Kepala dinas PPKAD kab.

ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD;1 (Satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dantanpa tanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) ataspekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati KonaweUtara (tahap III) TA. 2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI;Halaman 28 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUSTIPIKOR/2016/PT KDI1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan PembayaranLansung (SPPLS Barang dan Jasa) tanpa nomor dantanpa tanggal tahun 2012 sebesar

ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD;1 (Satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dantanpa tanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) ataspekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati KonaweUtara (tahap III) TA. 2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI;1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan PembayaranLansung (SPPLS Barang dan Jasa) tanpa nomor dantanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,berupa Surat Pengantar yang ditandatangani

ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD;Halaman 64 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUSTIPIKOR/2016/PT KDI 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dantanpa tanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) ataspekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati KonaweUtara (tahap III) TA. 2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI; 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan PembayaranLansung (SPPLS Barang dan Jasa) tanpa nomor dantanpa tanggal tahun 2012 sebesar

Halaman34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 TentangPenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Seluma.1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 TentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.1(satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan KeuanganSeksi Anggaran , Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :1 (satu) embar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prabumulih,Kantor PPKAD beralamat di jalan Jend.Sudirman KM.12 Pangkul, Prabumulih; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Muara Enim, (Kantor PPKAD) beralamat di jaln Jend.A.YANI No.16 Muara Enim, sebagai TERGUGAT IV;5.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPrabumulih,Kantor PPKAD beralamat di jalan Jend.Sudirman KM.12Pangkul, Prabumulih; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah MuaraEnim, (Kantor PPKAD) beralamat di jaln Jend.A.YANI No.16 Muara Enim,sebagai TERGUGAT IV;5.

Kepulauan Selayar Nomor : 900/ 132 /XIl/2013/ Dinas PPKAD tanggal 14 Desember 2013, menetapkan dokumenpelaksanaan perubahan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan kegiatanpembangunan 4 unit kepala penangkap ikan 10 GT, alat tangkap dan mesinnyasebesar Rp. 2.993.364.000.; Bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 23/I/tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 telah menetapkan Rahmawati, S.Pi sebagaiBendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten KepulauanSelayar Tahun

Kepulauan Selayar Nomor : 900/ 132 /XIl/2013/ Dinas PPKAD tanggal 14 Desember 2013, menetapkan dokumenpelaksanaan perubahan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan kegiatanpembangunan 4 unit kepala penangkap ikan 10 GT, alat tangkap dan mesinnya sebesar Rp. 2.993.364.000..; Bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 23/I/tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 telah menetapkan Rahmawati, S.Pi sebagaiBendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten KepulauanSelayar Tahun

Kadis PPKAD Kabupaten BatuBara Nomor 900/1713/DPPKAD/2011 tanggal 11 Mei 2011,perinal Permohonan Informasi tentang Rekening DepositoPemkab. Batu Bara yang dialamatkan kepada Pimpinan BankMega Jababeka.9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. Kadis PPKAD Kabupaten BatuBara Nomor 900/1836 tanggal 25 Mei 2011, perihal SusulanPermohonan Informasi Rekening Deposito Pemkab. Batu Barayang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.10.1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt.

Kadis PPKAD KabupatenBatu Bara Nomor 900/1713/DPPKAD/2011 tanggal 11 Mei 2011,perinal Permohonan Informasi tentang Rekening DepositoPemkab. Batu Bara yang dialamatkan kepada Pimpinan BankMega Jababeka.9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. Kadis PPKAD KabupatenBatu Bara Nomor 900/1836 tanggal 25 Mei 2011, perihal SusulanPermohonan Informasi Rekening Deposito Pemkab. Batu Barayang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.10.1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt.

Kadis PPKAD KabupatenBatu Bara Nomor 900/2166/DPPKAD/2011 tanggal 15 Juni2011, perinal Permohonan Pencairan Dana Deposito PemkabBatu Bara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank MegaJababeka.11.1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt.

