Dengan demikian Surat KeputusanTergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibathukum; Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo telah menimbulkan akibathukum, yakni Penggugat telah nyatanyata dicabut status,kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri SipilYang Memenuhi Kriteria (MK) di lingkungan Pemerintah KabupatenKutai Barat; Bahwa Penggugat, dengan alasanalasan yuridis sebagaimana akandiuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat aquo dan menganggapnya

, Komunikasi dan Informatika KutaiBarat (PPTK Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KutalBarat TA.2013), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor60/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr tanggal 26 April 2016, putusan mana telahberkekuatan hukum tetap ;Bahwa dengan berpedoman pada doktrin dan ketentuan hukum di atas,dinubungkan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Kemudian setelah itu saksiCitra Kurniawati Datmi bercerita kepada kakaknya bernama Dwi Sartika Datmidan abang iparnya bernama Zuhdi Mustamir, lalu saksi Dwi Sartika Datmi dansaksi Zuhdi Mustamir juga tergiur untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipilyang diurus oleh Terdakwa;Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013, sekira pukul 20.00WIB, bertempat di Jalan Mawar 9 Nomor 28, Lingkungan VIII, KelurahanSijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, saksi Zuhdi Mustamirbersama dengan saksi Dwi

Kemudian setelah itu saksiCitra Kurniawati Datmi bercerita kepada kakaknya bernama Dwi Sartika Datmidan abang iparnya bernama Zuhdi Mustamir lalu saksi Dwi Sartika Datmi dansaksi Zuhdi Mustamir juga tergiur untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipilyang diurus oleh Terdakwa;Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 20.00WIB, bertempat di Jalan Mawar 9 Nomor 28, Lingkungan VIII, KelurahanSijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, saksi Zuhdi Mustamirbersama dengan saksi Dwi

Selama Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkatpejabat pelaksana harian;Penggugat telah salah memahami maksud dari Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015,tanggal 26 Agustus 2015, karena keputusan tersebut telah sesuai denganketentuan Peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian atausudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimaksudkan untuk kelancaranpemeriksaan

Maksud dari ketentuan ini adalah Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran pidana meskipun belum adaputusanpengadilan, atau tidak diproses di Pengadilan, sepanjang yang bersangkutanmengakui perbuatannya dan didukung dengan buktibukti yang cukup, makaterhadapnya dapat dijatuhi hukuman disiplin;Bahwa dalil Penggugat pada halaman 10 Nomor 12 dan 12.5 tidak perluditanggapi karena sepenuhnya kewenangan Menteri Kesehatan RI bukankewenangan Tergugat/Bapek;Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal

., M.KES(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak berdasarkanKeputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.157BKD/2013 tentangPengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon Il di Lingkungan PemerintahKabupaten Lebak, tanggal 7 Mei 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapatdiingat lagi dengan pasti, namun dalam kurun waktu sekitar bulan Juni Tahun2013 sampai dengan sekitar bulan Februari 2014 atau pada waktuwaktu

VENNY IRIAN AMALIAH, M.M., M.KES(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak berdasarkanKeputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.157BKD/2013 tentangPengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon Il di Lingkungan PemerintahKabupaten Lebak, tanggal 7 Mei 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapatdiingat lagi dengan pasti, namun dalam kurun waktusekitar bulan Juni Tahun2013 sampai dengan sekitar bulan Februari 2014

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukumtetap sejak tanggal 8 april 2015 terhadap perbuatan pidana tersebut,dengan memperhatikan penjelasan pasal 27 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor : 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yangmenyatakan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan setelahada keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hokum yangtetap dan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 1996tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipilyang

tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi Pegavei Negeri Sipildiberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegavai negeri sipil apabila dipidanapenjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan , maka hal inisecara nyata terlihat sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai dasarpertimbangan pemberhentian tidak dengan hormat untuk Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipilyang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikansebagai pegawai negeri sipil;Hal. 37 dari 61 Hal. Putusan No.26/G/2021/PTUN.JPR4.

Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipilyang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikansebagai pegawai negeri sipil; Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2014 tentangLarangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota dan/atau PengurusPartai Politik ditegaskan bahwa : Dalam pasal 2 ayat 1 dapatmenyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi Anggotadan/atau pengurus partai politik; Dalam pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa Pegawai NegeriSipil yang menjadi Anggota dan

PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai NegeriSipil BAB II Pasal 33 disebutkan : Pegawai Negeri Sipil yangberpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi Pegawai yangmenduduki jabatan fungsional tertentu; e. PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan struktural, khususnya Pasal 5 disebutkan :*Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah :ceb. A dSt.....e.

digunakan sebagai salah satubahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karirPegawai Negeri Sipil Sesuai ketentuan tersebut yang telah diakuisendiri oleh Penggugat, sangat jelas bahwa Daftar Urut KepangkatanHalaman 16 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUNSMGbukan merupakan satusatunya aspek sebagai bahan pertimbangandalam pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil;Selanutnya, dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun1979 disebutkan Apabila ada lowongan, maka Pegawai Negeri Sipilyang

;Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakimmenunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acarapersidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalamputusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan ahli danketerangan para terdakwa, serta alat bukti surat, maka diperolah faktafakta hukum sebagaiberikut :1Bahwa terdakwa I Asnal Kamil SE adalah seorang Pegawai negeri Negeri Sipilyang

