Ditemukan 479 data
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 959/B/PK/PJK/2013Bahwa pada paragraf ke satu dan ke dua dari Pasal 13 juga disebutkanhalhal sebagai berikut yang pada dasarnya adalah untuk memberikankepastian hukum bagi investor di bidang pertambangan umum, dalam hal iniPemohon Banding sebagai berikut:"Dengan mengindahkan ketentuanketentuan dalam Persetujuan ini,Perusahaan membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajibankewajiban pajaknya, seperti yang ditetapkan sebagai berikut:(i) Juran tetap untuk...
82 — 7
.: 05/Pdt.G/2014/PN.Wsp.30Menimbang, bahwa bukti surat T1 sampai dengan T34 pada pokoknya adalah buktiPembayaran Juran Pembangunan Daerah (Ipeda) atas Bumi dan Bangunan, serta buktiPembayaran Pajak Terhutang atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Lasemmanaatau Semmauna sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2014, untuk tanah dan bangunan yangterletak di Desa Limpomajang/Batu Batu Kecamatan Marioriawa, KabupatenSOppeng ;Menimbang, bahwa luas tanah yang disebutkan dalam bukti pembayaran ataupelunasan
WIDJAJANTO, S.H., Dkk
Termohon:
PT. INDO PIRAMIDA TEXINDO dahulu PT. PELANGI CIMANDIRI TEKSTILE
156 — 33
Juran BPJS TK bulan Desember 2019 sejumlahRp.60.687.686, (enam puluh juta enam ratusdelapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluhenam rupiah) rencana di bayar tanggal 12 Maret2020.c.
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Multi Guna Coal, Mata Anggaran:421311100 Pendapatan Pertambangan Umum dan Jenis Setoran Juran Tetap,sejumlah Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) (Bukti Validasi PengesahanBank, bukti P15) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NPWP No.024947731027000 Nama Wajib Pajak PT. Multi Guna Coal, Graha Cempaka MasBlok A No. 1617, Jl.
39 — 19
DAMSIAH ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan bukti bukti tersebut mulai dari buktibukti Penggugat ;Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang bertanda P.1adalah Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal11 Oktober 1975 atas nama Slamia ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku, bahwa Surat Ketetapan Juran Pembangunan Daerahbukanlah sebagai suatu alat bukti kepemilikan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,maka bukti Penggugat yang
70 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
ratus enam rupiah);b Uang Pisah sebesar Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah);5 Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memilikikewenangan untuk membayarkan segala hak yang akan diterimaoleh Tergugat akibat PHK, baik hak yang akan diterimaTergugat dari Penggugat maupun pihak lainnya akibat PHKyaitu:aUang Manfaat Pensiun/Pengembalian Iuran Pensiun dariProgram Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang ditetapkandan dibayarkan oleh Dana Pensiun BRI;Uang Manfaat Pensiun/Pengembalian Turan Pensiun dariProgram Pensiun Juran
69 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa pada urutan ke16 Penggugat mengatakan, tanggal 6 Mei 2000Tergugat 1 dan Tergugat Il bersama mamak Tergugat 1 dan mamakTergugat 2 yang bernama JURAN (alm) telah meminjamkan tumpak 1yang kini dikuasai Tergugat III (Rahmayuni). Kalau memang harta itu milikPenggugat kok dibiarkan saja perbuatan hukum tahun 2000 itu... ....?
35 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus(special treatment/lex specialis);Bahwa pada paragraf ke satu dan ke dua dari Pasal 13 juga disebutkan halhal sebagaiberikut yang pada dasarnya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi investor dibidang pertambangan umum, dalam hal ini Pemohon Banding:Dengan mengindahkan ketentuanketentuan dalam Persetujuan ini, Perusahaanmembayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajibankewajiban pajaknya, sepertiyang ditetapkan sebagai berikut:(i) Juran
18 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena Bukti tersebut sangat berangkai serta bersesuaian dengan BuktiP1, P2, P3,P4, P5,P6 P12;.Bahwa bukti P12: Dimana Lapabbola bin Latta membuka tanah objek sengketa 2lokasi yang terdaftar dalam persil 292 CI persil 35 SII (luas 0,54 ha), 35 SII (luas 0,76Ha.) maka luas tanah Lapabbola seluruhnya 1,30.ha, dimana bukti surat tersebut terbitpada tahun 1950;Bahwa bukti P1 (juran pembayaran pengairan tahun 1983) P2 iuran pembayan LKMDpada tahun 1983) tersebut masingmasing an.
