Ditemukan 9789 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 01-11-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PT MATARAM Nomor 121/PDT/2016/PT.MTR
Tanggal 1 Nopember 2016 — Ir. Mamik Slamet Subagyo sebagai Pembanding M e l a w a n : Neil Richards Hands sebagai Terbanding
7222
  • (vide bagian witnesseth/menerangkanterlebih dahulu);Bahwa jika mencermati bagianwitnesseth/menerangkan terlebih dahulu,harga kontrak sewa tahunan adalah sebesar Us$ 5000, (lima ribu dollaramerika serikat) dan setiap tahun harga kontrak sewa tahunan meningkatsebesar Us$ 1.000, (seribu dollar amerika serikat):Bahwa pada section (pasal) 1 (satu) Contract Of Lease (KontrakSewa/Perjanjian) tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyepakatitentang jangka waktu perjanjian yang bunyinya: this lease shall
    This Lease shall not bedeemed extended beyond that period of time for any cause or reasonwhatsoever, and unless its term is seasonably renewed as provided for insection 16 hereof (hereinafter reffered to as the "RENEWED YEARLYTERM), the possesion of the LEASED PREMISES by the LESSE, after thetermination of said terms shall be considered illegal.
    Incase LESSEE elects to extend the lease, as far as the yearly rental amountis concerned, provision under section 1 shall apply. TERJEMAHANINDONESIAnya adalah: Lima bulan sebelum berakhirnya JANGKAWAKTU TAHUNAN AWAL atau JANGKA WAKTU TAHUNAN YANGDIPERPANJANG berikutnya, PENYEWA harus menyampaikan kepadaYANG MENYEWAKAN, apakah KONTRAK SEWA tersebut akandiperpanjang atau tidak.
    This Lease shall not be deemed extendedbeyond that period of time for any cause or reason whatsoever, and unlessits term is seasonably renewed as provided for in section 16 hereof(hereinafter reffered to as the "RENEWED YEARLY TERM), the possesionof the LEASED PREMISES by the LESSE, after the termination of saidterms shall be considered illegal.
    TERJEMAHANINDONESIAnyaadalah: PENYEWA memiliki hak prioritas untuk mendapatkan tawaran untukmemperpanjang sewa dari YANG MENYEWAKAN setelah 5 tahun.Bahwa mengenai besar uang sewa pertahun dan kenaikan uang sewa setiap tahun menurut Contract Of Lease (Kontrak Sewa/Perjanjian), diaturpada bagian WITNESSETH, yang bunyinya: the LESSEE shall pay inadvance within the first week of april each year to the LESSOR, for each ofthe first year and the second year of this CONTRACT OF LEASE the yearlyrent amount
Register : 30-05-2012 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45186/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 28 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11523
  • ASEANChina) disahkan denganPeraturan Presiden RI no. 37 tahun 2011, disebutkan pada Pasal 2 :Perubahan perubahan dimasa depan pada Lampiran ProsedurSertifikasi Operasional dan Surat Keterangan Asal (Formulir E),Bahwa dalam Lampiran A (Atachment A) Protokol Kedua, yaitu :Operational Certification Procedure for the Rule Of Origin of TheASEANChina Free Trade Area (revised OCPACFTA), disebutkanpada Aturan 23 (aturan yang baru pada OCP sebelumnya tidak ada):Rule 23The Customs Authority of the importing Party shall
    The third party invoice number should be indicated inBox 10 of the Certificate of Origin (Form E), the exporter and consignee must be located in the Parties and the copy of the thirdparty invoice shall be attached to the Certificate of Origin (FormE) when presenting to the Customs Authority of the importingParty.3) Bahwa sebagai penegas atas aturan baru dalam OCPACFTA tersebutdikeluarkanlah Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorSE12 /BC/2011 tanggal O03 Oktober 2011 tentang PetunjukPelaksanaan
    The third partyinvoice number should be indicated in Box 10 of the Certificate of Origin(Form E), the exporter and consignee must be located in the Parties and thecopy of the third party invoice shall be attached to the Certificate of Origin(Form E) when presenting to the Customs Authority of the importing Partyyang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37Tahun 2011 Tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The AgreementOn Trade In Goods Of The Framework Agreement On
Putus : 24-09-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. EKAMAS FORTUNA
6637 Berkekuatan Hukum Tetap
  • that State;Article 111.Interest arising in one of the two States and paid to a resident of theother State may be taxed in that other State.However, such interest may also be taxed in the State in which itarises and according to the laws of that State, but if the beneficialowner of the interest is a resident of the other State, the tax so chargedshall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in oneof the two States shall
    Notwithstanding the provision of paragraph 2, interest arising in one ofthe other Stares shall be taxable only in the other State if the beneficialowner of the interest is a resident of the other State and if the interest ispaid on a loan made for a period of more than 2 years or is paid inconnection with the sale on credit of any industrial, commercial orscientific equipment.5.
