Bahwa untuk meyakinkan Saksi ALEK TRI WIBOWO, terdakwamenjanjikan pada Tanggal 08 Juli 2019 akan ada pelantikan pegawai baru diPT. ANGKASA PURA II Juanda Surabaya, dimana terdakwa menyuruh SaksiALEK TRI WIBOWO nantinya untuk memakai pakaian hitam putin danportofolio serta membawa ATK (Alat Tulis Kantor), namun pada waktu yangtelah dijanjikan tersebut terdakwa mengatakan kepada Saksi ALEK TRIWIBOWO untuk pelantikan pegawai baru tersebut diundur.

Bahwa sesuai dengan janji yang diberikan oleh terdakwa kepada saksikorban, pada Tanggal 08 Juli 2019 akan ada pelantikan pegawai baru di PT.ANGKASA PURA II Juanda Surabaya, dimana terdakwa menyuruh saksikorban nantinya untuk memakai pakaian hitam putin dan portofolio sertamembawa ATK (Alat Tulis Kantor). Bahwa hingga sampai saat ini saksi korban belum bekerja di PT.ANGKASA PURA dan belum pernah mengikuti tes untuk bekerja di PT.ANGKASA PURA ataupun panggilan kerja di PT.

Bahwa saksi korban baru mengetahui telah menjadi korban dari tindakpidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hariKamis Tanggal 11 Juli 2019 karena yang seharusnya sesuai dengan janjiyang diberikan oleh terdakwa bahwa pada Tanggal 08 Juli 2019 saksi korbanada pelantikan pegawai baru tetapi katanya diundur dan mengetahuinyasetelah saksi korban mengecek kebenarannya di Kantor PT.

ANGKASA PURA II Juanda Surabaya, laluterdakwa menyuruh Saksi ALEK TRI WIBOWO nantinya untuk memakaipakaian hitam putin dan portofolio serta membawa ATK (Alat Tulis Kantor),namun pada waktu yang telah dijanjikan tersebut terdakwa mengatakankepada Saksi ALEK TRI WIBOWO untuk pelantikan pegawai baru tersebutdiundur; Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Saksi ALEK TRI WIBOWO mengecekkebenarannya di Kantor PT.

ANGKASA PURA II Juanda Surabaya,Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 931/Pid.B/2019/PN SDAlalu terdakwa menyuruh Saksi ALEK TRI WIBOWO nantinya untuk memakaipakaian hitam putih dan portofolio serta membawa ATK (Alat Tulis Kantor),namun pada waktu yang telah dijanjikan tersebut terdakwa mengatakan kepadaSaksi ALEK TRI WIBOWO untuk pelantikan pegawai baru tersebut diundur;Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Saksi ALEK TRIWIBOWO mengecek kebenarannya di Kantor PT.

Bengkalis terbukti telah melanggar pasal 8ayat (1) huruf k Peraturan Daerah KabupatenBengkalis Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa jo pasal 44 huruf iPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa, yang mana Peraturan Pemerintah tersebutSOSUAl eau: Pasteustemmnewm es ??

Bengkalis Nomor 05Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang manapada Pasal 8 ayat (1) huruf k Peraturan Daerah Kab.Bengkalis tersebut jelas menyebutkan BELUM PERNAHMENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA DALAM DUA KALI MASAJABATAN, padahal Penggugat telah pernah dua kalimenjabat sebagai Kepala Desa (i.c.

Bukti P20 : Foto Copy Peraturan DaerahKabupaten Bengkalis Nomor : 05 Tahun 2008Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa(foto copy dari foto copy);21. Bukti P21 : Foto copy Pernyataan SikapMasyarakat Desa Pinggir Kec.

Pj.Kepala Desa Pinggir (foto copy dari fotoCOPY) is == ees sss sees semis cee e eeeBukti P25 : Foto copy Berita Acaratanggal 8 November 2010 (foto copy darifoto copy);Bukti P26 : Foto copy Daftar HadirPertemuan Antar Tokoh Masyarakat,Mahasiswa dan Camat Pinggir TerkaitPengangkatan Dan Pelantikan Pjs.

Bukti T 2 : Foto copy Peraturan DaerahKabupaten Bengkalis Nomor O05 Tahun 2008tanggal 17 Juni 2008 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa (foto copysesuai dengan asli nya);3.4. Bukti5. BuktiBukti T3 : Foto copy surat SYUFRIT T5:(Kandidat calon Kepala Desa Pinggir NomorUrut 1 Pilkades Pinggir Kec.

SK. 821.2252 Tanggal 03 Januari 2020 tersebut pada saatPemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Agustus 2020;Bahwa, PENGGUGAT hanya mengetahui adanya PemberhentianDalam Jabatan Struktural oleh TERGUGAT pada saatpelaksanaan Pelantikan PLT Kepala BAPPEDA pada tanggal 7Januari 2020 yang menggantikan PENGGUGAT dalam jabatanHalaman 13 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.struktural tanpa mengetahui dan/atau diberitahukan olehTERGUGAT tentang adanya Keputusan TERGUGAT in litis No.SK.

