pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku T.A 2010 itu, dalam kegiatanpengadaan bibit kakao SE; Bahwa Berdasarkan pemenangan lelang PT.Malra Bina Karya ditunjuk sebagairekanan pelaksana pengadaan bibit kakao SE sebanyak 300.000 anakan bibit kakaoSE, tetapi dikerjakan oleh Terdakwa; BahwaTerdakwa sebagai pelaksana mengerjakan pengadaan bibit kakao SE karenaada Surat Kuasa dari Obeth Dominggus Dasmasela kepada Terdakwa yang dibuat diNotaris; Bahwa tujuan dari kegiataan pengadaan bibit kakao SE itu adalah peremajaan

Salah satu kegiatan berupa peremajaan tanaman kakao diMaluku sebanyak 300.000 batang dengan anggaran Rp. 2.400.000.000, (DuaMilyar Empat Ratus Juta Rupiah) guna mensejahterakan masyarakat petani63kakao. Dalam proyek peremajaan kakao ini diangkat sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) adalah Ir. Lambert Hehuat yang antara lain tugas dankewajibannya adalah bertanggungjawab terhadap fisik maupun keuangan ataspelaksanaan kegiatan ;.

Kemudian Kepala Dinas menyetujuimengamankan dana pengadaan dan peremajaan kakao dengan mencairkanseluruh dana sebesar 100%, dengan dasar pertimbangan: 1. Pernyataankesanggupan dari rekanan PT MBK untuk menyelesaikan pekerjaan 100%,2. Dana yang dicairkan tersebut akan diblokir, dan 3. Ada jaminan dari BankMaluku Cabang Tual akan memblokir dana dan tidak akan mencairkan tanparekomendasi dari Dinas Pertanian Maluku.

Dengan dialihkannyapekerjaan kepada Terdakwa yang ternyata tidak bonafid atau bukan pihak yang telahdikualifikasi, menyebabkan gagalnya tujuan mencapai pengadaan dan peremajaan kakao(Gernas Kakao 2010) di Maluku;Menimbang, Terdakwa juga tahu bahwa pencairan dana 50% adalah dilarangoleh kontrak namun tetap saja Terdakwa mencairkannya melalui cek dari Obeth DDasmasela dan membelanjakannya.

DMK membutuhkanpartners untuk peremajaan angkot kemudian saksi memperkenalkan Tergugat Idengan Penggugat ;Bahwa saksi mengetahui para pihak baik Pengggugat maupun Tergugat bersepakat dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat danPenggugat telah memenuhi isi perjanjian tersebut secara bertahap dimanaCV.DMK sebagai pengurus suratsurat yang telah di acc oleh pihak Finance;Hal 7 dari 14 hal.Ptsan.No.159/Pdt.G/10/PN.Bks Bahwa saksi menerangkan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat

Yk10.11.tanggal 26062014) sebagaimana yang diuraikan pada Sertifikat HakTanggungan Nomor 02472/2014 tanggal 04082014 dan AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 86/2014 tanggal 03072014 padahalaman 6.Bahwa dalil posita Penggugat angka (8) adalah Akad Murabahah No. 11tanggal 26062014 untuk fasilitas Pembiayaan Investasi untukpembelian 2 unit Bis Mercedez Benz dan Peremajaan Bis ParawisataRatna Transport sebesar Rp 2.900.000.000, dengan rincian sebagaiberikut : Pembelian 2 unit Bus Mercedes Benz type OH

Peremajaan.,Nus Pariwisata Ratna Transport Rp. 513.000.000,(sesuai Rincian Anggaran Biaya yang ditandatangani Penggugat).

Dugaan tersebut muncul oleh karenaada tandatanda bahwa dengan alasan Peremajaan Pasar, dikeluarkanSK Pengosongan tersebut di atas, padahal kemungkinan besar, bukanPeremajaan Pasar yang akan dilakukan, akan tetapi Perubahan FungsiPasar dari Areal Pertokoan/Perkantoran, menjadi Areal Perhotelan atauApartemen, dalam bentuk bangunan besar berlantai 41. MeskipunPerubahan Fungsi Pasar tersebut dibantah oleh PD.