    The competent authorities of the two States shall by mutual agreementsettle the mode of application of paragraphs 2, 3 and 4.6.
    20%;Bahwa sebagai bahan acuan, angka 2 huruf h Surat Direktur JenderalPajak Nomor S517/PJ.343/2005 tanggal 24 Juni 2005 tentangPermohonan Penjelasan Dan Konfirmasi Atas Transaksi DenganHubungan Istimewa, menyatakan :Dalam Article 28 P3B antara Pemerintah Indonesia dan PemerintahBelanda (senada juga dengan Article 25 dari P3B Indonesia Inggeris danArticle 26 dari P3B Indonesia Luxemburg) antara lain diatur sebagaiberikut:Article 28 (Exchange of Information)The competent authority of the two States shall
    Anyinformation received by one of the two States shall be treated as secret inthe same manner as information obtained under the domestic laws of thatState and shall be disclosed only to persons or authorities (including courtsand administrative bodies) involved in the assessment or collection of, theenforcement in respect of, or the determination of appeals in relation to, thetaxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use theinformation only for such purposes.
Putus : 27-02-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 K/Pid/2017
Tanggal 27 Februari 2017 — SLAMET EDY RAHARDJO
12365 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 108 K/Pid/2017 BUKTI SURAT SALES AND PURCHASE CONTRACT OF INDONESIANSTEAM COAL Contract Nomor ESH/ETZ/300913 tertanggal 2 Oktober2013 yang didalamnya terdapat ketentuan hukum yang disepakati,tertuang didalam ketentuan Pasal 14, yaitu :CLAUSE 14APPLICABLE LAW & ARBITRATION14.1 This Contract shall be interpreted in accordance with HONGKONG laws.All disputes arising in connection with the present contract shall besettled in an amicable way firstly.
    Should the parties reach noagreement, and then the case shall be brought for final settlement underthe rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber ofCommerce at Hongkong by Hongkong International Arbitration Center,HKIAC. The arbitration results will be final and binding to both Seller andBuyer;Yang artinya apabila dapat diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia adalah :Pasal 14 Hukum Yang Berlaku & Arbitrasi14.1 Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum Hong Kong.
    Governing Law : This Agreement shall be governed by the laws of NewSouth Wales, Australia;Terjemahan28. Hukum Yang Mengatur : Perjanjian ini akan diatur oleh UndangUndangNew South Wales, AustraliaArtinya, apabila dalam pelaksanaan jual beli batu bara ini terdapat suatupermasahalah hukum sehingga maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian jualHal. 24 dari 29 hal.
    Bukti Surat Sales And Purchase Contract Of Indonesian Steam CoalContract Nomor ESH/ETZ/300913 tertanggal 2 Oktober 2013 yangdidalamnya terdapat ketentuan hukum yang disepakati, tertuangdidalam ketentuan Pasal 14, yaitu :CLAUSE 14 APPLICABLE LAW & ARBITRATION14.1 This Contract shall be interpreted in accordance withHONGKONG laws. All disputes arising in connection with thepresent contract shall be settled in an amicable way firstly.Hal. 25 dari 29 hal.
