Bahwa kami Panitia Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB PT.PERINDO dalam Likuidasi dengan namanama sebagai berikut : Penasehat : 1. Laksda (Purn) TNIAL Frits A.C Mantiri2. Prof.DR.Wulanmas Frederik, SH,MH3. Drs. Ramdi Markus Luntungan4. Toar Palilingan, SH, MH5. Drs.

Bahwa kami Panitia penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT.PERINDOtelah melaksanakan RUPS Luar Biasa PT.PERINDO pertama kali padahari Sabtu tanggal 07 November 2020 bertempat di Gedung Serba GunaSyarikat Islam Kelurahnan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado.Dan RUPSLB PT.PERINDO dalam Likuidasi yang pertama tidakmencapai Kuorum;. Bahwa kami Panitia penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT.

Menetapkan izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.PERINDO dalam Likuidasi;Halaman 4 dari 17, Penetapan Nomor. 32/Pdt.P/2021/PN.Mnd3. Menetapkan Kuorum Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.PERINDO dalam Likuidasi berapapun paraPemegang Saham yang hadir dan Kuorum Pengambilan Keputusandengan suara terbanyak dari jumlah yang hadir dalam RUPS Luar BiasaPT.PERINDO dalam Likuidasi tersebut adalah Sah;4.

Fotokopi Undangan RUPSLB PT. PERINDO tanggal 07 November2020, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P2;3. Fotokopi Undangan RUPSLB PT. PERINDO Il tanggal 21 November2020, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P3;Halaman 5 dari 17, Penetapan Nomor. 32/Padt.P/2021/PN.Mnd4. Fotokopi Daftar Hadir RUPSLB PT. PERINDO tanggal 07 November2020, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P4;5. Fotokopi Daftar Hadir RUPSLB PT.

Menetapkan izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT Perindo Dalam Likuidasi;3. Menetapkan Kuorum Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.PERINDO dalam Likuidasi yang hadir danKuorum Pengambilan Keputusan dengan suara terbanyak dari jumlahyang hadir dalam RUPS Luar Biasa PT. PERINDO dalam Likuidasitersebut adalah Sah;4. Menetapkan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.PERINDO dalam Likuidasi;5.

Mukhlis, MM(Assiten II Bupati Bengkalis) melakukan RUPSLB,dengan Risalah RUPSLB berisikan keputusan, sebagaiberikuta) Pemegang Saham/Dewan Komisaris menolak LaporanPertangungjawaban yang disampaikan oleh DewanDireksi.b) Memberhentikan sementara Dewan Direksi PT.

YupsiHandrin, MMselaku Direktur Usaha & Operasional pada10.saat RUPSLB tanggal 6 April 2009 telah cukup jelasdan terang, akan tetapi oleh Tergugat Cq. Sdr. Drs.H.

Bumi22Laksamana Jaya, surat tersebut pada pokoknyamenyebutkan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) tetap dilaksanakan sesuai jadwal ;e. Dewan Komisaris melalui Surat No.52/BLJKOM/IV/2009, Perihal Undangan menghadiri RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa), yangditujukan kepada Direktur Utama dan DirekturUsaha/Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya(Undangan RUPSLB untuk tanggal 06 April 2009) ;f. Dewan siseescsuciviwsisesf.

Bumi Laksamana Jaya ;Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Badan Usaha Milik Daerah PT.

Bumi Laksamana JayaNo.51/BLJ Kom/III/2009 tanggal O1 April 2009Perihal Pengunduran Jadwal Pelaksanaan RUPSLB ;Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana JayaNo.52/BLJ Kom/IV/2009 Perihal UndanganMenghadiri RUPSLB ;Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana JayaNo.53/BLJ KOM/IV/2009 tanggal 06 April 2009Perihal Penyampaian Hasil RUPS LB ;Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT. Bumi Laksamana JayaNomor 34 tanggal 15 April 2009 dihadapanNotaris Rinofendi, SH.

di Hotel Ciputra hanyaTergugat VI dan Penggugat yang hadir dan RUPSLB urung dilaksanakan;Bahwa pertemuan untuk melakukan RUPSLB tanggal 26 Januari 2011 bataldilaksanakan, namun tanpa Penggugat ketahui Turut Tergugat menerbitkanakta jual beli saham PT Weiling sebagaimana Akta Nomor 42 tertanggal 18Februari 2012 dan setiap Penggugat minta salinan Akta Nomor 42 kepadaTurut Tergugat maupun staffnya selalu tidak bersedia memberikan salinandengan berbagai alasan;Dalam gugatan ini mohon disebut sebagai

Bahwa Penggugat mendapat undangan RUPSLB di Kantor Turut Tergugat pada tanggal 31 Juli 2012, tanggal 3 September 2012 dan 14 September2012 namun dari ketiga undangan tersebut para pemegang saham lainnyatidak hadir hanya Penggugat saja yang hadir dan dengan tanpadilaksanakan RUPSLB pada tanggaltanggal tersebut tibatiba Penggugatdipaksa untuk menandatangani risalah RUPSLB dan Penggugat tidak maumenandatanganinya;6.

