Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Putus : 16-09-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 97-K/PM I-01/AD/VII/2013, 16-09-2013 Tanggal 16 September 2013 — KOPDA AFRIANTO
42 — 29
42 — 29
menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidakmengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, orang tua sakitsakitan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika secara illegal sangat dilarang, sudah seringmendapatkan pengarahan dan penyuluhan hukum mengenai ST Panglima TNI yangmenekankan agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam peredaran maupunpenyalah gunaan Narkotika, Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari sangsi
Register : 15-01-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PA RUTENG Nomor 0001/Pdt.G/2014?PA.Rtg Tanggal 24 Nopember 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
102 — 34
102 — 34
beranjak dewasaterhitung mulai bilan Mei 2012 dan atau menurut ketentuan hukum yangberlaku;Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagianPenggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik danatau secara damai maka mohon dilakukan melalui Eksekusi Lelang denganbantuan Kantor Lelang Negara;Memerintahkan Tergugat untuk tidak memindahtangankan/menjual hartabergerak maupun harta tidak bergerak ataupun harta tambahan dan apabila initerjadi mohon Tergugat diberi sangsi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 920 — 516
- Tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria
Hubungan pula dengan ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 14ayat 1 hurub b.Pasal 50 dan 51.Sebagai konsekwensi, bahwa dalam undangundang ini hanya dimuat pokokpokoknyasaja dari hukum agraria yang baru.Pasal 52.Untuk menj amin pelaksanaan yang sebaikbaiknya daripada peraturanperaturan sertatindakantindakan yang merupakan pelaksanaan dari Undangundang Pokok Agrariamaka diperlukan adanya sangsi pidana sebagai yang ditentukan dalam pasal ini.PRESIDENREPUBLIK INDONESIA33 =Pasal 53.Sudah dijelaskan dalam
Register : 11-11-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 131/Pdt.G/2014/PN Ptk Tanggal 30 Juni 2015 — AHMAD
ESTI SUHESTI SH
SUHARTIMAN SH
592 — 175
592 — 175
merupakan surat kuasa autentik karena suratkuasa tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atauNotaris ;Bahwa dalam Pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjian diperlukanempat syarat antara lain : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu,Suatu sebab yang halal dan disini harus ada prinsip yangdiperhatikan dalam sepakat tidak boleh melanggar perikatan jual beliharus seimbang dan saling menguntungkan ;37 Bahwa terjadinya pelanggaran ada sangsi
Register : 06-02-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
Kartika Sari Dewi, SH
Terdakwa:
1.Tahan Bardansyah
2.Makmur Hasibuan
3.Joko Suprianto
4.Yudha Timur Tiono
34 — 21
Kartika Sari Dewi, SH
Terdakwa:
1.Tahan Bardansyah
2.Makmur Hasibuan
3.Joko Suprianto
4.Yudha Timur Tiono
34 — 21
relatif sedikit, sehingga hal tersebut akandipertimbangkan nantinya dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 20-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2606 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 20 April 2011 — MARCELINUS KAUT ;
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2606 K/Pid.Sus/2010Nasional Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Khusus BidangPendidikan Tahun Anggaran 2007 ;*Bahwa peraturanperaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan DanaAlokasi Khusus (DAK) tahun 2007 tersebut tidak satupun memuat sangsiancaman pidana, dan hanya berupa sangsi administrasi bagi pihakpenerima Dana Alokasi Khusus (DAK) meliputi pemerintah daerah dan pihaksekolah, apabila di dalam pelaksanaannya terdapat penyimpanganpenyimpangan, maka akan dipertimbangan pada tahun berikutnya
Putus : 04-09-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1722 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 4 September 2015 — Drs. BUDIONO IKSAN, DK
78 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim TingkatPertama tidak menjatuhkan hukuman pidana uang pengganti denganpertimbangan bahwa sangsi pengembalian kerugian kepada negaramenjadi tidak relevan lagi dibebankan kepada Para Terdakwa karenasecara riil kerugian negara sudah dikembalikan oleh masingmasing PNSyang bersangkutan atau yang memperoleh kenaikan jabatan, golongandan gaji yang dinyatakan illegal ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi Penuntut Umumtersebut Mahkamah Agung berpendapat :Hal. 24 dari 31 hal.
