Ditemukan 1401 data
Urut Berdasarkan
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1350 B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo,Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J,B.J.M ten Berge,P,J.J. van Buuren, dan F.A.M Stroink dalam Buku Pengantar HukumAdministrasi Indonesia (/ntroduction to the Indonesian AdministrativeLaw).
Hadjon, R. Sri SoemantriMartosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki,J.B.J.M ten Berge, P.J.J. van Buuren, dan F.A.M Stroink dalam BukuPengantar Hukum Administrasi Indonesia (/ntroduction to theIndonesian Administrative Law).
Putus : 08-07-2010 — Upload : 24-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/TUN/2009 Tanggal 8 Juli 2010 — WALIKOTA SURABAYA VS PT. SURYA INTI PERMATA, Tbk.,
36 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon dalambukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,menyebutkan Badanbadan atau Pejabat Tata UsahaNegara bertindak melalui dua macam peranan, yakni Selaku pelaku hukum publik yangmenjalankan kekuasaan publik, yangdijelmakan dalam kualitas penguasaseperti halnya Badanbadan Tata UsahaNegara dan pelbagai jabatan yang diserahiwewenang penggunaan kekuasaan publik ; Selaku pelaku) hukum keperdataan = yangmelakukan pelbagai perbuatan hukumkeperdataan seperti halnya mengikatkanjual beli, Sewa menyewa
Register : 16-05-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 37/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
YULIS DAHNIAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU
Intervensi:
SITI NUR FAJAR RAHMI
103 — 54
YULIS DAHNIAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU
Intervensi:
SITI NUR FAJAR RAHMI
103 — 54
Philipus M Hadjon, dkk., dalam bukunya Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, menyebutkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untukmengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal (Sebabakibat) antaraKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya,artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnyaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat;Menimbang, bahwa di samping kepentingan akan nilai yang harusdilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingan
Register : 04-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 612 K/TUN/2015 Tanggal 11 Februari 2016 — GEDE ADNYA TINDRAWAN, SH VS DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM (RSUP) SANGLAH DENPASAR;
55 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, dkk dalamBuku Argumentasi Hukum, hal 16, penerbit Gadjah MadaUniversity Press. 2005).
Putus : 18-07-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 649 K/Pdt/2012 Tanggal 18 Juli 2013 — PT. Mecaf VS Dana Pensiunan Bersama Perusahan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi), DK
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, S.H. yangmenyatakan bahwa delegasi pada hakekatnya merupakan pelimpahanwewenang, dengan prosedur pelimpahan dari suatu organ pemerintahkepada organ lain dengan peraturan perundangundangan, dan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris, si pemberiwewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelahada pencabutan dengan berpegang pada asas contraries actus, dan tatanaskah pada delegataris adalah tanpa atas nama (a.n), dan lainlain29(langsung) (Bahan Hukum Administrasi
Hadjon, S.H.)
Putus : 22-11-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/TUN/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — CV. SURIA JAYA VS KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA BANDAR LAMPUNG
80 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahdisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah.Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi,delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskanmelalui pembagian kekuasaan negara oleh UndangUndang Dasar,sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenanganyang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M. Hadjon padadasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat.
Putus : 18-05-2011 — Upload : 09-10-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 700/Pid.B/2011/PN.SBY Tanggal 18 Mei 2011 — ADI WIDJAJA Bin KONG TJIE LIAâÂÂT
146 — 55
146 — 55
YN HARI HARDONO dirugikansecara materiil karena tidak dapat menikmati barang yang sudah dibeli dengan carasah kurang lebih sebesar Rp. 4.509.000.000, (empat milyard lima ratus sembilanjuta rupiah) atau setidaktidaknya lebih dari Rp. 250, (dua ratus lima puluhPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayatke1 KUHP. uo...ke1 KUHDP, === 2 snnnneMenimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan didampingi PenasihatHukumnya bernama : PIETER HADJON,S.H.,MH.
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1236 B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — Is Sudaryono, SH., MH;
Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN
49 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, R. SriSoemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M.Laica Marzuki, J.B.J.M ten Berge, P.J.J. van Buuren, dan F.A.MStroink dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(Introduction to the Indonesian Administrative Law). Gajah MadaUniversity Press, Cetakan ketiga 1994, Halaman 6465, sebagaiberikut:"Sumber Hukum lain yang perlu dikemukakan ialah Keputusan TataUsaha Negara."
Hadjon, R. SriSoemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan,H.M.
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1349 B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, R. SriSoemantriMartosoewignjo, Sjachran Basah, BagirManan, H.M.LaicaMarzuki, J.B.J.M ten Berge, P.J.J. van Buuren, dan F.A.MStroink dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(Introduction to the Indonesian Administrative Law).
Hadjon, R. SriSoemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan,Halaman 44 dari 54 halaman. Putusan Nomor 1349/B/PK/PJK/201617.18.H.M.
Register : 10-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Andhika Perdana Nur Widianto
Tergugat:
1.MENPAN RB
2.Deputi Bidang SDM Aparatur Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementrian PANRB
307 — 304
Andhika Perdana Nur Widianto
Tergugat:
1.MENPAN RB
2.Deputi Bidang SDM Aparatur Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementrian PANRB
307 — 304
Hadjon menyatakan sebenarnya menyamakan Asasasas Umum Pemerintahan yang Layak/Baik dengan norma hukumtidak tertulis dapat menimbulkan salah paham sebab dalam konteksiimu hukum telah dikenal bahwa asas dengan norma terdapatperbedaan. Asas atau prinsip merupakan dasar pemikiran yangumum dan abstrak, ide atau konsep dan tidak memiliki sanksi.Sedangkan norma adalah aturan yang konkret, penjabaran dari idedan mempunyai sanksi.
Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: GadjahMAda Press, 1993 hlm. 270.5 SF.
Register : 17-03-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 K/TUN/2016 Tanggal 14 Juni 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI VS 1. NASIR KULLE., 2. RIDWAN SANDE, SE;
78 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Sumberhukum dalam formal (Resmi):1.2.3.
Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 596/B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. MONAGRO KIMIA
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon di dalam bukunya yang berjudul HukumAdministrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press,Yogyakarta:2011) pada halaman 355 356 sebagai berikut:Dalam pertimbangan putusan dimuat alasanalasan hakimsecara tepat dan rinci, termasuk ke dalamnya penilaian secarayuridis terhadap setiap bukti yang diajukan dan halhal yangterjadi dalam persidangan selama proses perkara itu diperiksa.Ikhwal tersebut merupakan pertanggungjawaban dalammenyelesaikan tugas dan pula tanggungjawabnya kepadamasyarakat.
Hadjon didalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Dan GoodGovernance (Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta: 2010) padahalaman 30 sebagai berikut:Tindakan pemerintahan (a.l.
Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/TUN/2015 Tanggal 30 September 2015 — AGUS SUGIARTO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DK
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 446 K/TUN/2015digunakan sebagai pertimbangan hukum cacat formil, materiil danadministratif.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan gugatan tidak dapatditerima sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, tetapi perlutambahan pertimbangan;Bahwa terlepas dari alasan kasasi, sesuai dengan teori HukumAdministrasi Negara dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Negara olehPhilipus Hadjon dkk, dan
Register : 20-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 18/G/2020/PTUN.MTR Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat:
SYAMSOM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
180 — 87
SYAMSOM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
180 — 87
Mtr2004, UU Anti KKN 2009, serta doktrin yang dikemukakanoleh Kuntjoro Purbopranoto, Philipus M Hadjon, maupunJazim Hamidi.Sedangkan penerapan asaskepastian hukum formil diterapkan dengan ijelas dalam Putusan MARINo.121/G/121/PTUNBDG, Putusan No.04/G.TUN/2001/PTUN.YK jo. No. 10/B/TUN/ PT.TUN SBY jo.
Register : 28-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 455 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. MONARGO KIMIA;
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon di dalam bukunya yang berjudul HukumAdministrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press,Yogyakarta:2011) pada halaman 355 356 sebagai berikut:Dalam pertimbangan putusan dimuat alasanalasan hakimsecara tepat dan rinci, termasuk ke dalamnya penilaian secarayuridis terhadap setiap bukti yang diajukan dan halhal yangterjadi dalam persidangan selama proses perkara itu diperiksa.Ikhwal tersebut merupakan pertanggungjawaban dalammenyelesaikan tugas dan pula tanggung jawabnya kepadamasyarakat.