    Governing Law : This Agreement shall be governed by the lawsof New South Wales, Australia;Terjemahan :28. Hukum Yang Mengatur : Perjanjian ini akan diatur olehUndangUndang New South Wales, AustraliaArtinya, apabila dalam pelaksanaan jual beli batu bara initerdapat suatu permasalahan hukum sehingga maksud dantujuan dibuatnya perjanjian jual beli batu bara tidak tercapai,maka segala penyelesaiannya HANYA AKAN diselesaikan danHal. 26 dari 29 hal.
Putus : 29-12-2003 — Upload : 23-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 025K/N/HAKI/2003
Tanggal 29 Desember 2003 — S.C. Johnson Home Storage Inc.; Abdul Alek Soelystio
380274 Berkekuatan Hukum Tetap
  • suatu Negara, adalah sama sekali tidak dapatditerime oleh Pemohon Kasasi oleh karena ketentuanketentuan dalamkonvensi Paris maupun persetujuan TRIPS memang tidak bertentangandengan ketentuan hukum Nasional Republik Indonesia manapun, dalamhal ini, Khususnya UndangUndang Merek.Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PersetujuanTRIPS, negaranegara anagota TRIPS harus tunduk pada ketentuanketentuan dalam Konvensi Paris;Selanjutnya Pasal 1 ayat (1) Persetujuan TRIPS menyatakan bahwa:Members shall
    Membersmay, but shall not be obliged to, implement in their law more extensiveprotection than is required by this Agreement, provided that suchprotection dees not contravene the provisions of this Agreement.Members shall be free to determine the appropriate method ofimplementing... aeimplementing the provision of this Agreement within their own legalsystem and practice.Terjemahan:NegareNega'a anggota wajib memberlakukan ketentuanketentuandalam Perjarijian ini (Persetujuan TRIPS).
Register : 04-06-2010 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50172/PP/M.XII/13/2014
Tanggal 29 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
23163
  • waktu di kemudianhari;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap pengertian Royalty sebagaimana diaturdalam Pasal 12 P3B Indonesia Australia adalah sebagai berikut :MenurutTerbanding1.2.Royalties arising in one of the Contracting States, being royalties to which a resident ofthe other Contracting State is beneficially entitled, may be taxed in that other State;Those royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, andaccording to the law of that State, but the tax so charged shall
    not exceed:(a) inthe case of royalties described in subparagraphs 3(b) and (c), and to the extentto which they relate to those royalties, in subparagraphs 3(d) and (f) 10%; and(b) inall other cases 15%;The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settlethe mode of application of these limitations;The term royalties in this article means payments, whether periodical or not, andhowever described or computed, to the extent to which they are made as considerationfor:
Putus : 21-12-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 589/B/PK/PJK/2011
Tanggal 21 Desember 2011 — BUT EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6058 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perjanjian Pengalihan 1968 dalam Pasal V.B.1 menyatakan secara jelasketentuan Para Penjual untuk pertahankan interest, sebagai berikut:"Buyer shall pay to Seller within sixty days following the end of eachcalendar guarter from the proceeds of sale of crude oil which itreceives in such guarter not less than three and onehalf cents andnot more than four cents in respect of each barrel of crude oilHal 57 dari 92 hal. Put.
    Ketentuan KBH Blok B yang sepakati olehPemerintah Indonesia dan Pemohon Peninjauan Kembali menetapkanpembagian antara Pemerintah dan Pemohon Peninjauan Kembalisebagai berikut:KBH Blok B 1978:Article 6.1.5"of the crude oil remaining after deducting First Tranche Petroleuminvestment credit and Operating Costs, PERTAMINA shall be entitled totake and received 65.9091% and CONTRACTOR shall be entitled to takeand receive 34.0909%".Article 6.2.3 (a)"for natural gas from the Arun Gas Field produced to supportPERTAMINA's
    KBH Blok B 1998:Article 6.1.36667"of the crude oil remaining after deducting First Tranche Petroleuminvestment credit and Operating Costs, PERTAMINA shall be entitled totake and received 71.1538% and CONTRACTOR shall be entitled to takeand receive 28.8462%".Article 6.2.3 (a)"for natural gas from the Arun Gas Field produced to supportPERTAMINA's export sales contracts of LNG and LPG, 51.9231% forPERTAMINA and 48.0769% for CONTRACTOR."