Menyatakan Akta Jual Beli Saham Nomor 42 tertanggal 18 Februari 2011yang dibuat di hadapan Turut Tergugat dan Risalah RUPSLB (RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Weiling tanggal 10 Juli 2012 yangdibuat oleh Turut Tergugat II batal demi hukum;5.

saham (98% darisaham yang diterbitkan perseroan);Bahwa berdasarkan jumlah kehadiran saham tersebut, sudah memenuhigorum, maka sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) anggaran dasar PT WeiLing, keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut, telah sah danmengikat;Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah diberhentikan dengan hormatmelalui RUPSLB tersebut maka Tergugat Rekonvensi tidak lagi berhakmenempati pabrik yang terletak di Kawasan Industri Wijaya Kusuma,Komplek Kawasan Berikat Rukti Bawana Blok B Nomor

VI10); Bahwa dalam Berita Acara RUPSLB PT Wei Ling tanggal 26 Januari2011 rapat dinyatakan dihadiri oleh 100% pemegang saham, padahal dalam daftar hadir Xu Jun tidak hadir (lihat dan perhatikan BuktiT Il. V. VI10); Bahwa dalam Berita Acara RUPSLB PT Wei Ling tanggal 26 Januari2011 dibuat dan ditandatangani oleh ketua dan menyatakan semuahadir, tetapi faktanya Bambang Lianggono dan R.M. Daradjaditidak ada tandatangannya (lihat dan perhatikan Bukti T Il. V. VI10);11.

Gusher Tarakan Nomor 29 tanggal 30 Agustus 2006 tentangkuorum tidak dipenuhi sehingga RUPSLB tidak dapatdilangsungkan;Menimbang, bahwa pelaksanaan RUPSLB PT. Gusher Tarakandengan acara:1. Dispensasi laporan tahunan dan pengesahan laporan tahunan;2. Peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan;3.

Putusan Nomor 215 PK/Pdt/2014secara panjang lebar pada poin 5 tersebut di atas dapat ditarik kritriahukum sebagai berikut:1.RUPSLB PT. Gusher Tarakan telah dilakukan sesuai BeritaAcara Akta Notaris Nomor 14 tanggal 11 Agustus 2006 tetapisyarat kuorum tidak terpenuhi sehingga RUPSLB keduadilakukan sesuai Berita Acara RUPSLB PT.

dikabulkandengan menyatakan: RUPSLB PT Gusher Tarakan yangdiselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2006 adalah sah danmempunyai kekuatan hukum ;8.

Gusher Tarakan Tanggal 6 Oktober 2006 berikut semuakeputusan dalam RUPSLB tersebut termasuk dan tidak terbatasHal. 77 dari 90 Hal.

Bahwa oleh karena itu pendapat yang menyatakan, diadakannyaRUPSLB pertama tertanggal 11 Agustus 2006 yang dibuat sesuaiAkta Notaris Berita Acara RUPSLB Tanggal 11 Agustus 2006Nomor 14, RUPSLB tertanggal 30 Agustus 2006 yang dibuat sesuaiAkta Notaris Berita Acara RUPSLB Nomor 29 tertanggal 30 Agustus2006, dan RUPSLB ke tiga tertanggal 6 Oktober 2006 yang dibuatsesuai Akta Notaris Berita Acara RUPSLB Nomor 17 tanggal 6Oktober 2006 yang dibuat berdasarkan penetapan PengadilanNegeri Tarakan Nomor 11/

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam butir 2, Penggugatmempermasalahkan keabsahan RUPSLB dengan dalil SuratKuasa Memberikan Suara yang digunakan kuasa Penggugat untukhadir dalam RUPSLB, belum dapat dieksekusi. Karena belum adakegagalan pemenuhan kewajiban (wanprestasi) terhadap NotesAgreement;11.

