Ditemukan 17963 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Register : 14-12-2023 — Putus : 27-12-2023 — Upload : 27-12-2023
Putusan PTA BANDUNG Nomor 301/Pdt.G/2023/PTA.Bdg
Tanggal 27 Desember 2023 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
13279
Register : 18-10-2023 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan MS JANTHO Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth
Tanggal 28 Maret 2024 — Penggugat melawan Tergugat
10183
  • Dalam Konvensi

    Dalam Eksepsi

    1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III;
    2. Menyatakan Mahkamah Syariyah Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
    2. Menetapkan Nazhir Tanah Wakaf dengan Nomor Sertipikat Wakaf : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten
    Aceh Besar adalah
  • Afrizal
  • M Yahya Bin Ahmad
  • M DJafar
  • Syibran Malawi ;
  • Menyatakan Surat tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh, Nomor Pendaftaran : 11.06.07.02.0009 tanggal 15 September 2023 adalah tidak sah secara hukum dan tidak berkuatan Hukum ;
  • Memerintahkan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh untuk melakukan pendaftaran ulang Nazhir tanah Wakaf dengan Nomor Sertipikat Wakaf : 00002 yang terletak
Register : 23-06-2023 — Putus : 18-07-2023 — Upload : 18-07-2023
Putusan PA BANDUNG Nomor 2972/Pdt.G/2023/PA.Badg
Tanggal 18 Juli 2023 — Penggugat melawan Tergugat
215211
  • Mengadili :