    Section 5.2 (s) dari KBHBlok B menyatakan sebagai berikut:Contractor shall:(Ss) pay to the Government of The Republic of Indonesia the Income Taxincluding final tax on profits after tax deduction imposed on it pursuant tothe Indonesian Income Tax Law and its implementing Regulations.CONTRACTOR shall comply with the requirements of the law inparticular with respect to filing of returns, assessment of tax and keepingand showing of books and records".7071Yang terjemahan Bahasa lIndonesianya adalah sebagai
    Blok B 1998:Article 6.1.3"of the crude oil remianing after deducting First Tranche Petroleuminvestment credit and Operating Costs, PERTAMINA shall beentitled to take and received 71.1538% and CONTRACTOR shallbe entitled to take and receive 28.8462%".Article 6.2.3 (a)Hal 83 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/201184"for natural gas from the Arun Gas Field produced to supportPERTAMINA's export sales contracts of LNG and LPG, 51.9231%for PERTAMINA and 48.0769% for CONTRACTOR."
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1432/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — PT PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4012 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TE at puch ele ents PFev6S ool bo he the oese,special allecation Proc@edares c@sowcling Plane OperatingCocke will be adenred ac Bay be supecorigte.The charges provided foc in SeCEion 8.01 shall ne apegifiadJRbO Carey See meet sa tle Fentraeck gunl sehna tt= iak aero =a eparatsGash calle and debbie nobkes oby Flent uperator and Reid syFIOOUCOre tf aeerdance with lene AGecuneing Pogues e .Such Charges and tiywenes hei) be Subject!
    Putusan Nomor 1432/B/PK/PJK/2017 2,Cash CallsFrom times to tine, ag hececsary, Plant Operator shall cashCall from Producers; and Producers shall pay or cause to bepaid to Blant Operator in os dollars Gheir respectiveShares, separately deternined as Brovided in Secticn 8.01 ofthe Agreement, of Peejected het cash rquirementa For eachof:(a) Plane Operating Costa; and(6) the esets oF Currently Funded Capital Projectsfor @ calendar Benth ef part thereof, as get forth in auchCaeh calls.The cash ealie For
    Plane Operating Casts and Currenclyfunded Capital Projects shall be shown Separately acd shalbe fn sordance With Producers" Jscest Cstingt@s of eachSales COREGack's Zercencage as determined under Aretlele 11of the Agreement, TE curing @ year there Shall be aFeviston in the estimate of a Sales Conteact's Percentage,Cr if the Final determination ef such Sales Conmtrace'sParcentage pursuant te Sectlon Ui.o2 of the Agreement shallFeflect a disetepancy fren the estimates during suck yoar.appropriate
    t oement .Shall be sox by PlatOperator gives.
    of reduced By 8@ amaunt of euchavrege.TS the ertent Feagtieable, Plant Upftater shall place thefunds received porewent be fash calis In interest WES QUART Let 0K Therrien Bh, be cari ewe D1 218= Ota 8+ co9000Tanpga!
Putus : 27-08-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1150 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Agustus 2015 — Tuan ISMERDA LEBANG, dk VS PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI, Tbk.
496367 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 29 Maret 2008, Bagian 11 :"This contract shall be governed by and construed in accordance withEnglish Law and any dispute arising out of or in connection with this contractshall be referred to arbitration in London.."
    Bahwa salah satu klausula dalam Letter of Undertaking tertanggal 17 Juni2008 menyatakan bahwa perjanjian yang dimaksud tunduk pada hukumNegara Inggris, sesuai dengan yang dinyatakan sebagai berikut:"This letter shall be governed and construed in accordance with EnglishLaw';4.
    Salah satu klausula Letter of Undertaking (LoU) tertanggal 17 Juni2008 menyatakan bahwa perjanjian yang dimaksud tunduk padahukum Negara Inggris, sesuai dengan yang dinyatakan sebagaiberikut;This letter shall be governed and construed in accordance withEnglish Law. (Vide Bukti T.IV1 dan T.IV2);Yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia memilikimakna sebagai berikut:Surat ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggrisc.
    secara resmitersumpah dalam bahasa Indonesia, telah dinyatakan bahwaThis contract Shall ...........:6:0000 and any dispute arising outof or in connection with this contract shall be referred toarbitration in London ............++ , yang mempunyai maknabahwa Perjanjian ini ..............