Tipikor No. 38/Pid.Sus.Tpk/2016/PN Bgle Berita Acara Persetujuan Pembayaran.e Kwitansi pembayaran.e Rekening Bank milik pihak ke tiga.e Foto copy NPWP.e Siupda.e Jaminan uang muka dari bank Bengkulu.e Faktur pajak.e Jaminan Pelaksanaan dari bank Bengkulu;Bahwa cara proses pembayaran uang muka 30 % adalah: saksi terimaberkas kelengkapan administrasi pembayaran dari PPTK, setelah itusaksi langsung membuat dan menyiapkan dokumen pengusulan untukterbitnya SP2D LS kepada PPKAD Kabupaten Lebong, kemudian

IRDAM,SE untuk di verifikasi setelah itu diajukan ke Dinas PPKAD KabupatenLebong untuk penerbitan SP2D;Bahwa proses pembayaran Termijn ke2 sebesar 70 % tersebut diatasadalah: Caranya sama dengan pencairan dana untuk uka (30 %), Saksiterima berkas kelengkapan administrasi pembayaran dari PPTK, setelahitu. saksi langsung membuat dan menyiapkan dokumen pengusulanuntuk terbitnya SP2D LS kepada PPKAD Kabupaten Lebong, kemudiansaksi tanda tangan kwitansi pembayaran, kemudian dokumen tersebutdiserahkan

IRDAM,SE untuk di verifikasi setelah itu diajukan ke Dinas PPKAD KabupatenLebong untuk penerbitan SP2D;Bahwa SPP, SPP ditanda tangan oleh KPA, PPTK, Saksi, dan SKPD /IRDAM;e Bahwa jabatan Terdakwa dalam proyek pengadaan baju dinas ini adalahsebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan CV.

SP2D.SPP1,2, dan 3.SPMLampiran SPD (Surat Penyediaan Dana).Kontrak Kerja.Resume Kontrak Kerja.Berita Acara pembayaran uang muka.Berita Acara Pemeriksaan barang.Berita Acara Serah Terima Barang.Berita Acara Penyelesaian pekerjaan.Berita Acara Persetujuan Pembayaran.Kwitansi pembayaran.Rekening Bank milik pihak ke tiga.Foto copy NPWP.Siupda.Jaminan uang muka dari bank Bengkulu.Faktur pajak.Jaminan Pelaksanaan dari bank Bengkulu;Bahwa proses pengajuan pencairan dana hingga dikeluarkan SP2Doleh Dinas PPKAD

Surat pemberitahuan pembayaran langsung belanja pengeluaranPPKD, Nomor : 028/00.00/DPPKAD Tahun 2009 (yang terdiri dariSurat Pengantar, Ringkasan dan Rincian);10.1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM :900/028/PPKD PPKAD/2009;11.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor1882/SP2D LS/DPPKAD/2009;12. Kuitansi ; BKU No. 86, BKP No. 02, tanggal 26 Mei 2009;13. Kuitansi ; BKU No. 89, BKP No. 03, tanggal 28 Mei 2009 dantanda terimanya;14.

kwitansi untuk pembayaran batu koraltanggal 23 nopember 2009 tertulis sebesar Rp.1.300.000,(satu. juta tiga ratus ribu rupiah);1 (Satu) lembar surat kwitansi untuk pembayaran Batu Koraltanggal 23 nopember 2009 tertulis sebesar Rp.5.500.000,(lima juta lima ratus ribu rupiah);Surat pemberitahuan pembayaran langsung belanja pengeluaranPPKD, Nomor : 028/00.00/DPPKAD Tahun 2009 (yang terdiri dariSurat Pengantar, Ringkasan dan Rincian);1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM :900/028/PPKD PPKAD

koraltanggal 23 nopember 2009 tertulis sebesar Rp.1.300.000, (satujuta tiga ratus ribu rupiah);1 (Satu) lembar surat kwitansi untuk pembayaran Batu Koraltanggal 23 nopember 2009 tertulis sebesar Rp.5.500.000, (limajuta lima ratus ribu rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara.Surat pemberitahuan pembayaran langsung' belanja pengeluaranPPKD, Nomor : 028/00.00/DPPKAD Tahun 2009 (yang terdiri dariSurat Pengantar, Ringkasan dan Rincian);1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM900/028/PPKD PPKAD

