Ditemukan 1849 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuan pembunuhan permusuhan pembubuhan pernurunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-06-2008 — Upload : 27-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369K/TUN/2006
Tanggal 6 Juni 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; JOSEPH LOUIS SPARTZ ; KARNAWI
13 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; JOSEPH LOUIS SPARTZ ; KARNAWI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-04-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387 K/TUN/2010
Tanggal 6 April 2011 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. OSAGA MAS UTAMA
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. OSAGA MAS UTAMA
    ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai = ON DO OF fF W PP> W PPKepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4P) yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28Februari 2002 ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;melawan:PT. OSAGA MAS UTAMA, diwakili oleh NORMAN LEGANA,pekerjaan Direktur Utama PT. Osaga Mas Utama, beralamat diHal. 1 dari 9 hal. Put.
    Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah suatu Keputusan PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan (P4) No. 1055/1104/2247/X/PHK/072011, tanggal 23 Juli 2001 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)antara PT. Osaga Mas Utama, Jalan Kamal Muara Ill No. 2 (Kapuk Kamal)Jakarta Utara dengan Sdr.
    Hamdani, sebagai karyawan (Bukti P1) yangpada pokoknya putusan Tergugat telah mengubah putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) Daerah Provinsi Jawa Barat diBandung No. 185/U/12/IV2001 tanggal 27 Maret 2001 tentang PemutusanHubungan Kerja antara PT. Osaga Mas Utama beralamat di Jalan RayaMauk Km. 5, Jatiuwung, Tangerang dengan Sdr.
    Surat keputusan Tergugat tersebut merupakan keputusan bandingadministratif, maka menurut Pasal 48 jo. pasal 51 ayat 3 UndangUndangNo. 5 Tahun 1986, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN)berwenang memutuskan dan mengadili dalam tingkat pertama ;Alasan Gugatan/Keberatan Terhadap Keputusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) :1. Penggugat sama sekali tidak dapat menyetujui diberikannya uangpesangon kepada Sdr.
    Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dan tidak setuju ataspertimbangan Tergugat pada halaman 8 bawah putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. 1055/1104/2247/X/PHK/072001 tanggal 23 Juli 2001 yang menyatakan sebagai berikut :Menurut Panitia Pusat tindakan pekerja menggunakan produkperusahaan tanpa izin tidak dapat dibenarkan namun demikian kesalahanpekerja bukan merupakan kesalahan berat, karena produk tersebut dapatdikembalikan dan tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-12-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/TUN/2009
Tanggal 15 Desember 2010 — FIRDAUS INDONESIA CORPORATION, ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FIRDAUS INDONESIA CORPORATION, ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
    sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartapada pokoknya atas dalildalil :bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan No.1529/325/372/I/VPHK/91999 pada tanggal 16 September 1999 ;bahwa untuk menanggapi keputusan Tergugat tersebut, padatanggal 8 Mei 2000, Penggugat mengajukan permohonan peninjauan/pembatalan keputusan kepada Menteri Tenaga Kerja R.. sesuai Pasal17 ayat (1) UndangUndang No.22 Tahun 1967 tentang PenyelesaianPerselisihan Perburuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-08-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74K/TUN/2007
Tanggal 25 Agustus 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
21 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    ANJURAN :Bahwa permasalahan pengunduran diri dan tuntutan hak uang pensiundan cuti tahunan sudah pernah diupayakan penyelesaiannya melalui PerantaraKantor Disnaker dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya sampai denganadanya Surat Anjuran Nomor: 567/5610/436.4.14/2004 tertanggal 12 Oktober2004 ;Bahwa ANJURAN tersebut tidak memperhatikan hakhak pekerjaterutama menyangkut dengan Hak Pensiun dan Cuti Tahunan dan karenanyaPenggugat PHILLIPS MONIAGA mengajukan permohonan ke PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
    Sudoyoso IV/9 Surabaya terputus terhitung sejak diterimanya hakhakatas surat pengunduran diri yang diajukan kepada pengusaha tanggal 31Agustus 2004 ; Putusan ini mengikat bagi Pekerja maupun Pekerja ;Bahwa atas putusan PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHANPERBURUHAN DAERAH (P4D) Propinsi Jawa Timur No. 567/042/6833/112.10/2005, Tanggal 27 Januari 2005 tersebut PENGGUGAT/PHILLIPSMONIAGA selaku Pekerja tidak menerima, kemudian mengajukan permohonanbanding ke PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
    PUSAT(P4P) ;Bahwa atas Permohonan Banding tersebut di atas, PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) telahmenjatuhkan putusan pada tanggal 27 Januari 2005, No. 931/603/1038/XIII/PHK/62005, dengan amar sebagai berikut : Memperkuat Putusan PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHANPERBURUHAN DAERAH (P4D) Propinsi Jawa Timur No. 567/042/6833/112.10/2005, Tanggal 27 Januari 2005 ;KEBERATAN KEBERATAN PENGGUGAT ATAS PUTUSAN P4 PUSAT :Bahwa Penggugat bekerja di CV.
