lelang pengadaan alat kontrasepsiDinas KKB Rote Ndao tersebut adalah saksi Ir.

AgustinusOrageru selaku Kepala Dinas KKB Rote Ndao;bahwa setelah menghubungi saksi Drs.

Rote Ndao dicairkankarena merupakan kebijakan Pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas KKB Rote Ndao yaitusaksi Drs.

Dinas KKB Rote Ndao.Menimbang, bahwa sesuai dengan saran para terdakwa, maka saksi Ir.

Munawar Lufhti kepadaDinas KKB Rote Ndao pada tanggal 12 Desember 2008 ternyata hanya 26 (dua puluh enam) UnitSterilisator Uap Double Rack dan masih kurang 100 (seratus) unit lagi yang belum diserahkankepada Dinas KKB Rote Ndao hingga akhir masa persidangan perkara ini.

KKB kepada PT. ASEI (Persero) perihal permohonan limitpenjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) (tanggal 17 Januari2005),c. Fotokopi Profil PT KKB,d. Fotokopi surat pernyataan Dirut PT KKB,e. Rencana pembelian dan penjualan barang.

PT KKB walaupun tidak melakukan OTS ke lokasi pabrik di Juana, PatiJateng maupun pabrik di Kalimantan.

KKB kepada PT. ASEI (Persero) perihal permohonan limitpenjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) (tanggal 17 Januari2005),c. Fotokopi Profil PT KKB,d. Fotokopi surat pernyataan Dirut PT KKB,e.

KKB.196. 1(satu) lembar copy Nota Dinas dari Kantor Cabang Jakarta kepadaKepala Divisi RKS No. 21/188/V/ND/JKT tanggal 1 Juni 2006 perihalPencairan Deposito milik PT. KKB.197. 1(satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi RKS kepada ASEI CabangJakarta No. 21/161/VVND/DIV.RKS tanggal 6 Juni 2006 perihalPencairan Deposito an. PT. KKB pada PT.

KKB.201. 1(satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB No.21/068/VIVDIV. RKS/ASEI tanggal 25 Agustus 2006 perihalUndangan.202. 1(satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB No.21/070/IX/DNV. RKS/ASEI tanggal 1 September 2006 perihalUndangan.203. 1(satu) lembar asli Surat dari PT. BCA kepada PT. ASEI No.361/MO/WHD/05 tanggal 6 September 2006 perihal PenyelesaianPencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB.204. 1(satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT.

Berkas kredit kendaraan bermotor (KKB) debitur fiktif sebanyak 10.795 sebagaimana laporan hasil audit No. R.97-AIN/KKPP/04/2011 tanggal 5 April 2011( dititipkan ke BRI Teluk Betung untuk persidangan sebanyak 25 berkas );2. Asli Akta No. 94 tanggal 25 September 2006 tentang perjanjian kerjasama pelayanan kredit kendaraan bermotor antara PT. BRI Tbk dengan PT.Natar Perdana Abadi;3. Asli Akta No. 57 tanggal 28 Desember 2006 tentang perjanjian kerjasama pelayanan KKB antara PT.

Asli Akta No. 15 tanggal 20 Juni 2010 tentang perjanjian kerjasama pelayanan KKB antara PT. BRI Tbk dengan PT.Natar Perdana Abadi;5. Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10 September 2006;6. Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no. R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008;Dikembalikan kepada PT. BRI Cabang Teluk Betung;7. Laporan hasil audit No.

R.97-AIN/KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentang laporan dugaan adanya tindak kecurangan proses KKB sepeda motor roda 2 kanca PT. BRI Teluk Betung Bandar Lampung;8. Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan pegawai/pekerja PT. BRI Teluk Betung sehubungan dengan proses KKB dengan PT.Natar Perdana Abadi;9. Daftar Nominatif debitur KKB PT. NPA di PT. BRI (Persero) TBK KC Teluk Betung;10. SE Direksi PT. BRI (Persero) Tbk.

NOSE : S.10-DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB PT. BRI Cabang Teluk Betung;11. SK Direksi PT.BRI Tbk Nokep: S.76-DIR/ADK/10/2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pemberian kewenangan memutus kredit (PDWK);12. SK kewenangan fiat bayar KKB PT.BRI (Persero) Tbk. Teluk Betung;13. Struktur organisasi PT. BRI KC Teluk Betung dari tahun 2006 sampai dengan 2010;14. Photo copy 4 lembar bukti setoran PT.

Menandatangani instruksi pencairan kredit (IPK) KKB yang ternyata fiktif.c. Menandatangani akta pengikatan fidusia agunan kredit KKB yang ternyata fiktif.d.

OS Rp.1.096.000.000.Total KKB Yang Outstanding ........: 11.266 rek, OS Rp. 82.359.000.000.Bahwa terhadap KKB fiktif tersebut di atas terdakwa sebagai Pemimpin CabangPT.

R.97AIN/KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentanglaporan dugaan adanya tindak kecurangan proses KKB sepeda motor roda 2kanca PT. BRI Teluk Betung Bandar Lampung;Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan pegawai/pekerja PT. BRITeluk Betung sehubungan dengan proses KKB dengan PT. NPA;Daftar Nominatif debitur KKB PT. NPA di PT. BRI (Persero) TBK KC TelukBetung;SE Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. NOSE: S.10DIR/ADK/05/2004 tanggal 26Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB PT.

Natar Perdana Abadi;Bahwaberkas permohonan KKB diajukan oleh PT.

Pasal 10 ayat 3Perjanjian Kerjasama No.22/LEGPKS/KKB/XII/2015 tanggal 1 JanuariHalaman 13 dari 32 halaman, Nomor 988/Pdt.G/2019/PN.

