEG/2003, tanggal 01 Agustus 2003 ;Bahwa pemohon dalam hal ini ingin memperbaiki nama dan tanggal lahirPemohon, untuk kesesuaian dalam Surat Keputusan Walikota Bima TentangPensiun Duda Nomor 883/144/KEPEG/2003, tanggal 01 Agustus 2003, ternyatasetelah diperhatikan terdapat kekeliruan mengenai nama dan tanggal lahirPemohon, dalam Akte Kelahiran tertulis/tertera bernama SAHRI RAMADHAN, lahirdi Bima, 7 Maret 1994, yang seharusnya

oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Bima ;Bahwa ternyata nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak sesuai atautidak sama dengan nama dan tanggal lahir sebenarnya berdasarkan SuratKeterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatiwangi, Nomor472/91/VII/2016, tanggal 14 Juli 2016., Surat Keterangan Beda Nama yangdikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatiwangi, Nomor 471/32/VII/2016, tanggal 1142Juli 2016., dan Surat Keputusan Walikota Bima Tentang Pensiun Duda Nomor883/144/KEPEG

Fotocopy Keputusan Walikota Bima Nomor 883/144/KEPEG/2003 tentang pensiunDuda diberi tanda P6;7.

Foto copy Petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor 821.1/Kep.335BKD/2008 tanggal 1 Desember 2008, telah dicocokkan dengan aslinyadan bermaterai cukup (bukti P.11) ;Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.1/11.c/Kepeg/2009 tanggal 5 Januari 2009, yang dikeluarkan olehKantor Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu (bukti P.12) ;.

Potokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 800/Kepeg.10 /BKPPD/2018 Tentang pemberian izin penceraian terhadap pegawai Negrisipil SDRI. Lilis Maryati, S.Pd M.Si, NIP. 19640601 199203 2 002,Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/A, Jabatan Kepala UPT GB Sabilulungan,Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung telah dicocokandengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3);Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah mengajukanalat bukti saksi yaitu :1.

datangmenghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datangmenghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmidan patut;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agarbersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil,maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanSurat Izin Perceraian dari Bupati Kayong Utara Nomor 820/KEPEG

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati KlungkungNomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 2 mengangkat Ir.I MADE NGURAH Sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda KabupatenKlungkung Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1Agustus 2007 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 pada kolom 4 mengangkat

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati KlungkungNomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 4 mengangkat Ir.A. A. NGR. AGUNG, Dipl., HE., M.Sc Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/733/KEPEGtanggal 30 Oktober 2006. Fotocopy Surat Perintah Nomor 800/668/KEPEG yang menetapkan Ir.

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati KlungkungNomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 2 mengangkat Ir.I MADE NGURAH Sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda KabupatenKlungkung Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Hal.273dari348 Hal. Perkara Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps.

Fotocopy Surat Perintah Nomor 800/668/KEPEG yang menetapkan Ir.

Potokopi Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor :GN.813.5/002/Kepeg an. Tenri Nip.131343470, tanggal 31 Oktober 1984 bukti (PI)2. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pembina (IV/a) Nomor : PD.823.4 13,an. Dra. Tenri Nip. 13143470, tanggal 8 September bukti (P2).Ds Fotokopi Kartu Peserta TASPEN an. Tenri, NIP. 1313434 70 yang dikeluakan olehDireksi PT. TASPEN (PERSERO) di Jakarta, tanggal 17 O ktober 1090, bukti (P3)4.

Membebankan biaya perkara menurut Hukum.Subsider:Mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur SipilNegara (ASN), Penggugat telah melengkapi gugatan perceraian ini denganSurat Keputusan Pemberian jin Perceraian Nomor800/Bappeda/Kepeg/60a/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditandatanganioleh Kepala Badan Perencaan dan PembangunanDaerah (BAPPEDA)Provinsi Sulawesi Utara;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datangmenghadap sidang, sedang Tergugat

821.2/252/KEPEG tanggal Agustus 2007 pada kolom 4 mengangkatDrs. 1GST.