Seharusnya hal itudipertimbangkan dalam Pokok Perkara, bukan pada bagianeksepsi;e Bahwa, namun sebagai penyewa/pengotrak pun penerbitanSertifikat tersebut sangat menggangu Para Pemohon Kasasi untukmelaksanakan kegiatan usahanya, oleh karena Sertifikat tersebutdi pakai sebagai dasar untuk mengeluarkan Surat PengosonganTempat Usaha Kavling 36 A Bendungan Hilir (Usaha Bisnis ParaPenggugat) Nomor 478/1.824.552.1, tanggal 19 November 2013,dengan alasan peremajaan pasar;e Bahwa, dari uraian di atas, jelas

Padahal untuk peremajaan pasar, dalam ketentuanperundangundangan sudah ada aturannya.

Untuk melakukanperemajaan pasar harus ada persetujuan dari 60% para penyewa.Persetujuan 60 % tersebut, sama sekali tidak pernah dilakukan;Bahwa, tujuan akhir dari dilakukannya pengosongan, adalah agarsupaya pengosongan dan pembangunan peremajaan pasartersebut dapat berjalan dengan mulus, dengan ongkos yangserendahrendahnya, kalau perlu tanoa memberikan ganti rugisama para pelaku bisnis pasar/para penyewa (Para PemohonKasasi).

Seharusnyapelaksanaan pembangunan peremajaan pasar tersebut, harusdilaksanakan dengan fair, dengan memperhatikan hakhak parapenyewa, yang sudah melakukan bisnis usaha selama lebih dari25 Tahun di tempat itu;Bahwa, perbuatanperbuatan Termohon Kasasi Il/ Tergugat IlIntervensi tersebut adalah benarbenar rekayasa, yang dibuatsecara sistimatis dan rapih, yang sematamata ditujukan untukmempermudah pelaksanaan Surat Pengosongan Ruko (tempatusaha) di Areal Kavling 36A Benhil tersebut.

dipersidanganTergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan jawabannya yang pada pokoknyasebagai berikut;Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan jawaban yangpada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :Kami mengakui tidak tepat janji pada PT BPR untuk membayar hutang padatahun 2014 dikarenakan hasil yang kami peroleh dari kebun kami tidakmencukupi untuk pembayaran angsuran kepada Bank KBPR;Dikarenakan kebun yang isinya sawit itu Sudah tua dan ditahun berikutnya kamimelakukan penanaman kembali (peremajaan

oleh Datuak Rajo Lelo,maka berdasarkan hal itulah Badan Pertanahan KabupatenSijunjung mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas namaPemohon Kasasi (Bukti 1.3);KEBERATAN KEENAMBahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TingkatPertama yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padangpada halaman 36 alinea 6 pada salinan putusan PengadilanTingkat Pertama yang mengenyampingkan bukti bukti T.2Pemohon Kasasi/ Tergugat dengan alasan tidak adadisebutkan dengan jelas batas tanah yang diserahkan untukproyek peremajaan

(kuta inong balee) 170.601.000,Pengadaan sumber air bersih (Ihubuk) Rp. 51.125.000,Saluran air sambungan (ujong padang) Rp. 41.857.000,Rehab jalan rabat beton (ujung Rp. 60.075.000,padang)Box culvert (Mata ie) Rp. 15.304.000,Box culver (Balng ulam) Rp. 15.870.000,Belanja Bahan dan Barang PKK Rp. 59.250.000,Perawatan/peremajaan lampu jalan Rp. 11.000.000,Kegiatan pembinaan PKK Rp. 1.500.000,Kegiatan Posyandu Plus Rp. 13.440.000,Pelatihan menjahit Rp. 7.066.000,Penyertaan modal BUMG (sapi) Rp. 41.400.000

Putusan Nomor 16/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA Box culver (Balng ulam) Rp. 15.870.000, Belanja Bahan dan Barang PKK Rp. 59.250.000,Perawatan/peremajaan lampu jalan Rp. 11.000.000,Kegiatan pembinaan PKK Rp. 1.500.000,Kegiatan Posyandu Plus Rp. 13.440.000,Pelatihan menjahit Rp. 7.066.000,Penyertaan modal BUMG (sapi) Rp. 41.400.000,JUMLAH Rp.772.162.000,e Bersumber dari Alokasi Dana Gampong (ADG)No Kegiatan Pagu Anggaran(Rp)1 2 3Penghasilan Tetap Keuchik dan Rp. 74.400.000,Aparatur Gampong Tunjangan Keuchik