Hal tersebut ditegaskan kembali padaPasal 6 ayat 2 huruf (a) dan (d) Perjanjian Kerjasama;Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Perjanjian Kerjasama No.22/LEGPKS/KKB/XII/2015 tanggal 1 Januari 2016 :Pengelola berhak menerima tanyangan Topas TV di Properti selama 24jam dengan jumlah channel sebagaimana diatur dalam lampiranpenanyian ini;Pasal 6 ayat 2 huruf (a) dan (d) Perjanjian Kerjasama No.22/LEG.PKS/KKB/XII/2015 tanggal 1 Januari 2016:Topas TV Wajib :a.

1 huruf (a) Perjanjian Kerjasama No.22/LEGPKS/KKB/XII/2015 tanggal 1 Januari 2016:Pengelola berhak menerima tanyangan Topas TV di Properti selama 24jam dengan jumlah channel sebagaimana diatur dalam lampiranpenanjian ini";Pasal 6 ayat 2 huruf (a) dan (d) Perjanjian Kerjasama No.22/LEGPKS/KKB/ XII/ 2015 tanggal 1 Januari 2016:Topas TV Wajib:b.

SolusiMultimedia Pratama No.022/LegPKS/KKB/XII/2015, tanggal 1 Januari2016 ( bukti P1);2. Fotocopy Corporate Activation, Periode 1 Oktober 2016 31 Desember2020, tanggaal 2 September 2016 (bukti P2);3. Fotocopy Addendum Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tayangan TVBerlangganan antara PT. Karya Kreatif Bersama (Topas TV) dengan PT.Solusi Multimedia Pratama No.072/Leg/ADDPKS/KKB/I/2017, tanggal 27Januari 2017 (bukti P3);4.

SolusiMultimedia Pratama No.022/LegPKS/KKB/XII/2015, tanggal 1 Januari2016 (bukti T1);Fotocopy Addendum Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tayangan TVBerlangganan antara PT. Karya Kreatif Bersama (Topas TV) dengan PT.Solusi Multimedia Pratama No.072/Leg/ADDPKS/KKB/I/2017, tanggal 27Januari 2017 (bukti T2);Halaman 22 dari 32 halaman, Nomor 988/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Sel.3. Fotocopy Confirmation Of Agreement (COA), tanggal 30 Nopember 2018(bukti T3);4.

Surat Kesepakatan Kerja Bersama yang ditandatangani olehPENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI tanggal 23 April 2015 Nomor : 511/KKB/PT.SCS/HR/4/2015;b. Surat Kesepakatan Kerja Bersama yang ditandatangani olehPENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI Iltanggal 26 Maret 2015 Nomor : 183/KKB/PT.SCS/HR/3/2015;c.

Surat Kesepakatan Kerja Bersama yang ditandatangani olehPENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI Illtanggal 13 Maret 2015 Nomor : 107/KKB/PT.SCS/HR/3/2015;Halaman 15 dari 31 Putusan PHI Nomor 102 /Pdt.SusPHI/2015/PHI. PN Tpgd. Surat Kesepakatan Kerja Bersama yang ditandatangani olehPENGGUGAT REKONVENSI!

Surat Kesepakatan Kerja Bersama yang ditandatangani olehPENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI tanggal 23 April 2015 Nomor : 511/KKB/PT.SCS/HR/4/2015;b. Surat Kesepakatan Kerja Bersama yang ditandatangani olehPENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI Iltanggal 26 Maret 2015 Nomor : 183/KKB/PT.SCS/HR/3/2015;c. Surat Kesepakatan Kerja Bersama yang ditandatangani olehPENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSL Illtanggal 13 Maret 2015 Nomor : 107/KKB/PT.SCS/HR/3/2015;d.

PN Tpg P3.1 : Foto copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 13 Maret2015, No: 107/KKB/PT.SCS/HR/3/2015 antara PT. San CalmSukses dengan Saparudin (Penggugat Ill); P3.2 : Foto copy Slip Gaji periode Juni 2015 an. Saparudin(Penggugat Ill); P3.3 : Foto copy Surat Keterangan Kerja No: 110/SCSSurKet/Btm/VI/2014 an. Saparudin (Penggugat Ill) sejak 16Maret 2015 sampai dengan 7 Juli 2015; P4.1 : Foto copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 25 Maret2015, No: 168/KKB/PT.SCS/HR/03/2015 antara PT.

PN Tpg Bukti TK/PR 2 : Foto copy surat Kesepakatan Kerja Bersama Nomor :511/KKB/PT.SCS/HR/4/2015 tanggal 23 April 2015,yang ditandatangani PENGGUGAT KONVENSI /TERGUGAT REKONVENSI ; Bukti TK/PR3: Foto copy surat Kesepakatan Kerja Bersama Nomor:183/KKB/PT.SCS/HR/3/2015 tanggal 26 Maret 2015,yang ditandatangani PENGGUGAT KONVENSI /TERGUGAT REKONVENSI Il dengan TERGUGATKOVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI ; Bukti TK/PR 4: Foto copy surat Kesepakatan Kerja Bersama Nomor: 107/KKB/PT.SCS/HR/3/2015 tanggal 13

; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan ; Menetapkan Barang Bukti berupa :a. 1 (satu) bendel Akad kredit Nomor PK : 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010, Atas nama Dibitur NI KETUT WANGI

b. 1 (satu) bendel Akad Kredit Nomor PK : 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010, atas nama dibitur I NYOMAN SUWENDRA yang berisi surat-surat : 1 (satu) lembar Chechk List Kredit. Perjanjian Fiducia 2 (dua) lembar. Surat kuasa menjual 3 (tiga) lembar.