Putus : 18-11-2013 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 122/Pid.B/2013/PN. Nnk Tanggal 18 Nopember 2013 — MUHAMMAD YUSUF Bin H. IBRAHIM
134 — 99
134 — 99
Bumi Simanggaris Indah(PT.BSI) merencanakan melakukan negoisasi dengan kelompokterdakwa akan tetapi mengenai kelanjutannya apakah negoisasitersebut dilaksanakan atau tidak saksi tidak mengetahuinya karenasaksi sudah tidak bekerja lagi ;Bahwa saksi juga mendengar bahwa pihak perusahaan kemudian jugamerasa sangsi atas Photo Copy Surat Keterangan PerawatanPerladangan tersebut dan meminta kepada Polres Nunukan untukmenguji keabsahan Surat Keterangan Perawatan Perladangantersebut ;Bahwa saksi mendengar
Putus : 20-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 850 K/Pdt/2013 Tanggal 20 Nopember 2013 — HENDRI PRASTOWO VS SENDI BINGEI PURBA SIBORO
105 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena eksepsi tersebut,yaitu keberatan para pihak dimaksud terkait dengan upaya mendapatkan kebenaransubtansial dan menghindari pembatalan putusan yang tidak berorientasi padakeadilan karena pihak yang dihukum tidak ditarik dalam perkara ini untukmemberikan penjelasannya, lagi pula putusan Pengadilan tidak akan dapatmenjangkau atau membebani atau rnelepaskan sangsi kepada pihak yang tidakmenjadi bagian dari perkara ini; Selanjutnya pula, meskipun eksepsi Pelawanmerupakan upaya Pelawan untuk mencoba
Register : 19-11-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 229-K/PM.II-09/AD/XI/2013 Tanggal 20 Januari 2014 — Terdakwa K
108 — 80
108 — 80
Bahwa perbuatan poligamy banyak ditiru dan dilakukanoleh prajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan inibanyak berpengaruh pada harmoni kehidupan prajurit TNI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karena itu agarmemberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajuritTNI lainnya, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas bagiperbuatan Terdakwa.Menimbang Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanyamemidana orang yang bersalahmelakukan tindak pidana tetapi juga
Register : 04-11-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Bgl Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
H. MILIAN HARYADI
Tergugat:
1.BAHARDIANTO
2.PT SATRIA KRIDA MANDALA Cab Bengkulu
3.FITRAWAN HENDRIADI
179 — 75
H. MILIAN HARYADI
Tergugat:
1.BAHARDIANTO
2.PT SATRIA KRIDA MANDALA Cab Bengkulu
3.FITRAWAN HENDRIADI
179 — 75
Somasiadalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepadadebitur, Ssupaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi ataudenda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabiladebitur wanprestasi atau lalai;Menimbang, bahwa dari uraian diatas akan dipertimbangkan daligugatan Penggugat sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai berikut:Bahwa Penggugat membeli 2 (dua) bidang tanah dari saudara Suradiberdasarkan Sertifikat No.4 Tahun 1989 atas
Register : 25-02-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 173/Pid.B/2019/PN Kis Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Kartika Sari Dewi, SH
Terdakwa:
Arianto Alias Anto
75 — 7
Kartika Sari Dewi, SH
Terdakwa:
Arianto Alias Anto
75 — 7
sesuai ketentuan pada saat pendataanpeserta pemilin yaitu berupa DPS setelah adanya data DPS kemudianpanitia Desa mengumumkan dalam tempo waktu selama 3 hari setelahditetapbkannya DPS tersebut, dan apabila tidak ada tanggapan darimasyarakat maka panitia menetapkan DPT;Bahwa jika setalah diumumkannya DPS kemudian ada warga yangmenyatakan bahwa DPS tersebut tidak sesuai maka ianya harusmembuat surat pernyataan secara tertulis tentang hal tersebut ataumengajukan usulan kepada Panitia;Bahwa tentang sangsi
Register : 11-04-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 73-K/PM.II-09/AD/IV/2016 Tanggal 15 Juni 2016 — ANDI MUHAMAD FAUZI, LETTU CZI
112 — 66
112 — 66
timbulnya suatu kewajiban bagi seseorang manakalaada hubungan hukum yang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurutUndangundang, sehingga akibat selanjutnya adalah kewajiban yang alami bagikehidupan manusia yaitu seorang Bapak wajib memberi makan dan minum sertapakaian dan tempat tinggal bagi isteri dan anakanaknya semampunya termasukmerawat dan memeliharanya sedangkan dimaksud orang selain garis keturunankebawah termasuk halhal yang diperjanjikan antara para pihak dan bersifatmengikat dengan sangsi
Register : 04-09-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 139/PDT/2017/PT SMR Tanggal 16 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : HELMI MAULANA Diwakili Oleh : WAWAN SETIAWAN
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK UOB INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : c/q BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
78 — 56
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK UOB INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : c/q BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
78 — 56