    No. 33Tahun 1977 dan selanjutnya diperbaharui dengan Undangundang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial TenagaKerja, bahwa sampai diajukannya sengketa ini kepada PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah (P4D) JawaTimur, Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanyaHal. 10 dari 22 hal. Put.
    Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah seharusnya dibatalkan dalam tingkat kasasiini, Karen Ratio diadakannya Peradilan Perburuhan (P4D dan P4P)maupun Peradilan Banding Administratif (Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta) adalah untuk melindungi kepentingan buruhdengan tetap mengindahkan ketentuanketentuan hukum yangberlaku dan bukan sebaliknya melindungi pengusaha yang melakukanpenyeludupan hukum dengan tidak mengindahkan ketentuan hukumyang berlaku
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-06-2007 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342K/TUN/2006
Tanggal 14 Juni 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. SURYADADARI
16 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; vs. PT. SURYADADARI
    No. 342 K/TUN/2006.MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Kamis, tanggal 14 Juni 2007 oleh Prof.Dr. Paulus E.Lotulung, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-10-2006 — Upload : 21-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290K/TUN/2000
Tanggal 3 Oktober 2006 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. NAINTEX
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. NAINTEX
    PUTUSANNomor : 290 K/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : 1. Ny. BasaniSitumorang, SH., 2. Subroto, SH., 3. Gumono, SH., 4. Djoko Mursito,SH., 5. Drs. Zafar Sodikin, 6.
    tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakdilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas,lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum danatau UndangUndang maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
    Pemohon Kasasi sebagai pihak yangkalah maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasii ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 4 Tahun2004, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-11-2006 — Upload : 15-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38K/TUN/2004
Tanggal 28 Nopember 2006 — Maskapai Perkebunan Moelia ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
75 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maskapai Perkebunan Moelia ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-08-2006 — Upload : 01-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240K/TUN/2002
Tanggal 14 Agustus 2006 — PT Ponti Utama Abadi ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
15 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT Ponti Utama Abadi ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-11-2006 — Upload : 20-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263K/TUN/2005
Tanggal 7 Nopember 2006 — Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; PT Kwang Sung Electronics
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; PT Kwang Sung Electronics
    SABAR SIANTURI Ketua PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), berkedudukandi Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalamhal ini memberi kuasa kepada : MOCHAMAD ALIMUDDIN, SH.dkk., Pegawai Kepaniteraan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal GatotSubroto Kav. 51 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 9 Juni 2003, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;melawanPT.
    E Blok C8 No. 11, Lemahabang, Bekasi, Termohon Kasasidahulu Penggugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dailildalil :Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
    penerapanatau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalampasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentang MahkamahAgung ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara initidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan
    dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No 5Tahun 2004, UndangUndang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-11-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171K/TUN/2002
Tanggal 28 Nopember 2006 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P) ; vs. PT YOTEFA SARANA TIMBER
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P) ; vs. PT YOTEFA SARANA TIMBER
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 12-10-2011 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/TUN/2009
Tanggal 12 Oktober 2011 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), DK
18 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), DK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2007 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46PK/TUN/2006
Tanggal 30 Maret 2007 — Arion Paramita Holding Company ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Arion Paramita Holding Company ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-01-2008 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130K/TUN/2006
Tanggal 7 Januari 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. LOBINDO NUSA PERSADA
14 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. LOBINDO NUSA PERSADA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-01-2007 — Upload : 05-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32K/TUN/2006
Tanggal 11 Januari 2007 — ELSON JAYA CORPORATION ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4)
19 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ELSON JAYA CORPORATION ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-01-2007 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42K/TUN/2006
Tanggal 19 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4) ; PT. MULTI PRAWN INDONESIA
15 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4) ; PT. MULTI PRAWN INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-08-2008 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149K/TUN/2006
Tanggal 1 Agustus 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. PRESIDEN TAXI
18 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; vs. PT. PRESIDEN TAXI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 626 K/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
9 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    Objek Gugatan:Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Putusan Tergugat (PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) Nomor 04/2222/1639/XI/PHK/12000 tanggal 3 Januari 2000 tentang Pemutusan HubunganKerja antara PT. Dan Liris Kelurahan Banaran, Kecamatan Grogol,Kabupaten Sukoharjo dengan Sdr. Rahmad d/a Margohayu DalemanTulung Klaten;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 626 K/TUN/2015ll. Dasar dan Alasan Gugatan:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-02-2008 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73K/TUN/2006
Tanggal 20 Februari 2008 — DUNIA EXPRESS TRANSINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DUNIA EXPRESS TRANSINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-02-2008 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125K/TUN/2003
Tanggal 20 Februari 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. SRI DADI PURIMULYO
15 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. SRI DADI PURIMULYO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2006 — Upload : 26-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291K/TUN/2003
Tanggal 6 Desember 2006 — Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; Singapore Mosquito Incense Coil
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; Singapore Mosquito Incense Coil