    1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
    2. Menetapkan sah Ikrar Wakaf yang diucapkan oleh almarhumah Hj. Saleha Sapei binti Sapei pada masa hidupnya untuk membangun Mesjid di Blok Cikoneng No. A-59/A.61 Kavling Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung ;
    3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan Wakaf dari almarhumah Hj.
Register : 31-08-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PTA BANTEN Nomor 0060/Pdt.G/2020/PTA.Btn
Tanggal 14 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : H. Mohd. Ibrahim bin H. Salleh
Terbanding/Tergugat : Willy Mulyono Hadi Santoso, dkk
244187
  • ,dimana Pembanding mendalilkan tanah yang diwakafkan Terbanding untukYayasan Ardhu Ibad ArRahman, atau sengketa masalah wakaf.
    Infaq dariPembanding dan infaq dari donatur lainnya dibelikan tanah, dibuatmembangun sarana prasarana dan digunakan untuk operasionalYayasan Ardhu lbad ArRahman, untuk kelancaran administrasi makapengelola yayasan sepakat tanahtanah tersebut diatas namakanTerbanding I, untuk itu Terbanding mewakafkan tanah tersebut ; Wakaf yang di ikrarkan Terbanding telah sesuai ketentuan danmemenuhi syarat dan rukun wakaf, sehingga telah syah dan tidakdapat dibatalkan lagi ;Menimbang, bahwa karena semua dalil gugatan
    cukupdan dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formalsebagai alat bukti, dari alat bukti tersebut telah terbukti ada 19 (Sembilan belas)bidang tanah milik Yayasan Ardhu lIbad ArRahman, 15 (lima belas) bidangtanah berasal dari wakaf Terbanding I, dan 4 (empat) bidang lainnya berasaldari wakaf selain Terbanding ;Menimbang, bahwa alat bukti TI.20, TI.40 s/d TI.42, masingmasingadalah foto copy surat di bawah tangan, yang telah dimeteraikan cukup dandicocokkan dengan aslinya, sehingga
    Walaupun begitu karena keterangansaksi tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukanTerbanding dan bukti surat yang berkaitan dengan ikrar wakaf, maka olehkarenanya alat bukti saksi dari Turut Tergugat tersebut dapat memberikanpetunjuk kepada Majelis Hakim Tingkat Banding jika proses wakaf yangdilakukan oleh Terbanding kepada Yayasan Ardhu Ibad ArRahman adalahHalaman 14 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2020/P TA.
    dari Terbanding kepada Yayasan Ardhu Ibad ArRahmansyah karena telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dantelah terpenuhi syarat dan rukun wakaf ;Halaman 15 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2020/P TA.Btn.Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut telah sesuai denganpasal 1 UndangUndang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf jo PP nomor 42tahun 2006 tentang wakaf jo pasal 26 ayat 2 dan ayat 4 UndangUndang nomor16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor
Register : 24-03-2021 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Sgm
Tanggal 7 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
13457
  • Gowa tanggal 11 Desember 2013, dan AkteIkrar Wakaf yang ditandatangani Wakif ( H.Hasan Bisri) dan Nazlir ( Drs.H.Abd. Jabbar Hijaz,Msi ) dan disaksikan oleh Nur Aida rauf, S.Ag, M.Pd.idan Saiful Hudan, tanggal 11 Desember 2013;2. Bahwa setelah terjadinya penyerahan Tanah wakaf tersebut antarapewakif dengan Nazlir, maka Drs. Abd. Jabbar Hijaz,Msi selaku nazlir,mulai membenahi pesantren dengan melakukan pembangunan fisikHim. 2 dari 10 him.
    Hasan Bisri, melakukanpenyerahan Wakaf kedua kalinya kepada PB.NU Jakarta melalui BadanWakaf Indonesia berkedudukan di Jakarta sementara wakaf yang pertamabelum dibatalkan oleh KUA setempat sebagaimana Akta Ikrar Wakaftanggal 11 Desember 2013 yang dibuat oleh PPAIW Kec. Pallangga,Kabupaten Gowa,( H.Hasan Bisri selaku Wakif dan Drs.H.Abd.JabbarHijaz,MS.i selaku Nazlir).8. Bahwa pemberehentian Nazlir 1.
    #namapenggugat dan Nazlir 2Yayasan Pesantren Bahrul Ulum oleh Badan Wakaf Nasional NU,berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Badan Pelaksana Wakaf IndonesiaNomor 001/BWI/NZ/2018, tanggal 25 April 2018, bertentangan dengandengan Pasal 45 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yangberbunyi sebagai berikut Nazlir dapat diganti apabila:1. Nazlir meninggal dunia ;2. 1.apabila Nazlir itu yayasan atau badan hukum lainnya, maka dapatdiganti jika badan/ yayasan tersebut sudah bubar atau dibubarkan ;3.
    Bahwa setelah terjadi penyerahan berkas wakaf dari H.Hasan Bisri,dengan memanipulasi data dengan menggunakan sertifikat No.02100 An.Pribadi H. Hasan Bisri, kemudian oleh PB. NU Jakara Pusat membuatSurat Kuasa No. 3087/A.11.03/08/ 2018 dengan memberikan kuasakepada saudara Syaiful Bahri mengurus pergantian Nazlir tersebut dalamsertifikat Tanah wakaf yang semula An.Drs. H.Abd.
    Gowa;11. + Bahwa oleh karena itu menurut penggugat dan Il, perbuatan H.Hasan Bisri, adalah masuk kategori perbuatan melawan hukum, denganmelakukan penyerahan wakaf dua kali terhadap obyek tanah wakaf yangsama dengan Nazlir yang berbeda dengan iatikat buruk dan iatikattidak baik dan sangat bertentangan peraturan perundangundangantentang perwakafan di Indonesia, oleh karena itu seluruh dokumendokumen dibuat oleh PB.NU Jakarta Pusat dan Badan Wakaf Indonesiamilik Perkumpulan NU Jakarta Pusat dapat dinyatakan
Register : 15-03-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 19-02-2020
Putusan MS PROP NAD Nomor 28/Pdt.G/2017/MS.Aceh
Tanggal 4 September 2017 — Pembanding/Penggugat : Basyariah binti Hasan
Terbanding/Tergugat I : Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya
Terbanding/Tergugat II : Hamdan
Terbanding/Tergugat III : Tjut Hamzah
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Lhong Raya
Terbanding/Tergugat V : Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Ppaiw
Terbanding/Tergugat VI : Kantor departemen agama kota banda aceh
Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
Terbanding/Tergugat VIII : Marzuki Mubin
Terbanding/Tergugat IX : Jalaluddin
428131
  • Dan Dengan Mengadili Sendiri :