PK : 15.000022/ KMK/BLD/ PST/06/2010, An.NI KETUT WANGI tanggal 21 Juni 2010, Akad Kredit Nomor PK : 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010, An. NYOMAN SUWENDRA,Akad Kredit Nomor PK : 15.000044/ KKB/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli2010 An NYOMAN SUWENDRA dan Akad Kredit Nomor PK : 15.000048/KKB/BLD/ PST/08/2010, tanggal 14 Agustus 2010 An. NI KETUT WANGIadalah saksi GUSTI NGURAH INDRAWAN, SE selaku karyawan PT BPRLuhur Damai.

NYOMAN SUWENDRA,Akad Kredit Nomor PK : 15.000044/ KKB/BLD/PST/07/2010, tanggal 27 Juli2010 An NYOMAN SUWENDRA dan Akad Kredit Nomor PK : 15.000048/KKB/BLD/ PST/08/2010, tanggal 14 Agustus 2010 An. NI KETUT WANGIadalah saksi GUSTI NGURAH INDRAWAN, SE selaku karyawan PT BPRLuhur Damai.

/BLD/PST/06/2010tanggal 21 Juni 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010, Surat Kuasa Menjual, Surat PerjanjianFiducia No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010 danSurat Permohonan Kredit No. 01/BLD/VI/2010 tertanggal 19 Juni 2010,selanjutnya Surat Perjanjian Kredit No. 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010tanggal 14 Juli 2010, Surat Kuasa Menjual, Surat Perjanjian Fiducia No15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010 dan SuratPermohonan Kredit

/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010, Surat Kuasa Menjual danSurat Perjanjian Fiducia No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21Juni 2010.

No15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010, Surat PerjanjianKredit No 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010, SuratKuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia No 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 14 Juli 2010.

SOLEHUDINsebagai PCL di Kampung Kejar;Bahwa pembagian dana BLT pada tahap diberikan pada tanggal 23Oktober 205 dan untuk pembagian kartu KKB tersebut, Terdakwamemerintahkan apelnya yaitu SAMOA dan MARSUKlal. Pak SATURI untukmembagikan kartu KKB tersebut dan juga Terdakwa mengatakan kepadaSAMOA dan MARSUKI al.

SOLEHUDINsebagai PCL di Kampung Kejar;e Bahwa pembagian dana BLT pada Tahap diberikan pada tanggal 23Oktober 2005 dan untuk pembagian kartu KKB tersebut Terdakwa telahmemerintahkan apelnya yaitu SAMOA dan MARSUKlal. Pak SATURI untukHal. 3 dari 13 hal. Put.

No. 1607 K/Pid/2008membagikan kartu KKB kepada warga miskin sebanyak 749 orang yangterdaftar sebagai penerima dana BLT, namun kenyataannya sebanyak + 445kartu KKB diserahkan kepada yang berhak dan sebanyak + 200 kartu KKBdiserahkan kepada yang berhak dengan syarat harus membayar uangsebesar Rp. 20.000, sampai Rp. 30.000, sebagai syarat mendapatkankartu KKB, sedangkan sisanya sebanyak + 104 kartu KKB tidak diserahkankepada yang berhak, melainkan oleh Terdakwa kartu KKB tersebut diberikankepada sekitar

JUHRI denganpidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar Terdakwaditahan;Menyatakan barang bukti berupa : Selembar KKB An. SAMI, selembar KKBAn.

JUHRI tersebut telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :PENIPUAN;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama : 5 (lima) bulan;Menetapkan barang bukti berupa : satu lembar KKB Dana BLT atas namaSAMI, satu lembar KKB Dana BLT atas nama SATIYAH Nomor :35.26.150.006.00528 dan satu lembar KKB Dana BLT atas nama MALUDINNomor : 35.26.150.006.00525, tetap terlampir dalam berkas;Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima

Pasal 30 ayat (2) (KKB Lama) dan Pasal 31 ayat (3) (KKBBaru).

Pekerja sudah tidakmempunyai itikad baik, dan mengingat Pekerja selama ini sering mangkir kerja,maka Penggugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja padatanggal 13 Agustus 1999 (bukti P12), sampai dengan kasus ini ditangani olehpihak Depnaker Bekasi ;Bahwa setelah kasus ini ditangani oleh pihak Depnaker Bekasi dan P4DBandung, permohonan Penggugat untuk mem PHK kan Pekerja dikabulkandengan tanpa syarat (tanpa uang pesangon), karena dianggap mengundurkandiri sesuai dengan peraturan perusahaan/KKB

Pasal 30 ayat (2) (KKB Lama)dan Pasal 31 ayat (3) (KKB Baru) jo.

Dan kesalahan yang dilakukanPekerja tersebut jelas telah melanggar Peraturan Perusahaan/KKB Pasal 30 dimana Pekerja (Jimmi Doan) mangkir kerja tanpa alasan dan pemberitahuankepada atasan ;Hal. 4 dari 10 hal. Put.

Dengan demikian putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut haruslahdibatalkan ;Bahwa oleh karena putusan yang diterbitkan sangat merugikanPenggugat, maka patut dan wajarlah harus dibatalkan dan kepada Tergugatdiperintahkan untuk mengeluarkan surat izin PHK sebagaimana yangdimaksudkan oleh Penggugat tanpa syarat ataupun uang pesangon oleh karenaPekerja tersebut dianggap telah mengundurkan diri, karena telah melanggarPeraturan Perusahaan/KKB Pasal 30 jo.

KKB:1 (satu) lembar copy Surat dari BCA kepada ASEI up Bp.Haryono (Kepala Cabang Jakarta) Nomor 233/MO/WHD/06tanggal 19 Mei 2006 perihal Permohonan Persetujuan PencairanDeposito atas nama PT. KKB;1 (satu) lembar copy Surat dari PT. KKB kepada ASEI up. Bp.Haryono Nomor 001/KKB ASEI/V/06 tanggal 30 Mei 2006 perihalJawaban Surat Nomor 21/283/IV/JKT/ASEI;1 (satu) lembar copy Purchace Order (PO) Nomor JUBUPLINK/PC/021/03/2006 tanggal 6 Maret 2006 dari PoskoKemanusiaan Aceh kepada PT.

