Ditemukan 504 data
12 — 2
Bro.ldak pernan Gatang dan taak member kabar dimana tempat tinggal: Bahwa penyebab mereka berpisah tempat tinggal karena, karenalerqugat mau mencari pekeriaan, Karena i usanatidak mencukupi; bBanwa selak tanun ZUU3 PKenggugat aan lergugal berpisan tempattinggal selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi mendatangiFenggugat dan di sudan tidak aiketanul Keberadaan 1 erqugat sertaalamatnya dengan jelas; Bahnwa Penaguagat sudan berusana mencafi tnformas!
8 — 1
Menetapkan syarat talik taak telah terpenuhi.4. Menjatunkam talak satu Khuli Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000, (Sepuluh riburupiah);5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majlis HakimPengadilan Agama Pati pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Mbertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 H. oleh kami Drs. H.
6 — 3
Menyatakan jatuh Taak satu Bain Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXX)terhadap Penggugat (KXXXXXXXXXXXXKXX ).3.
12 — 16
Menjatuhkan taak satu Tergugat kepada Penggugat;Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Cbn3.
16 — 5
Danwa Karena tergqugat taak peman naar ai sidang, makaupava mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agua f.:.Nomor v1 tanun z2U10 Fasal 4 ayat (1) Gan rasal 1/ ayal (1) tidak aapatdilaxsanakan:Menimoang, banwa Fenagugat derdomisiii dalam yurisdiks!
20 — 5
dengan tidak lagi mempedulikan Penggugatsebagaimana maksud pasal 116 huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jopasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apalagi sekarangTergugat sudah menjalin cinta dan bahkan hidup bersama dengan wanita lainbernamaWANITA sunnnnnn nnn nenMenimbang, bahwa pelanggaran taklik taalak dapat dijadikan alasan gugatcerai harus memenuhi unsurunsur (1) Tergugat mengucapkan sighot taklik talaksetelah akad nikah , (2) Tergugat melanggar bunyi sighot taklik taak
8 — 3
bukti P.2 yang merupakan kartuidentitas Pemohon dan terbukti berada dalam yurisdiksi Pengadilan AgamaKabupaten Madiun demikian juga Termohon sesuai pengakuannya dan jugarelas yang disampaikan yang bersangkutan yang berkaitan dengan identitasbenar telah berada dalam kompetensi relative Pengadilan Agama KabupatenMadiun, demikian juga kewenangan mengadili perkaranya merupakankompentensi absolud Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai talak (permohonan ijinmenjatuhkan taak
60 — 24
Donner yang membagi kekuasaanNegara menjadi dua bagian, yaitu :a Kekuasaan Negara dalam bidang politik (Taak Stelling) ;b Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan politik(Taak Vervulling) ;7 Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan Menteri DalamNegeri merupakan kewenangan kekuasaan Negara dalam bidang politik (TaakStelling), sedangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untukmenguji keputusankeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalammenjalankan
atau melaksanakan kebijakan politik (Taak Vervulling).