Hadjon didalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Dan GoodGovernance (Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta: 2010)pada halaman 30 sebagai berikut:Tindakan pemerintahan (a.l. keputusan pemerintahan) dapatberakibat batal demi hukum (van rechtwege nietig), batal(nietig), atau dapat dibatalkan (vernietigbaar) tergantung dariessensialtidaknya kekurangan atau cacat yuridis yang terdapatdi dalam keputusan itu.Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.69779/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 31 Maret 2016 yangbersumber
Putus : 21-09-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/TUN/2012 Tanggal 21 September 2012 — BUPATI KUTAI BARAT vs PT. PERKEBUNAN SENTAWAR MEMBANGUN
81 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, dkk dalamsebukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , penerbit Gajah MadaUniversity Press, Yogyakarta, 1994, halaman 274 275) ;Telah terungkap fakta di persidangan, bahwa PT. Perkebunan SentawarMembangun (Termohon Kasasi) sebagai Pemegang Ijin Usaha Perkebunan (IUP)Kelapa Sawit, tidak serius melaksanakan kewajibannya yang ditetapkan dalamketentuan yang berlaku.
Register : 28-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 456 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. MONARGO KIMIA;
34 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon di dalam bukunya yang berjudul HukumAdministrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press,Yogyakarta:2011) pada halaman 355 356 sebagai berikut:Dalam pertimbangan putusan dimuat alasanalasan hakimsecaratepat dan rinci, termasuk ke dalamnya penilaian secarayuridis terhadap setiap bukti yang diajukan dan halhal yangterjadi dalam persidangan selama proses perkara itu diperiksa.Ikhwal tersebut merupakan' pertanggungjawaban dalamHalaman 46 dari 64 halaman.
Hadjon didalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Dan GoodGovernance (Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta: 2010)pada halaman 30 sebagai berikut:Tindakan pemerintahan (a.l. kKeputusan pemerintahan) dapatberakibat batal demi hukum (van rechtwege nietig), batal(nietig), atau dapat dibatalkan (vernietigbaar) tergantung dariHalaman 47 dari 64 halaman.
Register : 02-09-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 11-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 14 Januari 2015 — HENDRI DARNADI, S.E;MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
121 — 85
121 — 85
Hadjon, S.H., Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin :LakiLaki, Tempat/tanggal lahir : Flores 7 Januari 1945, Agama Kaitolik,Pekerjaan : Guru Besar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasipada Pada Universitas Airlangga dan Guru Besar pada UniversitasTrisakti, Alamat : Jl. Delima V GG 12 No. 187, Rt.014 / 005 Kel. MalakaSari, Kec.
Hadjon, S.H., dan 1 (satu) saksi bernama Muhammad Zein,dan seluruh keterangannya menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil bantahannya, pihakTergugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi suratsurat yang telah diberimeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya di persidangan yangdiberi tanda Bukti T1 sampai dengan Bukti T15.Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas Audi et Alterem Partemmaka Majelis Hakim telah memberikan Tergugat
Register : 28-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. MONARGO KIMIA;
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon di dalam bukunya yang berjudul HUKUMADMINISTRASI INDONESIA (Gadjah Mada University Press,Yogyakarta:2011) pada halaman 355 356 sebagai berikut:Dalam pertimbangan putusan dimuat alasanalasan hakimsecara tepat dan rinci, termasuk ke dalamnya penilaian secaraHalaman 45 dari 63 halaman.
Hadjon didalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Dan GoodGovernance (Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta: 2010)pada halaman 30 sebagai berikut;Halaman 46 dari 63 halaman.
Putus : 08-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 474/B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT MONAGRO KIMIA
34 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon di dalam bukunya yang berjudul HUKUMADMINISTRASI INDONESIA (Gadjah Mada University Press,Yogyakarta:2011) pada halaman 355 356 sebagai berikut:Dalam pertimbangan putusan dimuat alasanalasan hakimsecaratepat dan rinci, termasuk ke dalamnya penilaian secarayuridis terhadap setiap bukti yang diajukan dan halhal yangterjadi dalam persidangan selama proses perkara itu diperiksa.Halaman 45 dari 63 halaman.
Hadjon didalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Dan GoodGovernance (Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta: 2010)pada halaman 30 sebagai berikut:Tindakan pemerintahan (a./. keputusan pemerintahan) dapatberakibat batal demi hukum (van rechtwege nietig), batal(nietig), atau dapat dibatalkan (vernietigbaar) tergantung dariHalaman 46 dari 63 halaman.