Namun kenyataannya TERGUGATmelakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah terhadap PLT sesualNaskah Pelantikan tanggal 7 Januari 2020;Bahwa, selain itu Pengangkatan Pelaksana Tugas yang dilakukanoleh TERGUGAT tersebut telah menyebabkan PENGGUGAT telahdiberhentikan dari Jabatan Definitif dan dijadikan Non Jabatan/Non Jobsehingga PENGGUGAT tidak lagi menerima HakHak Keuanganberupa Tunjangan Jabatan dan HakHak Kepegawaian lainnya.

T3 Naskah Pelantikan Tanggal 12 Juli 2017, (Foto copy dari fotocopy);4. T4 Naskah Pelantikan Tanggal 07 Januari 2020, (Foto copy darifoto copy);5.

SK. 821.2252 Tanggal 03 Januari 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat (BuktiT4) berupa Naskah Pelantikan tanggal 07 Januari 2020, diperoleh fakta hukumbahwa dari keseluruhan Pejabat yang dilantik dalam Naskah Pelantikan tersebutdua diantaranya adalah disamping pada nomor urut 6. Atas nama SaudaraFERRY OTTO GESLER RUMBINO, SE.

SK. 821.2252 Tanggal 03 Januari2020, dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, makaPengadilan berketetapan bahwa Pengetahuan Penggugat tentang objek sengketaharus didasarkan pada sejak Penggugat mengetahui tentang adanyapelaksanaan Pelantikan PLT Kepala BAPPEDA pada tanggal 7 Januari 2020,sesuai dalil gugatan Penggugat, dan bukan didasarkan saat diperlihatkannyakeputusan objek sengketa dalam Pemeriksaan Persiapan, karena tindakanPelantikan Pejabat oleh Tergugat berdasarkan Naskah Pelantikan

Perda Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang : Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten KlatenNomor 1 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa;6.

Perda Kabupaten Klaten Nomor : 2 Tahun 2007, tentang PedomanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 1 Tahun 2007,tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;8.

Peraturan Bupati Klaten Nomor : 2 Tahun 2007, tentang PedomanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubahdengan Perda Kabupaten Klaten Nomor : 1 Tahun 2007, tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;9.

(Pasal1 angka 13 pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 TahunHalaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 469 K/TUN/20142006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa);PENGGUGAT sama sekali tidak

menarik Panitia Pemilihan(sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa) sebagai Pihak dalam perkara;.

Bahwa kemudian Tergugat Bupati Tanggamus telah melaksanakan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan Kepala pekon Desa Banjar Agung KecamatanLimau tanggal 29 April 2013 ;Bahwa dengan di terbitkan Surat Penetapan, Pengangkatan dan PelantikanSaudara Zuris Triza sebagai kepala desa Banjar Agung tersebut yang masihdalam masalah.

Danmohon Keputusan, Penetapan, Pengangkatan, dan Pelantikan tersebutdinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 danayat 2 dari undangundang No.5 tahun 1986 yang di perbaharui denganHalaman 9 dari 67 Hal Putusan No. 10/G/2013/PTUNBL10.undangundang No.9 Tahun 2004 dan Bertentangan dengan AzasAzasUmum Pemerintahan yang baik (AAUPB),Yaitu Azas Kecermatan ;Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor

PembentukanKabupaten Daerah Tingkat Il Tulang Bawang dan Kabupaten DaerahTingkat Il Tanggamus ;e UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 ;e Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;e Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus ;e Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006tentang Tata Cara Pemilihnan, Pengangkatan/Pelantikan

diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidakberdasar, dalam hal syaratsyarat gugatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dandiperingatkan ;Penggugat Salah Mengajukan Gugatan (error in objecto) ;Bahwa yang memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab pemilihan kepalapekon adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Badan HippunPemekonan (BHP), hal ini sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan

Didalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian KepalaPekon MmipnyGbutkaint tse

Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui UndanganPelantikan Kepala Desa Oti dengan No. 005/0785/PMD/2020 yangisinya undangan tersebut adalah menentukan hari/tanggal (Rabu, 29Halaman 4 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PLJuli 2020), waktu (09.30 Wita) dan tempat (Gedung Kasiroom KantorBupati Donggala), pelantikan 7 Kepala Desa yang ditanda tanganOleh Tergugat2. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilanh Pelantikan sesuaidengan surat undangan3.

Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui UndanganPelantikan Kepala Desa Oti dengan NOMOR 005/0785/PMD/2020yang isinya undangan tersebut adalah menentukanhari/tanggal(Rabu,29 Juli 2020), waktu (09.30 Wita) dan tempat (GedungHalaman 11 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PLKasiroom Kantor Bupati Donggala), pelantikan 7 Kepala Desa yangditanda tangan oleh Tergugat2. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilah Pelantikan sesuaidengan surat undangan3.