Bahwa hasil RUPSLB tersebut telah dituangkan dalam aktayang diterbitkan oleh Vini Suhastini, S.H., Notaris di KabupatenBekasi sebagaimana tertuang dalam Akta RUPSLB No. 04/2019;27. Akta RUPSLB No. 04/2019 telah pula dicatatkan padaDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehinggakeberlakuannya mengikat pihak ketiga, in casu Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Borobudur Menara Indonesia Kedua, sebagaipemegang saham dalam RUPSLB;b. Frontier Tower Associates, sebagai pihak dalam NotesAgreement dan kuasa dari Penggugat dalam RUPSLB;c. Vini Suhastini, S.H., Notaris di Bekasi, sebagai pihakpembuat Akta RUPSLB No. 04/2019;d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiasebagai pihak yang mencatat Akta RUPSLB No. 04/2019,dalam sistem pada Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum;29. Bahwa PT.

RUPSLB No. 04/2019 (quad non);46.

Oleh karena Surat Kuasa Memberikan Suara adalah SAHDAN BERLAKU menurut hukum, RUPSLB yang dihadiri kuasaPenggugat berdasarkan surat kuasa tersebut, sebagaimanadituangkan dalam Akta RUPSLB No. 04/2019, adalan SAH danMENGIKAT SECARA HUKUM;73.

., Notarisdi Jakarta (RUPSLB 19 Juni 2009). Adapun keputusandari RUPSLB 19 Juni 2009 aquo dihadiri oleh 100(seratus persen) pemegang saham Penggugat dan dengansuara bulat menyetujui untuki) Memberhentikan DR.

Griyapesona Mentari berdasarkanhukum yang berlaku ;Bahwa, Tergugat dalam Surat Dirjen AHU yang menjadiObjek Sengketa dalam Gugatan aquo, menjelaskan padapoin 1 Surat Dirjen AHU, bahwa alasan/ dasar dariHalaman 19 dari 59 halaman Putusan Pkr No.01/G/2010/PTUN JKT14.dikeluarkannya Surat Dirjen AHU adalah surat darikuasa hukum Saudara Viriyawan Murti (direktur lamayang diberhentikan berdasarkan RUPSLB 19 Juni 2009),Surat No.

sebelum penyelenggaraan RUPSLB 19 Juni 2009tetap dapat mewakili Penggugat dalam mengajukanPermohonan Perubahan Anggaran Dasar danPemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Ref. 254/Vi/shmp/Itr/2009 tanggal 23 Juni 2009 dan Surat No.296/VIl/shmp/Itr/2009 tanggal 15 Juli 2009, permintaankepada Dirjen AHU/Tergugat adalah hanya sebatas untuk tidakmenerima laporan / pemberitahuan keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Direksi dan Komisaris BaruPenggugat berdasarkan RUPSLB tanggal 19 Juni2009 untuk melakukan akses kepada Tergugat, akan tetapiterhadap Direksi dan Dewan Komisaris Penggugat yang lama,sebelum penyelenggaraan RUPSLB 19 Juni 2009 tetap dapatmewakili Penggugat dalam mengajukan Permohonan PerubahanAnggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ;Menimbang, bahwa Penggugat / PT.

NEXCOM INDONESIA yangmerugikan Penggugat.Bahwa pada tanggal 04 April 2016 Tergugat menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda peningkatan modaluntuk pendanaan usaha dari Rp 10.001.000.000 (sepuluh milyar satu juta rupiah)ditambah peningkatan sebesar Rp 2.499.000.000, (dua milyar empatratusHal 3 Penetapan No.258/PDT/2018/PT.

DKI14.15.16.ivesembilanpuluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp 12.500.000,(duabelas milyar limaratus juta rupiah).Bahwa dalam RUPSLB tidak dijelaskan bahwa masingmasing pemegang sahamyaitu Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat V memiliki uang yang disimpan padaPT.

MEDIA VIRIDIS TECNOLOGIA sebesar Rp 499.723.875,Bahwa dalam RUPSLB Penggugat sampaikan tidak mampu ikut menyetorpeningkatan modal karena tidak memiliki dana yang cukup saat itu sehinggabagian setoran Penggugat dilakukan oleh Tergugat IV yang mengakibatkansaham Tergugat IV meningkat dari 41,25% menjadi 49,11% sedangkan sahamPenggugat menurun dari 36,25% menjadi 29,00%.Bahwa setelah RUPSLB ternyata baik Tergugat IV maupun Tergugat V tidakmenyetorkan uang untuk peningkatan modal seperti yang mereka

janjikan dalamRUPSLB, melainkan mereka menggunakan Uang Para Pemegang Saham yangAda pada Perseroan.Bahwa mekanisme RUPSLB merupakan rekayasa tipu muslihat Tergugat danTergugat Il selaku direksi untuk mengurangi komposisi perbandingan sahamPenggugat, hal ini diketahui Penggugat setelan RUPS tanggal 15 November2016 dimana Direktur Operasional menyampaikan Laporan Keuangan PT.NEXCOM INDONESIA yaitu terjadi pengurangan jumlah Uang Para PemegangSaham yang Ada pada Perseroan yaitu dari Rp 4.757.981.682