Mukhtar
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
Intervensi:
H. Anwar Sanusi
94 — 18
terjadi karena keputusan tatausaha negara yang bersangkutan (/ihat: INDROHARTO, Bunga RampaiTulisan Hukum Buku II, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik danHukum Perdata, terbitan Lembaga Penelitian dan Pengembangan HukumAdministrasi Negara Bogor Jakarta, 1995, halaman 117); Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim perludijelaskan uraian yuridis bahwa dalam lingkup hukum Administrasi Negarakekuasaan Negara dibagi menjadi dua bagian yaitu Kekuasaan Negaradalam bidang Ketatanegaraan (Taak
Stelling) dan Kekuasaan Negara dalamHalaman 38 dari 45 HalamanPutusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNAmenjalankan atau melaksanakan Administrasi Negara (Taak Vervulling) atauLapangan Administrasl; 222022 222 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 405 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah menyebutkan: (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar waktu karena:a Meninggal dunia
Politik; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atassecara yuridis Tergugat in casu Gubernur Aceh di dalam menerbitkan objeksengketa tidaklah berdasarkan kewenangan yang bebas berada padanyasebagai badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan fungsipemerintahan, namun Tergugat juga terikat oleh ketentuan perundangundangan untuk menerbitkan objek sengketa setelan semua berkas danprosedur telah dilaluinya, dimana Tergugat menjalankan tugas dalam bidangketatanegaraan (Taak
8 — 2
Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03September 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama BlitarNomor : 2789/Pdt.G/2013/PA.BL mengajukan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat telah dinikahi tergugat dihadapan pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) pada tanggai 7 Juni 1993, sebagaimana tercatat dalamKUTIPAN AKTE NIKAH NoXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKec.XXXXXXX KabBltar.Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah, Tergugat juga mengucapkn ShigotTa'lik Taak
69 — 7
Dan atas perbuatan dan perilkauTergugat tersebut, Pengugat tidak ridha dan bersedia membayar uangiwadh sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) yang telah nytamelanggar sighat talik taak poin 2,3 dan 4 yang diucapkan Tergugatsaat akad nikah. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telahmemenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan yang berlaku;12.
58 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dimana kekuasaan negara dibagi menjadi dua bagianyaitu kekuasaan negara dalam bidang Politik (Taak Stelling) dankekuasaan negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasinegara (Taak Vervulling ) atau lebih dikenal sebagai Bestuur gebied Zaken/Lapangan Administrasi ; bahwa sesuai dengan pasal 32 dan pasal 33 UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 Tentang Partai Politik Khususnya dalam penjelasan pasal 32 ayat(1) dijelaskan / diuraikan apa yang
25 — 9
Menjatuhkan Taak Satu Tergugat terhadap Penggugat;3.
16 — 9
Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untukmembayar nafkah terhutang Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi selaku istri sebesar Rp 6.000.000,(enam juta rupiah)secara tunai pada saat ikrar taak diucapkan oleh PemohonKonvensi/ Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksaperkara ini;7.
11 — 1
Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ibaratdalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal 405 yang berbunyisebagai berikutAPA 249 bl te Yoo taaK) Ses a >lSo 2U >So Uowloiy aleArtinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untukmenghadap di persidangan, sedangkan orang tersebuttidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasukorang dholim dan gugurlah haknya ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undang undang Nomor 3
21 — 2
oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruhorang lain untuk menghadap' sebagai wakil atau kuasanya,meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi danpatut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. pasal 27 ayat(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perkara inidiputus denganverstek 3 22 ee eer ee ee ee ee ee eee eee eeMenimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ibaratdalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal 405 yang berbunyiAPA 249 bl le Yoo taaK
13 — 2
Tergugat rekonvensiterhadap jumlah yang diminta oleh Penggugat Rekanvensi tersebut harusberalasan;Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensitersebut d/ atas telah dibuktikan dengan alat bukti surat (P 2) berupa Slip Gajidari perusahaan tempat kerja Tergugat Rekonvensi, maka MAjelis Hakim cukupmerujuk Kemampuan Tergugugat Rekonvensi sesuai dengan PenghasilanTergugat Rekxonvensi tersebut;Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan Kewajiban bekas suarmikepada bekas istri apabila terjadi cerai taak
14 — 1
hati minta diceraikan dari Tergugat;8 Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mengajukangugat cerai terhadap tergugat dengan alasanalasan sebagaimana tersebut dalam pasal116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu; suami melanggar taklik talak;Berdasar alasan /dalildalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan AgamaKudus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusanyang amarnya berbunyi;1 Mengabulkan gugatan Penggugat:2 Menetapkan jatuh taak
12 — 6
Menjatuhkan Taak Satu Tergugat terhadap Penggugat;3.
11 — 5
Menjatuhkan taak satu Bain Sughra Tergugat terhadapPenggugat;4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang dan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan,Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;5.