    Pasal XI dari SBBC menyatakan sebagaiberikut:This Agreement shall be construed and the relations betweenthe parties determined in accordance with the laws of EnglandHal 55 dari 73 hal. Put. Nomor 1150 K/PDT/20153.7.and any dispute arising out of this agreement shall be referred toarbitration in London.
Register : 21-05-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50676/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 25 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11122
  • Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011, dalammelaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule ofOrigin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rincidalam Revised Operational Certification Procedures For The Rules Of Origin Of TheAseanChina Free Trade Area;bahwa berdasarkan Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (Ocp) ForThe Rules Of Origin Of The AseanChina Free Trade Area pada Rule 7 dinyatakan TheIssuing Authorities shall
    Certificateof Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supportingdocumentary evidence submitted;Menimbangd) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages,number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall
Register : 30-10-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat:
PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
Tergugat:
PT. AMAN CERMAT CEPAT
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I Cq DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
251150
  • Bahwa Article 16 Agreement on TradeRelated Aspects of IntellectualProperty Rights (TRIPS Agreement) menegaskan:The owner of a registered trademark shall have the exclusive right toprevent all third parties not having the owners consent from using in thecourse of trade identical or similar signs for goods or services which areidentical or similar to those in respect of which the trademark is registeredwhere such use would result in a likelihood of confusion.
    The rights described above shall not prejudice anyexisting prior rights, nor shall they affect the possibility of Members makingrights available on the basis Of US@; nnne nnn nne nnn nnnne nnnatauPemilik dari merek dagang yang terdaftar mempunyai hak eksklusif untukmencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izinnya untuk menggunakanmerek dagang tersebut untuk usaha yang sejenis atau menggunakanlambang yang mirip untuk barang atau jasa yang sejenis atau mirip denganbarang atau jasa untuk mana suatu
Register : 29-11-2013 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 03-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-55963/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 8 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13221
  • On Comprehensive Economic CoOperation BetweenAssociation Of South East Asian Nation And The Peoples Republic Of China (ProtKedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan KeranKerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota AsosBangsaBangsa Asia Tenggara Dan Republic Rakyat China), yaitu pada Annex 3 "RulesOrigin For The The AseanChina Free Trade Area", dinyatakan:Rule 2: Origin CriteriaFor the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall
    be deemed tcoriginating and eligible for preferential concessions if they conform to the orrequirements under any one of the following:Products which are wholly obtained or produced as set out and defined in Rule 3; orProducts not wholly produced or obtained provided that the said products are eligible u1Rule 4, Rule 5 or Rule 6.bahwa pada Rule 3, disebutkan, sebagaimana kutipan berikut:Rule 3: Wholly Obtained ProductsWithin the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly
Register : 26-11-2013 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 04-04-2016
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-57564/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
21056
  • Economic CoOperation Between The Association Of South East AsianNation And The Peoples Republic Of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah PersetujuanPerdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi MenyeluruhAntara NegaraNegara Anggota Asosiasi BangsaBangsa Asia Tenggara Dan Republic Rakyat China),yaitu pada Annex 3 "Rules Of Origin For The The AseanChina Free Trade Area", dinyatakan:Rule 2: Origin CriteriaFor the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall
    be deemed to be originating andeligible for preferential concessions if they conform to the origin requirements under any one of thefollowing:Products which are wholly obtained or produced as set out and defined in Rule 3; orProducts not wholly produced or obtained provided that the said products are eligible under Rule 4,Rule 5 or Rule 6.bahwa pada Rule 3, disebutkan, sebagaimana kutipan berikut:Rule 3: Wholly Obtained ProductsWithin the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.48476/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 26 Nopember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11520
  • Nations And The Peoples Republic Of China, dalammelaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule ofOrigin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rincidalam Revised Operational Certification Procedures (Ocp) For The Rules Of Origin OfThe AseanChina Free Trade Area;bahwa berdasarkan Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (Ocp) ForThe Rules Of Origin Of The AseanChina Free Trade Area pada Rule 7 dinyatakan TheIssuing Authorities shall
    Certificateof Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supportingdocumentary evidence submitted;d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages,number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall
Putus : 30-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556/B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA
4527 Berkekuatan Hukum Tetap
  • The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply if thebeneficial owner of the royalties or fees for technical services,being a resident of a Contracting State, carries on business inthe other Contracting State in which the royalties or fees fortechnical services arise through a permanent establishmentsituated therein, or performs in that other State independentpersonal services from a fixed base situated therein, and theright, property or contract in respect of which the royalties orfees
    Royalties and fees for technical services shall be deemed toarise in a Contracting State when the payer is that State itself, aLand, a political subdivision, a local authority or a resident ofthat State.