Surat pemberitahuan pembayaran langsung belanja pengeluaranPPKD, Nomor : 028/00.00/DPPKAD Tahun 2009 (yang terdiri dariSurat Pengantar, Ringkasan dan Rincian); 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM :900/028/PPKD PPKAD/2009; 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor1882/SP2D LS/DPPKAD/2009; Kuitansi ; BKU No. 86, BKP No. 02, tanggal 26 Mei 2009; Kuitansi ; BKU No. 89, BKP No. 03, tanggal 28 Mei 2009 dantanda terimanya; Kuitansi tentang bantuan sosial Gerakan Pembangunan

SAKSI , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaanPNS Sekretariat PPKAD, bertempat tinggal di Dusun Taman Jaya,Kabupaten Lampung Barat;Hal. 9 dari 27 halaman perkara Nomor 0187 /Pdt.G/2014 /PA.Kr.Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawahsumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalahkakak kandung Pemohon;Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah kuranglebih 13 tahun yang lalu, dan

) ke Dinas PPKAD.Bahwa prosedur pencairan dana kegiatan Pembinaan Olahraga padaDinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga KabupatenTanggamus yaitu:v PPTK mengajukan Nota Dinas Pencairan Dana kegiatan kepadaKepala Dinas setelah disahkan oleh PPK/Kasubag lKeuangan(Iskandar alamudin)Y Selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas, diteruskan keBendahara pengeluaran untuk di tindak lanjuti oleh saya selakuBendahara pengeluaran.v Bendahara Pengeluaran mengajukan permohonan Pencairan dana keDinas PPKAD

Tanggamus.Bahwa Saksi menandatangani surat permohonan pencairan dana, SPPsatu sampai dengan tiga dan surat pembayaran langsung.Bahwa untuk kegiatan ini dalam pengajuan anggaran tertulis untukTerdakwa TATANG NURYADIN selaku Direktur CV Global SaranaMandiri.Bahwa PPTK adalah AFANDI, Pejabat Pengadaan adalah OKTARIKA,dan Bendahara Kegiatan adalah DENI FEBRIANS YAH.Bahwa bendahara kegiatan bertugas menerima dana kaitannya dengankegiatan rutin kantor sedangkan bendahara pengeluaran bertugasmengajukan dana ke PPKAD

dengan SKPW dari Cabang Induk,yaitu saksi berhubungan juga dengan Pemerintah Daerah KabupatenTanggamus dalam hal keuangan karena kebetulan Bank Lampung yangmengelola Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus, termasukpembayaranpembayaran pekerjaan yang sumber dananya dari Kas DaerahKabupaten Tanggamus.Bahwa mekanisme pencairan dana dalam pembiayaan pekerjaan padaPemerintah Kabupaten Tanggamus yaitu: Bank Lampung menerimaHalaman 45 dari halaman 110 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2014/PN TjkSP2D dari PPKAD

, kemudian, karena pembayarannya tidak tunai makadilihat perintah bayarnya ke rekening mana, selanjutnya mencocokanspeciment tandatangan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tanggamusdalam Bilyet Giro, setelah cocok, maka proses pemindahbukuan dapatdilaksanakan sesuai dengan nilai dan tujuan rekening yang tertera dalamSP2D tersebut.Bahwa dalam ketentuan Bank Lampung, untuk nasabah badan hukum,yang berwenang membuka rekening adalah Direktur dari CV yangbersangkutan, bisa juga orang lain yang mendapat kuasa

SHOBIER,M.Hum, melainkan dilaksanakan dengan cara yaitu sebagai berikut:v Proses sehingga Terdakwa TATANG NURYADIN selaku Direktur CVGlobal Sarana Mandiri melaksanakan Pengadaan Sarana Prasaranauntuk kegiatan Pembinaan Olahraga, pada awalnya bendaharapengeluaran (DIDI WANTORO) mengajukan dana kegiatan olahragatetapi saat itu ditolak oleh PPKAD dikarenakan terdapat rincian belanjabarang di atas nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalubendahara pengeluaran (DIDI WANTORO) agar belanja tersebutdibuatkan

Saksi MUHLIS ABDUL MALIK : Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan keterangan yangdiberikan benar ; Bahwa saksi pada tahun 2011 bekerja di Dinas PPKAD dengan Kadis PakMuhibudin. Bahwa kapasitas saksi sebagai Kepala Seksi Verifikasi . Bahwa tugas pokok adalah memverifikasi SPJ yang masuk berdasarkan DPAyang ada. Bahwa di unit Setda Kab. Dompu pernah dilakukan verifikasi termasuk SKPDlainnya yang ada di Kabupaten Dompu.