., M.Sc Sebagai Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor841.1/733/KEPEG tanggal 30 Oktober 2006.Fotocopy Surat Perintah Nomor 800/668/KEPEG yang menetapkan Ir.

I1MADE SUGIHARTA Sebagai Kepala Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor841.1/735/KEPEG tanggal 30 Oktober 2006.Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal1 Agustus 2007 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati KlungkungNomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 pada kolom 1 mengangkatDrs.

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 2 mengangkat Ir.

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 4 mengangkat Ir. A. A.NGR. AGUNG, Dipl., HE., M.Sc Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKlungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/733/KEPEG tanggal 30Oktober 2006. Fotocopy Surat Perintah Nomor 800/668/KEPEG yang menetapkan Ir.

SK 821.2/ KPTS.58.Kepeg/01 Tanggal SK 16022001 TMT 16022001 Eselon lll.a; Kabid Kebudayaan Unit Kerja Disparbud No. SK 821.2/ KPTS.61/Kepeg/03 Tanggal SK 23032003 TMT 23032003 Eselon lll.a; Kabag Hukum Unit Kerja Pemda No. SK 821.27/KPTS.BKD/2006Tanggal SK 15052006 TMT 15052006 Eselon Ill.a; Kabag Kesraj2 200 son nnn nnn non nnn nen con nnn nee sens nee concen Staf Ahli Bupati Unit Kerja Pemda No.

Potokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 800/Kepeg.10 /BKPPD/2018 Tentang pemberian izin penceraian terhadap pegawai Negrisipil SDRI. Lilis Maryati, S.Pd M.Si, NIP. 19640601 199203 2 002,Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/A, Jabatan Kepala UPT GB Sabilulungan,Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung telah dicocokandengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3);Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah mengajukanalat bukti saksi yaitu :1.

Lurah Kawanberdasarkan SK Bupati Bangli Nomor : 821.2/4357/Kepeg tanggal 17Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor: 21/G/2019/PTUN.DPSSeptember 2001, terhitung sejak dilantik pada tanggal 21 September 2001dengan pangkat Penata Muda TK.!

Camat Kintamani yangditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor :821.2/235/Kepeg tanggal 19 Januari 2006, Kepala seksiPemerintahan Kecamatan Kintamani bernama Prio Eko Purwoterlibat kasus pidana korupsi proyek prona ( program nasional )pensertifikatan tanah dan telah dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun ; 10.2.

ditentukan penggugat datang dantergugat menghadap sendiri di persidangan;Bahwa majelis hakim telah melaksanakan usaha perdamaian antarapenggugat dan tergugat, demikian pula mediator telah melaksanakan mediasiantara penggugat dan tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendakioleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016, namun tidak berhasil, penggugat tetapmempertahankan isi dan maksud gugatannya;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, tergugat telah menyerahkan SuratIzin Untuk Melakukan Perceraian Nomor 800. .KEPEG

Hingga sekarangTermohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan antara Pemohon danTermohon tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah telahmendapatkan izin dari Atasan Pemohon dengan Surat Persetujuan PengurusanCerai nomor : 09/Kepeg/PDAM/GTO/I/2013 tanggal 14 Januari 2013;Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Gorontalo memeriksa

2010;111. 1 (satu) Bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor DPPA SKPD : 1.20 03 00 0051;112. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 931/02502/SP2D/2010 tanggal 7 Juni 2010;113. 1 (satu) Bendel Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota BA 076 Tahun 2010 dengan Nomor 321/SJ/III/2010 tanggal 2 Maret 2010;114. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 820/12/KEPEG

/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana tanggal 7 Januari 2010 dan Lampiran Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/12/KEPEG/2010 tanggal 7 Januari 2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana;115. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/40/KEPEG/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tanggal 15 Pebruari 2010;116. 1 (

Juni 2010;111. 1 (satu) Bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2010dengan Nomor DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 5 1;112. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) denganNomor 931/02502/SP2D/2010 tanggal 7 Juni 2010;113. 1 (satu) Bendel Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota BA 076 Tahun 2010 dengan Nomor321/SJ/III/2010 tanggal 2 Maret 2010;114. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 820/12/KEPEG