KKB;1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB Nomor21/068/VII/DIV. RKS/ASEI tanggal 25 Agustus 2006 perihalUndangan;Hal. 28 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018202.203.204.205.206.207.208.209,1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB Nomor21/070/IX/DIV. RKS/ASEI tanggal 1 September 2006 perihalUndangan;1 (satu) lembar asli Surat dari PT. BCA kepada PT. ASE!

KKB);1 (satu) lembar copy Deposito Berjangka Nomor AF 581661 IDR815.100.000,00 tanggal 18 Juli 2005;5 (lima) lembar copy Laporan Survey ke Surabaya dan Patidalam rangka bertemu CV. Anugerah Sultan (CV. AS) Surabaya(Supplier PT. Kawan Kita Bahana/PT. KKB) dan Melihat StockAsset PT. KKB di Juwana PatiJawa Tengah;1 (satu) lembar copy Receipt (tanda terima) dari PT. Kawan KitaBahana kepada PT.

KKB;1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB Nomor21/068/VII/DIV. RKS/ASEI tanggal 25 Agustus 2006 perihalUndangan;Hal. 72 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018202.203.204.205.206.207.208.209,1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB Nomor21/070/IX/DIV. RKS/ASEI tanggal 1 September 2006 perihalUndangan;1 (satu) lembar asli Surat dari PT. BCA kepada PT. ASE!

lamauntuk membuat kesepakatan kerja bersama (KKB) dengan serikatpekerja;18.Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Direksi yang baru telah merasadirugikan dengan diterbitkannya atau dibuatnya Kesepakatan KerjaBersama (KKB) tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Sahamoleh Direksi yang lama, maka Penggugat telah mengambil tindakan/upaya hukum yaitu telah mengajukan gugatan secara perdata padaPengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Register Perkara Nomor81/.PdtG/2005 PN.Jkt .Tim tanggal 6 April 2005 (Bukti

P9 ) ;19.Bahwa dengan telah diajukan gugatan perdata pada Pengadilan NegeriJakarta Timur, telah sesuai dengan Pasal 81 ayat (3) KesepakatanKerja Bersama (KKB) yang menyatakan :"Dalam hal karena beberapa ketentuan dalam Kesepakatan KerjaBersama yang dinyatakan batal (tidak berlaku) oleh Pengadilan atauternyata tidak sesuai dengan undangundang yang baru, makaKesepakatan Kerja Bersama (KKB) ini disesuaikan dengan keputusanPengadilan dan UndangUndang yang baru tersebut dan bahwa segala1320.21sesuatu

Bahwa oleh karena pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)tersebut telah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum,Penggugat telah mengambil tindakan / upaya hukum yaitu telahmengajukan gugatan secara perdata pada Pengadilan Negeri JakartaTimur dengan Register Perkara Nomor 81/PdtG/2005/PN.Jkt.Timtanggal 6 April 2005 (Bukti P9) ;7.

yang cacat hukum tidakdapat dipertimbangkan mengingat KKB tersebut dibuat oleh DireksiHal. 19 dari 22 hal.

)tersebut ;Bahwa PEMOHON KASASI menolak dengan tegas pertimbanganhukum Judex Factie pada halaman 22 yang menyatakan " Bahwa KKBberlaku mengikat bagi perusahaan dan pekerja, sehingga alasanpengusaha bahwa KKB itu cacat hukum dan mengingat tidak adanyabukti yang kuat, tidak dapat dipertimbangkan sebab didalamHal. 21 dari 22 hal.

Penggugat tidakmelakukan PHK terhadap Pekerja berdasarkan KKB Pasal 39 ayat VI angka 8(delapan) tetapi angka 12 (dua belas) yang berbunyi: "Kriteria pelanggaran beratmeliputi sesudah mendapat SP3 masih membuat pelanggaran".

Ketentuan tersebutdapat dibaca dalam buku KKB terlampir.

(Bukti P8);7 Bahwa Penggugat tidak setuju dengan pertimbangan hukum Moderator yangmenyatakan pelanggaran yang telah dilakukan Pekerja bukan merupakankesalahan berat tetapi termasuk kesalahan indisipliner, tetapi setuju denganpernyataan Pekerja tidak ada niat untuk bekerja dengan baik;8 Bahwa KKB perusahaan sudah habis masa berlakunya, tetapi Penggugat pernahmeminta kepada Disosnakertrans Kabupaten Bogor untuk pemerantaraanperubahan KKB dengan surat nomor : UP/Pers/019/V/2005 tanggal 17 Mei 2005dan

(Bukti P11);3 Bahwa tentang pertimbangan hukumnya keberatan JudexFacti yang menyatakan kesepakatan karja bersama (KKB)telah habis masa berlakunya dan berusaha untukmemperpanjang/memperbaharui KKB tersebut, dapatdijelaskan sebagai berikut :a Tanggal 17 Mei 2005 Penggugat mengirim suratkepada Kepala Disnakertrans Kabupaten Bogordengan surat nomor : UP/Pers/019/2005 tanggal17 Mei 2005 Perihal Permohonan BantuanPemerantaraan Perubahan KKB;b Karena tidak ada tanggapan dari Disnakertrans,maka Pemohon Kasasi

Jadi tidak ada ketentuan yangmenyatakan secara tegas bahwa KKB yang habismasa berlakunya dan tidak diperbaharui/diperpanjang secara otomatis dinyatakan tidakberlaku lagi.