DKI18.19.20.21.Bahwa RUPSLB tanggal 04 April 2016 dengan agenda peningkatan modal patutdibatalkan karena mengandung unsur rekayasa tipu muslihat yang dilakukanTergugat dan Tergugat Il demi keuntungan Tergugat IV dan Tergugat V tetapimenimbulkan kerugian terhadap Penggugat.Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat makaPenggugat telah dirugikan secara finansial berupa aset yang ada pada PT.NEXCOM INDONESIA dimana berdasarkan data terakhir yang disampaikanDirektur Operasional

Ltd sebagai Direktur, harus mempertanggungHalaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.jawabkan segala perbuatan hukum dan kebohongongankebongohangyang dilakukan kepada Para Tergugat khususnya Tergugat i, Il dan TurutTerguagt;PELAKSANAAN RUPSLB SUDAH SESUAI DILAKUKAN PEMANGGILANSECARA PATUT DAN ATURAN HUKUM9.Bahwa tidak mungkin pelaksanaan RUPSLB yang dilakukan Tergugat , Ildan Turut Tergugat tidak ada pemanggilan bukankah pemanggilan RUPSdidasarkan Pada Penetapan Pengadilan Negeri

Dusun Walahar No.1 RT.002/01Klari Karawang juga untuk melaksanakan RUPSLB tanggal 19 Maret2018 tetapi tetap tidak hadir, dengan demikian pemanggilan untukHalaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PD T/2020/PT.BDG.mengadakan RUPSLB yang dilakukan Tergugat , Il dan Turut Tergugatsudah melalui prosedur hukum dan UndangUndang yang berlaku diIndonesia;Dengan demikian Para Tergugat I, Il dan Turut Tergugat sudah sah dalammelakukan pemanggilan RUPS untuk melaksanakan RUPSLB;7.

para pemegangsaham bukankah salah satu pemegang saham 36% adalah Tergugat IIyang tidak pernah diundang untuk melakukan RUPSLB untuk penggantiannama SUNTECH KADOTA berubah menjadi KADOTA CO.

Dusun Walahar No.1RT.002/01 Klari Karawang juga untuk melaksanakan RUPSLB tanggal19 Maret 2018 tetapi tetap tidak hadir, dengan demikian pemanggilanuntuk mengadakan RUPSLB yang dilakukan Tergugat , Il dan TurutTergugat sudah melalui prosedur hukum dan UndangUndang yangberlaku di Indonesia;Dengan demikian TERGUGAT III I, Il dan Turut Tergugat sudah sah dalammelakukan pemanggilan RUPS untuk melaksanakan RUPSLB;13.

Terbanding yang disampaikan oleh Pembanding danPembanding II;Para Pemegang Saham Terbanding Telah Melepaskan Haknya UntukMenghadiri RUPSLB Terbanding;RUPLSB Tandingan terbukti telah dilakukan secara melawan hukum;RUPSLB Tandingan dihadiri olen para pihak yang telah dinyatakan tidaklagi sah untuk menjadi pemegang saham Terbanding;Pengadilan Negeri Bandung telah melakukan kekeliruan denganmempertimbangkan buktibukti berupa putusanputusan pengadilan yangbelum berkekuatan hukum tetap ;Akta no. 11 tertanggal

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL yang sah sehinggaPENGGUGAT tidak dapat menggunakan haknya dalam rapatTES CDN = nnn nnn nn nnn arcanaBahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya RUPSLB PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutpada tanggal 24 Juni 2014 ketika TERGUGAT 1 mengirimkan emailpemberitahuan tentang pelaksanaan RUPSLB PT.

MULTICONINDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 yang tidak sahtersebut oleh TERGUGAT 2 yang diamini oleh TERGUGAT 1 tersebuttelah membawa dampak negatif yang sangat merugikan PENGGUGATyang secara sengaja dan sistematis oleh TERGUGAT 1 tidakdiundang / diikutsertakan dalam RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYATERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 karena hal itu sama saja denganPENGGUGAT kehilangan hak suaranya dalam RUPSLB tersebut.Bahwa keputusan dalam RUPSLB PT.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL tidak mengingatkan, tidakmelakukan pemeriksaan ulang dan tidak memastikan kepadaPENGGUGAT apakah dalam pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICONINDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebut TERGUGAT1 telah mengundang PENGGUGAT untuk hadir dalam pelaksanaanRUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei2014 sehingga pelaksanaan RUPSLB PT.