Bahwa saksi bertugas di Dinas PPKAD dari Januari 2009 s/d 31 Desember2011 dengan jabatan Kabid. Akuntansi. Bahwa tugas saksi adalah memeriksa SPJ yang masuk dari SKPD DaerahDompu, mengeluarkan SPJ dan menverifikasi SPJ. Bahwa saksi tidak tahu bila di dalam salah satu SPJ Sekda Kab. Dompu adatanda tangan Terdakwa. Bahwa saksi selama bekerja dibantu oleh 10 orang staf. Bahwa saksi pernah menerima laporan dari sfat saksi tentang pelaksanaanSPJ di Sekda Kab. Dompu.

Bahwa pada tahun 2011 saksi sebagai staf Sekretariat di bidang keuangandi bendahara pengeluaran di PPKAD Kab.Dompu ; Bahwa saksi mengambil uang tagihan hutang yang diperintah olehbendahara Ibu Raodah kepada bendahara pengeluaran Sekda Yakni PakMuhammad berupa hutang Pinjam Panjar SPPD sebanyak Rp.14.000.000,00.Hal. 80 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.T PK/2014/PN.MTRBahwa saksi kurang tahu proses peminjaman dan digunakan untuk apauang peminjaman itu.Bahwa saksi diperintahkan mengambil hutang pada

Saladin Hasan selakuHal. 82 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.T PK/2014/PN.MTRAsisten III di ruangan saksi bersama dengan kepala PPKAD Sadr.Muhibuddin. Sdr. Saladin meminta kepada saksi bahwa Sdr. Saladin sangatdalam keadaan kepepet, tolong dibantu. Saksi menjawab Mohon maaf pak,kita tidak punya uang untuk dipinjamkan kepada bapak. Sdr. Saladinmenjawab kalo memang tidak ada uang Pemda, berilah saya nama bapakdan Sdr. Muhibuddin untuk meminjam uang. Dua hari kemudian saksibertanya kepada Sdr.

Bahwa SPJ yang saksi bawa atas perintah Furkan.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;17.Saksi ERHAN FADILAH : Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Dompu dan keterangannyabenar ; Bahwa saksi sebagai PNS bertugas di Dinas Pendapatan (Dinas PPKAD). Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Sdr. Muhammad terkait denganmasalah menerima uang pinjaman yang disuruh oleh Sdr. Herman yangsebelumnya dinas di Dompu dan sekarang di Mataram. Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr.

., M.Si selakuKepala Dinas PPKAD Kab. Konawe Kepulauan;1 (Satu) lembar fotokopi Surat, Nomor : 900/19/2016, tanggal 2Juni 2016, perihal : Permohonan Persetujuan TUP TahunAnggaran 2016, yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab.Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh YASIR B. DJAFAR,S.STP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian AdministrasiPemerintahan Umum Setda Kab.

KAHAR MUZAKIR S, S.E., M.Si. selakuKepala Dinas PPKAD Kab. Konawe Kepulauan; 1 (Satu) lembar fotokopi Surat, Nomor : 900/19/2016, tanggal 2Juni 2016, perihal : Permohonan Persetujuan TUP TahunAnggaran 2016, yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab.Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh YASIR B. DJAFAR,S.STP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian AdministrasiPemerintahan Umum Setda Kab.

Dutuno memerintahkan SaksiBASIR BAKAR LAINJONG selaku Sekretaris Desa untuk membuat danmenyusun dokumen pengajuan Pencairan Dana Desa (DDS) tahap senilai Rp. 467.391.000, (empat ratus enam puluh tujuh juta tigaratussembilanpuluh satu ribu rupiah), setelah dokumen dibuat dan dilengkapisejumlah persyaratannya kemudian Terdakwa menandatangani danmengajukan dokumen pengajuan pencairan tersebut pada tanggal 06 Mei2017 oleh Sekretaris Desa ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Kekayaan Aset Daerah (PPKAD

Kemudian DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (PPKAD)bersama seluruh dokumen persyaratan pencairan tersebut diberitahukandan diserahkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi TengahHalaman 8 dari 251 Putusan No.25/Pid.SusTPK/2019/PN.