    Where, however, the person paying the royalties orfees for technical services, whether he is a resident of aContracting State or not, has in a Contracting State a permanentestablishment or fixed base in connection with which theobligation to make the payments was incurred, and thepayments are borne by that permanent establishment or fixedbase, then the royalties or fees for technical services shall bedeemed to arise in the Contracting State in which the permanentestablishment or fixed base is situated
    Where, by reason of a special relationship between the payerand the beneficial owner or between both of them and someother person, the amount of the royalties or fees for technicalservices paid exceeds, for whatever reason, the amount whichwould have been agreed upon by the payer and the beneficialowner in the absence of such relationship, the provisions of thisArticle shall apply only to the lastmentioned amount.
    In suchcase, the excess part of the payments shall remain taxableaccording to the laws of each Contracting State, due regardbeing had to the other provisions of this Agreement.7.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ANAK TASIK,
26372 Berkekuatan Hukum Tetap
  • The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only inthat State unless the enterprise carries on business in the otherHalaman 8 dari 29 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2016Contracting State through a permanent establishment situated therein. Ifthe enterprise carries on business as aforesaid, the profits of theenterprise may be taxed in the other State but only so much of them as isdirectly or indirectly attributable to that permanent establishment.2.
    Where an enterprise of a Contracting State carries on business in theother Contracting State through a permanent establishment situatedtherein, there shall in each Contracting State be attributed to thatpermanent establishment the profits which it might be expected to make ifit were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similaractivities under the same or similar conditions and dealing whollyindependently with the enterprise of which it is a permanentestablishment.3.
    Insofar as it has been customary in a Contracting State, according to itslaw, to determine the p, of its to be attributed to a permanentestablishment on the basis of an apportionment of the total pi of it of theenterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 of this Article shallpreclude that Contracting State from determining the profits to be taxedby such an apportionment as may be customary; the method ofapportionment adopted shall, however, be such that the result shall be inaccordance
    No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason ofthe mere purchase by '.hat permanent establishment of goods ormerchandise for the enterprise.6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributedto the permanent establishment shall be determined by the same methodyear by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.7.
    Where profits include items which are dealt with separately in otherArticles of this Agreement, thrn the provisions of those Articles shall notbe affected by the provisions of this Article.dalam terjemahan bebas yaitu:Halaman 9 dari 29 halaman. Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2016. Laba suatu perusahaan dari Negara pihak hanya akan dikenakan pajakdi Negara itu kecuali jika perusahaan itu menjaiankan usaha di Negarapihak lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap.
Register : 24-07-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN MALANG Nomor 161/Pid.C/2019/PN Mlg
Tanggal 24 Juli 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HERI MULYONO, S. AP
Terdakwa:
ali muntardo
132
  • 4..Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama Mugn) Set YOWAT , cHnip .'97007.20 200701 2 ol2cp shall vel et ree Se... dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota MalangNomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipi menyatakan bahwa pada hari ini, MN csc onetanggal 20 !9....... pukul...