    Dalam Provisi

    Tidak menerima gugatan provisi dari Penggugat;

    Dalam Eksepsi

    Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;
    Menyatakan bahwa Mahkamah Syariyah/Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;

    Dalam Pokok Perkara

    Dalam Konvensi

    Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    Membatalkan wakaf atas tanah seluas + 400 m2 (empat ratus meter persegi), yang terletak di jalan Malikul

    Saleh Lorong Kemuning, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

    Sebelah utara dahulu dengan tanah Abdullah, sekarang milik Awaludin;
    Sebelah selatan dengan Lorong desa/rencana jalan;
    Sebelah timur dahulu dengan tanah Ali Basyah, sekarang milik Mudassir bin Yahya;
    Sebelah barat dengan tanah Zainun ;

    Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W.3/162/03/1999, tanggal 01 September 1999 tidak berkekuatan

    Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Desa) dan Nazir Wakaf Desa Lhong Raya tidak berkekuatan hukum;
    Mememerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat II) untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah seluas + 400 m2 (empat ratus meter persegi), yang terletak di Jalan Malikul Saleh Lorong Kemuning, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

    - Sebelah utara dahulu dengan tanah Abdullah, sekarang milik Awaludin;

    Pembanding/Penggugat : Basyariah binti Hasan
    Terbanding/Tergugat I : Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya
    Terbanding/Tergugat II : Hamdan
    Terbanding/Tergugat III : Tjut Hamzah
    Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Lhong Raya
    Terbanding/Tergugat V : Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Ppaiw
    Terbanding/Tergugat VI : Kantor departemen agama kota banda aceh
    Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
    Terbanding/Tergugat VIII : Marzuki Mubin
    Terbanding/Tergugat IX : Jalaluddin
    Akantetapi perangkat Desa maupun Nadzir wakaf Desa Lhong Raya tidak dapatmenjelaskan mengenai asalusul wakaf dimaksud, tidak diketahui siapapewakaf (si Wakif), kapan terjadinya wakaf, bagimana ikrar wakaf danperuntukan tanah wakaf yang dinginkan oleh si Wakif. Sehingga Penggugatpun menyatakan keberatan dan melarang pendirian bangunan rumah diatastanah tersebut, apalagi bangunan rumah tempat tinggal tersebut tidak jelasperuntukkan serta tidak sesuai dengan kegunaan tanah wakaf padaumumnya;.
    Nek Mah sehingga sehingga wakaf dimaksud telahbertentangan dengan syarat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku;. Bahwa meskipun tidak pernah terjadi wakaf/ ikrar wakaf dari pemilik tanahyang sah, akan tetapi Kepala Desa Lhong Raya dan atau beserta Tergugat IIselaku Sekretaris Desa sekaligus sebagai Sekretaris Nadzir Wakaf DesaLhong Raya yang saat itu juga masih aktif bekerja pada Kantor PertanahanHal 6 dari 33 hal.
    Sehingga wakaf maupunikrar wakaf yang tersebut dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No.(APAIW) No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 tersebut tidakmemenuhi syarat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku.
    Nomor 1 Tahun 1991) ;Menimbang, bahwa adapun unsur/rukun dari wakaf menurut Pasal 6UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 berbunyi Wakaf dilaksanakandengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut : a. Wakif, b. Nadzir, c.Harta benda wakaf, d. Ikrar wakaf, e.
    Peruntukan harta benda wakaf dan f.Jangka waktu wakaf,Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsurunsur wakaf tersebutsifatnya adalah komulatif bukan alternative, artinya wakaf dikatakan sahapabila semua unsur tersebut terpenuhi sebagaimana ditentukan dalamPasal 6 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo Penggugatmendalilkan tanah sengketa seluas +400 m?
Register : 04-01-2019 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PA DEPOK Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Dpk
Tanggal 12 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
156100