Pasal 79 ayat (5)UUPT atau tidak. 202 200Faktanya dalam perkara ini adalah PENGGUGAT tidak pernahmenerima undangan dari TERGUGAT 1 untuk hadir dalam RUPSLB PTMULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutsehingga jelas pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYATERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebut melanggar ketentuanketentuan Pasal 9 angka (2) dan angka (3) Anggaran Dasar PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL jo. Pasal 79 ayat (5) UUPT yangmengakibatkan RUPSLB PT.

Menyatakan RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINALtertanggal 23 Mei 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segalaakibatnyaj 2 non nnn nn nnn conn non nn en nee nee nae ene ene4.

Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH; Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB-PS/MAR/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal Permintaan Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. GKM, ditujukan kepada Bpk. Sugeng Nugroho, ditandatangani oeh Rudy Gunawan; Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, perihal Undangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani, ditandatangani oleh Sugeng Nugroho; Asli Daftar Hadir RUPSLB PT.

Mangkubumi No.52, Yogyakarta; Asli Surat nomor : 005/RUPSLB-PS/JULI/2017 tanggal 07 Juli 2017, ditujukan kepada Bpk. Sugeng Nugroho, ditandatangani oleh Rudy Gunawan; Asli Tanda Terima yang ditandatangani oleh Anggit tanggal 20 Juli 2017, tentang penerimaan Surat tanggal 20 Juli 2017 yang ditujukan kepada Rudy Gunawan ditanda tangani oleh Sugeng Nugroho; dan Asli Surat Pernyataan atas nama DR. Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH tanggal 12 Agustus 2017.

Pardede 320 saham dan Sariaty Pardede 15 saham ;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)perseroan PT. J. SURYA SAKTI yang berlangsung tanggal 10Agustus 2009 tersebut dituangkan ke dalam Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.PERUSAHAAN DAGANG JOHNY SURYA SAKTI (PT. J.

., Notaris di Medan (P4), yangmana pembuatan Akta tersebut melanggar hukum karenaRUPSLB berlangsung tanggal 10 Agustus 2009, namun AktaBerita Acara RUPSLB dibuat pada tanggal 11 Agustus 2009.Padahal mengacu pada UndangUndang No. 30 Tahun 2004,secara hukum Akte Berita Acara harus dibuat seketikapada saat RUPSLB berlangsung dan harus puladihadiri/disaksikan oleh Notaris yang bersangkutan ;Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor77/G/2010/PTUNJKT.10.11.12.13.Bahwa RUPSLB tanggal 10 Agustus 2009 tersebut

Dan dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. PERUSAHAAN DAGANG JOHNY SURYA SAKTI(PT. J. SURYA SAKTI), tanggal 11 Agustus 2009 yangdibuat dihadapan ERICKSON NAPITUPULU, S.H.disebutkan bahwa Rapat dibuka oleh Komisaris Utamayaitu. Drs. Rudolf M.

Pardede, sedangkan PENGGUGATmendalilkan bahwa RUPSLB tanggal 10 Agustus 2009tersebut jelas jelas hanya dihadiri oleh 8(delapan)orang pemegang saham yang notabene merupakanrepresentatif 165 kepemilikan saham dari 500 sahamperseroan.

Dan dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. PERUSAHAAN DAGANG JOHNY SURYA SAKTI (PT. J. SURYASAKTI), tanggal 11 Agustus 2009 yang dibuat dihadapanERICKSON NAPITUPULU, S.H. disebutkan bahwa Rapat dibukaoleh Komisaris Utama yaitu) Drs. Rudolf M. Pardede, olehPENGGUGAT didalilkan bahwa Penggugat sebagai PresidenKomisaris dan RUPSLB PT. PERUSAHAAN DAGANG JOHNY SURYASAKTI (PT. J.

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Malang telahdilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Hardlent Medika Husada. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Bahwa, intisari gugatan pihak PENGGUGAT sebagaimana ternyatadalam dalil gugatannya tertanggal 9 April 2012 adalah mempersoalkanmengenai telah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada pada tanggal 13 Maret 2012 diHalaman 2 dari 65 Putusan No. 71/Pdt.G/2012/PN.MlgHotel Regent Malang, dimana sebagai pimpinan RUPSLB adalahTERGUGAT II.