Michael Simatupang
Tergugat:
PT Mandiri Finance Indonesia
77 — 35
Pig.Bahwa Penerima Kuasa dari PENGGUGAT tidak ada kerja sama denganperusahaan TERGUGAT mi dapat dilihat dari tidak ada bukti pemotongan iurananggota PENGGUGAT seperti yang diatur KEPUTUSAN MENTERI TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR:KEP.187/MEN/X12004 TENTANG JURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJASERIKAT BURUH didalam pasal 3 ayat (Satu) dan ayat 2 (dua);Bahwa mengacu aturan hukum pada Pasal 6 (enam) ayat 1(satu) dan ayat2(dua) Undang undang Nomor 21 tahun 2000 tentang SerikatPekerjalSerikat
69 — 26
memberikanbiaya madliyah kepada Penggugat sebagai penghargaan kepadabekas isteri selama berumah tangga sebesar %4 (seperempat)bagian dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh Tergugatsetiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehariharinyahingga Penggugat telah menikah lagi, didasarkan atas kebiasaanperhitungan pengeluaran dalam sebulan sebagai berikut: Listrik Rp. 2.500.000, Air Rp. 600.000, Internet (speedy) Rp. 750.000, Telpon Rp. 60.000, TV berlangganan Indovision (3 unit) Rp. 795.000, Juran
Ferdinandus Baginda Bin Elder Baginda
Termohon:
Tetty Sengkey Binti Yakup Sengkey
26 — 16
Fotokopi Surat Ketetapan Juran Pembangunan DaerahNo.c:125/1/1977 tanggal 10 Januari 1977, an. Ismail Suratinoyo, ditandatangani oleh Kepala Kantor luran Pembangunan Daerah D.R. Palangan,sudah dinazegellen dan dicap pos, setelan dicocokkan dengan aslinya,kemudian diberi kode P.10;11. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Jalan tahun pajak 1974 dan 1976,an. Ismail Suratinoyo, telah inazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkandengan aslinya, kemudian diberi kode P.11;12.
SONI CANDRA DERMAWAN
Tergugat:
GUSDIANTO ALIAS TITIYOUNG
82 — 25
Alas Barat, KabupatenSumbawa menuju lokasi (Kedua) di Dusun Telangit, Desa Juran Alas,Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
Alas Barat, Kabupaten Sumbawa menuju lokasi (Kedua) di DusunTelangit, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
ARIYANTO, S.PD
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
Hj. RODIYAH, S.Ag.,M.M
205 — 93
Darmo Soewito tanggal 15Maret 1982 (Sesuai denganaslinya); Bukti P 2 : Fotokopi Surat Keterangan Hibah an.Halaman 73 dari 86 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUNBLBukti P 3Bukti P 4Bukti P 5Bukti P 6Bukti P 7Bukti P 8Bukti P 9Bukti P 10Bukti P 11Darmo Soewito tanggal 3 Maret 1989(Sesuai denganaslinya);Fotokopi Surat Juran PembangunanDaerah(IPEDA)Tahun 1982 (Sesuai denganaslinya);Fotokopi Surat Juran PembangunanDaerah(IPEDA) (Sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor: 474.3/
96 — 29
Girlk C.966, persil 1.S.1 GirikC.572, persil 44 .l, Girkk C.543, persil 47 S.l, Kelurahan Pondok Kopitertanggal 22 Desember 1993, (diberi tanda P16);37.Surat Ketetapan Juran Pembangunan Daerah, Daerah Khusus Ibu KotaJakarta Raya, Nama Name, Naman No.C.549, Kamp, Rawades, RT.01/03, Kelurahan Malaka, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, tanggal 19 Mei1977 (diberi tanda P17);38.Penetapan Nomor:408/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim, yang dikeluarkan. olehPengadilan Negeri Jakarta Timur, tertanggal 19 Desember 2008
67 — 15
PUTUSANNOMOR : 06/PID.SUS/2015/PT.MTR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalamperadilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : MUHAMMAD, S.SosTempat lahir : Juran AlasSumbawaUmur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 18 Juni 1969Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Perumahan
86 — 21
Dengan demikian masingmasing pihakberkewajiban membuktikan dalildalilnya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan foto copy suratsurat yaitu P1, s/d P6, yang masingmasing telah bermateraicukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu,:1 Kartu Pembayaran Juran Pembangunan Daerah, atas nama Hamid H. Amin No.
185 — 109
perkara a quo yang telahdisebutkan pada point 1 di atas, maka telah menimbulkan akibat hukumbagi Penggugat yang merupakan sebuah perusahaan tambang yang telahmengalami kerugian dan tidak ada kepastian bagi Penggugat yang telahmemiliki Sertifikat Clear and Clean dari Dirjen Mineral dan Batubara danPenggugat juga telah memenuhi persyaratan adminstrasi (tidak tumpangtindih, dokumen perizinan), teknis (laporan eksplorasi, laporan studikelayakan, persetujuan dokumen lingkungan) dan kewajiban keuangan(juran
68 — 18
Bahwa pembayaran yang dilakukan Penggugat ke Kas DaerahKabupaten Tana Tidung tersebut didasarkan pada Peraturan DaerahKabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perizinan UsahaPertambangan Umum, dimana pada Bagian Ketiga Juran dan Pajak, Pasal39 ditentukan bahwa Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alamsebesar 6 % dari produksi (batu bara) dan 10 % dari keuntungan (logammulia) merupakan bagian yang harus diserahkan Pengusaha kepadaPemerintah Daerah, sadangkan untuk Bahan Galian Industri besarkompensasi
35 — 11
Akibat perbuatanterdakwa tersebut Negara telah dirugikan sebesar Rp. 15.458.509,00, (Lima belasHal 31 dari 37 halaman, No. 192/Pid.Sus/2012/PN.Tjg.juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan Rupiah) dari tidakdibayarnya Turan Dana Reboisasi (DR) dan Juran Provisi sumber Daya Hutan(PSDH); Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa yang yangtelah membawa dengan sebuah alat angkot tersebut, lalu memindahkan kayukayutersebut dari tempat semula untuk diantarkan