Ditemukan 5493 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 03-05-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Mks
Tanggal 8 Juni 2018 — TABO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA Sulawesi Selatan DITRESKRIMUM Polda Sulsel selaku penyidik
26 — 16
  • TABO
    Termohon:
    KAPOLRI CQ. KAPOLDA Sulawesi Selatan DITRESKRIMUM Polda Sulsel selaku penyidik
Pengadilan PN BANGIL Pidana Khusus
Register : 31-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 08-07-2024
Putusan PN BANGIL Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bil
Tanggal 26 Februari 2019 — KAPOLRI Cq. KAPOLREST PASURUAN
2 — 0
  • KAPOLRI Cq. KAPOLREST PASURUAN
Pengadilan PN MADIUN Pidana Khusus
Register : 02-02-2022 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 16-03-2022
Putusan PN MADIUN Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mad
Tanggal 24 Februari 2022 — Kapolri Cq. Kapolda Jatim Cq. Kapolreta Madiun
31 — 15
  • Kapolri Cq. Kapolda Jatim Cq. Kapolreta Madiun
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 03-03-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 30 Maret 2021 — Pemohon:
ANWAR TANUHADI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES Cq KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR
145 — 45
  • Pemohon:
    ANWAR TANUHADI
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES Cq KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR
    tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Republik Indonesia tahun 1945secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjangfrasa penyidik memberitahukan hal itu. kepada penuntut umum tidakdimaknai penyidik WAJIB memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintahdimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban / pelapordalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintahpenyidikan(b) PERATURAN KAPOLRI
    Bahwa menurut hukum berdasarkan PERATURAN KAPOLRI Nomor 6 Tahun2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada Bagian Kedua Pasal 5 s/d Pasal 9menentukan sebagai berikut :Pasal 5 ayat (1) huruf a dan bPenyelidikan dilakukan berdasarkan Laporan dan/atau Pengaduan danberdasarkan Surat Perintah Penyelidikan.Pasal 6 ayat (1) huruf cMenentukan bahwa dalam Proses Penyelidikan dilakukan wawancara /interview dan dibuatkan Berita Acara Interview (baik terhadap Pelapor /Pengadu maupun terhadap Terlapor / Teradu
    :Termohon baru mengirimkan SPDP kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari2021 (setelah kurang lebih 1.5 tahun dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan),hal itu membuktikan bahwa Penyidik (Termohon) dalam memberitahukan dimulainyaPenyidikan kepada Penuntut Umum telah melewati batas waktu 7 (tujuh) harisebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan telah melewati batas waktu 7 (tujuh) harisebagaimana ditentukan dalam PERATURAN KAPOLRI
    Pra Peradilan ini;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, Hakimmempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa dalam perkara ini Termohon telah mengirimkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Kejaksaan Negeri Medantanggal 03 Oktober 2019, yang mana Penyidikan dimulai tanggal 03Okober 2019, dengan kata lain SPDP tersebut tidak melewati batas waktu7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan dalam Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 danPERATURAN KAPOLRI
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 19-01-2022 — Putus : 25-02-2022 — Upload : 10-03-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mdn
Tanggal 25 Februari 2022 — FITRYAH
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
10 — 6
  • FITRYAH
    Termohon:
    KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 03-08-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 07-10-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Dps
Tanggal 29 Agustus 2018 — Pemohon:
Anak Agung Ayu Sri Wahyuni
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Kapolres Badung
127 — 64
  • Pemohon:
    Anak Agung Ayu Sri Wahyuni
    Termohon:
    Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Kapolres Badung
    Selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUUX1I/2014, tertanggal 28 April 2015, penetapan Tersangka masuk dalam objekPraperadilan ditambah lagi tindakan Penggeledahan dan Penyitaan jugamasuk dalam objek praperadilan; Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah prosedural dan sesuai denganketentuan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana, dengan
    maka setiap warga negara baikpelapor atau Terlapor/Tersangka memiliki persamaan hak didepan hukum yangharus dilindungi dan wajib pula mematuhi hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk dipanggil, diperiksa sampai denganditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup dalam suatuproses penyidikan perkara pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakniUU RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri
    dokumen menunjukan sikap perilaku Pemohon tidak mentaati ketentandalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, terbukti proses penyidikan yangdilakukan oleh Termohon sebagaimana laporan Polisi Nomor: LPB/76/III/Bali/Res Badung tanggal 21 Maret 2017 adalah profesional,prosedural, transparan, akuntabel dan berdasarkan hukum sebagaimanadiatur dalam UndangUndang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU RINomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia danPeraturan Kapolri
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 31-01-2024 — Putus : 20-02-2024 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mdn
Tanggal 20 Februari 2024 — KAPOLRI cq. KAPOLDASU cq. DITRESKRIMUM POLDA SUMUT
13 — 15
  • KAPOLRI cq. KAPOLDASU cq. DITRESKRIMUM POLDA SUMUT
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 18-04-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 13-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 29/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 9 Mei 2018 — Pemohon:
SETIA MURNI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR BESAR KOTA MEDAN.