  • Sri RahminiSumianti telah meninggal dunia, maka sesuai dengan yang bertindak untukmewakili kKepentingan Nazir selanjutnya adalah TERGUGAT sebagaimanatermuat dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. K.20/BA.2/201/1X/1994yang dicatatkan oleh TURUT TERGUGAT Kantor Urusan AgamaKecamatan Cimanggis;9. Bahwa PARA PENGGUGAT menegaskan tentang keberatannya ataspemberian wakaf yang dilakukan secara sepihak oleh Ny.
    Dengan kata lain perbuatan pemberian wakaf yangdilakukan oleh Ny. Sri Rahmini Sumianti bertentangan dengan ketentuanPasal 15 UndangUndang RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal217 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;10.
    Bahwa oleh karena obyek wakaf tersebut bukan milik pribadi dari wakifNy. Sri Rahmini Sumianti, melainkan harta peninggalan atau harta warisyang belum dibagi dari almarhumah Sumarni Rachman dimana tidak pernahdipindahtangankan kepada pihak manapun, sedangkan pemberian wakafHalaman 5 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pat.G/2019/PA.Dpkatas obyek wakaf dilakukan oleh wakif Ny.
    Sri Rahmini Soemianti sebagaimana ikrarwakaf tertanggal 16 September 1994 adalah tidak sah dan cacat hukumkarena pemberian wakaf tersebut dilakukan dengan tidak sempurnaterhadap obyek wakaf yang masih merupakan harta peninggalan atauharta waris (boedel waris) yang belum dibagi;12.
    Menyatakan demi hukum tidak sah dan batal Ikrar Wakaf yangdilakukan oleh wakif Ny.
Register : 18-03-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 10-05-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 0087/Pdt.G/2016/MS.SGI
Tanggal 23 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
950
Register : 13-02-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 16-11-2019
Putusan PA Pringsewu Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA Prw
Tanggal 5 Nopember 2019 — SUPARDIYO
2.DIAN PANSURI
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAGELARAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN PAGELARAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PRINGSEWU
24084
  • SUPARDIYO
    2.DIAN PANSURI
    Turut Tergugat:
    1.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAGELARAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN PAGELARAN
    2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PRINGSEWU
    Wakaf.2.
    Wakifhalaman 39 dari 95 halaman, Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.PrwNazhir;Harta Benda Wakaf;Ikrar Wakaf;Peruntukan Harta Benda Wakaf;Jangka Waktu Wakaf;Dalam Pasal 6 huruf d tentang unsur Wakaf yaitu Ikrar Wakaf berdasarkanPasal 17 UndangUndang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, ikrar wakafdilakukan oleh wakif kepada nazhir dihadapan ppaiw dengan disaksikan~ O29 5oleh 2 orang saksi dan nantinya akan dituangkan dalam bentuk Akta IkrarWakaf (AIW).5.
    ketentuan pada UndangUndang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf; Bahwa perbedaan tugas Direktorat Wakaf di Kementerian Agamadengan Badan Wakaf Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesiamerupakan Lembaga independent yang kewenangannya terkait denganpembinaan nazhir, sedangkan Direktorat Wakaf yang ada di KementerianAgama kewenangannya terkait dengan penerbitan aturanaturan terkaitpelaksanaan wakaf; Bahwa kementerian Agama harus aktif dalam mendata nazhiryang mengurus tanah wakaf, sebagaimana penjelasan Pasal
    wakaf maka wakaf tersebutdikategorikan sebagai wakaf yang tidak memenuhi unsur; Bahwa terhadap wakaf yang tidak ada Akta Ikrar Wakafnya danwakaf tersebut tidak memenuhi unsurunsur wakaf, maka wakaf tersebutbatal demi hukum dan tanah yang sebelumnya sudah diwakafkankembali menjadi milik sepenuhnya dari wakif; Bahwa wakaf menurut Syariah itu adalah wakaf menurut hukumIslam tetapi tetap harus dicatatkan atau dituangkan dalam akta ikrarwakaf; Bahwa Wakaf yang dilakukan di bawah tangan selama memenuhiunsur
    Wakaf, yang menyatakan hartabenda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakifsecara sah.