(kuta inong balee) 170.601.000,Pengadaan sumber air bersih (Ihubuk) Rp. 51.125.000,Saluran air sambungan (ujong padang) Rp. 41.857.000, Rehab jalan rabat beton (ujung Rp. 60.075.000,padang)Box culvert (Mata ie) Rp. 15.304.000,Box culver (Balng ulam) Rp. 15.870.000,Belanja Bahan dan Barang PKK Rp. 59.250.000,Perawatan/peremajaan lampu jalan Rp. 11.000.000,Kegiatan pembinaan PKK Rp. 1.500.000,Kegiatan Posyandu Plus Rp. 13.440.000,Pelatihan menjahit Rp. 7.066.000,Penyertaan modal BUMG (sapi) Rp. 41.400.000

Putusan Nomor 16/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA42.43.44.45.46.47.48.49.50.sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) yang di tanda tangani Husnipada tanggal 14 Agustus 2016;1 (satu) lIembar kwitansi dari Muslim/Bendahara Gampong Lamrehuntuk pembayaran perawatan/peremajaan lampu jalan DD T.A 2017sebesar Rp. 11.000.000, (Sebelas juta rupiah) yang ditandatanganiHusni pada 6 November 2017;1 (satu) lIembar kwitansi dari Muslim/Bendahara Gampong Lamrehuntuk pembayaran pengadaan 1 unit meja raapt kantor desa

saudara Muslim/Bendahara GampongLamreh untuk pembayaran belanja bimtek aparatur gampong sebesarRp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) yang di tanda tangani olehHusni pada tanggal 14 Agustus 2016;1 (satu) lembar kwitansi dari saudara Muslim/Bendahara GampongLamreh untuk pembayaran penguatan kapasitas aparatur gampongsebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) yang di tanda tangani Husnipada tanggal 14 Agustus 2016;1 (satu) lembar kwitansi dari Muslim/Bendahara Gampong Lamrehuntuk pembayaran perawatan/peremajaan

dicabut olehPemda DKI, maka hubungan sewa menyewa mereka telah putus dan merekadiwajibkan untuk mengosongkan kios masingmasing dan menyerahkannyakepada developer yang memperoleh SK Proyek dari Pemda DKI Jakarta;Bahwa jika para Penggugat tidak mentaati putusan bersangkutan, makamereka diwajibkan membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000, masingmasing untuk tiap hari keterlambatan pengosongan dan penyerahan kiosmasingmasing;Bahwa halhal tersebut di atas didasarkan atas buktibukti autentik danrencana peremajaan

BUNYAMIN BIN HASAN MATYJIK menerangkan : Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Perkebunan Provinsi SumateraSelatan, dan pada tahun 2011 saksi menjabat sebagai Kasubag Umum danKepegawaian di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;Bahwa terdakwa tahun 2011 menjabat sebagai Kepala Dinas PerkebunanProvinsi Sumatera Selatan ;Bahwa pada tahun 2011 di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan adapekerjaan pengadaan bibit karet untuk peremajaan kebun petani yang dibagikansecara gratis, termasuk di

PN.Plg32 Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang ada panitia pemeriksa barangyang tidak ikut menanda tanganinya, tetapi saksi tidak tahu mengapa alasan tidakditandatanganinya ; Bahwa saksi ada hadir ikut rapat pada tanggal 9 Desember 2011 membahasketerlambatan penyerahan bibit karet untuk petani, yang hadir antara lainterdakwa, Zulkifili, Kontraktor, seluruh Kepala Bidang ; Bahwa program pengadaan bibit karet dan saprodi adalah saksi yang termasukmengusulkannya dalam rangka program kegiatan peremajaan

dikrim ke Banyuasin ; Bahwa kalau bibit karet label biru, benihnya sudah jelas, sudah ada sertifikat; Bahwa pada saat pengiriman bibit karet, belum ada sertifikatnya karenasertifikatnya belakangan tetapi bibit tersebut sudah lolos ujian;ALI ANWAR Bin ABDUL JABAR menerangkan : Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur ; Bahwa saksi tahu pada tahun 2011 ada program pemerintah Dinas PerkebunanProvinsi Sumatera Selatan, bantuan bibit karet dan saprodi ; Bahwa lahan yang disediakan untuk peremajaan

