Ditemukan 504 data
41 — 29
Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima, karena Objek Sengketa dalam perkara A Quo merupakan tindakan Tergugatyang bersifat politik ketatanegaraan karena Tergugat dalam menerbitkan surathalaman 9 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUNPLGKeputusan Tata Usaha Negara tidak hanya dalam rangka menjalankan kekuasaannyadalam lapangan administrasi pemerintahan atau urusan pemerintahan (taak vervulling)saja, tetapi juga dalam rangka menjalankan
kekuasaannya atau kewenangannya yangberisi kewajiban ketatanegaraan dalam bidang politik (taak stelling).
PTUNPLGMenimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat yang termuat dalam jawabannyapada pokoknya adalah sebagai berikut;1.Bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima, karena objek sengketa dalam perkara a quo merupakan tindakanTergugat yang bersifat politik ketatanegaraan karena Tergugat dalam menerbitkansurat keputusan tata usaha negara tidak hanya dalam rangka menjalankankekuasaannya dalam lapangan administrasi pemerintahan atau urusan pemerintahansaja (taak
13 — 1
Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap siCarG TAAK NACI fn=== nnn nnn nnn nnn nnn nmnennnnnnnanmnnnnannnmnnnannmnnmmnnmnananmmmmnnmnnsmmt nmin2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;"2"203. Memberi izin kepada Pemohon (SURATNO bin MARTODIYONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ISTARIYAWATI binti PARIYO) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar 5 2222222 n nnn nn nnn nen nee4.
Mukhtar
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
Intervensi:
H. Anwar Sanusi
97 — 19
terjadi karena keputusan tatausaha negara yang bersangkutan (/ihat: INDROHARTO, Bunga RampaiTulisan Hukum Buku II, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik danHukum Perdata, terbitan Lembaga Penelitian dan Pengembangan HukumAdministrasi Negara Bogor Jakarta, 1995, halaman 117); Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim perludijelaskan uraian yuridis bahwa dalam lingkup hukum Administrasi Negarakekuasaan Negara dibagi menjadi dua bagian yaitu Kekuasaan Negaradalam bidang Ketatanegaraan (Taak
Stelling) dan Kekuasaan Negara dalamHalaman 38 dari 45 HalamanPutusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNAmenjalankan atau melaksanakan Administrasi Negara (Taak Vervulling) atauLapangan Administrasl; 222022 222 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 405 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah menyebutkan: (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar waktu karena:a Meninggal dunia
Politik; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atassecara yuridis Tergugat in casu Gubernur Aceh di dalam menerbitkan objeksengketa tidaklah berdasarkan kewenangan yang bebas berada padanyasebagai badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan fungsipemerintahan, namun Tergugat juga terikat oleh ketentuan perundangundangan untuk menerbitkan objek sengketa setelan semua berkas danprosedur telah dilaluinya, dimana Tergugat menjalankan tugas dalam bidangketatanegaraan (Taak
12 — 6
Menjatuhkan Taak Satu Tergugat terhadap Penggugat;3.
8 — 3
;Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, ditemukanlah fakta bahwa ; Kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugatsekitar 8 tahun, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada 13 Januari2016Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumahorang tua, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersamahingga sekarang tak ada kabar beritanya sudah lebih dari 2 tahun; Selama ditinggalkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan taak adabenda berhrga
12 — 1
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp600.000,-( enam ratus ribu rupiah); yang dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar taak;
2.3.