Serta Keputusan yang telahdikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur keputusan yang sah,karena terpenuhi syarat materil dan syarat formil;Bahwa justru Tergugat sangat meperhatikan mempertimbangkan azaskecermatan dan azas kepastian hukum dalam menerbitkan KeputusanTentang Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Oti yang terpilihdalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Kabupaten Donggala.Bahwa seyogianya Pelantikan Kepala Desa Terpilin Desa Oti Tahun2019 akan dilakukan Pada Tanggal 31 Desember 2019

BuktiP5 : Surat Bupati Donggala Nomor: 005/0785/PMD/2020Perihal: Undangan Pelantikan Kepala Desa tanggal 27Juli 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);6. BuktiP6 : Lampiran Keputusan Bupati Donggala Nomor188.45/ /DPMD/2019 tentang Perubahan atasKeputusan Bupati Donggala Nomor188.45/0458/DPMD/2019 tentang Tahapan PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah KabupatenDonggala Tahun 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);Ni.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Camat Sindue Tobatamenerbitkan surat pengusulan pelantikan Calon Kepala Desa Oti terpilihkepada Tergugat (vide bukti T.Il.Intv14);5.

06 Februari 2012 Rp. 1.000.000,00 untuk mengurus NIP keJakarta.e Tanggal 07 Maret 2012 Rp. 1.500.000,00 untuk pengambilam SK.e Tanggal 24 Februari 2012 Rp. 2.000.000,00 untuk penempatan.e Tanggal 07 Maret 2012 dan tanggal 14 Maret 2012 Rp. 1.000.000,00untuk mengantar berkas ke Jakarta.e Tanggal 30 Mei 2012 Rp. 4.000.000,00 dan Rp. 1.000.000,00 untukpendaftaran kontrak saksi Anisa.e Tanggal 22 Juni 2012 Rp.2.500.000,00 untuk pengambilan SK saksiAnisa.e Tanggal 30 Juni 2012 Rp. 1.000.000,00 untuk pelantikan

saksi Anisa.e Tanggal 21 Agustus 2014 Rp. 3.000.000,00 untuk verifikasi CPNSKabupaten SubangSehingga jumlah uang saksi korban Mahfudin yang diterima Terdakwasebesar Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);Bahwa saksi juga pernah dibawakan seragam baju PEMDA olehTerdakwa dan seragam Korpri untuk pelantikan serta membawa draft SKCPNS atas nama saksi yang belum sempat ditandatangani Bupati sertaDP3 atas nama saksi;Bahwa saksi pernah menyelidiki Terdakwa, setelah di selidiki TerdakwaPNS di

Bahwa setelah saksi koroban Wahyudin mendengar perkataan Terdakwadan saksi korban Wahyudin melihat Kantor Dinas Pertanian PemdaKabupaten Subang lalu saksi koroban Wahyudin yakin dan percaya; Bahwa Terdakwa mengaku PNS dengan jabatan Kepala Bagian Mutasi diBKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pemerintah Kabupaten Subang; Bahwa saksi juga pernah dibawakan seragam baju PEMDA olehTerdakwa dan seragam Korpri untuk pelantikan serta membawa draft SKCPNS atas nama saksi yang belum sempat ditandatangani Bupati

Saksi ANISA, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi adalah istri saksi MAHFUDIN; Bahwa saksi juga dijanjikan dapat diangkat menjadi Guru PNS di PemkabSubang bersama dengan suami saksi dengan bantuan Terdakwa; Bahwa saksi diminta melengkapi persyaratan seperti ljazah, SK Honormengajar sebagai guru, Daftar satu(penjelasan keadaan guru dan siswa),Pas Foto 4X6 sebanyak 3 lembar, baju Korpri untuk pelantikan dan SuratLamaran Kerja ditulis tangan

dan ditujukan kepada Bupati KabupatenSubang; Bahwa saksi da suami saksi memberikan uang atas permintaanTerdakwa dengan jumlah seluruhnya yang diterima Terdakwa sebesarRp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan semuanya disertaikwitansi; Bahwa saksi juga pernah dibawakan seragam baju PEMDA olehTerdakwa dan seragam Korpri untuk pelantikan serta membawa draft SKCPNS atas nama saksi yang belum sempat ditandatangani Bupati sertaDP3 atas nama saksi; Bahwa suami saksi pernah menyelidiki Terdakwa

;Bahwa atas pertanyaan tersebut Penggugat menjawab bahwaPenggugat tidak tahu, tetapi Penggugat mengakui bahwa Penggugatbaru menerima informasi bahwa ada undangan kepada Penggugat untukmenghadiri pelantikan kepala sekolah ;Bahwa pada waktu itu yang ada dalam pikiran Penggugat adalah bahwaPenggugat hanya diundang untuk menghadiri pelantikan kepala sekolahdari sekolah dasar yang lain karena informasi yang Penggugat terimaSurat udangan tersebut tidak ada menyebutkan dan atau menjelaskauntuk menghadiri

pelantikan terhadap diri Penggugat sebagai Kepala SDNegeri lain atau Pemberhentian dan atau Pengangkatan Penggugat diposisi atau jabatan lainnya ;Bahwa yang bersangkutan (sdr.

yang kemudian Penggugat jawab dengan jawaban iya ;Bahwa Penggugat dan temannya kemudian disuruh untuk mengikutibarisan yang sudah ada, yang mana pada saat itu Penggugat benarbenar melihat, mendengar dan merasakan bahwa pada saat gladi bersihSampai prosesi acara resmi nama Penggugat tidak ada disebut danPenggugat tidak ada diberikan surat tanda pelantikan sebagai peserta,kecuali pelantikan tersebut hanya diberikan kepada 2 orang yaitu untukHalaman 8 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUNMdn20.21.22.23.Kepala

maksud dari undangan pelantikan itu belumjuga didapat oleh Penggugat, sehingga Penggugat pun berinisiatif danmemberanikan diri untuk menanyakannya kepada Kepala BagianKepegawaian Dinas Pendidikan Kota Medan yaitu Drs.

Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan dan Telah MendudukiJabatan Nomor : 821.2/1279 tertanggal 15 Januari 2019 yangditandatangani oleh Plt.

Penggugat mengetahui adanya adanya keputusan tersebut pada tanggal21 Nopember 2013 pada saat dilakukan pelantikan dan pengumuman terhadap HadiSubronto sebagai Kepala Desa Sukoharjo masa jabatan 20132019.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 3 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Penghentian Kepala Desa. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukoharjo Kecamatan Negaglik,Kabupaten Sleman No. 001/SKH/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Tata tertibPemilihan Kepala Desa Sukoharjo. 6.

Kecamatan Ngaglik sesuai tahap dan kewenangan serta produknyasebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupten Sleman Nomor 3Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan DanHal 19 dari 93halaman Putusan Nomor: 03/G/2014/PTUN.

Gugatan Penggugat menjadi Kewenangan Peradilan Umum ;Bahwa dalil gugatan Penggugat (nomor 3) yang mengacu pada ligitimasi penetapanadanya seremoni pelantikan Bupati Sleman terhadap Kepala Desa Sukoharjo terpilih(Tergugat II Intervensi) dengan pelaksanaan pelantikan tanggal 21 Nopember 2013adalah sudah menjadi wilayah hukum perdata yang harus disidangkan denganmenggunakan hukum acara perdata dalam kompetensi pada Peradilan Umum, bukanpada Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa dengan lewat waktu gugatan

YKbertentangan dengan asas persamaan dan asas kecermatan dalam AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik iMenimbang, bahwa walaupun di dalam Pasal 29 Peraturan Daerah KabupatenSleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa mengatur :Apabila terdapat pengajuan keberatan ataspenetapan calon kepala desa terpilih, proses pelantikan kepala desa tetap dilaksanakan,namun karena asas kecermatan dalam asasasas umum pemerintahan yang baik telahmensyaratkan

Bahwa pada hari Kamis tangal 14 Agustus 2018, Terdakwa,Serda Nurul Insan (Saksi1), Serda Ahmad Gozali (Saksi2) danSerda Zulkarnain berangkat Ke Didik Secaba Puintang LahatRindam II/Swj untuk melaksanakan Dikbasus Babinsa ( PendidikanKhusus Babinsa) yang dilaksanakan hingga tanggal 12 SeptemberHal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 23K/PM 104/AD/II/2019Menimbang2018, setelah pelantikan pendidikan selesai kemudian seluruh siswadi kembalikan ke kesatuan masingmasing.C.

Bahwa kemudian setelah selesai melaksanakan pendidikanBintara Khusus Babinsa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018dilaksanakan upacara Pelantikan di lapangan Dodik Secaba PutangLahat setelah selesai upacara pelantikan agar kembali kekesatuanmasingmasing sehingga Saksi Terdakwa dan anggorta lainnyalangsung kembali ke Bangka dan tiba di Bangka pada hari kamis 13Sepetember 2018 selanjutnya pulang kerumah masingmasing.4.

adalah anggota Terdakwa TNIADyang aktif sampai dengan tindak pidana yang menjadi perkarasekarang ini berdinas sebagai Babinsa Ramil 4135/Pkp TamansariKodim 0413/Bka dengan pangkat Serda2 Bahwa benar pada hari Kamis tangal 14 Agustus 2018,Terdakwa, Serda Nurul Insan (Saksi1), Serda Ahmad Gozali (Saksi2) dan Serda Zulkarnain berangkat Ke Didik Secaba Puintang LahatRindam Il/Swj untuk melaksanakan Dikbasus Babinsa ( PendidikanKhusus Babinsa) yang dilaksanakan hingga tanggal 12 September2018, setelah pelantikan

hanya salah satu yang terpenuhi.: Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah danketerangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lainnyadiperoleh fakta hukum sebagai berikut :1 Bahwa benar pada hari Kamis tangal 14 Agustus 2018,Terdakwa, Serda Nurul Insan (Saksi1), Serda Ahmad Gozali (Saksi2) dan Serda Zulkarnain berangkat Ke Didik Secaba Puintang LahatRindam II/Swj untuk melaksanakan Dikbasus Babinsa ( PendidikanKhusus Babinsa) yang dilaksanakan hingga tanggal 12 September2018, setelah pelantikan

Bahwa pada hari Kamis tangal 14 Agustus 2018, Terdakwa,Serda Nurul Insan (Saksi1), Serda Ahmad Gozali (Saksi2) danSerda Zulkarnain berangkat Ke Didik Secaba Puintang LahatRindam II/Swj untuk melaksanakan Dikbasus Babinsa ( PendidikanKhusus Babinsa) yang dilaksanakan hingga tanggal 12 September2018, setelah pelantikan pendidikan selesai kemudian seluruh siswadi kembalikan ke kesatuan masingmasing.Cc.