Tirta Agro Makmur pada tahun 2011padahal bibit karet belum ada, hal itu dilakukan atas pertimbangan untukmembantu petani karena petani sudah membuka lahan dikhawatirkan merekaakan melakukan demo ;Bahwa pemberian bibit karet dan saprodi dilakukan kepada 175 (seratus tujuhpuluh lima) orang petani diatas lahan seluas 175 hektar ;Bahwa pengadaan bibit karet ini dalam replenting atau peremajaan tanamankaret, bukan membuka lahan baru ;Bahwa biaya penebangan karet lama semua ditanggung petani ;Bahwa sampai

terhadap Kontrak tersebut telah dilakukan addendum yang semula waktupenyerahan 105 hari menjadi selama 129 hari hingga terakhir penyerahan padatanggal 30 Desember 2011, sebagaimana tertuang dalam Addendum Nomor : 332/ADD/027/BUN tanggal 11 Nopember 2011.Bahwa proyek pengadaan Bibit Karet Polybag Label Biru sebanyak 87.500 batangdan Saprodi berupa Herbisida sebanyak 175 Liter, Pupuk NPK sebanyak 8.750 Kgdan Trichoderma sebanyak 1.750 kg pada paket III Kabupaten Banyuasin tersebut,diperuntukkan bagi peremajaan

bersebelahan dengan tanahWakaf PI Al Falah, sehingga PI Al Falah memiliki tanan Wakaf seluas 450Me.Bahwa pada tahun 19911992 PI Al Falah Mendirikan TPA Metoda Iqrodan pada masa ini terjadilah Peremajaan Pengurus PI Al Falah yangdiantaranya Bapak Sudarto sebagai Wakil Ketua.

ArifinSukarso menyerahkan Surat Pernyataan Pengunduran dirinya danPengurus PI Al Falah kepada Bapak H. lyan Sofyan di rumahnya denganalasan usia dan faktor kemampuan yang sudah mulai menurun, karenanyamengajak Badan Pendiri untuk bermusyawarah dan disepakati acaramusyawarah akan dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2017 denganagenda acara Peremajaan Kepengurusan PIAI Falah.Bahwa pada tanggal 4 Februari 2017 pertemuan dilaksanakan di GedungSekolah PI Al Falah dengan dihadiri lebin dari 25 orang, diantarnya

Tetapi pada rapat kepengurusan tahun2007 Saksi sempat diundang untuk hadir tetapi ketika sampai di lokasi rapatSaksi diusir keluar dari tempat rapat karena dianggap tidak berkepentingan.Kemudian pada tahun 2017 atas persetujuan masyarakat dan Para PendiriYayasan Perguruan Islam Al Falah maka diadakan rapat peremajaan untukmembentuk kepengurusan yang baru karena periode kepengurusandibawah kepemimpinan Bapak Arifin Sukarso sudah berlangsung kuranglebih selama 10 (Sepuluh) tahun.

Pembubaran adalah peremajaan pengurus yangmanasetelah dipilin Kepengurus Yayasan Perguruan Islam Al Falah yang barumaka Pengurus yang lama dibubarkan ;Halaman 66 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2017/PN DPKBahwa Yayasan Perguruan Islam Al Falah berada di sekolah yang terletakdi Kp.

Saksi hanyaingatada1 (satu) orang yang memilih Bapak Jarwoto;Bahwa Saksi bertempat tinggal di depan Mushola Al Falah dahulualamatnya RT.07/RW. 02 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan PancoranMas, Kota Depok, tetapi sekarang berubah menjadi RT. 04/RW. 02Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok lokasinyasama hanya saja ada pemekaran dan peremajaan administrasi;Bahwa lokasi Sekolah Al Falah berada di RT. 05/RW. 02, KelurahanPancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;Bahwa Saksi

President Taksitidak masuk ke bendaharawan, sehingga bendaharawan tidak bisamengatasi pembayaran gaji karyawan setiap bulannya; e Bahwa pembayaran pajak sebagai kewajiban perusahaan tidakmemenuhi ketentuan undang undang ;e Bahwa secara immateriil pemegang saham tidak bisamengambil kreditmobil untuk peremajaan taksi karena lembaga keuangan antara lainBank tidak percaya pada PT.

