Ditemukan 352 data
77 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan pada ayat 2 nya menyatakan:Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak ataubentuknya sulit terlinat atau tidak dapat dibaca secara jelas ataupengungkapannya sulit dimengertidan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:Setiap klusula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha padadokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum;Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undnag Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang
107 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan BPSK lebih tepat untuk sengketakonsumen dalam ruang lingkup perindustrian dan perdagangandimana ketentuan teknis sengketa konsumen di BPSK diaturoleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (KeputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.350/MPP/Kep/12/2001);Bahwa, dengan beralihnya fungsi, tugas dan wewenangpengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada otoritasJasa Keuangan ("OJK), berdasarkan Undnag Undang No. 21Tahun 2011 tentang Otoritas lasa Keuangan, maka
MUNAWARBAH BIN MADDIN
Tergugat:
1.PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk . Retail Credit Collection Lhoksmawe
2.PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk . Retail Credit Collection Medan
3.KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
4.MUNAWARDI BIN M.KARIMI
49 — 3
Pemegang HakTanggungan atas OBYEK PERKARA, karenanya apabila debitur (i.cTERGUGAT IV) cidera janji pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual Obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut sebagaimanadiatur dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan.Bahwa Hak TERGUGAT dan TERGUGAT II selaku Pemegang HakTanggungan melaksanakan lelang Hak Tanggungan atas Obyek HakTanggungan (i.c OBYEK PERKARA) sudah dijamin oleh Undnag
LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H
Terdakwa:
Ade Kristian Als Mugik Bin Widin Taufik
27 — 10
Urut 61Lampiran Undnag Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang di bungkus plastic pres bening .b. 1(Satu ) Buah tas pinggang warnah hitam .c. 1(Satu ) Timbangan Digital Warna Hitam .d. 1(Satu ) Pack Plastik Pres Warnah Putih Bening .Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crpe. 1( Satu ) Alat Hisap Bong .f. 1(Satu ) Lembar Uang Pecahan Rp. 100. 000 , ( Seratus RibuRupiah ) .g. 1( Satu ) Lembar Uang Pecahan Rp. 50. 000 , ( Lima Puluh Riburupiah ) .h. 3( Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp
37 — 6
pasal yang didakwakan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka , analisajuridis Penasehat Hukum Terdakwa , tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaafmaupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwaharuslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undnag
GOTLIEF P. KUDAMASA
Tergugat:
PT. BANK MALUKU MALUT
140 — 59
sampaidengan perkara ini mendapatkan putusan hukum mengikat akan tetapiTergugat tidak pernah mengijinkan Penggugat untuk bekerja, sehinggaTergugat harus di hukum untuk membayar hak hak Penggugat yaitu upahproses sampai dengan Putusan di bacakan oleh Majelis Hakim PadaPengadilan Hubungan Indutrial sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (2),ayat (3) Undang UndnagNomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaandan Putusan MK nomor: 37 / PUU IX/ 2011 dan uang Konpesasisebagaimana ketentuan pasal 156 Undang Undnag
25 — 8
PN.SmnMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa tersebut, perlu dipertimbangkan halhal yang memberatkandan halhal yang meringankan pada diri terdakwa;Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangkapemberantasan penyalahgunaan narkotika;Halhal yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Mengingat Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 (1) huruf a Undnag
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
TABAH Bin IMRON
25 — 8
Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2)Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001,tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Huludan Kegiatan Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi; Usaha Kecil, Badan UsahaSwasta; dan, sedangkan Bentuk Usaha Tetap hanya dapatmelaksanakan kegiatan usaha hulu; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undnag
98 — 49
karenanya segala tindakan hukum Tergugat (PT Bank MegaTbk) terhadap obyek jaminan, dalam hal ini menjual dengan pelelanganumum tersebut adalah sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Undang Undang; Bahwa proses Lelang yang diajukan oleh Tergugat kepada Tergugat IIadalah telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimanadimaksud dalam Bahwa lelang tersebut telah dilakukan sesuai denganprosedur hukum yang berlaku oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Yogyakarta berdasarkan Undang undnag
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
ALAMSYAH Bin ABD RAHMAN
41 — 11
Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2)Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001,tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Huludan Kegiatan Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi; Usaha Kecil, Badan UsahaSwasta; dan, sedangkan Bentuk Usaha Tetap hanya dapatmelaksanakan kegiatan usaha hulu; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undnag
SO TJAN PENG
Tergugat:
1.PT BANK MANDIRI PERSERO TBK CABANG MEDAN
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Medan
125 — 40
KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April1994 padahal untuk pelaksanaan Lelang Hak Tanggunganberdasarkan janji untuk menjual sendiri yang tercantum dalamAkta Pemberian Hak Tanggungan sudah di atur dalam Buku IIPedoman Teknis Administrasi dan Tenis Peradilan Perdata Umumdan Perdata Khusus Edisi 2007 huruf AG angka 12 yangmenyatakan bahwa penjualan agunan berdasarkan janji untukmenjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat(2) BW dan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 (Undang undnag Hak Tanggungan
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MANDIRI PERSERO TBK CABANG MEDAN
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Medan
40 — 23
untuk pelaksanaan Lelang Hak Tanggunganberdasarkan janji untuk menjual sendiri yang tercantum dalamAkta Pemberian Hak Tanggungan sudah di atur dalam Buku IIPedoman Teknis Administrasi dan Tenis Peradilan Perdata Umumdan Perdata Khusus Edisi 2007 huruf AG angka 12 yangmenyatakan bahwa penjualan agunan berdasarkan janji untukhalaman 19 dari 51 halaman Putusan nomor 331/Pdt/2019/PT MDNmenjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat (2)BW dan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 (Undang undnag
JELITA FERRO DIGRAHA.S.Pd
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
RIVICO OKTAVIA
307 — 159
Gugatan Telah Lewat Waktua) Bahwa Dalam Pasal 55 Undnag Undang No. 5 Tahun1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa gugatandapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilanpulun hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usahanegara yang digugat.b) Bahwa pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah yang berbunyi :"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkansertipikat secara sah
353 — 123
dengan DHARMA WIRA WWAYA sebagai Pihak Kedua;c) Pihak yang satu berhak atas sesuatu dan Pihak yang lain berkewajibanatas sesuatu; Pihak Pertama berhak mendapatkan pembayaran dengan nilai sebesarRp.25.000.000, dan Pihak Kedua berkewajiban membayar uangRp.25.000.000, Pihak Kedua berhak berhak untuk membeli tanah yang saat itu menjadiagunan mdi Bank Mestika dan Pihak Pertama wajib melepaskan hak(menjual) tanah yang menjadi agunan di PT Bank Mestika;mnemnnn Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Kitab Undnag
ASKORIAN NOOR DK.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PENAJAM
114 — 47
Namundemikian terhadap alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar pertimbangan, tetapdilampirkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Putusan ini ;Menimbang, bahwa segala sesuatu. yang terjadi dipersidangantercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yangtidak terpisahkan dengan putusan ini;Mengingat ketentuan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahdengan Undnag Undang Nomor
MEITA JANIS
Tergugat:
1.NOFRINA SPELNDIDA MANOPE
2.BARSEL DORIS DENDALUHE
3.BEN BELLA LASARUS
4.MARKUS MAKAWIMBANG
5.ABDENSI MAKAWIMBANG
6.WILDEN MANOPE
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq CAMAT TAGULANDANG SELATAN
81 — 8
yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu Ssuamatau istri yang ditinggalkan, anakanak, dan keturunan besertasuami atau istri yang hidup lebih lama.e Golongan Il: Keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orangtua dan saudara beserta keturunannya.e Golongan Ill: Terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur.e Golongan IV: Anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dankeluarga lainnya hingga derajat keenam.Menimbang bahwa tentang pembagian harta dalam perkawinan diatur dalamPasal 35 Undnag
71 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bertentangan dengan Undnag Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangpembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturanperundangundangan adalah:. UUD tahun 1945. Ketetapan MPRUndangundang/perpu. Peraturan pemerintah. Peraturan presiden 02 Q203d0Peraturan daerah provinsig.
210 — 142
mengenai adanya penyebutanperbuatan melawan hukum dalam Gugatan Penggugat tidak menjadikanGugatan menjadi Obscuur libel karena telah jelas bahwa pokok perselisinanantara Para Pihak adalah Perselisihan Hubungan Industrial, dengan denganpertimbangan demikian maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat ad. 2 mengenaiGugatan Daluarsa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82Undang Undnag
AFNI CAROLINA, SH, MH
Terdakwa:
HARTONO Bin SAKUP SUPRIONO
70 — 15
Perbuatanseseorang yang dilakukan secara tanpa hak pastilan dikategorikan sebagaiperbuatan yang melawan hukum; Dalam hal ini melawan hukum dalam arti formilyaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang undang; Bahwadidalan perkara ini tentunya adalah yang berkaitan dengan Narkotika harusada izin dari pejabat yang berwenang; Bahwa dalam Undang Undnag No.35Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 7 menentukan bahwa narkotikahanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan
Pembanding/Penggugat I : MUHAMMAD SAID Diwakili Oleh : MUHAMMAD SAID
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pematang Siantar
Terbanding/Tergugat III : REDI ASTON SIMARMATA
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank Mandiri , Persero
67 — 48
2012 jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.1I No. 5 Tahun 2014.Bahwa pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan berdasarkan janji untukmenjual sendiri yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungansudah di atur dalam Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan TenisPeradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 huruf AG angka12 yang menyatakan bahwa penjualan agunan berdasarkan janji untukmenjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) BW danPasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 (Undang undnag