Desa Dutuno memerintahkan SaksiBASIR BAKAR LAINJONG Sekretaris Desa untuk membuat danmenyusun dokumen pengajuan Pencairan Dana Desa (DDS) tahap senilai Rp. 467.391.000, (empat ratus enam puluh tujuh juta tigaratussembilanpuluh satu ribu rupiah), setelah dokumen dibuat dan dilengkapisejumlah persyaratannya kemudian Terdakwa menandatangani danmengajukan dokumen pengajuan pencairan tersebut pada tanggal 06 Mel2017 oleh Sekretaris Desa ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Kekayaan Aset Daerah (PPKAD

Kemudian DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (PPKAD)bersama seluruh dokumen persyaratan pencairan tersebut diberitahukandan diserahkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi TengahCabang Buol, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Buolmelakukan pemindahbukuan Dana Desa (DDS) ke Rekening Desa Dutunonomor Rekening : 2110201003002;Bahwa setelah anggaran Dana Desa (DDS) Tahap tahun 2017 beradapada rekening Desa Dutuno, kemudian saksi ZAKARIA SARMINMANGGE selaku Bendahara

dokumentersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa danTim Pelaksana Kegiatan kemudian diajukan kepada Camat Palelehuntuk meminta persetujuan pencairan Dana Desa (DDS), setelahdiperiksa dan lengkap kemudian Camat membuat surat persetujuanpencairan Dana Desa (DDS), setelah itu) Sekretaris Desamenyerahkan dokumen tersebut kepada Badan PemberdayaanMasyarakat Perdesaan (BPMPEmDes) untuk di Verifikasi, setelahdi Verifikasi kemudian di ajukan ke Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (PPKAD

ALIMUDDIN, M.Si KepalaSKPD Dinas PPKAD;110) 1 (Satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpatanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000, untukpembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaanpembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III) TA.2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI;111) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung(SPPLS Barang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun2012 sebesar Rp. 243.500.000, berupa Surat Pengantar yangditandatangani

ALIMUDDIN, M.Si KepalaSKPD Dinas PPKAD;1 (Satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpatanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000, untukpembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaanpembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III) TA.2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI;1 (Satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung(SPPLS Barang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahunHalaman 41 dari 66 Putusan No. 8/Pid.Sus.Tipikor/2016/PT.KDIL1e.113.114.115.116.117.118.119.2012

pekerjaan pembangunan lanjutan KantorBupati Konawe Utara (Tahap III) TA. 2011;1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LSpengadaan barang dan jasa tanggal 24 September 2011 an.ABBAS, SE;1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM)tanpa nomor tanggal 24 September 2012 sebesar Rp.216.936.363, untuk pembayaran tagihan MC sebesar (95%)atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati KonaweUtara (tahap Ill) TA. 2011 yang ditandatangani oleh Drs.ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD

selama dua hari sampaidengan hari Minggu tanggal 20 april 2014, bertempat di Kantor KepolisianSektor Biau di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;Bahwa saksi melihat terdakwa Bayu ardiansah pada hari Sabtu tanggal 19april 2014 sekitar pukul 21.00 wita sedang berada dibawah pohonketapang dikompleks rumah sakit lama dan berjalan kedepanpintugerbang rumah sakit lama dan memandang kearah Kantor Polsek Biau;Bahwa saksi pada saat itu berada disudut sebelah kanan Kantor Bupatilama (sekarang Kantor PPKAD

Purnama, ST Dinas PPKAD AnggotaKab.19780721 201001 1 021 .Manggarai 2.

Dinas PPKAD Kab. ANGGOTAPURNAMA,ST Manggarai e Bahwa Setelah dokumen yang disiapkan untuk proses pelelangan yakni HPS,Gambar Rencana dan BOQ panitia pengadaan mengumumkan pelelangganbarang/ jasa.Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen adalahSaudara Kanisius Jani, S.

Dinas PPKAD Kab. ANGGOTAPURNAMA,ST Manggarai e Bahwa Setelah dokumen yang disiapkan untuk proses pelelangan yakni HPS,Gambar Rencana dan BOQ panitia pengadaan mengumumkan pelelangganbarang/ jasa.e Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen adalan Saudara Kanisius Jani,S.

