Ditemukan 614 data
16 — 4
3821/Pdt.G/2021/PA.Sda
12 — 3
3821/Pdt.G/2017/PA.Cmi
36 — 3
3821/Pdt.G/2022/PA.JB
11 — 3
3821/Pdt.G/2019/PA.Krw
PUTUSANNomor 3821/Pdt.G/2019/PA.KrwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman diKabupaten Karawang. sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanBuruh Harian Lepas, tempat kediaman
15 — 2
3821/Pdt.G/2020/PA.Krw
Terbanding/Tergugat : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Telukbetung
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
123 — 45
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;Bahwa tindakan Tergugat yang sSewenangwenang tersebut jugabertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNo.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Kosumen Sektor JasaKeuangan;Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut nyatanyatabertentangan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen, yang disahkan dan diundangkan sejak tanggal 20April 1999 sebagaimana tertera dalam Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 42 dan Tambahan Negara RI Nomor 3821
1.SUKATMA
2.SUKARDI
3.AMINULLAH
4.MALEM KERINA LIMBENG
5.PAINI
6.SURATMIN
7.SUHARSO
Tergugat:
1.PT. AMAL TANI
2.Pemerintah RI cq. Kepala BPN Pusat cq. Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan (BPN) kabupaten Langkat
Turut Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Langkat cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat
74 — 29
Bahwa ketika bulan Oktober 1982 ada pelarangan dari sebuahperusahaan kebun yaitu TERGUGAT dengan melarang mengerjakantanah karena TERGUGAT mengakui mempunyai Hak Guna Usahasesuai SK Menteri Pertanian dan Agraria RI Nomor SK.1II/56/Ka tanggal 4Agustus 1962 yang mana HGU tersebut berasal dari Konsesi Horrisonseluas 3821 hektar, yang saat itu larangan mengerjakan Tanah ditujukanmelalui Suratnya kepada Kepala Desa Sebertung tertanggal 28 Oktober1982;10.
Bahwa benar Tergugat memiliki HGU yang terletak di TanjungPutri Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara seluas 3821 Ha yangberasal dari consessie Harrisons & Crosfield Ltd sesuali denganKeputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SK.II/56 tanggal 04Agustus 1962 dengan jangka waktu HGU selama 25 (dua puluh lima)tahun.4.
Bahwa Tergugat memperoleh HGU yang terletak di Tanjung PutriKabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara seluas 3821 Ha yangberasal dari consessie Harrisons & Crosfield Ltd sesuai denganKeputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SK.II/56 tanggal 04Agustus 1962 dengan jangka waktu HGU selama 25 (dua puluh lima)tahun.Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Padt.G/2020/PN Stbb.
Bahwa setelah dikeluarkannya 600 Ha dari HGU Tergugat I, luasHGU Tergugat yang semula 3821 Ha menjadi + 3187 Ha dan hal tersebuttercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.11/HGU/1987tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. AMAL TANI tanggal23 September 1987 dan dikeluarkannya Sertipikat HGU No.1 tahun 1987Desa Tanjung Lenggang/ Sebertung dengan jangka waktu 25 (dua puluhlima) tahun.e.
Amal Tani dengan luas 3.145,05 Hayang diterbitkan tanggal 07112013;Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakimpada pokoknya membuktikan bahwa Tergugat menguasai dan memperolehtanah objek segketa bekas Areal perusahaan Kebun Aing Tanjung Putri luasareal 3821 Ha yang diberikan kepada CV.
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Tumuji Als Untung Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Imelda Panjaitan, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Muhammad Kenan Lubis SH
77 — 19
Amal semula berasaldari konsesi Tanjung Putri seluas 3821 ha dan berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pertanian Agraria Nomor : SK.II / 56 / Ka tanggal 04Agustus 1962 diberikan Hak Guna Usaha kepada CV.
Usaha Veteran Republik Indonesiauntuk waktu 25 tahun atas tanah bekas areal perusahaan kebun asingatas nama Harrison yang terletak di Kabupaten langkat, akan tetapitidak pernah didaftarkan menurut ketentuan yang berlaku, sehinggastatusnya tetap sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara, kemudianterhadap sebagian areal HGU tersebut yaitu seluas 600 ha telahdigarap oleh masyarakat sehingga areal tersebut dikeluarkan dari HGU Bahwa berdasarkan point 5 tersebut diatas jelas telah menyatakanlahan seluas 3821
tentangPokokpokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian Hak baru atastanah asal konversi hakhak Barat pasal 1 yaitu :Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asalKonversi Hak Barat jangka waktunya akan berakhir selambatHalaman15 dari 28 halaman putusan Nomor 1414/Pid/2020/PTMDNlambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yangdimaksud dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1960, pada saatberakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai olehNegaraSehingga dengan demikian lahan seluas 3821
9 — 9
3821/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg
8 — 0
3821/Pdt.G/2018/PA.Jr
13 — 5
3821/Pdt.G/2022/PA.Cbn
8 — 0
3821/Pdt.G/2022/PA.Cjr
20 — 6
3821/Pdt.G/2020/PA.Tgrs
16 — 3
3821/Pdt.G/2021/PA.Smdg
26 — 1
3821/Pdt.G/2022/PA.Nph
12 — 0
3821/Pdt.G/2021/PA.Bbs
14 — 2
3821/Pdt.G/2022/PA.Slw
14 — 2
3821/Pdt.G/2017/PA.Clp
17 — 14
3821/Pdt.G/2023/PA.Jr
Ucu Rahayu S.H binti A. Basir
Tergugat:
Asep Hendra Kurniawan S.T bin Tatang Suharyat
27 — 0
3821/Pdt.G/2018/PA.Sbg