Bahwa keberadaan taksi sebanyak 500 unit bukan milik Tergugat tetapimerupakan usaha dari Tergugat melakukan peremajaan taksi bagi anggota.Dan seluruh kewajiban atas kendaraan tersebut selalu dibayar para pemilik taksikepada perusahaan;21.

HAJI LA TUNRUNG L&K Tentang peremajaan danpengembangan serta pengelolaan pasar butung kotamadya daerah tingkat IIujung pandang , yang di tandatangani oleh Ir. H. LATINRO LA TUNRUNG(Selaku Direktur PT. H. LATUNRUNG) sebagai Pihak Kedua dan H. A.MALIK B. MASRY (Selaku Walikotamadya Kepala daerah Tingkat I IUjung Pandang) sebagai Pihak Pertama serta NY. HJ.

PANDU karenasaksi bekerja sebagai tukang service dan jual beli barang elektronikBahwa Dilihat dari Kondisi barang berupa 1 (satu) unit Komputer All IN ONEMerk LENOVO warna hitam tersebut dalam keadaan baik dan bisadipergunakan saksi beli sesuai dengan harga pasaran barang bekas pakaiBahwa Saat menjual kepada saksi saudara MUHAMMAD PANDU ATTHAYYIB dan saudara WAHYU ROMADON mengatakan bahwa barang yangdijual tersebut adalah barang bekas perusahaan kelapa sawit yang digantidengan yang baru ( peremajaan

Magna Terra) sejak tanggal01 November 2010 sampai dengan 02 Agustus 2011, dengan jabatan terakhirsebagai Project Assistant, dengan upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat jutarupiah) setiap bulannya;3 Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada tanggal 02Agustus 2011 dengan alasan efisiensi karena adanya penunjukan ManajemenKonstruksi;4 Bahwa Penggugat saat diterima bekerja oleh Tergugat adalah di kantor proyekCikini Gold Center (Peremajaan Pasar Cikini Ampiun) di Jalan PegangsaanTimur

/2013mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dan menguatkan putusan aquopada bagian provisi, dengan segala akibat hukumnya;Dalam Pokok Perkara:1Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, kecualiapa yang diakui secara tegas oleh Pemohon Kasasi;Bahwa sudah menjadi fakta hukum Termohon Kasasi adalah karyawan padaPemohon Kasasi, dengan jabatan Project Assistant pada pembangunan ProyekCikini Gold Center, sebagai peremajaan

aturan hukum dan mana yang menjadi kewenangan dariBupati dan mana yang tidak di bidang Kehutanan, sehingga dari uraiantersebut Majelis Hakim sangat keliru menafsirkan perintah jabatan di atastanoa mempertimbangkan kewenangan pemberi perintah dan mempertimbangkan kedudukan Terdakwa selaku Ketua Tim dan orang yang secaratehnis harus menjaga, melindungi dan melestarikan hutan akan tetapi justrumerusak atau menebang hutan dengan tanpa adanya dasar hukum yang jelasperencanaan, penghijauan/reboisasi/peremajaan

Program RSRTLHadalah suatu program pemerintah untuk memperbaiki kondisi rumah baiksecara menyelurunh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran /renovasi) sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempattinggal yang mana program tersebut diperuntukkan bagi kelompok RSRTLH yang terdiri dari 5 sampai dengan 10 Kepala Keluarga (KK) FakirMiskin perkelompok yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada bukuPedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan SaranaPrasarana Lingkungan yang diterbitkan

Program RSRTLHadalah suatu program pemerintah untuk memperbaiki kondisi rumah baiksecara menyelurunh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran /renovasi) sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempattinggal yang mana program tersebut diperuntukkan bagi kelompok RSRTLH yang terdiri dari 5 sampai dengan 10 Kepala Keluarga (KK) FakirMiskin / kelompok yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada bukuPedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan SaranaPrasarana Lingkungan yang diterbitkan

