Ditemukan 1850 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuan pembunuhan permusuhan pernurunan pembubuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-08-2008 — Upload : 17-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399K/TUN/2007
Tanggal 8 Agustus 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-03-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 PK/TUN/2011
Tanggal 28 Maret 2011 — BUMI LAUT SHIPPING SERVICES VS PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUMI LAUT SHIPPING SERVICES VS PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    No. 05 PK/TUN/2011individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata Pasal 1 ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 ;Bahwa putusan Tergugat tersebut di atas dalam amarnya ;MEMUTUSKAN:Memperkuat putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKIJakarta di Jakarta No. 494/P.235/14/IX/PHK/VIII2002 tanggal 28 Agustus 2002 ;Bahwa adapun pertimbangan putusan Tergugat disebutkan :a Pada halaman 11 alinea kesatu disebutkan :Bahwa atas dasar halhal tersebut
    tersebut di atas, maka Panitia Pusat sependapat denganPanitia Daerah di Jakarta untuk menyatakan hubungan kerja antara Pengusahadengan Pekerja putus terhitung sejak akhir bulan Agustus 2002, denganmewajibkan Pengusaha untuk membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kaliPasal 22 KEPMENAKER Nomor Kep.160/Men/2000, uang penggantianpengobatan sebesar 16% dari uang pesangon, dan upah selama dalam prosesdari bulan Januari s/d Agustus 2002 dibayar sebesar 100% ;Bahwa putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
    No.05 PK/TUN/2011seharusnya ikut dipertimbangkan, juga telah melanggar Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagaiberikut :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat atau Keputusan Tergugat/PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor : 19/1943/37410/1X/PHK/012003 Januari 2003 ;3 Memerintahkan Tergugat
    Pengganti Perumahan dan Pengobatan15 % x Rp.8.000.000, Rp.1.200.000,Jumlah Rp.9.200.000,5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.168.500,(seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 394 K/TUN/2005tanggal 4 April 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut :e Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-03-2007 — Upload : 01-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 K/TUN/2005
Tanggal 7 Maret 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. CITRA KARYA BATU ALAM
19 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. CITRA KARYA BATU ALAM
    SUKAMTO, paraPegawai Kepaniteraan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P), beralamatdi Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;melawan:PT.
    No. 410K/TUN/200510Bahwa apabila ada terjadi adanya indisiplener yangdilakukan oleh Pekerja maka perusahaan wajib melakukanpembinaan ;Bahwa indisiplener bukan merupakan kesalahan berat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ~~ danmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta No. 99/G/2003/PT.TUN.JKT. tanggal
    disebutkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka Termohon Kasasi harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;Memperhatikan pasal pasal dari UndangUndang No. 4Tahun 2004, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 dan Peraturan Perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon KasasiPANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-02-2008 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 245K/TUN/2007
Tanggal 20 Februari 2008 — PRIMA INREKSA INDUSTRIES ; ARIES BARYOTO; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
24 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PRIMA INREKSA INDUSTRIES ; ARIES BARYOTO; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P),
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-02-2008 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244K/TUN/2007
Tanggal 19 Februari 2008 — WIJAYA TRI UTAMA PLYWOOD INDUSTRY ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P).
22 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WIJAYA TRI UTAMA PLYWOOD INDUSTRY ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-11-2009 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 K/Pdt/2009
Tanggal 12 Nopember 2009 — ELANG PERDANA TYRE INDUSTRY vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), dkk
56 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ELANG PERDANA TYRE INDUSTRY vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), dkk
    Elang Perdana Tyre Industrykarena telah hengkang bekerja di tempat lain (perusahaan competion);Bahwa sebagai tindak lanjut dari pengunduran diri tersebut TerbantahIl, Ill, VV, V, Vi dan Terbantah VII, mengajukan banding ke Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dan P4P mengeluarkan putusansebagaimana tertuang dalam putusan P4P Nomor: 1640/427/657/X/PHK/102005 yang diterima pada tanggal 11 Januari 2006 yang menetapakan halhaltersebut di atas;Bahwa selain itu para Terbantah selanjutnya
    Dalam Pertimbangan Hukum halaman 8 alinea 2 Putusan PengadilanTinggi Bandung yang terhadapnya diajukan permohonan kasasi ini(putusan a quo) memberikan pertimbangan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa alasanalasan Pembantah/Pembanding dalamsurat bantahannya ternyata mempermasalahkan kembali mengenaipokok perkara sengketa perburuhan/pemutusan hubungan kerja danmengenai pokok perkara tersebut telah diputus oleh P4P dalamputusannya tanggal 25 Oktober 2006 No. 1640/427/657/X/PHK 102005 yang telah berkekuatan
    Dengan demikian di dalam perkara iniPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui wewenang hukumyang ada padanya dan Judex Facti telah salah dalam menerapkanhukum dengan membiarkan tindakan pelampauan wewenang ini terjadi;Bahwa oleh karenanya Putusan Judex Facti harus dibatalkan olehputusan kasasi;Bahwa di dalam hukum perburuhan (industrial law), PT.