Upload : 11-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 104/Pdt.G/2017/PTA.JK
Abdul Hamid bin H. Amsir/Pembanding Vs Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan/Tergugat
1730
Register : 07-01-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.JS
Tanggal 22 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
12828
  • PUTUSANNomor 0064/Pdt.G/2016/PA.JSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara WAKAF antara:Abdul Hamid Bin H.
    tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan ,Pendidikan , tempat kediaman di Jalan Setiabudi BaratNo. 8 K, Setiabudi, Jakarta Selatan, Propinsi DkiJakarta sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensidan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2016telah mengajukan permohonan WAKAF
Register : 16-12-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PA SELONG Nomor 1535/Pdt.G/2019/PA.Sel
Tanggal 5 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
231136
  • Bahwa tindakan Tergugat1 yang mewakafkan Objek Sengketa telahsesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor : 41 Tahun 2004tentang Wakaf, sebagaimana ditegaskan dalam : Pasal 2 : Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Pasal 8 ayat (1) : Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakafa9 5 apabila memenuhi persyaratan :dewasa;berakal sehat;tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; danpemilik sah harta benda wakaf.11.
    Bahwa Wakaf yang diberikan oleh Tergugat1 kepada Tergugat2 dan12.Tergugat3 belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf, dan untuk menguatkanpembuktian bahwa Objek Sengketa telah diwakafkan secara hukumsyariah, Tergugat1 telah membuat Surat Keterangan Wakaf yangdiketahui oleh Kepala Desa Sakra Selatan, dan Camat Sakra;Bahwa pemberian Akta Ikrar Wakaf belum dapat dibuatkan denganalasanalasan sebagai berikut :1)2)bukti hak atas Objek Sengketa masih tercatat atas nama MAMIQPUTRADI sehingga harus ada persetujuan
    mendalilkan tentang hak kepemilikan, dengandemikian maka pemeriksaan perkara pasti tentang bukti hak;Bahwa apabila mengacu pada UndangUndang Nomor : 41 Tahun 2004tentang Wakaf maka Objek Sengketa belum sah sebagai tanah wakaf,dan belum terdaftar sebagai Objek pendaftaran Tanah Wakaf sesuaiketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah;Bahwa pemeriksaan tentang alat bukti hak, tidak ada dalam pencerahanPenggugat, dengan demikian maka perkara a quo tidak termasuk
    lanjut, majelishakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang dilayangkanoleh Tergugat berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa dan mengadili perkara gugatan pembatalan wakaf;Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal apakah perkarapembatalan wakaf itu menjadi Kewenangan Pengadilan agama atau tidak ?
    ;Menimbang, bahwa jika yang digugat adalah masalah wakaf makayang mesti ada dalam gugatan (posita dan petitum) menggambarkan adanyarukun dan atau syarat (unsurunsur) dari wakaf yang tidak terpenuhi ataudilanggar sehingga wakaf tersebut harus dibatalkan, apakah tidak terpenuhiunsur wakaf itu pada pewakif, nazir atau pada hal lain yang menyebabkanwakaf itu tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makamajelis hakim menyatakan gugatan Penggugat eror in persona karenaHim 21 dari 24
Register : 02-01-2019 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Ckr
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11855
  • SalinanPENETAPANNomor 10/Pdt.G/2019/PA.Ckr28 Vee :a aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Pembatalan AktaIkrar Wakaf dan Pengesahan Nadzir pada tingkat pertama, dalampersidangan Hakim Majelis telan menjatuhkan penetapan sebagai berikut,dalam perkara antara:Penggugat, , Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT , Umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perdagangan,tinggal di, Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat ;TERGUGAT, Umur 45