2 — 2
  • Pemohon:
    SETIA MURNI
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR BESAR KOTA MEDAN.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 24-03-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Brt
Tanggal 17 April 2023 — Pemohon:
JOSEP LIPRIATNA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA Cq KAPOLRES METRO JAKARTA BARAT
33 — 2
  • Pemohon:
    JOSEP LIPRIATNA
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA Cq KAPOLRES METRO JAKARTA BARAT
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus
Register : 01-02-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN NUNUKAN Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Nnk
Tanggal 26 Februari 2018 — C.Q KAPOLRI C.Q KAPOLRES NUNUKAN
71 — 37
  • C.Q KAPOLRI C.Q KAPOLRES NUNUKAN
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Khusus
Register : 24-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Pms
Tanggal 29 Oktober 2018 — Kapolri Cq. Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat Cq. Sugeng Suratman, Penyidik Polsek Siantar Marihat
2.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq. Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat Cq. Mulyanto Pakpahan,SH, Penyidik Polsek Siantar Marihat
3.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq, Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat Cq. G.H. Rumapea,SH, Penyidik Polsek Siantar Marihat
4.Pemerintah R.I Cq.
73 — 9
  • Kapolri Cq. Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat Cq. Sugeng Suratman, Penyidik Polsek Siantar Marihat
    2.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq. Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat Cq. Mulyanto Pakpahan,SH, Penyidik Polsek Siantar Marihat
    3.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq, Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat Cq. G.H. Rumapea,SH, Penyidik Polsek Siantar Marihat
    4.Pemerintah R.I Cq.
    Kapolri Cq, Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat Cq. Kanit Reskrim Polsek Siantar Marihat
    5.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq, Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat
    6.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq, Kapoldasu Cq, Kapolresta Pematang Siantar
    7.Pemerintah R.I. Cq. Kapolri Cq, Kapoldasu Cq Direktur Reserse Dan Kriminal Umum poldasu di Medan
    8.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq. Kapoldasu di Medan
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus
Register : 10-10-2022 — Putus : 24-10-2022 — Upload : 25-10-2022
Putusan PN JEMBER Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Jmr
Tanggal 24 Oktober 2022 — Pemohon:
ALI WAFA
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI , Cq KAPOLDA JATIM Cq.KAPOLRES JEMBER
13 — 2
  • Pemohon:
    ALI WAFA
    Termohon:
    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI , Cq KAPOLDA JATIM Cq.KAPOLRES JEMBER
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 60/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Oktober 2020 — Pemohon:
HERI IRWANSYAH
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
4 — 0
  • Pemohon:
    HERI IRWANSYAH
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Pengadilan PN BANGKO Pidana Khusus
Register : 05-05-2023 — Putus : 30-05-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan PN BANGKO Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bko
Tanggal 30 Mei 2023 — Pemohon:
Bayu Kusuma
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Polres Merangin Cq Kapolsek Pamenang
65 — 2
  • Pemohon:
    Bayu Kusuma
    Termohon:
    Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Polres Merangin Cq Kapolsek Pamenang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 28-06-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 10-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 6 Agustus 2018 — Pemohon:
ALPEN LUGANI
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDASU cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
2 — 3
  • Pemohon:
    ALPEN LUGANI
    Termohon:
    KAPOLRI cq KAPOLDASU cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
Pengadilan PN TAIS Pidana Khusus
Register : 11-09-2023 — Putus : 20-09-2023 — Upload : 21-09-2023
Putusan PN TAIS Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Tas
Tanggal 20 September 2023 — Pemohon:
HARYANI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA BENGKULU Cq KAPOLRES SELUMA Cq SATRESKRIM UNIT TIPIKOR
69 — 34
  • Pemohon:
    HARYANI