Berkas Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) debitur fiktif sebanyak10.795 sebagaimana laporan hasil audit Nomor R.97AIN/KKPP/04/2011 tanggal 5 April 2011 (dititipkan ke Bank Rakyat IndonesiaTeluk Betung untuk persidangan sebanyak 25 berkas);2. Laporan hasil audit Nomor R.97AIN/KKP/04/2011 tanggal 5 April2011 tentang laporan dugaan adanya tindak kecurangan proses KKBHal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 146 PK/PID.SUS/201710.11.12.13.14.sepeda motor roda 2 Kanca PT.

Bank Rakyat Indonesia Teluk Betung sehubungan denganproses KKB dengan PT. NPA.Daftar Nominatif debitur KKB PT. NPA di PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) TBK KC Teluk Betung;SE Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOSE : S.10DIR/ADK/05/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang KKB/SOP KKB PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Teluk Betung;Asli Akta Nomor 94 tanggal 25 September 2006 tentang perjanjiankerjasama pelayanan KKB antara PT.

Bank Rakyat Indonesia, Tbk.dengan PT.NPA;Asli Akta Nomor 57 tanggal 28 Desember 2006 tentang perjanjiankerjasama pelayanan KKB antara PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.dengan PT.NPA;Asli Akta Nomor 15 tanggal 20 Juni 2010 tentang perjanjian kerjasamapelayanan KKB antara PT.

Bank Rakyat Indonesia, Tbk. denganPT.NPA;SK Direksi PT.BRI Tbk Nokep: S.76DIR/ADK/10/2005 tanggal 14Oktober 2005 tentang pemberian kewenangan memutus kredit(PDWk);Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang Kredit tanpa nomor tertanggal10 September 2006;Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang Kredit Surat NomorR.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008;SK Kewenangan Fiat Bayar KKB PT.BRI (Persero) Tok. Teluk Betung;Struktur organisasi PT.

Adapun alasan Perusahaan memutasikan Pekerja adalah dalamrangka pembinaan dikarenakan selama kurun waktu Januari 2003 sampaidengan Desember 2003 Pekerja tidak pernah masuk kerja dan jugamenyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Perusahaan;Bahwa dasar pembinaan dalam bentuk mutasi terhadap Pekerja adalahmerujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB Ill Pasal 16Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) tahun 2003, yang dibuat antara Penggugatdengan Serikat Pekerja;Bahwa KKB tersebut sudah diberitahukan

Bahwa pengakuanPekerja yang tidak mengetahui mengenai KKB adalah alasan klasik yang terlaludicaricari. Terlebih lagi Pekerja pernah menanda tangani kuitansi pada tanggal1 September 1999 sebagai tanda bukti pembayaran uang pisah terhadap kasusserupa yang dialami oleh adik Pekerja (Oey See Siong), sehingga tidak mungkinapabila Pekerja tidak mengetahui adanya KKB.

Selain itu surat pada tanggal 18Desember 2003 mengenai Tour of Duty yang dikirim oleh Penggugat kepadaPekerja, disebutkan bahwa Tour of Duty adalah berdasarkan KKB Bab III PasalHal. 3 dari 15 hal. Put.

Karena sebagaimana KKByang dibuat antara Penggugat dengan Serikat Pekerja adalah sesuai denganPeraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER01/MEN/1985 tanggal 25Januari 1985 dalam Lampiran 1 mengenai Pola Umum Kesepakatan KerjaBersama (KKB) dalam Bab III sub Hubungan Kerja point 5;Bahwa Tergugat telah keliru dalam mengambil pertimbangan hukumsebagaimana pada halaman 10 alinea 5 dan 6.Perlu Penggugat sampaikan bahwa dasar dari mutasi Pekerja HANSWIBOWO adalah berdasarkan KKB yang dibuat antara Penggugat

) dan KKB tersebut lahir dan dilahirkan sematamata karenaketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan dalam rangka melindungi hakhak Pekerja pada khususnya, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 126UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003.

Menyatakan barang bukti : 1 (satu) berkas photo copy penerima BLT Desa Maju Jaya, KecamatanPemulutan tahun 2005 dan 2006 yang telah dilegalisir ; 1 (satu) berkas photo copy daftar nama penerima KKB tambahan DesaMaju Jaya, Kecamatan Pemulutan yang telah dilegalisir ; 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Pemusnahan kartu kompensasiBBM (KKB) yang dibatalkan telah dilegalisir ; 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara serah terima kartu kompensasiBBM (KKB) antara Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten

melakukan tindak pidana Penggelapandilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatan " ; Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan ; Menetapkan wakiu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkansepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menetapkan barang bukti berupa :a. 1 (satu) berkas photo copy penerima BLT Desa Maju Jaya, KecamatanPemulutan tahun 2005 dan 2006 yang telah dilegalisir ;b. 1 (satu) berkas photo copy daftar nama penerima KKB

tambahan DesaMaju Jaya, Kecamatan Pemulutan yang telah dilegalisir ;c. 1 (satu) lembar photo copy berita acara serah terima kartu kompensasiBBM (KKB) yang dibatalkan terlah dilegalisir ;d. 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Serah Terima Kartu BBM (KKB)antara Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ogan llir dengan KepalaDesa Maju Jaya yang telah dilegalisir ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Hal. 5 dari9 hal.

bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapandilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatan" ;e Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;e Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;e Memerintahkan barang bukti berupa :a. 1 (satu) berkas foto kopi penerima BLT Desa Maju Jaya,Kecamatan Pemulutan tahun 2005 dan 2006 yang telah dilegalisir ;b. 1 (satu) berkas foto kopi Daftar Nama Penerima KKB

tambahanDesa Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan yang telah dilegalisir ;c. 1 (satu) lembar foto kopi Berita Acara Pemusnahan KartuKompensasi BBM (KKB) yang dibatalkan telah dilegalisir ;d. 1 (satu) lembar foto kopi Berita Acara Serah Terima Kartu Konpensasi BBM (KKB) antara Badan Pusat Statistik (BPS) KabupatenOgan llir dengan Kepala Desa Maju Jaya yang telah dilegalisir ;Tetap terlampir dalam berkas ;3.

(seratus dua puluh empat juta rupiah) dengan menggunakan surat kuasa daripemegang Kartu Konpensasi BBM (KKB) yang tanda tangannya telahdipalsukan sebagaimana telah digunakan pada pencairan Tahap sebanyak311 orang untuk per 4 bulan mulai dari bulan September 2008, Oktober 2008,Nopember 2008 dan Desember 2008, dan setelah uang diterima oleh terdakwadan saksi AGUS ROMLAN BIN SUMARNI seharus uang tersebut langsungdisalurkan atau dibagikan kepada Pemegang Kartu Kompensasi BBM (KKB)sebanyak 311 orang masingmasing

(seratus dua puluh empat juta rupiah) dengan menggunakan surat kuasa daripemegang Kartu Konpensasi BBM (KKB) yang tanda tangannya telahdipalsukan sebagaimana telah digunakan pada pencairan Tahap sebanyak311 orang untuk per 4 bulan mulai dari bulan September 2008, Oktober 2008,Nopember 2008 dan Desember 2008, dan setelah uang diterima oleh terdakwadan saksi AGUS ROMLAN BIN SUMARNI seharus uang tersebut langsungdisalurkan atau dibagikan kepada wqrga Pemegang Kartu Kompensasi BBM(KKB) sebanyak 311 orang

(RTS) yangakan diganti, tokoh agama, tokoh masyarakat dan karang taruna.Melakukan pendampingan dan membantu petugas kantor pos pada saatpembagian KKB dan pembayaran BLTRTS dengan melibatkan tenagakesejahteraan sosial masyarakat (karang taruna, taruna siaga bencana/TAGANA, PSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat) dan aparat keamanansetempat.Mengupaya penyelesaian masalah yang terjadi (antara lain pada saatpenetapan RTS, distribusi KKB, penyaluran dana BLT, dll).

(seratus dua puluh empat juta rupiah) dengan menggunakan surat kuasa daripemegang Kartu Konpensasi BBM (KKB) yang tanda tangannya telahdipalsukan sebanyak 311 orang untuk per 4 bulan mulai dari bulan September2008, Oktober 2008, Nopember 2008 dan Desember 2008, dan setelah uangditerima oleh terdakwa dan saksi AGUS ROMLAN BIN SUMARNI seharus uangtersebut langsung disalurkan atau dibagikan kepada wqrga Pemegang KartuKompensasi BBM (KKB) sebanyak 311 orang masingmasing mendapakansebesar Rp. 400.000.

sosial masyarakat (karang taruna, taruna siaga bencana/TAGANA, PSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat) dan aparat keamanansetempat.Mengupaya penyelesaian masalah yang terjadi (antara lain pada saatpenetapan RTS, distribusi KKB, penyaluran dana BLT, dll).

lamauntuk membuat kesepakatan kerja bersama (KKB) dengan serikatpekerja;18.Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Direksi yang baru telah merasadirugikan dengan diterbitkannya atau dibuatnya Kesepakatan KerjaBersama (KKB) tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Sahamoleh Direksi yang lama, maka Penggugat telah mengambil tindakan/upaya hukum yaitu telah mengajukan gugatan secara perdata padaPengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Register Perkara Nomor81/.PdtG/2005 PN.Jkt .Tim tanggal 6 April 2005 (Bukti

P9 ) ;19.Bahwa dengan telah diajukan gugatan perdata pada Pengadilan NegeriJakarta Timur, telah sesuai dengan Pasal 81 ayat (3) KesepakatanKerja Bersama (KKB) yang menyatakan :"Dalam hal karena beberapa ketentuan dalam Kesepakatan KerjaBersama yang dinyatakan batal (tidak berlaku) oleh Pengadilan atauternyata tidak sesuai dengan undangundang yang baru, makaKesepakatan Kerja Bersama (KKB) ini disesuaikan dengan keputusanPengadilan dan UndangUndang yang baru tersebut dan bahwa segala1320.21sesuatu

Bahwa oleh karena pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)tersebut telah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum,Penggugat telah mengambil tindakan / upaya hukum yaitu telahmengajukan gugatan secara perdata pada Pengadilan Negeri JakartaTimur dengan Register Perkara Nomor 81/PdtG/2005/PN.Jkt.Timtanggal 6 April 2005 (Bukti P9) ;7.

yang cacat hukum tidakdapat dipertimbangkan mengingat KKB tersebut dibuat oleh DireksiHal. 19 dari 22 hal.

)tersebut ;Bahwa PEMOHON KASASI menolak dengan tegas pertimbanganhukum Judex Factie pada halaman 22 yang menyatakan " Bahwa KKBberlaku mengikat bagi perusahaan dan pekerja, sehingga alasanpengusaha bahwa KKB itu cacat hukum dan mengingat tidak adanyabukti yang kuat, tidak dapat dipertimbangkan sebab didalamHal. 21 dari 22 hal.

Menetapkan barang bukti berupa: ----------------------------------------------------1) 1 (satu) bundel foto copy pengesahan DIPA petikan TA. 2013 Nomor: DIPA-068.01.2.433051/2013 tanggal 05 Desember 2012 yang dilegalisir; ------------------------------------------------------------------------------2) 1 (satu) rangkap foto copy alokasi jadwal kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan program KKB out 007 pengelola data dan informasi pembangunan KKB di Propinsi TA. 2013; ------------------------3

) 1 (satu) rangkap foto copy alokasi jadwal kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan program KKB out 009 pengelola data dan informasi pembangunan KKB di Propinsi TA. 2013; ------------------------4) 1 (satu) rangkap foto copy alokasi jadwal kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan program KKB out 013 dukungan operasional PPLB, PLKB/PKB dan IMP; -------------------------------------------------------5) 1 (satu) rangkap foto copy alokasi jadwal kegiatan petunjuk teknis pelaksanaan program KKB out

014 pengelola data dan informasi pembangunan KKB di Propinsi TA. 2013; -------------------------------------6) Asli slip penyetoran bank BRI 0060 0060054 2111 58 17/04/13 12:50.15 CASH IDR 22.250.000.00 Dr, 1057-01-004975-50-4 BPPKB Kabupaten Buol IDR 22.250.000.00 Cr Charges IDR 0.00 beserta foto copy data pendukungnya; ---------------------------------------------------7) Asli slip penyetoran bank BRI 0060 0060066 2111 32 17/04/13 08:35,18 CASH IDR 2.508.000.00 Dr 1057-01-004795-5-4 BPPKB

Menyatakan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) bundel foto copy pengesahan DIPA petikan TA. 2013 Nomor:DIPA 068.01.2.433051/2013 tanggal 05 Desember 2012 yang dilegalisir;2. 1 (satu) rangkap foto copy alokasi jadwal kegiatan dan petunjuk teknispelaksanaan program KKB out 007 pengelola data dan informasipembangunan KKB di Propinsi TA. 2013; 3. 1 (satu) rangkap foto copy alokasi jadwal kegiatan dan petunjuk teknispelaksanaan program KKB out 009 pengelola data dan informasipembangunan KKB di Propinsi TA

. 2013; 4. 1 (satu) rangkap foto copy alokasi jadwal kegiatan dan petunjuk teknispelaksanaan program KKB out 013 dukungan operasional PPLB,PLKB/PKB dan IMP;

pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat mulai November 1989 sampai tanggal27 Desember 2009, sehingga masa bekerjanya Penggugat 20 (dua puluh) tahun yangpengakhiran hubungan kerja tersebut karena purna bhakti yaitu Penggugat telahmencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun ;Bahwa beberapa minggu sebelum purna bhakti Penggugat telah menyampaikanagar Tunjangan Tidak Tetap (T3) yang telah dimasukkan dalam komponen upah sejakKesepakatan Kerja Bersama/Perjanjian Kerja Bersama (KKB

/PKB) mulai Tahun20002002 sampai KKB/PKB tahun 20072009 untuk di masukan dalam perhitunganhakhak purna bhakti, namun oleh Tergugat tidak disanggupi ;Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009 Penggugat telah mengetahui nilai rupiahyang anak menerima pada saat purna bhaktinya, dan karena tidak sesuai dengan yangdiharapkan oleh Penggugat, maka Penggugat menguasakan kepada Serikat PekerjaKeadilan (SPK) untuk memperjuangkan kekurangan terhadap hakhak purna bhaktinyayaitu kekurangan pesangon purna bhakti ;Bahwa

dalam perundingan Bipartit dan Perundingan Tripartit tidak tercapaikesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat berpendirian bahwa sejakHal 1 dari 10 hal Put No.63 K/Pdt.Sus/2011unsur Tunjangan Tidak Tetap (T3) menjadi dan masuk sebagai salah satu komponen upahyang tertuang dalam Kesepakatan Kerja Bersama / Perjanjian Kerja Bersama (KKB/PKB) sejak periode Kesepakatan / perjanjian kerja bersama (KKB/PKB) tahun 2000sampai tahun 2002 (copy KKB/PKB terlampir) yang kemudian disepakati pula

padaPerjanjian Kerja Bersama periode tahun 2004 sampai tahun 2006 (copy KKB/PKBterlampir), yang selanjutnya disepakati pula pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB)periode tahun 2007 sampai tahun 2009 (copy KKB/PKB) terlampir).

Dari Kesepakatan /perjanjian kerja bersama yang sebelumnya tidak ada unsur Tunjangan Tidak Tetap (T3)di dalam komponen upah yaitu pada Kesepakatan Kerja Bersama / Perjanjian KerjaBersama (KKB/PKB) periode Tahun 1998 sampai tahun 2000 (copy KKB/PKBterlampir).

Pos Indonesia ( Persero ) Tentang Penanganan Kartu Kompensasi BBM ( KKB ) No : 001/ BPS- SKB/ I/ 2006 dan No : 45/ DIRBISKUG/ 0106 tanggal 6 Januari 2006 ( copy legalisir ) ;-----------------------------------------------------4. 1 ( satu ) lembar formulir kosong laporan kompensasi BBM yang dibatalkan ( copy legalisir ) ;--------------------------------------------------------------------------------------5. 1 ( satu ) bendel formulir jumlah Rumah Tangga Miskin menurut Desa di Kabupaten Dompu tanggal

Surat dari BPS No. 04000.036 tanggal 28 September 2005 perihal pendistribusian kartu kompensasi BBM ( KKB ) ;-------------------------------------------27. Surat dari BPS No. 04200.162 tanggal 24 Oktober 2005 perihal tindak lanjut PSE05;-------------------------------------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada H. Sudirman, SE ;--------------------------------------------------------28.

Dusun Sigi 47Total 367 Bahwa dari jumlah 367 RTS tersebut terbagi dalam duatahap pembagian dimana tahap pertama pembagian KartuKompensasi BBM ( KKB) BLT adalah untuk sebanyak 313RTS dan tahap II ( tambahan ) sebanyak 54 RTS.Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2005, terdakwa A. Malik H.Yusuf telah mengusulkan Daftar Tambahan Keluarga Miskin untuk penerima KKB BLT Tambahan ( Tahap Il ) yaitumasing masing dusun berjumlah :No. Nama Dusun Jumlah RTStambahan yangdiusulkan1. Dusun Finis 692.

MalikYusuf telah menerima 54 lembar KKB BLT dari seseorangtidak dikenalnya beserta daftar nama nama penerima KKB BLT yaitu masing masing atasnama:NO. NAMA ALAMAT1. Tisah Dsn. Finis RT. 05Desa Huu2. Alwi Lasa Dsn. Finis RT. 05Desa Huu3. Buharis Dsn. Finis RT. 05Desa Huu4. Arasul Makarau Dsn. Finis RT. 05Desa Huu5. Jumadi Alatif Dsn. Finis RT. 05Desa Huu6. Arsyad Abdullah Dsn. Finis RT. 05Desa Huu7. Sa diah Wahydin Dsn. Finis RT. 05Desa Huu8. Ahmad M. Saleh Dsn. Finis RT. 05Desa Huu9.

Sigi RT. 02Desa Huu Bahwa setelah menerima KKB BLT tersebut, keesokanharinya yaitu tanggal16 Juni 2006, Terdakwa langsung membagikan 54 KKB BLT melalui M. Jafar, Damson danAlimudin kepada orang orang sesuai daftar nama yangditerimanya dengan perincian sebagai berikut :Diterima dan dibagikan oleh M. Jafar sebanyak 5 kartu, atas NO. Nama Alamat 1. SukardinDesa HuuDsn. Mamboa RT. 01 1010 2. Ramlah Hj Dsn. Mamboa RT. 01Desa Huu3. Muhtar Ahmad Dsn. Sigi RT. 02Desa Huu4. M. Tolo Doro Dsn.

Dusun Sigi 47Total 367 Bahwa dari jumlah 367 RTS tersebut terbagi dalam duatahap pembagian dimana tahap pertama pembagian KartuKompensasi BBM ( KKB) BLT adalah untuk sebanyak 313RTS dan tahap II ( tambahan ) sebanyak 54 RTS.Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2005, Terdakwa A. Malik H.Yusuf telah mengusulkan Daftar Tambahan Keluarga Miskinuntuk penerima KKB BLT Tambahan ( Tahap Il ) yaitumasing masing dusun berjumlah : No.

Sigi RT. 02 DesaHuu Bahwa dari keseluruhan KKB BLT yang tidak dibagikanTerdakwa tersebut, seharusnya setiap Rumah Tangga Miskinmendapat pencairan kartu sebesar Rp. 1.200.000, namunoleh terdakwa telah mencairkan seluruhnya KKB BLT yangtidak dibagikan tersebut di Kantor Pos Rasabou Huusejumlah 14 kartu). x Rp. 1. 200.000, sehinggakeseluruhannya berjumlah Rp. 16.800.000, (enam belasjuta delapan ratus riburupiah ).

PT.EPTI Pasal 54 ayat 3.2.6.4 dan 6.9);Bahwa bersamaan dengan pengunduran diri mereka ada juga yangmengambil cuti secara sepihak karena tanpa persetujuan dan manajemen, halini jelas merupakan suatu pelanggaran prosedur permohonan cuti (KKB PT.EPTI Pasal 24 ayat 6.2) surat permohonan cuti Joko Mintono (Terbantah Il)disetujui oleh beliau sendiri;Bahwa pengambilan cuti secara sepihak tersebut nampaknyadipergunakan untuk mulai bekerja disalah satu perusahaan sejenis, secaraserentak dan bersamasama (

perusahaan kompetitor), (KKB PT EPTI Pasal 24ayat 2 dan Pasal 54 ayat 6.2;Bahwa akibat adanya pengunduran diri secara serentak dan sepihakyang dilakukan oleh mereka mengakibatkan timbulnya kerugian bagiperusahaan secara phisik dan moral karena gangguan kelancaran danpenurunan produksi serta menimbulkan gejolak keraguan pekerja terhadap niatbaik manajemen baru, pekerja/staf yang mereka tinggalkan merasa kehilanganbapak, tidak tahu yang harus dilakukan atau dikerjakan juga keresahan bagiHal. 3 dari

Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak mengundurkandiri secara tidak baik), berdasarkan pelanggaran KKB PT. EPTI Pasal 54ayat 3.2 ayat 6.2 dan 6.4 serta Pasal 24 ayat 2;b. Dengan sengaja maupun karena kelalaian ada unsur sabotase yangmerupakan pelanggaran KKB PT. EPTI Pasal 54 ayat 5.1 ayat 6.14 dan6.15;c. Perusahaan PT.

Elang Perdana Tyre Industry (Pembantah), menyatakanbahwa pada akhirnya menerima kenyataan pengunduran diri murni dansepihak karena kenyataannya sudah bekerja di perusahaan lain yang sejenis(kompetitor) dan akan memperoses Pemutusan Hubungan Kerja tersebutsebagai Pengunduran Diri Murni sesuai KKB yang berlaku di PT.

No. 462 K/Pdt/20093.4.3.5.3.6.Bil:3.8.Bahwa sebenarnya prosedur pengunduran diri telah diatur dalam KKBPasal 57 ayat (1) namun hal ini tidak dilakukan pekerja bahkancenderung pekerja ingin menjatuhkan dan melakukan sabotaseterhadap perusahaan, pelanggaran KKB Pasal 54 ayat 6.15 karenatidak setuju dengan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pimpinan yangbaru;Bahwa diantara Pekerja ada juga yang mengambil cuti tanoa prosedursebagaimana diatur dalam KKB Pasal 24 ayat (2) (5); ini digunakanoleh pekerja