Hardlent Medika Husada, maka RUPSLB yang dilaksanakan padatanggal 13 Maret 2012 menurut pihak PENGGUGAT, RUPSLB yangkemudian hasilnya dimintakan pengesahan kepada TURUTTERGUGAT, dan kemudian oleh pihak TURUT TERGUGAT telahpula membuat Akta Pernyataan Berita Acara Rapat RUPSLB PT.Hardlent Medika Husada No. 17 tanggal 17 Maret 2012 adalahmerupakan Perbuatan Melawan (baca : Melanggar) Hukum ;. Bahwa, lebih lanjut, menurut PENGGUGAT, pengesahan Berita AcaraRUPSLB PT.

Hardlent Medika Husada berdasarkan RUPSLB tanggal 13Maret 2012 di Hotel Regent Malang.

Bahwa, terkait dengan dalil pihak PENGGUGAT pada 10 (sepuluh) padaSurat Gugatan yang menyatakan :Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Malangtelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Hardlent Medika Husada. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada yang bertindak sebagaipimpinan rapat adalah Tergugat II dan Penggugat telah menyampaikankepada peserta rapat agar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Oceania Development yang disampaikan oleh Notaris FX Budi SantosoIsbandi, SH., berdasarkan hasil RUPSLB PT.

Untuk menyatakan bahwa RUPSLB Tergugat Il Intervensi 1tanggal 4 Juni 2015 dan akta notaris hasil RUPSLB adalah tidaksah karena telah melanggar hukum Pasal 79, 80 dan 81 UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas haruslah dibuktikanberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatanhukum tetap, sebab pelaksanaan dan hasil RUPSLB merupakanurusan KEPERDATAAN diantara para pemegang saham, Direksidan Komisaris.

Pelaksanaan RUPSLB PT Oceania Development (Tergugat llIntervensi 1) tanggal 4 Juni 2015.10.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPSLB adalah tanggal20 Mei 2015.b.

;yang tercermin pada RUPSLB PT Oceania Development tanggal 4 Juni 2015.Halaman 96 dari 102 halaman.

Membatalkan RUPSLB beserta Notulen RUPSLB (kedua) PT. Sieraf Teknik Perkasa tertanggal 05 Mei 2015 ;4. Membatalkan Akta Penyataan RUPSLB (kedua) PT. Sieraf Teknik Perkasa No. 3 tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat ;5. Menyatakan Penggugat I sebagai Direktur dan Penggugat II sebagai Komisaris PT. Sieraf Teknik Perkasa ;6.

Notulen rapat tersebut haruslahdibatalkan karena Tergugat1 bukanlah pemegang 45,8%saham perseroannamun hanya 44% saham perseroan.Bahwa alasan lain Penggugat meminta pembatalan RUPSLB tersebut adalah, baik Penggugat1 maupun Tergugat1selaku pihak yang mewakili PT. SIERAF TEKNIK PERKASAtelah terikat perjanjian kredit dengan PT. BANK RAKYATINDONESIA (Persero) Tbk yang dituangkan dalam AktaPersetujuan Membuka Kredit Nomor 19 tanggal 12Nopember 2008.

Membatalkan RUPSLB beserta Notulen RUPSLB (kedua) PT. SierafTeknik Perkasa tertanggal 05 Mei 2015 ;4. Membatalkan Akta Penyataan RUPSLB (kedua) PT. Sieraf TeknikPerkasa No. 3 tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat oleh TurutTergugat ;5. Menyatakan Penggugat sebagai Direktur dan Penggugat Il sebagaiKomisaris PT. Sieraf Teknik Perkasa ;6.

SMP, sebagaimana dibuktikansebagai berikut: Saat pelaksanaan RUPSLB tanggal 29 Juni 2010, dimana kantor dalam keadaankosong tanpa ada seorang karyawan pun (foto terlampir); Saat Pemohon kembali mendatangi kantor PT. SMP tanggal 28 April 2011kantor juga tetap dalam keadaan kosong dan Pemohon hanya bertemu dengandengan karyawan bagian gudang (Sdr.

Pemintaan dari Pemohon sebagai Pemegang Saham untuk dilakukan audit tersebutsudah disampaikan berkalikali melalui permintaan secara langsung untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepadaTermohon sebagai Direktur PT. SMP yang dapat Pemohon rincikan sebagai berikutupaya tersebut: Termohon pernah menyelenggarakan RUPSLB pada hari Kamis tanggal 29 April2010 bertempat di kantor PT. SMP JI.

RUPSLB PT.

SMP;Akan tetapi, pada hari pelaksanaan RUPSLB tersebut ketika Pemohonmendatangi kantor PT. SMP ditemukan kantor PT. SMP sudah dikunci seluruhruangannya dan tidak ada karyawan lagi, serta Pemohon hanya dapat masuksampai pada lobby kantor PT. SMP, dan Termohon tidak hadir;Bahwa senyatanya upaya yang dilakukan oleh Pemohon baik sebagai Komisarismaupun Pemegang Saham tersebut adalah untuk mendapatkan dokumen dan keteranganyang terkait dengan keuangan PT.

