Ditemukan 447 data
1.Siti Mustab Siroh
2.Zulaikah
Termohon:
Bupati Demak
106 — 53
dianggap dikabulkan secarahukum akibat tidak ditetapkanya keputusan dan/atau tidakdilakukaknya tindakan ole badan dan/atau pejabat pemerintahan dankarenanya mengajukan permohonan kepada pengadilan yangberwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaanMD.permohonan; Pasal 3 ayat (2) huruf d; permohonan untuk kepentingan PEMOHON secara langsung ; Pasal 16 huruf c;kedudukan hukum (legal standing) PEMOHON yang merasakepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkan keputusan da/atau tidakdilakukannya tindaka
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. AHMAD MARO.
94 — 22
Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999halaman 63 dari 83 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PT KPGtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindaka Pidana Korupsi Jo.
denganalasanalasan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam MemoriBandingnya (hlm.10) poin ke1 (alasan pertama) yang pada pokoknyamenerangkan bahwa Terdakwa sepatutnya dihukum dengan Pasal 3 Jo.Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindaka
PT HALIM HASANAH MEDIKA
Tergugat:
1.USWATUN KHASANA
2.EDY ISWANTO
142 — 75
HALIM HASANAH MEDIKA masih bisamengakses datadata pasien, melakukan tindaka medis atas nama PT.HALIM HASANAH MEDIKA, memasarkan produk kesehatan PT. HALIMHASANA MEDIKA ataupun melakukan tindakan lain yang menggunakanatau mengatasnamakan PT. HALIM HASNAH MEDIKA.2.3. Bahwa terdapat perbedaan kinerja antara usahausaha dalamnaungan PT.
94 — 13
Terdakwa, sedangkan tanda tangannasabah Hartono Subianto dipalsukan oleh Terdakwa;e Terdakwa ambil uang tabungan/setoran nasabah Hartono Subianto, laludimasukkan pada rekening nasabahnya saksi yang pernah Terdakwa, saksi dansaksi pakai bersama;Bahwa, saksi mau membantu Terdakwa untuk legerleger, karena saksi, Sari IndahLestari dan Terdakwa sudah pernah samasama lakukan leger leger sebelumnya, danTerdakwa saat itu membutuhkan uang;Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan:e Tidak benar tindaka
33 — 7
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyimpan adalah menaruhditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khususterhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempatang disediakan dan aman;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalahmemagang kekuasaan atas sesuatu, mengusai barang apabila dia dapatberkuasa atas apa dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah bendatersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelakudapat melakukan tindaka
SUTRISNO
Tergugat:
1.Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Lembung Timur, Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep
2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep
3.BUPATI SUMENEP
181 — 139
Tergugat telahberusaha melakukan pekerjaannya secara tim, bekerja cepattepat waktu, hal ini bisa dibuktikan bahwa tindaka Tergugatmenyelesaikan permasalah Pengggat dengan tidak mengenalwaktu yaitu mulai tanggal 21 April 2021 hingga 5 Mei 2021secara berturutturut dari tanggapan maupunberkonsultasidengan pihak pemerintahan Kabupaten Sumenep.Bahwa Tidak benar, kalau Tergugat telah Tidak Melaksanakan AsasKecermatan. Untuk itu mohon tuntutan Penggugat dinyatakan ditolak.k.5.
174 — 84
Bahwa dari seluruh uraian di atas, maka tindaka Tergugat yang mengeluarkanobjek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentinganPenggugat, sehingga dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan olehTergugat, terbukti melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UndangundangNomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 5 Tahun1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Pasal 9, Pasal 10 ayat (1)Undangundang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan
55 — 24
Butar Desa Rimo dan peristiwa lainnya yang terjadai di tempatyang sama diwaktu yang berbeda, tidak mempunyai atau tidak terdapat adanya suatu kesatuankehendak sehingga beberapa tindak pidana tersebut menjadi saling berkaitan sehinggasempurnalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena tanpa adanya tindakpidana pertama terdakwa juga dapat melakukan tindak pidana kedua dengan sempurna dansebaliknya tidak pidana pertama telah sempurna tanpa melakukan tindak pidana kedua, artinyakedua tindaka
113 — 33
teguran (somasi) terlebih dahulu kepadaPenggugat, dan pula saat Tergugat akan menerbitkan surat keputusannya , Tergugattidak mengikut sertaakan Penggugat untuk menerima masukan/menerima penjelasandari Penggugat mengapa tidak dilakukan penanaman kelapa sawit dilahan perkebunanyang telah diijinkan oleh Tergugat.Oleh karena sampai saat Tergugat menerbitkan keputusan mencabut ijin lokasi usahabudidaya perkebunan kelapa sawit milik Penggugat tersebut tidak pernah diterbitkan ijinLC oleh Tergugat,maka tindaka
93 — 64
., selaku PPAT;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut diatas, maka tindaka Tergugatmenerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 8031/Kalideres tanggal 17102000semula tercatat atas nama OEY LIE HOA (200562), seluas 4.114 M2? danSertipikat Hak Milik No. 8032/Kalideres diterbitkan tanggal 17102000semula tercatat atas nama KARTAJADI KURNIA (070456), seluas 4.114 M?