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDA BENGKULU Cq KAPOLRES SELUMA Cq SATRESKRIM UNIT TIPIKOR
Pengadilan PN BITUNG Pidana Khusus
Register : 13-06-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 07-07-2022
Putusan PN BITUNG Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bit
Tanggal 7 Juli 2022 —
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Sulut, Cq. Kapolres Kota Bitung
61 — 17

  • Termohon:
    Kapolri, Cq. Kapolda Sulut, Cq. Kapolres Kota Bitung
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 01-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 29/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon:
HENDRI CANDRA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq, DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
48 — 17
  • Pemohon:
    HENDRI CANDRA
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq, DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 180 /Pdt.G/2017/PN.Kpg
Tanggal 12 Oktober 2017 — Penggugat: ALEXANDER RANGGA BORO, SH Tergugat: 1.KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT Cq .KOMBES POLISI SAM YULIANUS KAWENGIAN 2.KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT Cq . Ipda YOHANIS WILA MIRA 3.KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT Cq . Bripka PATRY M. SELAN
124 — 39
  • Penggugat:ALEXANDER RANGGA BORO, SHTergugat:1.KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT Cq .KOMBES POLISI SAM YULIANUS KAWENGIAN2.KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT Cq . Ipda YOHANIS WILA MIRA3.KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT Cq . Bripka PATRY M. SELAN
    Nunbaun Delha AlakKupang, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 242/JLSKK/VIIV2017 tanggal 02 Agustus 2017yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKupang Nomor : 99/Pdt/LGS/K/2017 pada tanggal 4Agustus 2017 bertindak sebagai atas nama Penggugat ;MELAWAN1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta Cq.
    Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta Cq. KepalaKepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur Cq.Direktur Reserse Kriminal Polda NTT, Cq. lpda YohanisWila Mira beralamat Direskrim Polda NTT, Jalan Soeharto,Nomor 3, Kota Kupang, NTT selanjutnya disebut TergugatIl;3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta Cq. KepalaKepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur Cq.Direktur Reserse Kriminal Polda NTT, Cq.
    MENGHADAP POLISI PENYIDIK hanya 1 (satu) saja,Halaman 17 dari 31Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Kpgsehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat BERTENTANGANdengan KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN Nomor : 14PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa BATAS WAKTU SURATDITERIMA untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari.Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA danwaktu MENGHADAP POLISI PENYIDIK hanya 1 (satu) hari saja,sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat BERTENTANGANdengan KEPUTUSAN KAPOLRI
    Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA danwaktu MENGHADAP POLISI PENYIDIK sudah lewat waktunya,sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat BERTENTANGANdengan KEPUTUSAN KAPOLRI Nomor : 2 Tahun 2009 tentangPengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana diLingkungan Kepolisian Negara RI, Pasal 60 ayat (1) yangmenentukan bahwa BATAS WAKTU SURAT DITERIMA palingsingkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari.d.
    lain untuk menghadap para Tergugat pada hariKamis tanggal 26 Februari 2015 jam 04.00;Bahwa ketiga surat panggilan menghadap yang dikeluarkan oleh paraTergugat tersebut menurut Penggugat adalah cacat hukum/ tidak sahkarena pada surat panggilan kedua tersebut surat panggilannya tanpatanggal dan surat panggilan pertama dan ketiga bertentangan denganketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 14PW:07.03/1983yang menentukan batas surat diterima untuk menghadap 3 hari danbertentangan dengan Keputusan KAPOLRI
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 28-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Mks
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
PITHER PONGKIDING
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRESTABES MAKASSAR Cq. KAPOLSEK MARISO
16 — 7
  • Pemohon:
    PITHER PONGKIDING
    Termohon:
    KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRESTABES MAKASSAR Cq. KAPOLSEK MARISO