Termohon tidak melakukan RUPSLB atas permintaan dari Pemohon sebagaiPemegang Saham sebagaimana surat Pemohon tertanggal 24 Mei 2010, sehinggajelas tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar PT. SMP jo. Pasal 79ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Termohon tidak memberikan dokumen yang terkait dengan keuangan PT.

QDC Technologies (SuratPermintaan RUPSLB ke Direksi PT QDCT) dengan Agenda Rapat yaituPergantian Direksi dan Dewan Komisaris serta penunjukan Direksi danDewan Komisaris baruBahwa atas Surat Permintaan RUPSLB ke Direksi PT QDCT tersebut,ternyata Direksi PT.

QDC Technologiesuntuk mengundang dan dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.

QDCTechnologies telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. QDC Technologies pada tanggal 26 Januari 2017 sebagaimanaAkta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.QDC Technologies yang dibuat Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH.MH danrapat ini telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum KementrianHukum dan Hak Azasi manusia RI dan permintaan Pemohon untuk mengadakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

QDC Technologies dengan surat tercatat untuk mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. QDC Technologies dengan acaraPenggantian Direksi dan Dewan Komisaris PT. QDC Technologies;sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ;Menimbang bahwa oleh karena Termohon 3 telah mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Rp.18.360.000.000. sehingga alasan Pemohon untukmeminta jjin mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaHalaman 44 dari 46 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2017/PN Jkt.Sel(RUPSLB) PT.

Bahwa ada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor :01 tanggal 2 Pebruari 2019 di Kantor Notaris Adi Sartono, SH. MH, M.Kn,bukan menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum ;Z.

Bahwa dalam memori perlawanannya pada halaman 2, Penuntut Umum yangmenyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) NomorHalaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 170/PID/2020/PT.BJMO01 tanggal 2 Februari 2019 yang dilaksanakan di Kantor Notaris AdiSartono, SH., MKn bukan dasar dari dakwaannya adalah dalil yang tidakbenar adanya karena Penuntut Umum jelas memuat dan menjadikannyaRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 01 tanggal 2Februari 2019 sebagai dasar dalam surat dakwaannya

Terhadap kedua putusan Judex Pactie a quo masih dalam proses kasasi diMahkamah Agung RI atas perkara Nomor 5/PDT/2020/PT BJM JO Nomor2/Pdt.G/2019/PN.Prn ;Menimbang, bahwa terhadap Memori Perlawanan dari PenuntutUmum dan Kontra Memori Perlawanan dari Penasihat Hukum Para Terdakwatersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Nomor : 01 tanggal 2 Pebruari 2019 di Kantor Notaris Adi Sartono,S.H., M.H., M.Kn. nampak adanya Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) memakai penomoran yang dalam hal ini Nomor 01 dilaksanakanpada tanggal 2 Pebruari 2019;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Paringin No.2/Pdt.G/2019/PN.Prn yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan TinggiBanjarmasin No. 5/PDT/2020/PT.BJM yang belum berkekuatan hukum tetapyang bunyi amarnya nomor 3 Menyatakan tidak sah dan cacat hukum RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Rahmah Mandiri Mulia tanggal 2Februari 2019;Menimbang, bahwa amar nomor 4 putusan tersebut diatas "MenyatakanAkta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 2Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris Adi Sartono, S.H., M.H., M.Kn. tidakmempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa terlepas dari redaksi Penuntut Umum yangmenyebut "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 01tanggal 2 Pebruari 2019 di Kantor Notaris Adi Sartono S.H., M.H., M.Kn.dengan amar Putusan tersebut

Agricon;Bahwa setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 03 Juni2009 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal25 Janui 2009 dilakukan, kemudian atas usulan dari AgustinaTandramihardja dan Christicano Tandramihardja selaku pemegang 72 sahammengusulkan untuk kembali dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dan atas dasar usulan itu kemudian dibuatlah undangankepada Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegang saham untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB) yang akandilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2009, sehingga pada tanggaltersebut PT.

Agricon melakukan pertemuan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dan dihadiri oleh :Hal. 3 dari 16 hal. Put.

No. 1624 K/Pid/2011Bahwa setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 03 Juni2009 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal25 Janui 2009 dilakukan kemudian atas usulan dari Agustina Tandramihardjadan Christicano Tandramihardja selaku pemegang 72 saham mengusulkanuntuk kembali dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dan atas dasar usulan itu kemudian dibuatlah undangan kepadaDireksi, Dewan Komisaris dan para pemegang saham untuk hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa (RUPSLB) yang akandilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2009, sehingga pada tanggaltersebut PT.