Terbanding/Terdakwa : SUMARDI NOPPO TO MECCE, SE
107 — 41
SUMARDI NOPPO TO MECCE, SEterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindaka apidana Korupsi yang dilakukan secara bersamasama ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARDI NOPPO TOMECCE, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 bulan dan Denda masingmasing sebesarRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuanapabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 1 (Satu) bulan ; Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesarRp.42.000.000
1.AMIRUDDIN SITOMPUL
2.SYAHRUL AMRI SIRAIT
3.MUHAMMAD HUSNI HABIBI NASUTION
4.ONI QITAL
5.ABDUL RAHMAN
6.ARIF DARMADI JAMBAK
7.SUHAIRI
8.RACHMAD FUJI SANTOSO
9.ILHAM
10.MUHAMMAD FAUZI SARAGIH
11.MUHAMMAD ANJAS
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kepala Kepolisian RI di Jakarta Cq.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
2.Kepolisian Resor Tebing Tinggi Cq.Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tebing Tinggi
3.Tim Penyidik Perkara Pidana Polres Tebing Tinggi IPTU Agus Arianto
54 — 9
SPKT.TT tanggal 27 Februari 2019, tentang para Pemohondilakukan penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan melakukantindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Subs Pasal 175 jo.Pasal 55, Pasal 56 KUH Pidanamaka Termohon Ildan Ill menerbitkanSurat Perintah Penyelidikan Nomor : SPLidik/102/II/2019/Reskrim, tanggal27 Februari 2019 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor:Sp.Gas/125/II/2019/Reskrim tanggal 27 Februari 2019, yang menugaskanTermohon untuk melakkan penyelidikan astas dugaan tindaka
36 — 7
, bahwa yang dimaksud dengan Menyimpan adalah menaruh ditempatyang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehinggaharus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat ang disediakan dan aman;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memagangkekuasaan atas sesuatu, mengusai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa dalamkekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secarafisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindaka
63 — 32
Bahwa atas tindaka atau perbuatan yang bersifat melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat , Il dan Ill maka ahli waris dari almarhum Manikamengalami kerugian materil oleh karena tidak dapat menikmati hasil daritanah sengketa sejak tahun 1990 sampai sekarang sebesarRp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) yang harus diganti oleh Tergugat dan Il secara tanggung renteng;10.
92 — 47
Madesa Sejahtera Utama juga terbukti telahmelakukan pelanggaran atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat khususnya Pasal 4ayat (1) dan (2), Pasal 17, Pasal 19 huruf (d),sehingga tindaka Tergugat yang mengehentikanLaporan Penggugat dengan mengeluarkan objeksengketa jelas merupakan perbuatan yangbertentangan dengan hukum yang berlaku;Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat tersebutbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakuserta bertentangan
105 — 51
Bahwabenar para Terdakwa dalam persidangan dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapatmempertanggung jawabkan perbuatannya.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatuBarang siapa telah terpenuhi.Unsurkedua : Secara bersamasama atau sendirisendiri.Yang dimaksud dengan secara bersamasama dalamunsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagaipelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satuorang yang melakukan perbuatan/tindaka secara bersamassama dalam waktu,
95 — 206
Sesuai Visum Et RepertumNomor : R/22/VER/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 An Ira Kencanawaty,bukanlah tindakan pencegahan tetapi tindakan yang membuat orangmerasa sakit dan luka dan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkanoleh Hukum karena itu keberatan tersebut tidak dapat diterima.e Bahwa terhadap keberatan poin 2 bahwa tindakan Terdakwa padaapril 2010 dan Juli 2013 tindaka tersebut tidak disertai buktipendukung, karena keterangan hanya dari saksi2.Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi1 tersebut
131 — 11
PT.Kukdong Internasional baru kirakira bulan Oktober 2014 PSP SPNPT.Kukdong Internasional menurut Upah Kurang Bayar .bahwa sebenarnyaapabila PSP SPN tidak setuju dengan kesepakatan tersebut seharusnya PSPSPN sebagai Penggugat berani menolak kenaikan upah untuk anggota SPNsendiri saat hendk pembayaran kenaikan upah Bulan Jauari atau Februari 2014.Bahwa Tergugat menilai bahwa bantuan Penggugat hanya membuat kondisiperusahaan menjadi kacau , tidak kondusip dan supaya Serikat lain diPerusahaan bisa melihat tindaka
1.TONI BERUTU
2.CIPTO ACEH
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJANGGUT I KECAMATAN KERAJAAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT
86 — 105
Dan melanggar asas Kecermatan yaitu asasyang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasariinformasi dan dokumen lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ataupelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan/atautindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusandan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan di atas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa tindaka Tergugat menerbitkan
181 — 127
adanya alasan pemaaf yakni pembelaan terpaksa yangmelampaui batas (noodweer exces) telah terpenuhi dan menghilangkan nyawadari korban bukanlah menjadi maksud dari terdakwa, namun hal tersebutmerupakan akibat dari pembelaan terpaksa yang melampaui batas, untuk ituunsur mens rea dalam diri terdakwa tidak terpenuhi sebagai kehendak murnimenghilangkan nyawa korban, oleh karena itu Hakim Anggota II berpandanganuntuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakantetapi bukan merupakan tindaka