Register : 20-06-2013 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 06-04-2016
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-55041/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 10 September 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
28977
  • Februari 2013, terdapat keraguan atas tanda tangan pejabat yangmenandatangani Form E dibandingkan dengan Specimen Signatures of OfficialsAuthorized to Issue Certificate of Origin of The Peoples Republic of China andSpecimen Official Seals dari Shenzhen EntryExit Inspection And QuarantineBeureau of The Peoples Republic of China;bahwa berdasarkan REVISED OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES FOR THE RULES OFORIGIN OF THE ASEANCHINA FREE TRADE AREA, disebutkan:Rule 2The Certificate of Origin (Form E) shall
    The request shall bemade in writing,accompanied with acopy of the Certificate ofOrigin (Form E) andshall specify thereasons and anyadditional informationsuggesting that theparticulars given on thesaid Certificate of Origin(Form E) may beinaccurate, unless theretroactive check isrequested on a randombasis;i.
Register : 03-01-2017 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SINARINDO GERBANGMAS;
7562 Berkekuatan Hukum Tetap
  • For the purposes of this Agreement an individual, who is a member of adiplomatic or consular mission of one of the two States in the other Stateor in a third State and who is a national of the sending State, shall bedeemed to be a resident of the sending State if he is submitted therein tothe same obligations in respect of taxes on income as are residents of thatState;Article 111.
    Notwithstanding the provision of paragraph 2, interest arising in oneof the other Stares shall be taxable only in the other State if thebeneficial owner of the interest is a resident of the other State and ifthe interest is paid on a loan made for a period of more than 2 years oris paid in connection with the sale on credit of any industnal,commercial or scientific equipment.5.
    The competent authorities of the two States shall by mutualagreement settle the mode of application of paragraphs 2, 3 and 4.6.
    Thecalculation of this interest rate shall become effective as from the date ofthe loan agreement". Pasal tersebut jelas menyebutkan tingkat bungayang dibebankan dan sejak kapan perhitungan tingkat bunga berlakuefektif.
    Any informationreceived by one of the two States shall be treated as secret in the samemanner as information obtained under the domestic laws of that State andshall be disclosed only to persons or authorities (including courts andadministrative bodies) involved in the assessment or collection of, theenforcement in respect of, or the determination of appeals in relation to, thetaxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use theinformation only for such purposes.
Putus : 28-05-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — PT KORINDO HEAVY INDUSTRY (DAHULU PT KOSTRA MAS JAYA), vs. HYUNDAI MOTOR COMPANY
279868 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Pasal 18.00 ayat (2) Distributorship Agreement telahdisepakati hal hal sebagai berikut:Pasal 18.00 Ayat (2) Distributorship Agreement:"... any dispute or claim arising out of or in connection with this Agreementor any breach hereof shall be settled finally by arbitration.
    The arbitrationHal. 25 dari54 halaman Putusan Nomor 320 K/Pdt/2015264.shall take place in Seoul, Korea and shall be conducted in accordance withthe Rules of the Korean Commercial Arbitration Board by three arbitratorsappointed according to those rules ...";Terjemahannya sebagai berikut:"... segala sengketa yang timbul dari atau memiliki hubungan dengan ataupelanggaran terhadap Perjanjian ini akan diselesaikan secara final melaluiarbitrase.
    ;Bahwa ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) dariSupply Agreement, yang berbunyi sebagai berikut:5.Pasal 17 ayat (1) Supply Agreement:"... any and ail disputes or differences which may arise out of, or in relation to,or in connection with this Agreement, shall be settled within sixty (60) daysthrough friendly negotiations between the Parties. In case no settlement canbe reached through negotiations, such disputes shall be submitted to andfinally settled by arbitration.
    ;Bahwa dalam Pasal 25 ayat 1 Technical License Agreement jugadisetujui ketentuan yang sama, yang berbunyi sebagai berikut:26Pasal 25 ayat (1) Technical License Agreement:"Any and all disputes or differences which may arise out of, or in relation to, orin connection with this Agreement, shall be settled within sixty (60) daysthrough friendly negotiations between the Parties.
    In case no settlement can27be reached through negotiations, such disputes shall be submitted to andfinally settled by arbitration. Arbitration shall take place in Korean CommercialArbitration Board pursuant to Korean Commercial Arbitration Rules ...";Terjemahannya adalah sebagai berikut:"Segala sengketa atau perbedaan yang mungkin timbul dari atau memilikihubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan dalam jangka waktu enampuluh (60) hari melalui negosiasi antara para pihak.