    Elang PerdanaTyre (Pemohon Kasasi/Pembantah) adalah pengusaha, bukan pekerja.Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum perburuhan, TermohonKasasi ll/Terbantah Il adalah wakil dari pengusaha, bukan pekerja;Bahwa sebagai anggota Direksi, yang secara hukum berstatus sebagai"wakil pengusaha", Termohon Kasasi IV/Terbantah Il tidak mempunyaihak untuk menuntut untuk memperoleh pesangon, uang penghargaanmasa kerja dan uang penggantian hak seperti yang ditentukan di dalamPasal 156 ayat 2, 3 dan 4 UU No. 13
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-04-2007 — Upload : 08-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147K/TUN/2005
Tanggal 25 April 2007 — ., MT ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. WASKITA KARYA
46 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., MT ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. WASKITA KARYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-01-2008 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498K/TUN/2005
Tanggal 30 Januari 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ;
28 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ;
    OBYEK GUGATAN.Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah PutusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 77/1996/3038/XIII/12003, tanggal 15 Januari 2003 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT.Prima Alloy Steel Universal Tok. yang berlamat di jalan Muncul No. 1Kecamatan Gedangan, Sidoarjo denga Sdr. Fendy Raharjo ;Il.
    Bahwa Tergugat dalam putusannya hanya mempertimbangkan kepentingansepihak, sehingga Tergugat yang seharusnya menjadi penengah dalamperselisihan perburuhan, justru hanya menguntungkan satu pihak danmerugikan kepentingan pihak lain ;c. Bahwa putusan Tergugat yang menguatkan putusan P4D Jawa Timurdengan tanpa menggali keterangan dan buktibukti dari Penggugat ;IV. KRONOLOGIS :Bahwa PT.
    Mewajibkan kepada Pengusaha dan Pekerja untuk melaporkan menerimadan atau menolak putusan ini ke Kantor Dinas Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo, Panitia Penyelesaian Perselisihan Daerah di Surabaya dan PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat di Jakarta ;IV. Putusan ini bersifat mengikat, apabila setelah 14 (empat belas) hari sejakpara pihak menerima putusan ini tidak melakukan upaya sebagaimanadimaksud amar Ill ;V.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-02-2008 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74K/TUN/2006
Tanggal 20 Februari 2008 — KERIS GALERY ESPRIT, diwakili oleh HANDIATO TJOKROSAPUTERA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
13 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KERIS GALERY ESPRIT, diwakili oleh HANDIATO TJOKROSAPUTERA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-05-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 K/TUN/2011
Tanggal 25 Mei 2011 — INTI TARA MAKMUR vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INTI TARA MAKMUR vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    Siregar, SH.Keselurunhan kewarganegaraan Indonesia, dengan jabatan/pekerjaan selaku Pegawai Kepaniteraan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P), beralamat di Jalan JenderalGatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 21 Juli 2004 ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi , ll dahulu sebagai Penggugat , Il telah menggugat
    No. 32 K/TUN/2011Bahwa Putusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai PejabatPanitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat (P4P) berdasarkanUndangUndang No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerjadi Perusahaan Swasta yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negarasehingga harus diselesaikan melalui upaya administratif yang ada,sebagaimana telah diatur dalam Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) UndangUndang No. 5 tahun 1986 yang mengatur bahwa :Pasal 48 :(1).