Bahwa oleh karena Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) telahdiupayakan oleh Pemohon sebanyak dua kali Sesuai dengan PeraturanPerundangan yang berlaku dan PASAL 10 Tentang Quorum, Hak Suara, danKeputusan RUPS Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. UPPER RIGHTSISTEMATIKA Nomor 51 tanggal 2008 oleh Irene Yulia, S.H.

Merujuk pada RUPSLB yangdimaksud PEMOHON, maka pada faktanya TERMOHON tidak pernahmenerima pemanggilan RUPSLB dengan surat tercatat, termasukmenandatangani tanda terima sebagaimana dimaksud Pasal 82 Ayat (2) danPasal 1 angka 13 UU PT. Dengan demikian, RUPSLB yang pertamasebagaimana dimaksud PEMOHON jelas tidak memenuhi persyaratanmenurut undangundang dan tidak bisa mengambil keputusan ;4. Bahwa, terkait dengan dalil PEMOHON pada butir 9, PEMOHON jelasmemberikan dalil yang kelirudanmengadaada.

RUPSLB sebagaimanadimaksud PEMOHON, yang dihadiri oleh kuasa hukum TERMOHON tidakdiadakan pada tanggal 29 Juli 2017, melainkan diadakan tanggal 21 Juli 2017dengan panggilan berupa surat tercatat tanggal 14 Juli 2017 ;Bahwa, apabila RUPSLB diadakan pada tanggal 21 Juli 2017, sedangkanpanggilan RUPSLB baru dilakukan dengan surat tercatat tanggal 14 Juli 2017,maka pemanggilan RUPSLB hanya dilakukan 7 hari sebelum RUPSdiadakan.

Merujukpada RUPSLB yang diadakan pada tanggal 21 Juli 2017, maka TERMOHONIV sebagai salah satu ahli waris dari 50% saham Almarhum Tuan AbrahamGitono Sugialam tidak hadir serta tidak pernah ada pula persetujuan ataupunkeputusan apapun di antara para pemegang saham tentang penetapan Ir. A.Koeswati M.S, sebagai Komisaris. Dengan demikian, RUPSLB tanggal 21 Juli2017 ini juga tidak memenuhi persyaratan menurut undangundang danharuslah dinyatakan tidak sah menurut hukum;5.

Bahwa, terkait dalil Pemohon pada butir 11 dan 12, PEMOHON telahsalahmenerapkanhukum dalam permohonan RUPSLB yang diajukan.Menurut Pasal 86 Ayat (4) dan Ayat (5) UU PT, diatur secara tegas bahwapermohonan yang dimaksud pasal tersebut hanya terbatas pada penetapanquorum RUPS, serta tidak ada pengaturan dan tidak ada kaitannya apapundengan penetapan terhadap agenda RUPSLB.

tahun2008 sampai dengan 2015;Bahwa Para Pemohon telah memperingatkan Termohon untuk segeramelaksanakan RUPSLB sebagaimana Surat tanggal 2 Desember 2015 danSurat tanggal 18 Januari 2016;Bahwa Termohon telah melaksanakan RUPSLB pada tanggal 25 Januari2016.

Namun demikian, pada RUPSLB tersebut sebagian besar pemegangsaham Termohon dengan para pengurus Termohon telah mengaturjalannya RUPSLB sehingga usulan Para Pemohon agar Termohonmembuat laporan keuangan tidak mendapatkan tanggapan di dalamRUPSLB tersebut adapun usulan Para Pemohon agar Termohon membuatlaporan keuangan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 adalahdicatat sebagaimana notulen rapat;Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui kuasa hukumnya mengingatkanagar Termohon melaksanakan usulan

Tentang permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi;Bahwa organ perseroan terbatas yang memiliki kKewajiban untukmenyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lain(untuk selanjutnya disebut RUPSLB) adalah direksi.

Menunjuk auditor dari kantor akuntan publik independen untukmelakukan audit investigatif terhadap keuangan Termohon daritahun 2008 sampai dengan tahun 2015;Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menunjuk sendiri notarisuntuk mencapat RUPSLB:Menunjuk Para Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai KetuaRUPSLB;Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(Termohon) melalui surat tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) harisebelum RUPSLB

Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menunjuk sendiri notarisuntuk mencapat RUPSLB:Menunjuk Para Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(Termohon) melalui surat tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelumRUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapatumum pemegang saham;5.