Bahwa Pemilihaan Hukum Tua Desa Munte Kecamatan TumpaanKabupaten Minahasa Selatan Periode 2012 2018 telah dilaksanakanpada tanggal 20 September 2012, namun pelaksanaannya tidakprosedur (tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten MinahasaSelatan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Hukum Tua, yang telah diubahdengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2005tentang

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Hukum Tua);4.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 4Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2005tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan danPemberhentian Hukum Tua, berbunyi : Ketua, Sekretaris PanitiaPemilihan Hukum Tua dipilih dari dan olen Anggota;Bahwa berita acara perhitungan surat suara tidak dicantumkan namasaksi untuk ditandatangani.

Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 PeraturanDaerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2005 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianHukum Tua, berbunyi sebagai berikut : Hasil perhitungan suarat suaradituangkan dalam berita acara ditandatangani oleh panitia danditandatangani oleh saksi;Bahwa terdapat pemilih diantaranya atas nama Arie Sewow, JackyArdus, Mercy Lampah, Aneke Paat dan Megi Mamoto kartu panggilansudah ada sama panitia yang bersangkutan belum ada, 3diantaranya

Sebagai Penggugatberdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa SelatanNomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2005 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian HukumTua, berbunyi: Pemilinan Hukum Tua dilaksanakan secara demokrasiberdasarkan Asas Langsung, Umum, Rahasia, Jujur dan Adil;6.14 Bahwa panitia tidak mencantumkan pada papan pengumuman namanama pemilin baik hari sebelum proses pemilihan atau pada

Bahwa Penggugat merupakan peserta Bakal Calon Kepala DesaBawoganowo Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, yang telahmendaftarkan didri kepada Tergugat dan telah memenuhi dan menyerahkankepada Tergugat semua berkas dan persyaratan yang ditentukan dalamPeraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 04.1216 Tahun 2019 tentangPetunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;Bahwa penjaringan Kepala Desa dibuka mulai tanggal 5 s/d 16 Agustus2019

Bahwa Penggugat melakukan pendaftara dan penyerahan berkas kepadaTergugat pada tanggal 23 Agustus 2019, sebagaimana Peraturan DaerahBupati Nias Selatan Nomor 04.1216 Tahun 2019 Tentang Petunjuk TeknisTentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan;.

Asas Kepastian Hukum, Tergugat telah mengabaikan apa yang menjadi dasarhokum penjaringan dan penyaringan sebagaimana diatur dalam pasal 22Peraturan Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 Jo Pasal 18 Perda BupatiNias Selatan Nomor; 04.1216 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis tentangPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;* Asas Ketidak berpihakan, akibat ketidak telitian Tergugat terhadap berkascalon Kepala Desa atas nama Miliwati Zebua dan

Pasal 18 Perda Bupati Nias Selatan Nomor : 04.1216 tahun 2019Halaman 8 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PT'UNMDNtentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;Dengan demikian sangat beralasan dan berdasar menurut hukumdan keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quomenyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata usaha Negara yang menjadiobjek dalam perkara a quo ;Dalam Pokok Perkara :1.

dan PemberhentianKepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan, disebutkan Panitia Pemilihansebagaimana di maksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas menetapkan calonyang memenuhi persyaratan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Nias SelatanNomor 04.1216 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa DiKabupaten Nias Selatan disebutkan : Dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 25Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai Tugas : huruf

Keputusan dimaksud belum diambil/diterima penggugat, karena setelah pelantikan sudah adakeberatan/perlawanan dari pihak Penggugat terhadapa objeksengketa dimakSud ;3. Bahwa terhadap posita angka 5, lazimnya dalam pengangkatan/pemberhentian/pemindahan dalam jabatan struktural,pemberitahuan yang diSampaikan kepada seorang PNS adalahSurat undangan untuk mengikuti acara pelantikan, setelah ituakan diserahkan Surat Keputusan pengangkatan/pemindahan/pemberhentian dalam jabatan dimaksud ;4.

Hal ini benar karenamutasi/pelantikan yang dipersengketakan telah terlebihdahulu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor800/425/S tanggal 30 Januari 2013 perihal permohonanpersetujuan pengangkatan dan pemindahan dalam jabatanstruktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua ;b.

Demikian pula Keputusan tata Usaha Negara yangdisengketakan dan proses pelantikan Pejanat juga dilakukansetelah Pemilukada ;8.10.d.

Bahwa sepengetahuan Tergugat Il Intervensi, sebelum pelantikantanggal 4 Februari 2013, Tergugat telah mengirim surat undangan/mengundang Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah ProvinsiPapua yang diangkat dan dipindahkan dalam jabatan strukturaltersebut untuk menghadiri acara pelantikan, Pejabat Struktural yangdiundang masingmasing atas nama Ir.

Tersebut ;Bahwa, seingat saksi tangal 4 Februari 2013, ada telepon daripenggugat yang mengatakan ada pelantikan pejabat ; Bahwa, seingat saksi penggugat hanya mengatakan bahwatanggal 4 Februari 2013 ada pelantikan jam 9 pagji ; Bahwa, saksi selaku sekretaris pribadi tidak pernah terimaundangan serah terima ;" 22 2"0 Bahwa, saksi sudah tidak di dinas PU lagji ; Bahwa, seingat saksi sekretaris kepala dinas PU ada 2 (dua) Bahwa kalau ada surat masuk kerumah penggugat saksidiberitahu oleh penggugat ;

Bambang Soebagijo, dkk.7. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. MASHUD IMRA.8. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs.

