Yahya Harahap, S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 418,yang memberikan pengertian Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yangditujukan kepada halhal yang menyangkut syaratsyarat atau formalitas gugatan,yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yangmengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dantidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale);Menimbang, bahwa setelan Majelis

sebagaimanatersebut di dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa: Jandaatau duda cerai masingmasing berhak seperdua dari harta bersama sepanjangtidak tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.Menimbang, bahwa oleh karena penggugat sebelum terjadi perceraiantelah membuat surat pernyataan/perjanjian dibawah tangan yangditandatangani pihak penggugat dan tergugat dan saksi (bukti T4), terhadapbukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangannya sebagai berikut:Menimbang,menurut M.Yahya Harahap,S.H.Dalam

Soegandhi, S.H.dalam bukunya yang berjudul K.U.H.P Kitab UndangUndang Hukum PidanaDengan Penjelasannya, yang diterbitkan pada tahun 1981 oleh Penerbit UsahaNasional Surabaya Indonesia halaman 108, mengartikan cacat berat(verminking) sebagai perubahan tubuh menjadi buruk karena kehilangan ataurusak anggota tubuhnya, misalnya hidungnya rompong, daun telinga putus, Jaritangan atau jari kaki teriris dan sebagainya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganTerdakwa mengayunkan parangnya

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika, hal.454 menyebutkan bahwa wanprestasi yaitu keadaan dimana salah satupihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali atau tidakmemenuhi prestasi tepat waktu atau tidak memenuhi prestasi yangdijanjikan secara layak.halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Padt.G/2020/PN Skt15.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H.dalam bukunya Hukum Jaminan di Indonesia PokokPokok HukumJaminan dan Jaminan Perseorangan diterbitkan oleh Liberty OffsetYogyakarta, tahun 2011 Cet.5 pada hal. 81 menyatakan hal dibawabh ini:Tujuan dan isi dari penanggungan ialah memberikanjaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjianpokok. Adanya penanggungan itu dikaitkan denganperjanjian pokok, mengabdi pada perjanjian pokok.

SATOCHID KERTANEGARA, S.H.dalam bukunya: HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH, halaman 303disebutkan bahwa Jika dianut ajaran DOLUS MALUS maka PENUNTUTUMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikanseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukumanoleh undangundang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi jugaharus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannyaadalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undangundang.Aspek

Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya TindakTindak Pidana Tertentu Di Indonesia ,Penerbit PT. ErescoJakarta, cet.

. & Bony Daniel, S.H.dalam buku Komentar dan Pembahasan UndangUndang No. 35 tahun 2009tentang Narkotika pengertian Menguasai menurut (KBBI) maksudnya ialahmemegang kuasaan atas sesuatu atau seseorang dapat mengendalikan sesuatuyang ada dalam kekuasaannya, namun tidak harus sebagai pemilik;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hariMinggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di belakangrumah terdakwa di Rt 07 Kel Tanjung Gedang Kec Pasar Muara Bungo

cukup dalam suatu putusan Hakim, yang intinya berbunyi:"dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkanapabila alasanalasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengertiataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapatdipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yangdapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat kasasi";14.Bahwa kewajiban seorang Hakim untuk memberikan motivering yangcukup bagi putusannya sesuai dengan pendapat Setiawan, S.H.dalam

Sianturi, S.H.dalam bukunya yang berjudul AsasAsas Hukum Pidana Di Indonesia DanPenerapannya, halaman 470, yakni:Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan (berocp) tertentu ialah pekerjaanseharihari yang dilakukan oleh seseorang sebagai mata pencahariannyayang bukan merupakan jabatan atau pegawai negeri, misalnya: tukang,wartawan, pedagang dan lain sebagainya;Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri,ditentukan sebagai berikut

,M.H dan Bony Daniel, S.H.dalam bukunya komentar & Pembahasan Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa makna/arti dari: Kata Menawarkan: memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksudagar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudahada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barangtersebut adalah miliknya ataukan tidak, sedangkan kata Jual mempunyaiarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, makamenawarkan untuk

Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)dalam halaman 164 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikanpemegang Hak Tanggungan kepada Debitor.

Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanHalaman 47 dari 63 Putusan Nomor 204/Pdt.SusBP SK/2016/PN.Rapketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)dalam halaman 46 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu). memberikan hak bagi pemegang HakTanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegangHak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuandari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu memintapenetapan dari pengadilan

Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 164 yang Tergugat kutip sebagai berikut: HakTanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikanpemegang Hak Tanggungan kepada Debitor.

Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang Tergugat kutip sebagai berikut : Pasal 6 UUHT itumemberikan hak bagi pemegang Hak Tanggungan untuk melakukanparate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukansaja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapi jugatidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akanmelakukan eksekusi atas Hak Tanggungan

SATOCHID KERTANEGARA, S.H.dalam bukunya: HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH, halaman 303disebutkan bahwa Jika dianut ajaran DOLUS MALUS maka PENUNTUTUMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikanseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukumanoleh undangundang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harusdibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalahperbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undangundang.

Sutan Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya : Hukum Kepailitan Memahomi Faillissementsverordening JunctoUndangUndang No. 4 Tahun J 998, Cetakan Pertama, Desember 2002, Penerbit :PT.

LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESJA, Penerbit: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, Perkataan willens enwetens tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahuludalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie vanToelichting itu. mengartikan opzettelijkk plegen van een misdrij ataukesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai het teweegbregen vanverboden handeling willens en wetens atau sebagai melakukan tindakanyang terlarang secara

Mochsan, S.H.dalam Teori Melebur adalah sebagai berikutBahwa apabila dalam suatu perbuatan hukum yangdidalamnyaterkandung unsur Pidana, unsur perdata serta unsurTata Usaha Negara, maka yang harus di dahulukan adalahperadilan atas unsur pidananya terlebih dahulu, dansetelah unsur pidananya mempunyai kekuatan hukummengikat (inkracht), maka unsur perdata dan Tata UsahaNegaranya menyesuaikan dengan putusan pidananya ;.

. & Bony Daniel, S.H.dalam buku Komentar dan Pembahasan UndangUndang No. 35 tahun 2009tentang Narkotika pengertian Menguasai menurut (KBBI) maksudnya ialahmemegang kuasaan atas sesuatu atau seseorang dapat mengendalikan sesuatuyang ada dalam kekuasaannya, namun tidak harus sebagai pemilik;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan bahwa dalam hal ini Majelis mempertimbangkan lebih lanjut padahari Selasa tanggal 25 Oktober 2015 sekira Pukul 13.30 WIB Fendi sms Terdakwadan

SUGANDI,S.H.dalam bukunya berjudul KUH Pidana dan penjelasan penerbit Usaha NasionalSurabaya, Juli Tahun 1980 dalam halaman 70 dijelaskan bahwa : .............Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit Ada 2 (dua) orang yakni yangmenyuruh dan disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukantindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain;Dengan kata lain adalah diartikan bahwa melakukan bersamasamabenees , ada yang melakukan dan yang turut melakukan; Dan penjelasan inisangat identik

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 650 sumber pengetahuanhanya terbatas pada; 1. Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, atau 2.Berdasarkan penglihatan saksi sendiri, atau 3.