Kwala Gunung, yang menurutadministratif Pemerintahan berada dalam wilayah Desa Kwala Gunung,Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara ;Bahwa batasbatas tanah terperkara a quo ditandai dengan tanamankelapa sawit milik Penggugat yang mengitari di sekelilingnya;Bahwa penguasaan dan pengusahaan Tergugat terhadap tanahterperkara a quo tanpa hak maupun izin dari Penggugat baru diketahui padaawal tahun 2006 ketika Penggugat hendak melakukan peremajaan tanaman(replanting) terhadap seluruh tanaman

mereka lalui diatas tanah milik Para Tergugat sudah adasejak tahun 1954 dan sudah menjadi jalan atau sarana umum sebabPara Tergugat tidak ada menghibahkan, memberikan atau menerimaganti rugi dari pihak manapun terhadap tanah milik Para Tergugat untukdijadikan jalan atau sarana umum;Bahwa perlu disampaikan kepada Majelis Hakim sejarah terbentuknyakampung asam tersebut berawal pada tahun 1970an dimana pada saatitu Bupati Karo Tampak Sebayang, SH menerbitkan peraturan pemerintahdaerah karo tentang peremajaan

Sinulingga, 4.Joy Harlin Sinuhaji, 5.Mirton Ketaren, S.Sos,maupun saksi yang dihadirkan Tergugat, yang menerangkan bahwaterbentuknya Kampung Asam tersebut berawal pada tahun 1970 an,dimana pada saat itu Bupati Karo Tampak Sebayang, SH menerbitkanPeraturan Pemerintah Daerah Karo tentang peremajaan dan keindahankota Berastagi, maka seluruh rumah penampungan korban kebakarantahun 1960 yang berada dilapangan Kuda Berastagi dibongkar olehPemda Karo, sehingga sebagian warga korban kebakaran membeliatau

keterangansaksi Para Tergugat, yakni saksi Benar Surbakti yang menerangkankedua bidang tanah tersebut berada dalam satu hamparan,dihubungkan dengan bukti Para Penggugat, yakni Bukti P1 s/d BuktiP26, yang dikuatkan lagi dengan keterangan saksi para Penggugat1.Edison Ginting, 2.Bintang Sembiring, 3.Joy Harlim Sinuhaji yangmenerangkan bahwa terbentuknya Kampung Asam tersebut berawalpada tahun 1970 an, dimana pada saat itu Bupati Karo TampakSebayang, SH menerbitkan Peraturan Pemerintah Daerah Karotentang peremajaan

Efendi Zega) ini dilakukan ataspertimbangan sedang dilakukannya replanting / peremajaan lahanperkebunan di PT.

SiringoRingo yang mengalami kelebihantenaga Pemanen karena adanya replanting / peremajaan lahan dan sementaraPT. Agrowiratama membutuhkan beberapa pekerja pemanen dan perawatan.Dengan diajukannya beberapa nama pekerja, akhirnya Kantor Pusat menyetujuiusulan namanama pekerja yang direkomendasi oleh manajemen PT. SiringoRingo (Ic. Tergugat), dan selanjutnya memutuskan terhadap pekerja yangbernama Efendi Zega akan dimutasikan ke PT. Agrowiratama di KabupatenPasaman.

SiringoRingo) melakukan replanting / peremajaan lahan makasecara otomatis pekerjaan pemanen berkurang sementara tenaga pemanenberlebih, dilakukanlah mutasi untuk memberdayakan pekerja pemanen tanpaadanya Pemutusan Hubungan Kerja dan sebelumnya tanggal 20 Juni 2016management PT. Agrowiratama telah mengirimkan surat tentang kebutuhankaryawan pemanen dan Perawatan;Bahwa perselisinan hubungan industrial antara Penggugat (ic.

Menyatakan sah dan berharga Addendum Perjanjian Kerjasama antaraPemerintah Kota Pekanbaru dengan PT Makmur Papan Permata Nomor100/PKS/X/2016/15 dan Nomor 06/MPP/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016tentang Pembangunan Peremajaan Pasar Pusat Sukaramai tersebut:3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah terbukti melakukan wanprestasiterhadap Penggugat dalam Rekonpensi:;4.