SURYANTO.9. 1 lembar asli Sm-at Pernyataan pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama H.ASMA'I HADI, SH.10. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. EC. JAMAHSARI, MM.11. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir. R.

SOEKARWODINOTO, CES.12. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/012/439.031/2001 tanggal 22 Januari 2001 atas nama H.M SOEPOMO,SH.13. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/002/439.031/2001 tanggal 22 Januari 2001 atas nama Dra. ENDANG SUSILOWATI.14. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/005/439.031/2001 tanggal 22 Januari 2001 atas nama Drs. H.R.

BAMBANG SOEBAGIJO.15. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SUDJIHARTO.16. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SAHADI SUWOTO, BcKn.17. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir.

ABDUL WAHID.18. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama H. SUYISNO.19. 2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.203/ 2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Drs. H. Mashud Imra jabatan lama Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.

BambangSoebagijo, dkk.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. MASHUD IMRA.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SURYANTO.1 lembar asli Smat Pernyataan pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama H.ASMA'! HADI, SH.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. EC.

JAMAHSARI, MM.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir. R. SOEKARWODINOTO, CES.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/012/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama H.M SOEPOMO,SH.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/002/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama Dra. ENDANG SUSILOWATI.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/005/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama Drs. H.R.

BAMBANG SOEBAGIWJO.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SUDJIHARTO.7316.17.18.19.20.21.22.23.Putusan1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SAHADI SUWOTO, BcKn.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir.

HADI, SH.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. EC. JAMAHSARI, MM.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir. R. SOEKARWODINOTO, CES.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/012/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama H.M SOEPOMO,SH.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/002/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama Dra.

ENDANG SUSILOWATI.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/005/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama Drs. H.R. BAMBANG SOEBAGIJO.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SUDJIHARTO.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SAHADI SUWOTO, BcKn.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir.

Kota Kefamenanu,KabupatenTimor Tengah Utara dengan maksud untuk ikut menghadiriacarapengambilan sumpahdan pelantikan pejabat struktural eselonI,IIl dan WN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;Bahwa bersamaan dengan itu datang pula ke tempat tersebut,sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat PeduliDemokrasi dan Keadilan TTU (GARDA TTU) dengan menggunakan 1(satu) unit kendaraan truk yang kemudian parkir di pelatarandepangedung Bale Biinmafo untuk selanjutnya menyampaikan

Halaman 3 dari 17gedung bale Biinmafo melalui pintu. masuk bagian depan, laluterdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos dan PETRUSDAMIANUS AFAENFAH bersamasama meneriakkan katakataanjing, babi, Keluar keluar, tidak akanada mutasi, tidak ada yangmelantik, Bupati dan Wakil Bupati ilegal semuanya, ini pelantikanilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kami tutup,keluarkeluar.

Kota Kefamenanu, KabupatenTimor Tengah Utara dengan maksud untuk ikut menghadiri acarapengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon Ill, Illdan WV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG.

Halaman 8 dari 171(satu)batang kayu yang ada pada bagian atasnya terikat benderaBahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwaLODOFIKUS MARSELUS AFOAN bersamasama dengan PETRUSDAMIANUS AFAENPAH, AGUSTINUS HALE, HENDRIKUS MAKUNdan MIKHAEL NAIF (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah)mengakibatkan rasa takut terhadap diri para Pegawai Negeri Sipilyang akan dilantik dandiambil sumpahnya dalam kegiatanpengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon Il, Illdan IV di Kabupaten

Halaman 13 dari 17yang dilaksanakan di gedung Balai Biinmafo Kelurahan BenpasiKecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU dengan caramengeluarkan katakata yang tidak pantas diucapkan oleh seorangPegawai Negeri Sipil dengan berteriak yaitu mengatakan, Anjing,babi keluarkeluar, tidak akan ada mutasi, tidak ada yangmelantik, Bupati dan Wakil Bupati illegal semuanya, inipelantikan illegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung inikami tutup, keluarkeluar, dan setelah itu Terdakwa dengantemantemannya

Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui UndanganPelantikan Kepala Desa Tambu dengan NOMOR 005/0785/PMD/2020yang isinya undangan tersebut adalah menentukan hari/tanggal(Rabu,29 Juli 2020), waktu (09.30 Wita) dan tempat (Gedung KasiroomKantor Bupati Donggala), pelantikan 7 Kepala Desa yang ditanda tanganoleh Tergugat. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilah Pelantikan sesuai dengan suratundangan.

TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui UndanganPelantikan Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang KabupatenDonggala dengan NOMOR 005/0785/PMD/2020 yang isinya undangantersebut adalah menentukan hari/tanggal(Rabu,29 Juli 2020),waktu(09.30 Wita) dan tempat (Gedung Kasiroom Kantor BupatiDonggala), pelantikan 7 Kepala Desa yang ditanda tangan olehTergugatBahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilan Pelantikan sesuai dengan suratundanganBahwa pada tanggal 10 Agustus

Tergugatmengatakan tidak ada pelantikan tunggu pemilihan 2021".Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, terjadilah pelantikan terhadapDelapan Kepala Desa termasuk Desa Tambu Kecamatan BalaesangKabupaten Donggata.Bahwa mengenai alasan gugatan Menurut Pasal 53 ayat (2) UU No. 5Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 adalah Asasasas umum yangbaik (AAUPB), UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negarayang Bersih dan Bebas dari KKN.

Donggala Nomor:275/44.495/Sek Perihal: Permohonan Pelantikan KepalaDesa Terpilih, tanggal 23 Desember 2019 (fotokopi sesualdengan fotokopi);4.

serentak tanggal 31 Desember 2019; Bahwa setelah 31 Desember 2019, ada 8 (delapan) Desa yangbelum dilantik Kepala Desanya; Bahwa Pelantikan Kepala Desa di rumah Jabatan BupatiDonggala; Bahwa kedelapan Desa yang belum pelantikan Kepala Desanyaterkait adanya gugatan di Pengadilan Negeri Donggala;.

pada 4 TPS tersebut;Bahwa Saksi tahu adanya perintah Bupati untuk melakukan pemilihansuara ulang pada 4 TPS tersebut karena saksi dan beberapa tokohmasayarakat bertemu Bupati untuk minta klarifikasi mengapa tidakdilakukan pelantikan calon terpilih;Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2018/PN Sm.

pemenang tidak dilaksanakan karena adanyakecurangan pada 4 TPS yang diperintahkan untuk pemilihan suara ulangoleh Bupati namun tidak dapat dilaksanakan karena adanya sweri olehmassa pemenang Pilkades Pancratius Battfutu;Bahwa setelah Pilkades 2015 dan tidak ada Pelantikan, pada tahun 2018kembali diadakan Pilkades;Bahwa setelah Pilkades 2015 dan sebelum pilkades 2018 ada pejabat yangditunjuk oleh Bupati tepatnya kapan saksi lupa namun pada tahun 2016yang menjabat adalah Bapak Kornelis Fanumby yang

tidak ada masyarakat yang komplain;Bahwa pada saat pelantikan Kades olilit, saksi tidak hadir;Bahwa perintah Dirjen Bina Pemerintahan Desa agar Desa Oliilitdiikutsertakan dalam Pilkades terdekat saksi tidak linat bukti fisik;Bahwa isi lengkap perintah dirjen tersebut saksi tidak tahu namun pointerakhirnya saksi tahu yang menyatakan bahwa Pilkades Olilitdiikutsertakan dengan Pilkades terdekat;Bahwa Saksi tahu Pilkades Olilit tahun 2015 namun saksi tidak tahu siapaketua panitianya;Bahwa tidak adanya

Bahwa karena tidakdilaksanakan pelantikan atas pemilinan Kepala Desa Olilit Raya tahun 2015tersebut sehingga Tergugat selaku Bupati Maluku Tenggara Barat/KabupatenKepulauan Tanimbar melantik Pejabat Sementara selaku Kepala Desa OlilitRaya pada waktu itu.

Bahwa karenatidak dilaksanakan pelantikan atas pemilinan Kepala Desa Olilit Raya tahun2015 tersebut sehingga Tergugat selaku Bupati Maluku TenggaraHalaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2018/PN Sm.Barat/Kabupaten Kepulauan Tanimbar melantik Pejabat Sementara selakuKepala Desa Olilit Raya pada waktu itu.

Istiadat yang berkembang dan hidup ditengahmasyarakat hukum Adat, yang merupakan suatu kesatuan hukum Adatbeserta perangkat Pemerintahannya yang telah lama ada, hidup danberkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat,maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan danmengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 01Tahun 2006 Tentang Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten MalukuTengah Nomor: 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Dan Pelantikan

Masyarakat Adat;Bahwa Para Penggugat adalah anak Adat yang berasal dari garis keturunanlurus Mata Rumah Parenta BERHITU/PICAULY, dan hal ini telah diketahuisecara luas oleh seluruh masyarkat Negeri Ameth;Bahwa proses Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Ameth KecamatanNusalaut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 141625Tahun 2015, tertanggal 29 Mei 2015, Para Penggugat baru mengetahuiobjek sengketa sejak tanggal 12 Juni 2015 dari laporan masyarakat NegeriAmeth yang mengikuti Acara Pelantikan

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 01 Tahun2006 tentang NEGERI, Pasal (3) Ayat (2) Jabatan Kepala PemerintahNegeri merupakan hak dari Mata Rumah/Keturunan tertentuberdasarkan Garis Keturunan Lurus dan tidak dapat dialinkan kepadapihak lain, kecuali dalam hal hal khusus yang ditetapkan berdasarkanhasil musyawarah Mata Rumah, Juncto Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor: 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Pasal (

Bahwa yang terjadi Tergugat telah melanggar ketentuan Bab XV Tentangpenyelesaian perselisinan Pasal (42) ayat (1 dan 3) Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor: 03 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilinan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri yangmenyatakan:Ayat (1) apabila terjadi perselisinan dalam pelaksanaan prosespencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian KepalaPemerintah Negeri penyelesaiannya dilakukan secara musyawarahuntuk kesepakatan bersama;Ayat (3) apabila perselisahan