    Inti Tara MakmurlPenggugat Il,Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusatmengeluarkan Putusan No. 169/97/32/XVIVPHK/22004 tanggal 16Februari 2004 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MEMUTUSKAN :I. Menyatakan hubungan kerja antara pengusaha PT. Hasil Deliberty,Jl. Raya Wajok Hilir, Siantar, Pontianak dengan Pekerja Sdr. Muslandkk (422 orang) d/a kuasanya Sdr. Affendy Y, SH. Jl. Merdeka BaratNo. 370 C, Pontianak dan antara PT. Inti Tara Makmur Jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-03-2007 — Upload : 29-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460K/TUN/2002
Tanggal 12 Maret 2007 — LTD ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT ( P4P )
42 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LTD ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT ( P4P )
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-04-2008 — Upload : 04-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46K/TUN/2007
Tanggal 23 April 2008 — YAYASAN WIRA SAKTI UTAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT ; Drs. FRANDS, M.M, dkk
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN WIRA SAKTI UTAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT ; Drs. FRANDS, M.M, dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-05-2007 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425K/TUN/2006
Tanggal 10 Mei 2007 — HUSEIN ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
16 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HUSEIN ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2007 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33K/TUN /2001
Tanggal 26 September 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT ( P4P ),
32 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT ( P4P ),
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-12-2008 — Upload : 27-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401K/TUN/2005
Tanggal 12 Desember 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL, Tbk,
13 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL, Tbk,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2008 — Upload : 17-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09PK/TUN/2008
Tanggal 28 Oktober 2008 — PERHIMPUNAN GANDHI SEVA LOKA,; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),; JEANY CAHYANA ; dkk.
88 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERHIMPUNAN GANDHI SEVA LOKA,; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),; JEANY CAHYANA ; dkk.
    No. 09 PK/TUN/2008.Intervensi seolaholah dalam perkara aquo terjadi perselisihanperburuhan yang akan diuraikan dan dibahas di bawah ini.ad. 13.2 Bahwa keberadaan, tugas dan fungsi Termohon diatur padabagian Ill dari Pasal 11 s/d 17 UU No. 22/1957 tentangPenyelesaian Perselisinan Perburuhan.
    Bahwa sesuai sebutan UU No. 22/1957 tentang PenyelesaianPerselisihan Perburuhan tersebut tugas dan fungsi Termohon adalah menyelesaikan perselisihan peroburuhan antara Pekerjadan Pengusaha yang dalam perkara aquo antara Termohon IlIntervensi dan Pemohon. Bahwa apakah Termohon Il Intervensi dan Pemohon terjadiperselisihan perburuhan sebagaimana dimaksud Pasal 1 (1) hurufc. dan huruf d. angka 1 dan 2 jo.
    Perselisihan perburuhan, ialah pertentangan antara majikan atauperkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikatburuh berhubung dengan tidak adanya persesesuaian pahammengenai hubungan kerja, syarat syarat kerja dan/atau keadaanperburuhan.d. tindakan tersebut pada Pasal 6 undangundang ini, ialah salahsatu dari perbuatan perbuatan sebagai berikut :1.dari pihak majikan menolak buruhburuh seluruhnya atausebagian untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibatperselisinan perburuhan, dilakukan
    Bahwa dari uraian tersebut di atas antara Termohon Il Intervensi danPemohon tidak terjadi perselisinan perburuhan untuk saling menekansupaya baik Termohon Il Intervensi maupun Pemohon menerimahubungan kerja, syaratsyarat kerja dan/atau keadaan perburuhan yangdikehendaki oleh para pihak. Bahwa oleh karena tidak terjadi perselisihan perburuhan antaraTermohon Il Intervensi dan Pemohon, Termohon tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara tersebut.
    Bahwa Termohon dalam perkara ini menganggap antara Termohon IIIntervensi dan Pemohon terjadi perselisihan perburuhan, sehinggadijadikan pintu masuk untuk memeriksa dan memutus tuntutan uangpenghargaan masa kerja, uang pengganti kerugian perumahan sertapengobatan dan perawatan Termohon II Intervensi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-10-2004 — Upload : 22-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122K/TUN/2004
Tanggal 18 Oktober 2004 — Ray Akbar; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P); PT Nestle Indonesia
189 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ray Akbar; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P); PT Nestle Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-02-2009 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189K/TUN/2007
Tanggal 20 Februari 2009 — ANANG SAIFUDIN ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. GENERAL MOTORS INDON
19 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANANG SAIFUDIN ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. GENERAL MOTORS INDON
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-02-2009 — Upload : 29-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387K/TUN/2005
Tanggal 26 Februari 2009 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; RUSTAM EFFENDI
18 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; RUSTAM EFFENDI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-03-2008 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147K/TUN/2007
Tanggal 25 Maret 2008 — ., ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. WIRAKARYA SAKTI
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. WIRAKARYA SAKTI