/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai StafHal 17 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2014/PN Dps.18Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana tanggal 7 Januari2010 dan Lampiran Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/12/KEPEG/2010 tanggal 7 Januari 2010 Tentang Mutasi Pegawai NegeriSipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana;115. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/40/KEPEG/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai StafDilingkungan Pemerintah

JembranaNomor : 821/174/Kepeg/2010 tanggal 22 Juli 2010 diKecamatan Jembrana;Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksisebagai Bendahara penatausahaan administrasikesekretariatan, administrasi keuangan (termasuk membuatSPJ kecamatan dan desa untuk diajukan ke KPU Kabupatenuntuk dilakukan legalisasi);e Bahwa terkait pajak honor panitia:Hal 93 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2014/PN Dps.94a.

/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai StafDilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana tanggal 7 Januari2010 dan Lampiran Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/12/KEPEG/2010 tanggal 7 Januari 2010 Tentang Mutasi Pegawai NegeriSipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana;115. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/40/KEPEG/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai StafDilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tanggal 15 Pebruari2010;116. 1 (satu) Lembar

Wazirman HakimPengadilan Agama Cimahi, namun berdasarkan Laporan Mediator, bahwamediasi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Aparatur SipilNegara/Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ini, telahmendapat izin dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanHalaman 3 dari 11 halamanPutusan Nomor 6812/Pdt.G/2018/PA.CmiDaerah Kabupaten Bandung dengan suratnya nomor800/Kepeg.28/BKPPD/2018 tanggal 18 Juli 2018;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulaidengan

persidangan, sedangkan Tergugat tidakpernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dengan masingmasing relaas panggilannomor 2978/Pdt.G/2020/PA.Nph, sedangkan tidak ternyataketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS), telahmendapatkan Surat izin Cerai Nomor 422/075/Kepeg

JOHANES RINALDO SARE selaku Kepala CabangBank Papua Sarmi sejak tahun 2010 sampai dengan 2011 berdasarkanSurat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor: 04/Kepeg/V/2010 tanggal 18Januari 2010, baik secara sendirisendiri maupun bersamasama denganDrs.

JOHANES RINALDO SARE diangkat selaku KepalaCabang Bank Papua Sarmi sejak tahun 2010 sampai dengan 2011berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor:04/Kepeg/l/2010 tanggal 18 Januari 2010 memiliki Tugas dan tanggungjawab yaitu:Mengkoordinir Operasional Kantor Cabang dalam bentuk menghimpundana Masyarakat dan Pemerintah dalam bentuk Tabungan, Giro danDeposito serta menyalurkannya dalam bentuk Kredit; Bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa Ir.

JOHANES RINALDO SERE selaku Kepala CabangBank Papua Sarmi sejak tahun 2010 sampai dengan 2011 berdasarkanSurat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor: 04/Kepeg//2010 tanggal 18Januari 2010, baik secara sendirisendiri maupun bersamasama denganDrs YOHOSUA AWOITAUW, M.Si selaku Mantan Penjabat Bupati Sarmidan ARNOLD PENEHAS MARWA yang berkas perkaranya diajukan secaratersendiri, pada waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, atausetidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011

Sarmi Nomor:SK.821.3/54/KEPEG/2008 tentang pengangkatan jabatan tanggal 01Desember 2008;56) 1 (satu) lembar foto copy Lampiran SK Bupati Kab. Sarmi Nomor :SK.821.354 tanggal 01 Desember tentang pengangkatan jabatanatas nama OBETH MEHARA sebagai Kepala Bagian KeuanganDaerah;57) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kesekretariat daerah Kab.

tidak berhasil.Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehinggaPerma No. 1 Tahun 2016 tidak terlaksana, kemudian pemeriksaan dilanjutkandengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkanbukti surat yaitu Surat Pemberian Izin Perceraian Terhadap Pegawai NegeriHalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 7676/Pdt.G/2018/PA.CmiSipil atas nama Ajeng Srie Nurambari, Nomor 800/kepeg