Dalam Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri dan Peraturandaerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri telah diatursecara spesipic tentang Jabatan Kepala Pemerintah Negeri atau Raja atauyang disebut sebagai Kepala Desa.

terdekat dan selanjutnya Saksi dibawa ke d okter gunamendapat perawatan; Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bahwa batu yang ditunjukanoleh Majelis Hakim di persidangan merupakan batu yang dilemparkepada Saksi; Bahwa pada mulanya Saksi tidak tahu siapa yang melempar batu kearah Saksi, tetapi setelan Saksi diperiksa di Polisi dan setelah diputarvideo rekaman kejadian, Saksi baru tahu kalau yang melakukannyaadalah Terdakwa;Bahwa pada waktu itu Saksi bersama temanteman Saksi sedangmenghadiri acara pelantikan

Saksi Luky Krestiawan,S.E, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungankeluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidakterikat hubungan kerja dengan Terdakwa;Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapanterhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melempar batu kepada salahsatu truk yang saat itu truk beserta rombongan sepulang menghadiriacara apel besar pelantikan Ketua Ansor; Bahwa awalnya

pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013, ada konvoiyang baru saja menghadiri apel akbar pelantikan Ketua Ansor di daerahPrigi, Watulimo Trenggalek, sepulang menghadiri pelantikan rombonganlewat jalan raya BandungPrigi, pada saat salah satu truk rombonganHalaman 7 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.B/2019/PN Tlgmelintas di daerah Desa Talun Kulon, Bandung, Tulungagung adaseseorang yang melempar batu ke arah truk dan mengenai muka salahsatu penumpang truk yaitu korban bernama Suwardi; Bahwa pada waktu

Saksi Veven Novianto, S.E, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungankeluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidakterikat hubungan kerja dengan Terdakwa;Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapanterhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melempar batu kepada salahsatu truk yang saat itu truk beserta rombongan sepulang menghadiriacara apel besar pelantikan Ketua Ansor; Bahwa awalnya

pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013, ada konvoiyang baru saja menghadiri apel akbar pelantikan Ketua Ansor di daerahPrigi, Watulimo Trenggalek, sepulang menghadiri pelantikan rombonganHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor 363/Pid.B/2019/PN Tlglewat jalan raya BandungPrigi, pada saat salah satu truk rombonganmelintas di daerah Desa Talun Kulon, Bandung, Tulungagung adaseseorang yang melempar batu ke arah truk dan mengenai muka salahsatu penumpang truk yaitu korban bernama Suwardi; Bahwa pada waktu

;Bahwa surat pengaduan tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Terdakwatersebut ditujukan kepada Bapak Camat RAH Tapan, Bapak Camat BAB Tapan danBapak Pengurus KAN Tapan, adapun surat pengaduan tanggal 7 Agustus 2019 yangdibuat Terdakwa tersebut juga ditembuskan kepada:1.10.Bupati Pesisir Selatan, yang mana surat pengaduan tanggal 7 Agustus 2019tersebut Terdakwa langsung mengirimkan ke kantor Bupati Pesisir Selatan padasaat pelantikan anggota Dewan tanggal 14 Agustus 2019;Ketua LKAAM Pesisir Selatan

, yang mana surat pengaduan tanggal 7 Agustus2019 tersebut Terdakwa langsung mengirimkan dan dititipkan ke anggota dewanHAWARISMAN pada saat pelantikan anggota Dewan tanggal 14 Agustus 2019;Ketua DPRD Pesisir Selatan, yang mana surat pengaduan tanggal 7 Agustus2019 tersebut Terdakwa langsung mengirimkan ke kantor DPRD Pesisir Selatanpada saat pelantikan anggota Dewan tanggal 14 Agustus 2019.Penghulu Suku Barampek Tapan, yang mana surat pengaduan tanggal 7Agustus 2019 tersebut terdakwa menyuruh ninik

Bupati Pesisir Selatan, yang mana surat pengaduan tanggal 7 Agustus 2019tersebut Terdakwa langsung mengirimkan ke kantor Bupati Pesisir Selatan padasaat pelantikan anggota Dewan tanggal 14 Agustus 2019;2. Ketua LKAAM Pesisir Selatan, yang mana surat pengaduan tanggal 7 Agustus2019 tersebut Terdakwa langsung mengirimkan dan dititiobkan ke anggota dewanHAWARISMAN pada saat pelantikan anggota Dewan tanggal 14 Agustus 2019;3.

Ketua DPRD Pesisir Selatan, yang mana surat pengaduan tanggal 7 Agustus2019 tersebut Terdakwa langsung mengirimkan ke kantor DPRD Pesisir Selatanpada saat pelantikan anggota Dewan tanggal 14 Agustus 2019;4. Penghulu Suku Barampek Tapan, yang mana surat pengaduan tanggal 7Agustus 2019 tersebut Terdakwa menyuruh ninik mamak yang mengantarkanke Penghulu Suku Barampek Tapan;5. Urang Tuo Adat Makhudum Sati Ken.