Dinas PPKAD Kab. ANGGOTAPURNAMA,ST Manggarai e Bahwa untuk Pejabat Pembuat Komitment ditetapkan berdasarkan KeputusanKepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten ManggaraiNomor 550/02/Dishubkominfo/I/2014 Tanggal 18 Januari 2014, yaitu : No.

Purnama, ST Dinas PPKAD Anggota19780721 202001 1 021 Kab.Manggarai b.

Muba Tahun 2012 dan dituangkandalam DPPA PPKAD Nomor 1.20.06.01.00.00.5.1 Muba Tahun 2012tanggal 21 Nopember 2012.= Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor1282 Tahun 2012 tanggal 27 Nopember 2012 tentang penetapan daftarpenerima hibah beserta besaran uang yang dihibahkan pada APBDPerubahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2012 jumlahdana hibah berupa uang sebesar Rp. 4.326.236.600, (empat milyar tigaratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratusrupiah

Muba Tahun 2012 dan dituangkandalam DPPA PPKAD Nomor 1.20.06.01.00.00.5.1 Muba Tahun 2012tanggal 21 Nopember 2012.= Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor1282 Tahun 2012 tanggal 27 Nopember 2012 tentang penetapan daftar Halaman 19 dari 78 halaman Putusan Nomor18/Pid.SusTPK/2014/PN.Plg penerima hibah beserta besaran uang yang dihibahkan pada APBDPerubahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2012 jumlahdana hibah berupa uang sebesar Rp. 4.326.236.600, (empat milyar tigaratus

Manggarai Sekretaris/ Anggota19970120 200801 1 003 Laurensius Y.Purnama,ST = Dinas PPKAD Kab. Manggarai Anggota19780721 201001 1 021 2.

Manggarai Sekretaris/ Anggota19970120 200801 1 003 Laurensius Y.Purnama,ST = Dinas PPKAD Kab.

Dinas PPKAD Kab. ANGGOTAPURNAMA,ST Manggarai e Bahwa Setelah dokumen yang disiapkan untuk proses pelelangan yakni HPS,Gambar Rencana dan BOQ panitia pengadaan mengumumkan pelelangganbarang/ jasa.e Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen adalahSaudara Kanisius Jani, S.

Dinas PPKAD Kab. ANGGOTAPURNAMA,ST Manggarai Bahwa Setelah dokumen yang disiapkan untuk proses pelelangan yakni HPS,Gambar Rencana dan BOQ panitia pengadaan mengumumkan pelelangganbarang/ jasa.Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen adalan Saudara Kanisius Jani,S.

Dinas PPKAD Kab. Manggarai ANGGOT, Bahwa untuk Pejabat Pembuat Komitment ditetapkan berdasarkan KeputusanKepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten ManggaraiNomor 550/02/Dishubkominfo/I/2014 Tanggal 18 Januari 2014, yaitu : No.

MH selaku anggota DPRD yang selanjutnyadiserahkan kepada SKPD untuk menyusun RKA dan dikompilasi menjadiRancangan APBD Tahun Anggaran 2013 melalui Dinas PPKAD dan diajukan keDPRD untuk dibahas dengan komisi dan ditetapbkan menjadi APBD KabupatenJeneponto Tahun Anggaran 2013. Kemudian Terdakwa menghubungi saksiSuharto, saksi Abd. Halim Sitaba, saksi H.

MH selaku anggota DPRD yang selanjutnyadiserahkan kepada SKPD untuk menyusun RKA dan dikompilasi menjadiRancangan APBD TA 2013 melalui Dinas PPKAD dan diajukan ke DPRD untukdibahas dengan komisi dan ditetapbkan menjadi APBD Kabupaten JenepontoT.A 2013. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Suharto, H. saksi Abd.Halim Sitaba, saksi H.

., KepalaSKPD Dinas PPKAD;1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpatanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp243.500.000,00 untukpembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaanpembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (Tahap III)TA 2011 yang diterima oleh Arnold Lili:1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan PembayaranLangsung (SPPLS Barang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpatanggal tahun 2012 sebesar Rp243.500.000,00 berupa SuratPengantar yang ditandatangani oleh Suparman,