Perintah Pencairan Dana) palsuguna pencairan anggaran atas proyek pengadaan bibit jagung dan bibit padi yangsudah pernah dicairkan pada tahun anggaran 2011 di Dinas Pertanian danPeternakan Kab.Mamuju;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan dimanaketerangan saksi, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barangbukti yang diperlihatkan didalam Persidangan diperoleh fakta sebagai berikut ;e Bahwa terdakwa I Asnal Kamil SE adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

bercerai dengan Pemohon kecualirumah yang disengketakan sebagai harta milik Termohon dan mohon agarperkaranya segera diputus; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukhalhal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; 19PERTIMBANGAN HUKUMDalam Konpensi :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PemohonKonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

H.ASMUI, MH dan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihakyang berperkara ;Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyaitu sebagai Dosen pada Universitas Udayana Denpasar Bali, danberdasarkan berdasarkan pasal 3 ayat (1 ) Peraturan pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, setiapPegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh

Yang dapatdipertanggungjawabkan adalah terbatas pada Pegawai Negeri Sipilyang memiliki kewenangan ; Unsur ke2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi.Kata dengan tujuan sebelum kalimat selanjutnya menunjukkan bahwajenis kesalahan delik ini harus merupakan kesengajaan dengan maksud(opzet als oogmerk), artinya akibat perbuatan pidana yaitumenguntungkan diri sendiri atau orang lain harus benarbenardikehendaki oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Bahkan Prof. Dr.

undangundang tentangKepegawaian yang bersifat "MAKSIMUM REMIDIUM, sehinggadalam hal ini tidak harus melihat pada ancaman atau tuntutan saja,akan tetapi juga haruslah dipertimbangkan berat ringannya tindakpidana yang dilakukan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan ; Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkan apakahPegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kesalahan itu akandiberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslahdipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang

pendidikan tersebut sepatutnya digabungkan,tidak perlu ada pemisahan j ~777 77777 rrrMenimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernamaMAHENDRA FADEL PRATAMA, lahir tanggal 22 Maret 2006, saat iniberada dalam asuhan Penggugat dan duduk di bangku sekolah TamanKanakkanak Raudhatul Athfal "Masyithoh sebagaimana ditunjukkanoleh bukti P.7, maka di samping memerlukan nafkah, juga telahmemerlukan biaya pendidikan ; 77777377 3773733535555 55 5 5Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Hal ini berbeda denganhukuman disiplin sebagaimana dimaksud dengan ayat(3) huruf a, b, c serta dan ayat (4) huruf a, b,c, d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengharuskan ditetapkan dengan SuratKeputusan oleh Pejabat yang berwenang menghukum;13.2.

Putri Mayanda Sari lahir pada tanggal 22 Agustus 1992, danMenimbang bahwa dipersidangan seorang ahli yang berasal Petugas Pencatatan Sipilyang telah menjelaskan yang pada pokoknya memang pada tanggal 13 Oktober 2010telah dikeluarkan Akta Kelahiran an.

Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh padaperguruan tinggi ; 3 Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden ; Menimbang, bahwa jabatan yang dijabat oleh Penggugat sebagai PenyuluhPertanian, perpanjangan batas usia pensiunnya diatur dalam Ketentuan Pasal 1 PeraturanPresiden RI No. 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PegawaiNegeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, PenyuluhPerikanan, dan Penyuluh Kehutanan, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Tergugat bersama Anakkandungnya EDO kembali mendatangi Penggugat untuk menjemputuang muka atau panjar biaya pengurusan seleksi Pegawai Negeri Sipilyang dijanjikan oleh Tergugat dan Penggugat menyerahkan uangsebesar Rp. 25.000.000, kepada Tergugat dan anaknya di rumahPenggugat pada sekitar bulan April 2017, kemudian Tergugatmembuatkan kuitansi tanda terima uang panjar tersebut untukPenggugat dan setelah lebih kurang satu minggu kemudian TergugatHalaman 2 dari

Sebagai contoh seorang pegawai negeri sipilyang melakukan kejahatan pidana, diputus dengan putusan Hakim pidana dan mendapatkan vonispidana, kemudian berdasarkan putusan tersebut pegawai negeri sipil tersebut diproses secaraadministrasi berupa pemecatan;e bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dilakukan oleh Tergugat adalahrasional dan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu, Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 13 ayat(5) Undangundang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

No. ista20e0)r TUN.JKT.oy , ay& S&S~~ Yy > Yyy SS> >ceywyyy~~= tanggal 29 Juli 2020 yang ~memutuskan memperkuat hukuman disiplinyy o> 4S=wyyA=>Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pebawai Negeri Sipilyang dijatuhkan kepada ARIFIN, S.Ag (Penggugat), karefia Penggugat terbuktimelakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk Kerja tanpa alasan yang7 Sa h sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bularDesember 2019 selama 118a hari kerja atau lebih dari 46 hari kerja dan tidak melaksanakan

Pemohon dalam repliknya pada pokoknya menolakatas eksepsi yang diajukan oleh Termohon;Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetapsebagaimana dalam eksepsinya;Menimbang, bahwa alasan eksepsi pada angka 1 menurut Majelis Hakim15merupakan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon yang berarti sudahmasuk dalam pokok perkara oleh karenanya harus ditolak;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang