Pasal 49 angka (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi;c. Pasal 85 ayat 3 Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggisebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilinan dan PelantikanPetinggji; d.

8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, PemilinanPengangkatan Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi, Peraturan BupatiJepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan DanPelantikan Petinggi dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2018tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Dan Pelantikan Petinggl;3.

Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Dan Pelantikan Petinggi sebagaimana diubahdengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2018 TentangPeraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman TataCara Pemilihnan Dan Pelantikan Petinggi ;c.

, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi joPeraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman TataCara Pemilihan Dan Pelantikan Petinggi sebagaimana diubah denganPeraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2018 Tentang PeraturanBupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilinan Dan Pelantikan Petinggi;c.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi;v.

, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala.

Terhadap posita Penggugat pada nomor 9 dapat kami sampaikan jawaban bahwasesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa jo Pasal 96 Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, sbb : Bupati menerbitkan Keputusan tentang

Apalagi acara tersebut juga diliput olehmedia massa.Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Penggugat untukmenyampaikan bahwa penetapan, pengesahan, dan pelantikan KepalaDesa Sidorekso Terpilih, tidak sesuai dengan Asas Keterbukaan.15.

T18 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 19 Tahun 2006,tanggal 20 Oktober 2006, tentang Pencalonan Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopidari fotokopi); 19. T19 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 4 Tahun 2007,tanggal 17 Maret 2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa(fotokopi dari fotokopi); 20.

Sabam JohansenMangihut Tua Simatupang, MPH., terkait dengan keputusan pembatalanpengangkatan dan pelantikan dr.

Dengan demikian organorgan dalam Yayasanharus mengacu pada Anggaran Dasar Yayasan dalam melaksanakankegiatan dari Yayasan itu sendiri ;PENGGANGKATAN DAN PELANTIKAN DR.

Bahwa sebagaimana yang telah jelaskan pada butir11 jawaban diatas, dimanaproses pengangkatan dan pelantikan Direktur Rumah Sakit HKBP Baligea.n. Dr.

Justru yangterjadi adalah pelantikan Direktur RS HKBP Balige tanpa dasar aturanpelaksanaan apapun. sebagaimana kami baca di media massa.SELANJUTNYA PADA POIN 2.3.

terhadap Direktur Rumah Sakit HKBP Balige ;Bahwa tindakan pengangkatan dan pelantikan DR.

No. 1851 K/Pdt/2010oleh Tergugat dan Tergugat Il;Bahwa pada tahun 2006, oleh Tergugat telah membentuk PanitiaPencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Passo in cacu Tergugat ll,dan pembentukan mana berdasarkan surat keputusan Tergugat Ill yangmengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan danpemberhentian kepala desa, yaitu:a.

Surat Keputusan Tergugat Ill No. 207 tahun 2003, tanggal 16 Juli 2003tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa;b. Peraturan Tergugat Ill No. 424 tahun 2004 tanggal 29 November 2004tentang Perubahan atas Keputusan Tergugat Ill No. 207 tahun 2003tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa;Bahwa kemudian Tergugat menetapkan Penggugat dan sdr.

PeraturanPemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan atau Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa haruslahberdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sebagaimana dikehendakiUndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo.Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa; Tergugat sebagai Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Passo danTergugat Il sebagai Panitia Pencalonan, Pemilinan dan Pelantikan KepalaDesa Passo, yang terbentuk berdasar Surat Keputusan Tergugat Ill No

. 207tahun 2003, tanggal 16 Juli 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, jo.

Marthen Sarimanella;13.Menghukum Tergugat Ill untuk tidak melakukan pelantikan Kepala DesaPasso atas nama sdr.

Dan Pemberhentian Perangkat Desa,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang TataCara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2017tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat DeSa;b.

DanPemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa

Perda KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa bahwa Surat Keterangan Lulus (SKL) tidakmemenuhi syarat administrasi seleksi pengangkatanPerangkat Desa.

PerangkatDesa Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon pada Pasal 3 sampaidengan Bagian Kesembilan Pengangkatan dan Pelantikan pada pasal 19yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten PurworejoNomor 25 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukumdan Asas Profesionalitas.

HARI sebagaipeserta Pilkades dengan Nomor Urut 2 (dua) dengan tanda gambar padi, sangat mempunyaikepentingan karena hal pelantikan tersebut merugikan hak dan kepentingan diri Penggugatsebagai salah satu pesertaPilkades ; === 222 n nnn nnn nnn nn nnnSehubungan dengan dilantiknya Rahmawi maka Pelantikan tersebut adalahmerupakan suatu bentuk Keputusan Pejabat Tata Usaha negara yang bersifat konkrit,individual dan final ;Konkrit, ...........Konkrit, dalam hal ini artinya karena obyek yang diputuskan

Selanjutnya BPD Kropoh meminta kepada BupatiSumenep (Tergugat) didalam melakukan pelantikan terhadap calon terpilih dalamPilkades Kropoh Kec.

Dengan tetap melakukannya pelantikan tersebut sudah jelas BupatiSumenep (Tergugat) dalam hal ini telah melakukan penyalahgunaanwewenang (detournement de pouvoir).

Adapun yang dimaksud dengan AsasKepastian Hukum disini yakni Bupati Sumenep (Tergugat) masih melakukanproses pelantikan Kepala Desa Terpilih meskipun proses pelaksanaan Pilkadestelah menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Sumenep dengan adanya gugatandari Penggugat, sehingga tindakan Bupati Sumenep tersebut telah melanggar AsasKepastian Hukum ;Bahwa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188 / 318 / KEP / 435.013 /2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama: RAHMAWI

Bahwa berdasarkan Notulen tersebut selanjutnya Sekretaris Daerah KabupatenSumenep membuat Nota Dinas tertanggal 29 Mei 2013 (vide bukti T11) yang ditujukan47kepada Tergugat dengan kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Sumenep dengan dasarlaporan Panitia Pilkades dan unsur yang mendukung sudah dapat memproses penetapandan pelantikan Kepala Desa terpilih dan menyarankan kepada Tergugat untuk dapatmelaksanakan pelantikan Kepala Desa Kropoh ;Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan KeputusanBupati

Bahwa dalam pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatanpada tanggal 25 September 2017 tersebut, Penggugat tidak hadir tanpamemberikan alasan yang jelas.

Dari hasilklarifikasi tersebut Penggugat menyatakan: a. tidak akan memanfaatkan ketentuan tentang akhir pelantikan danpengambilan sumpah dalam waktu 30 hari kerja sejak keputusanpengangkatan ditetapkan dan tidak akan hadir apabila diundang kembali untuk dilantik;b. Penggugat siap menerima segala resiko atau konsekuensi atasketidakhadiran Penggugat dalam acara pelantikan dan pengambilanSumpah jabatan.

Asas KecermatanBahwa sebelum penetapan objek gugatan telah dilaksanakanklarifikasi terhadap ketidakhadiran Penggugat dalam pelantikan danpengambilan sumpah jabatan pada tanggal 25 September 2017,dalam hal ini Penggugat juga telah diberikan kesempatan untukmenghadiri undangan pelantikan dan pengambilan sumpah lagi akantetapi Penggugat menyatakan tidak akan memanfaatkan kesempatantersebut.

ketentuan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagai batasakhir pelantikan dan pengambilan sumpah sejak keputusan pengangkatanditetapkan (vide bukti T6, T7, T.8 dan keterangan Saksi Suyono);6.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan administrator dan Jabatanpengawas dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusanpengangkatannya ditetapkan.

BuktiT25 : Surat Nomor: 005/08/III/2018, tanggal 14 Maret2018, Perihal: Undangan (Pelantikan PerangkatDesa) (fotocopy sesuai dengan aslinya);28.

Bahwa pelaksanaan pelantikan perangkat desa terpilih diDesa Karangrowo Tanggal 21 Maret 2018; Bahwa di Desa Karangrowo untuk peserta yang tidak lolosseleksi juga diundang saat pelantikan; Bahwa di Desa Karangrowo ada demo yaitu setelah acarapelantikan; 2.

,BPD, panitia dan unsur keamanan: Bahwa Saksi hadir pada acara pelantikan dimulai pukul08.00 wib; Bahwa sifat dari proses pelantikan Sekretaris Desa danJogoboyo terpilin Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa adalahsifatnya umum dan terbuka, semua warga dapat menyaksikan dantahu adapelantikan; Halaman 59 dari 79 hal Putusan Nomor:149/G/208/PTUN.Smg.

Sobakhul Koir juga ikut hadir saatpelantikan ; Bahwa tidak ada pengumuman terkait SK atau berita acarapelantikan yang ditempel di papan pengumuman di Balai DesaTlogorejo tetapi saat pelantikan dibacakan secara umum denganmenggunakan perangkat sound system, sehingga semua orangyang hadir tahu dan mendengar; Halaman 61 dari 79 hal Putusan Nomor:149/G/208/PTUN.Smg. Bahwa saat sosialisasi tahapan Piperades terkait tahapanbatas waktu' pelantikan sdr.

Tlogorejo; Bahwa acara pelantikan peangkat desa terpilih oleh KepalaDesa Tlogorejo dilaksanakan Hari Kamis, tanggal 15 Maret Bahwa formasi jabatan yang dilakukan pelantikan olehKepala Desa Tlogorejo adalah Sekretaris Desa danJogoboyo; Bahwa yang Saksi ketahui terkait bukti T21 adalah acarapengambilan sumpah jabatan yang dilakukan di dalam ruang BalaiDesa Tlogorejo dan pada bukti T25 Saksi ikut tanda tangansebagai saksi dalam berita acara pelantikan;Halaman 63 dari 79 hal Putusan Nomor:149/G/208/

Bahwa Pelantikan Sdr. MUHAMMAD INDRO SUSILOsebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tlogorejodilakukan pada tanggal 15 Maret 2018;3.

Bahwa Saksi tahu ada pelantikan perangkat desa terpilih diBalai Desa Tlogorejo informasi dari temennya melalui Bahwa sepengtahuan Saksi pekerjaan Penggugat adalahpegawai Bahwa saat pelantikan Saksi sebagai Ketua BPD tidakdiundang karena sedangMenimbang, bahwa Pihak Tergugat setelah mengajukan buktibukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalildalil Jawabannyadi dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yangmemberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnyatersebut

Bahwa sesuai Perda paling lambat 2 minggu setelahpengumuman harus sudah ada pelantikan, ya sekitar bulan Maret Bahwa pelaksanaan pelantikan Sekretaris Desa danJogoboyo terpilih Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa pada HariKamis, tanggal 15 Maret Bahwa yang mengundang para undangan untukmenyaksikan proses pelantikan Sekretaris Desa dan Jogoboyoterpilih Desa Tlogorejo adalah Panitia Pilperades diketahul Kepala Bahwa yang diundang untuk hadir dalam acara pelantikanSekretaris Desa dan Jogoboyo terpilih Desa

Tlogorejo olehKepala Desa adalah Para Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat,BPD, panitia dan unsur keamanan); Bahwa Saksi hadir pada acara pelantikan dimulai pukul Bahwa sifat dari proses pelantikan Sekretaris Desa danJogoboyo terpilin Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa adalahsifatnya umum dan terbuka, semua warga dapat menyaksikan dantahu ada pelantikan Bahwa saat penambilan sumpah jaabatan saat pelantikanmenggunakan sound system sehingga undangan yang ada didalam dan yang menonton di luar balai desa

Bahwa Saksi tahu ada pelantikan perangkat desa terpiliholeh Kepala Desa Tlogorejo di Balai Desa Tlogorejo karena Saksimendapat undangan secara tertulis dari panitia Pilperades; Bahwa yang mengundang Saksi untuk hadir pada acarapelantikan perangkat desa terpilin Desa Tlogorejo adalah KetuaPanitia Pilperades Desa Tlogorej0; Bahwa acara pelantikan peangkat desa terpilin oleh KepalaDesa Tlogorejo dilaksanakan Hari Kamis, tanggal 15 Maret Bahwa formasi jabatan yang dilakukan pelantikan olehKepala Desa

Pasal 3, pasal4, pasal 5 ayat (1), pasal 5 ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 5tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemiliohan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa jo. 5 ayat (3), 5 ayat (4)Peraturan Bupati Sampang Nomor : 8 tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Sampang Nomor : 5 tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, makadapat ketahui dengan jelas bahwa Ketua PanitiaPemilihan Kepala Desa (P2KD)

Foto Copy ijazah MTsN / MAN/ PGAN/ dan surat keterangan Penggantiijazah yang rusak/hilang dilegalisir olehKepala Sekolah yang bersangkutan dan KepalaKantor Departemen Agama bagi yang berijazahMTsN/MAN/PGAN;53Sesirtst Beans Sohne ean Blo. 0 Sill VF wwe: woase 121s exncen meBahwa Sesuai dengan Pasal 8 huruf (d)Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomer 5tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa Jo.

Pasal 8 huruf (d) PeraturanBupati Sampang Paraturan Bupati Sampang Nomer8 Tahun 2007 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomer 5tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa, Jo.

Pasal5huruf (f huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten SampangNomer 5. tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian kepala Desa tahun 2006 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian kepala Desa, maka P2KD berhakmelakukan seleksi administratif dan memeriksakelengkapan' administratif bakal talon dan hasilPemeriksaan administratif ditetapkan oleh P2KD,begitu. juga bakal calon kepala desa SUPARTO yangsetelah diperiksa oleh P2KD ternyata tidak memenuhisyarat

Pasal 11. ayat (2) Peraturan DaerahKabupaten Sampang Nomer 5 tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa yang berbunyi57"Permohonan Pencalonan Kepala Desa diajukansecara tertulis kepada panitia pemilihandengan dilampiri berkas Persyaratan yangditetapKan= 3 seexn+sseseeeesscmne eee snene semePasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanDaerah Kabupaten Sampang Nomer 5 tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa

Bahwa pelantikan yang dilakukan Tergugat atas sejumlah lebih 100 orangeselon Ill di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal 7Januari 2011 mencakup Penggugat; Penggugat melalui pelantikan tersebutdiangkat menjadi Kepala Subdirektorat Pendidik Dan Tenaga KependidikanPendidikan Khusus Dan Layanan Khusus, Direktorat Pembinaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, Direktorat JenderalPendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;5.

Bahwa akan tetapi pelantikan pada tanggal 7 Januari 2011, Penggugat tidakmengetahui pukul atau jam berapa akan berlangsung, karenapenyelenggara pengundangan yakni bawahan dari bawahan Tergugat tidakmenyampaikan undangan resmi untuk acara pelantikan itu secara patut;Bahwa hingga pukul 19.30 tanggal 6 Januari 2011 Penggugat masih beradadi kantor Pusat Perbukuan Kemdiknas, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 4Jakarta di Lantai 4 Bidang Informasi bersama teman staf, namun tidak adapemberitahuan apapun dari

pihak yang berwenang akan ada pelantikan;9.

Bahwa Penggugat harap harapan itu terealisasikan dalamkewenangan aktif PITUN, dimana seperti Penggugat alami tidakmendapatkan Keputusan Tata Usaha Negara terkait pelantikan, semogaHalaman 6 dari 15 halaman.

Posita gugatan Penggugat menerangkan mengenai undangan pelantikan,pengambilan sumpah jabatan (pelantikan) dan pemeriksaan atas namaPenggugat, sementara itu petitum gugatan adalah meminta pembatalanKeputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68/MPN.A4/KP/201 1tanggal 31 Januari 2011, hal ini membuktikan petitum tidak didukung olehposita;b.

Surat ijin persetujuan dari atasannya bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Perangkat Desa ; Bahwa, persyaratan administrasi yang ditentukan Panitia Pemilinan KepalaDesa sebagaimana dimaksud pada angka 03 di atas, pada prinsipnya telahdiatur dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten KediriNomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan diatur jugadalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2007tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; 04.05.Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2 huruf e Peraturan DaerahKabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,diterangkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas danwewenang melakukan penelitian persyaratan administrasi pemohonberdasarkan

Kepala Desayang memenuhi persyaratan ditetapkan Panitia Pemilinan sebagai CalonK@Pala, DESa, 5 ~~ nnn mewn enn nomen ne nn nenananesanananenanaannamnamnnnneBahwa, berkenaan dengan tugas dan wewenang melakukan penelitianpersyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, juga diatur dengan jalandalam Pasal 8 ayat 1 huruf g Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihnan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan

Disebabkan tidak adanyahubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketadengan kerugian/kepentingan Penggugat ; Dalil Penggugat dalam dasardasar Gugatan Nomor 6 adalah tidak benar,karena berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah KabupatenKediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilinan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (T.1) PanitiaPemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan Wewenang melakukanpenelitian persyaratan administrasi pemohon

P2 : Fotokopi Salinan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;3.

Meskipun demikian pemungutan suara tetap dilangsungkan ;15 Bahwa fakta tersebut pada posita butir 14 diatas menunjukkan bahwapelaksana Pemilihan Kepala Desa Lohia melanggar ketentuan Pasal 13Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa junctoketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 19 Tahun2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan ,Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala

: 6 Tahun 2006 tentangTata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepalae Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa Lohia Terpilih melanggar ketentuanPasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 72 Tahun 2005tentang Desa juncto Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor :6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,dan Pelantikan Kepala Desa ; Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor :202 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa

Kepala Desa Terpilih Desa Lohia harus dilantik ;Bahwa ternyata setelah terbit Keputusan Pelantikan molor sampai 20 (dua puluhhari) lebih baru diadakan pelantikan. Ini hanya menunggu perkembangan situasikeamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta pergantian Camat Lohiasebab ternyata Camat Lohia sebelumnya juga ikut memposisikan dirinya sebagaibagian yang berkompetisi dalam pemilihan Kepala Desa Lohia, sehinggaPemerintah Kab.

Muna Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa jo. pasal 12 PeraturanBupati Muna Nomor 19 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa ; Garis datar 4 Tergugat menanggapinya bahwa keluarnya keputusan pengangkatankepala desa terpilih Desa Lohia telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yangberlaku yaitu pasal 50 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo.

PERDAKabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa ;16 Bahwa Keluarnya Keputusan Bupati Muna Nomor 202 Tahun 2011 tentangPengangkatan Kepala Desa Lohia Kecamatan Lohia telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku serta mencermati Asasasas Umum PemerintahanYang Baik, sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan a quo sertamelaksanakan pelantikan Kepala Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Munadinyatakan sah. ;

Sdkterhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengancara dan keadaan sebagai berikut : 22+ n nn nnn nn nnne eenBahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib atausebelum acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakan dimulai,saksi ABDUL RAHIM KABEAKAN bersamasama dengan saksi FRENGKYKABEAKAN, saksi CIMBE KABEAKAN dan saksi SUNARYO KABEAKANdatang ke tempat acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakandi Dusun Lae Leam, Desa Surung

SdkAdat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakan atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telahmelakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatanpenganiayaan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dankeadaan sebagai berikut : 220 220 222 222 eon enn oe oon Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib atausebelum acara Pesta Adat Pelantikan

Sulang Silimamarga Kabeakan tersebut, jika mereka memiliki ijin tentu ditempelkan diacara tersebut ; Bahwa Ketua Panitia acara pelantikan Sulang Silima marga Kabeakantersebut adalah PAINGOT KABEAKAN, Sekretarisnya saksi tidak tahu,sedangkan Bendaharanya marga Bancin ; Bahwa penganiayaan tersebut terjadi sebelum mereka memulai pelantikan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwamenyatakan keberatan, Terdakwa AMMAN KABEAKAN mengatakan merekadatang lebih dari 4 (empat)

Pakpak Bharat pada saatberlangsungnya pesta adat pelantikan Sulang Silima marga Kabeakan ; Bahwa rombongan mereka datang ke pesta adat pelantikan Sulang Silimamarga Kabeakan sambil mengatakan tumpah darah, lalu terdakwa ditumbukoleh RAHMUDIN KABEAKAN pada pipi kanan, ketika itu terdakwa tidakmelawan, terdakwa ditarik ke dalam rumah ; Bahwa terdakwa sebagai orang yang dituakan memimpin pesta adatpelantikan Sulang Silima marga Kabeakan tersebut ; Bahwa yang mengatakan stop agar pesta adat tersebut

SdkBahwa kami berpesta adat pelantikan Sulang Silima marga Kabeakan adamengundang Kepala Desa, tapi ABDUL RAHIM KABEAKAN tidak kamiundang ;Bahwa sebelumnya ada selisin paham antara kelompok terdakwa dengankelompok ABDUL RAHIM KABEAKAN ;Bahwa terdakwa tidak ada melakukan apaapa terhadap rombongan ABDULRAHIM KABEAKAN yang datang ke pesta adat pelantikan Sulang Silimamarga Kabeakan tersebut ;Bahwa yang mengamankan terdakwa pada saat terjadinya keributan adalahanak terdakwa yang bernama HASAN KABEAKAN

Urut 2 (dua), sangatmempunyai kepentingan karena hal pelantikan tersebut merugikan hak dankepentingan diri Penggugat sebagai salah satu peserta Pilkades.

Adapun yang dimaksud dengan Asas Larangan bertindaksewenangwenang disini yakni : seharusnya Bupati Sumenep berpegangkepada ketentuan Pasal 53 (2) PERBUP Sumenep No.01 Tahun 2013, tidakmelakukan pelantikan kepada Kepala Desa Terpilin Sudarmaji karena ternyatadidalam pelaksanaan terjadi permasalahanpermasalahan selama dansesudah pelaksanaan Pilkades, sebagaimana telah dikemukakan cukup jelasdiatas, namun Bupati Sumenep (Tergugat) masih tetap melakukan pelantikan,sehingga Bupati Sumenep (Tergugat) telah

Dengan tetap melakukannya pelantikan tersebutsudah jelas Bupati Sumenep (Tergugat) dalam hal ini telah melakukanpenyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir).

Adapun yangdimaksud dengan Asas Kepastian Hukum disini yakni Bupati Sumenep(Tergugat) masih melakukan proses pelantikan Kepala Desa Terpilih meskipunproses pelaksanaan Pilkades telah menjadi sengketa di Pengadilan NegeriSumenep dengan adanya gugatan dari Penggugat, sehingga tindakan BupatiSumenep tersebut telah melanggar Asas Kepastian Hukum ;19. Bahwa ...1319.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor20.21.22.188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan KepalaDesa Terpilih atas nama : SUDARMAJI sebagai Kepala Desa AmbuntenTimur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep (Obyek Sengketa) yangditerbitkan oleh Bupati Sumenep (Tergugat), harus dinyatakan Batal atau Tidakmm ABahwa Bupati Sumenep (Tergugat) agar diwajibkan untuk mencabut SuratKeputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13Juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala

Putusan nomor :64/G/2010/PTUN.Smg.bertentangan dengan Peraturan Daerah KabupatenBlora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaituPasal 13, Pasal 43 dan Pasal 46 (videPosita Gugatan Penggugat angka 5 hurufeee.

Bahwa selanjutnya Pasal 46 Peraturan DaerahKabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentangTata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desadigunakan~ sebagai dalil gugatan juga tidaktepat, karena berdasarkan Pasal 18 ayat 2Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun = 2005tentang Desa Jo.

Blora No. 6Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian KepalaDesa; .

Putusan nomor :64/G/2010/PTUN.Smg.Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepalaDesa; eee ee eee8.10.

Bahwa selanjutnya Pasal 46 Peraturan DaerahKabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentangTata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa digunakan sebagai dalil gugatanjuga tidak tepat, karena berdasarkan Pasal18 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72tahun 2005 tentang Desa jo.

Peraturan WalikotaTual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa;Panitia pengawas (berkedudukan di tingkat Kecamatan)yang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Walikota Tual Nomor50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa,Panitia Pemilihan Kepala Desa ;Hal. 7 dari95 halaman Putusan Perkara

No.28/G/2012/PTUN.ABNPanitia pemilihan Kepala Desa (berkedudukan di tingkatDesa) yang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud Pasal7 huruf c Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, PanitiaPemilihan Kepala Desa ;Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Walikota TualNomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa, apabila dalam proses

, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, kemudian Peraturan DaerahKota Tual adalah tidak benar oleh karena hingga saat ini diKota Tual belum ada Peraturan Daerah yang mengaturtentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehinggamenjadi pertanyaan yang dimaksudkan dengan PeraturanDaerah dalam posita gugatan para penggugat adalahPeraturan Daerah yang mengatur tentang apa?

50Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,kemudian dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desapanitia pemilihan kepala desa telah melaksanakan tugasproses penjaringan dan penyaringan bakal calonsebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 1, 2 dan ayat 3Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, dengan demikian makapengangkatan panitia pemilihan

menelpon Para penggugat tentangpelantikan Kepala Desa Tayando Yamtel ;e Bahwa pada saat pelantikan tanggal 28 Juni 2012 saksi tidakmemberitahukan kepada Para Penggugat karena saksi dalamkeadaan sakit nanti, pada tanggal 08 Juli 2012 pada saat DullahRenhoat (Penggugat II) datang ke rumah saksi baru saksimemberitahukan tentang pelantikan Kepala Desa tayando Yamtelkemudian tanggal 09 Juli 2012 Dullah Renhoat (Penggugat Il)menelpon Wahab Renhoat (Penggugat ) ;Hal. 39 dari95 halaman Putusan Perkara No

Bahwa saksi tidak diundang dan tidak hadir saat pelantikan perangkat desa yang baru:; Bahwa saksi tidak tahu persis kapan perangkat desa barudilantik; Bahwa kebiasaan saksi pergi ke sawah jam setengah enam,setengah tujuh pagi setiap hari dan pulang istirahat jam sebelas, jamdua belas siang dan berangkat lagi jam satu siang dan pulang jamsetengah enam sore; Bahwa seingat saksi saat saksi lewat dibalai desa ada ramairamai,perasaan saksi waktu itu apakah ada pelantikan, padahal ada pemberhentian pelantikan

pak Kepala Desa kepadamenyampaikan saksi besok ada acara dibalai desa jam 8; Bahwa saksi hadir saat pelantikan dan saksi tidak semua kenal yang hadir; Bahwa saat pelantikan pak Kepala Desa hadir, dari pihakkecamatan, kepolisian, dan Koramil juga hadir; Baha seingat saksi acara pelantikan dimulai jam Jam 10 selesaijam11; Bahwa saat pelantikan tidak yang protes, lancarlancarHalaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor : 175/G/2018/PTUN.Smg.

Bahwa saksi pernah melihat ramairamai dibalai desa hanya waktupelantikan; Bahwa saksi mengetahui ada pelantikan dari Sdr. YogiSetyadani:; Bahwa setahu Saksi sdr. Yogi Setyadani dilantik sebagai Kamituodan pelantikan dilaksanakan Tanggal 10 Maret 2018:; Bahwa Saksi hadir saat pelantikan Sdr. YogiSetyadani Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ikut seleksi perangkat Bahwa saksi tidak tahu sdr.

Yogi; Bahwa dua hari setelah pelantikan ada pengumuman dipapan balai desa; Bahwa saksi tahu ada pengumuman karena hampir setiap harisaksi menyalakan lampu didepan balaidesa; Bahwa seingat saksi saat acara pelantikan saat itu semua yanghadir tanda tangan;Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor : 175/G/2018/PTUN.Smg.

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Sdr.Sutarno); Bahwa setahu Saksi Penggugat ikut ujianseleksi; Bahwa Saksi mendapat undangan pelantikan dari panitia diberioleh pak Masrokin dan tidak hadir di acarapelantikan; Bahwa seingat saksi pelantikan dilaksanakan tanggal 10 Maret2018; Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua peserta Pilperadesmendapat undangan pelantikan, tapi Saksi mendapatundangan; Bahwa setahu saksi kedudukan pak Masrukin dalam kepanitiaanPilperades desa Sampang adalah sebagai anggota Panitia

Bukti T.2 : Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan,Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PLPemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa;3. Bukti T.3 : Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa;A.

, dan Pemberhentian KepalaDesa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenBuol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, serta PeraturanBupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan PemberhentianKepala Desa, ternyata tidak ditemukan ketentuan mengenai batas

desa terpilin di desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desasecara serentak di wilayah hukum Kabupaten Buol diatur dalam Pasal 27 Ayat(3) dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa juncto Pasal 70, Pasal 72, dan Pasal 73 Ayat (1)Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak danPemberhentian

, dan Pemberhentian Kepala Desa, juncto Pasal 72 dan Pasal 73Ayat (1) Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang PedomanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa SecaraSerentak dan Pemberhentian Kepala Desa, maka prosedur/tahapansebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, junctoPasal 70 Peraturan Bupati Buol

,sebagaimana prosedur yang diatur pada Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat(1) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian KepalaDesa, juncto Pasal 70 Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentangPedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala DesaSecara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimanatelah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa.

olehTergugat.;4 Bahwa dalam seluruh gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat telahmelanggar ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo ayat (5)Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaBahwa gugatan ini jelas tidak berdasar mengingat hanya menunjukkan ayat (5)saja yang

Bahwa berdasarkan uraiandiatas jelaslah objek sengketa telah diterbitkan dengan mengacu padaprosedur yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa dan proses Pilkades dilaksanakan melalui tahapantahapansebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor: 8Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Jo Peraturan Bupati Nomor: 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan

tentangPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaSehingga jelaslah tidak beralasan secara hukum apabila objek sengketa inidigugat dengan dasar ketentuan tersebut.

Bukti P4: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :72 Tahun 2005 tentang Desa(foto copy dari foto Bukti P5 : Peraturan Daerah KabupatenBandung Nomor : 8 tahun2006 tentang Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa(foto copy dari fotocopy ) ; Bukti P6: Peraturan Bupati BandungNomor : 27 tahun 2006tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Nomor : 8tahun 2006 tentangPencalonan, Pemilihan,Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa(foto copy dari fotocopy ) ; Bukti P7 : Peraturan