BANK UOBINDONESIA yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang terkait dengan pinjamanpokok sebesar Rp. 865.000.000, dengan agunan SHM No. 3105 luas 420 m2Surat Ukur No. 704/2011 terletak di kelurahan Sempaja Selatan KecamatanSamarinda Utara Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang dituangkandalam bentuk perjanjian dan diduga melanggar Tata cara pencantuman Klausulabaku yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 Juncto pasal 62 Undangundang No.8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi ancaman
Register : 31-05-2012 — Putus : 29-10-2012 — Upload : 05-12-2012
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 14/PDT/G/2012/PNBS Tanggal 29 Oktober 2012 — NURSAN ANGKU GINDO MALANO CS LAWAN ASRIL CS
86 — 11
86 — 11
Lampiran:1 (satu)lembar foto yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya diberitanda P.7.a ;dan Surat kesaksian Halim Wajdi Angku Peta Malano yang telahdiberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda P.7.b;Foto Copy Surat Pernyataan/laporan tanggal 14 Februari 2012, yang telah diberimaterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tandadengan P.8 dengan Lampiran:1 (satu) lembar foto tanpa materai dan tanpa aslidiberi tanda P.8.a ;Foto Copy Surat Sangsi
Register : 23-01-2020 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PN Kuala Kurun Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn Tanggal 10 Februari 2020 — Terdakwa
136 — 38
136 — 38
., yang dalam rekomendasinyaantara lain agar Anak dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan KhususAnak (LPKA);Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi sebagaimanadi dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimibing Kemasyarakatanagar dijatuhi sangsi pidana penjara karena merupakan tindak pidana pengulangandimana sebelumnya Anak telah melakukan tindak pidana pencurian, maka sudahsepantasnya dan cukup adil Anak dijatuhi pidana penjara;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap
Register : 05-12-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap Tanggal 12 Nopember 2018 — - PATRIAS H. DORAN
- DAUD DHARSONO President Director PT. SINAR KENCANA INTI
PERKASA Cq. PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA REGION PAPUA
222 — 139
222 — 139
melakukankesalahan berat ex Pasal 158 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan (pasca Putusan Mahkama Konstitusi Republik IndonesiaNomor: 012/PUU/2003 Tanggal 28 Oktober 2004) Maka PHK dapat dilakukanfanoa harus menunggu Putusan Pidana berkekuatan hukum tetap.Berdasarkan uraian diatas, sudah terang dan jelas bahwa Tergugat dalammelakukan proses PHK kepada Penggugat telan sesuai dengan aturataturanyang terkait Ketenagakerjaan dan peraturan intemal ditempat kerja Tergugat;Dengan demikian pemberian sangsi
Register : 17-03-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PA PURWODADI Nomor 0777/Pdt.G/2016/PA.Pwd Tanggal 15 Agustus 2016 — penggugat vs tergugat
47 — 42
47 — 42
UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT :Pasal 49 menyebutkan bahwa dalam hal Suami telah dengansengaja melakukan penelantaran orang lain dalam lingkuprumah tangga, maka dapat dikenakan sangsi pidana penjarapaling lama 3 Tahun dan denda maksimal 15 juta.Dasar Hukum Pengajuan Gugatan:1. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 :Pasal 39 ayat (2) disebutkan untuk melakukan perceraian harusada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapatrukun sebagai suami istri.2.
Register : 11-04-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN SRAGEN Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sgn Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
TRI SUMARSIH, SH
Terdakwa:
1.NANANG PRASETYO alias TOMPEL bin HENDRIYANTO
2.AGIL SAPUTRO bin ASMUNI
87 — 50
TRI SUMARSIH, SH
Terdakwa:
1.NANANG PRASETYO alias TOMPEL bin HENDRIYANTO
2.AGIL SAPUTRO bin ASMUNI
87 — 50
NANANG Terdakwa tahu melihat dari HP milikistrinya NANANG yang telah dibawa sdr.NANANG saat di TKP ; Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang diderita olen Sdr.SAKSI akibat dariperbuatan sdr. bersama dengan temanteman saudara tersebut ; Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindakan Terdakwa ini salah danada sangsi hukumnya ; Bahwa Terdakwa hanya ikutikutan saja, sebenarnya awalnyaTerdakwa tidak ikut karena disuruh oleh sdr.NANANG dan katanya kalau adaapaapa yang tanggung jawab adalah sdr.NANANG tersebut ; Bahwa
Register : 23-06-2008 — Putus : 09-04-2008 — Upload : 04-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 88 /G/2008 /PHI.BDG Tanggal 9 April 2008 — RACHMANTO; S A E M I N; KRISWANTORO; MUJTABAH; MAMAN SURYAMAN; L A W A N; WAKIL PENGUSAHA / MANAGEMENT PT. COCA COLA BOTTLING INDONESIA, CIBITUNG PLANT BEKASI;
92 — 19
92 — 19
)UU.No.13/2003 jo Pasal 15 nomor (2)Kepmenaker.No.100/MEN/VI/2004 maka secaraotomatisberubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT) ;Bahwa, karena perubahan secara otomatis tersebut diatas,maka sesuai Pasal 63 ayat (1) UU.No.13/2003 maka TERGUGATwajib menerbitkan Surat Pengangkatan bagi PENGGUGATtersebut diatas ;Bahwa, bila mana TERGUGAT tidak menerbitkan SuratPengangkatan sebagai pekerja tetap terhadap PENGGUGAT,maka sesuai Pasal 188 ayat (1) UU.No.13/2003 TERGUGATdapat dikenakan sangsi