    BahwasetelahPenggugat periksa berkas persyaratan permohonanAkta Ikrar Wakaf dan Pengesahan Nadzir, maka pada tanggal 14Desember 2017, Penggugat memerintahkan kepada Pegawai pengelolaAdministrasi Wakaf Bapak Adri Surya Darmo, S.Ag untuk melakukanSurvey ke tanah yang akan di wakafkan tersebut;5. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Penggugat memintaTergugat dan Tergugat II untuk melaksanakan Ikrar Wakaf di KUAKecamatan Setu.
    Bahwasetelah dibacakannya Ikrar Wakaf, maka Penggugat membuatAkta Ikrar Wakaf (W.2) Nomor KUA.10.16.09/W.2/12/XII/2017 danPengesahan Nadzir (W.5) Nomor KUA.10.16.09/W.5/12/XII/2017;1. Bahwa belakangan diketahui Tergugat sebagai Wakif adalah bukanPemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Kp.
    Bahwa dalam Pasal 8 huruf (d) Undangundang No. 41 tahun 2004tentang Wakaf dijelaskan Wakif adalah Pemilik Sah Harta Benda Wakaf.Sedangkan Tergugat bukanlah pemilik Sah Harta Benda yang diWakafkan sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala DesaTamanrahayu;3.
    Bahwa karena telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dalamkepemilikan Tanah Wakaf yang dimaksud pada point 2, maka Penggugatbermaksud membatalkan Akta Ikrar Wakaf NomorKUA.10.16.09/W.2/12/XII/2017 dan Pengesahan Nadzir (W.5) NomorKUA.10.16.09/W.5/12/XII/2017 yang telah di keluarkan oleh Penggugatselaku PPAIW Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan iniPenggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.
Register : 30-09-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 05-09-2019
Putusan PA AMBARAWA Nomor 0947/Pdt.G/2015/PA.Amb
Tanggal 26 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
7715
Register : 27-05-2024 — Putus : 26-07-2024 — Upload : 30-07-2024
Putusan PA NABIRE Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Nbr
Tanggal 26 Juli 2024 — Penggugat melawan Tergugat
5231
Register : 08-02-2022 — Putus : 31-05-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MS BIREUEN Nomor 108/Pdt.G/2022/MS.BIR
Tanggal 31 Mei 2022 — Penggugat melawan Tergugat
9327
Register : 27-06-2022 — Putus : 17-11-2022 — Upload : 17-11-2022
Putusan PA WATAMPONE Nomor 741/Pdt.G/2022/PA.Wtp
Tanggal 17 Nopember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
13835
Register : 26-10-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 13-12-2022
Putusan PA PONOROGO Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Po
Tanggal 13 Desember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
11115
Register : 08-07-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PA KEDIRI Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Kdr
Tanggal 22 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
393416
  • Unsur/ Rukun wakaf sesuai UU wakaf no 41 tahun 2004 pasal 6,telah terpenuhi yaitu: adanya wakif (H.Imam Mukti); adanya nazhir ( seluruh keluarga H.
    Imam Mukti yang mengelolaharta wakaf);Halaman 3 dari 57 halaman adanya harta benda wakaf (Sebuah bangunan mushalla danSebidang Tanah Kering/ Darat kosong di halaman mushalla); adanya Ikrar Wakaf (H Imam Mukti berikrar wakaf terhadap duaharta tak bergerak miliknya dan disepakati seluruh keluarganya); peruntukan harta wakaf yang jelas (Sebuah bangunan mushallauntuk beribadah dan sebidang Tanah Kering/ Darat kosong dihalaman mushalla, untuk dijadikan madrasah di masa mendatang)jangka waktu wakaf yang
    /24 Ru, yang telah diikrarkan wakaf oleh H.
    mengikrarkan wakaf, yaitu H.
    Wakaf, wakif, nadzir, ikrar dan saksi;b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf);c.
Register : 21-09-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 10-10-2023
Putusan PTA BANTEN Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.Btn
Tanggal 10 Oktober 2023 — Pembanding/Penggugat : Yayasan Al Aminiyah Diwakili Oleh : Abdullah Syarief. SH.MH
Terbanding/Tergugat I : IR. RUSMANTONO Diwakili Oleh : Febry Irmansyah,S.H
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN DAARUL MUKHLISIN GRAHA RAYA Diwakili Oleh : Febry Irmansyah,S.H
Terbanding/Tergugat III : IR. WIWID TRIWIDARTO Diwakili Oleh : Febry Irmansyah,S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : KUA KECAMATAN PINANG
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
1530