22 — 2
oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruhorang lain untuk menghadap' sebagai wakil atau kuasanya,meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi danpatut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. pasal 27 ayat(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perkara inidiputus denganverstek 3 22 ee eer ee ee ee ee ee eee eee eeMenimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ibaratdalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal 405 yang berbunyiAPA 249 bl le Yoo taaK
12 — 14
tidak mau sering dicampur takut bosan dan itu berlangsung sejak Bulan July 2003 hingga saat ini.Dengan begitu Termohon jarang sekali melakukan kewajibannya di ranjang,walaupun Pemohon berulangkali menasehati bahwa berdosa jika menolakpermintaan suami dalam hal tersebut, tetapi tetap saja termohon tidak maumendengarkan.Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas,mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi denganbaik, bahkan Pemohon sudah menjatuhkan Taak
75 — 54
Bahwa berdasarkan pada uraian dan faktafakta hukum tersebut diatas,maka tergugat perlu) menyampaikan/menguraikan lingkup hukumAdministrasi Negara, dimana kekuasaan negara dibagi menjadi duabagian yaitu Kekuasan negara dalam bidang Politik (Taak Stelling) danKekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakanadministrasi Negara ( Taak Vervulling atau lebi dikenal sebagaiBestuur gebied Zaken/Lapangan Administrasi;Bahwa sesuai dengan Pasal 32 dan pasal 33 Undangundang Nomor 2Tahun 2011 Tentang Perubahan
52 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengadili dan memutus perkaraa quo berpendapat bahwa prosedur penerbitan objek sengketa a quomasih terkait atau bersumber dari kegiatan politik, didasarkan padapertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada halaman 12 putusana quo, isi pertimbangan tersebut menyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat bahwaprosedur penerbitan objek sengketa a quo masih terkait atau bersumberdari kegiatan politik (Taak
Putusan Nomor 290 K/TUN/2014PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena PutusanJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dantidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkanTergugat dan Tergugat Il adalah merupakan Keputusan dalam bidangpolitik (Taak Stelling) yang merupakan tindak
8 — 4
Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untukmengikrarkan taak terhadap Termohon telah memnuhi persyaratansebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;Berdasarkan alasan/dalildalil tersebut, Pemohon memohon agar KetuaPengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMER :1.Mengabulkan permohonan Pemohon ;Hal 2 dari 12 hal, Putusan No.0277 /Pdt.G/2018/PA.Rgt2.
20 — 2
., Pengeugatteltahmengajukan bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor27112N 12000, taaK geal 6 Me1 2000 (tertanda PA.) ; Metutr Axing, baklava serain bukti surat tersebut, alga telah didengar keteranatansaksisaksi dad pthak keluarga atau orangorang yang dekat dengan kedua taibalaberperkara, yang pada naakoluiya sebagai berikatt1.
13 — 9
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta sebagaimana dalam al Quran Surat ar Rum 30 ayat 21 yang berbunyi:a5 GUY AUS C8 G)TAak 55 Bh pe shi das g LG pital AI GST aT Ge ght Gla GT SUT es698iArtinya: Dan diantara tandatanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakanuntukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung danmerasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasihdan sayang.
13 — 6
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk menghadap ke persidangan tidak hadir;Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;Menjatuhkan taak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSunggal Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;5.
30 — 18
Utara(Tergugat I/Pembanding) menerbitkan surat No. 188.44/472/KPT/Th2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Nias Barat, tertanggal 19 Juli 2013 atas nama YamotuhoGulo, Hosnisel Hia, Firma Kudus Daeli, Saropati Gulo, dan KhenokiWarowu (P1=TI12=TII9);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwaprosedur penerbitan objek sengketa aquo masih terkait atau bersumber darikegiatan politik (Taak
8 — 1
Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk mengucapkanIkrar Taak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidangPengadilan Agama Jember;4.
11 — 6
Bahwa alas sikap dan alau perbualan Tergugal lersebul, Penggugallelah sangal menderila baik lahir maupun balin, dan oeh karenanyaPenggugal lidak ridho dan tidak rela karena Tergugat telah melanggarsighal laklik taak yang pernah diucapkannya, dan oeh sebab ituPenggugal mengajukan gugalan cerai ke Pengadian Agama Balam;9.
6 — 3
Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 ketentramanrumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis denganadanya perselisinan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerusyang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:a Termohon tidak patuh dan taak kepada suami;b. Termohon telah selingkuh dengan lakilaki lain;C. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpaalasan yang jelas; 8.
65 — 26
Penggegugat1/Pembanding dan Penggugat2/Pembanding (Vide bukti P.1.29 = T10);e Bahwa setelah melalui proses tersebut diatas Gubernur Jambi (Tergugat/Terbanding) menerbitkan Surat Keputusan kedua obyek sengketa aquo(Vide bukti P1.1 = T12, P2.1 =T13);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwaprosedur penerbitan kedua obyek sengketa aquo (P11 = T12 dan P21 = T13)masih terkait atau bersumber dari kegiatan politik (Taak
Achmad Afriansyah, S.H
Terdakwa:
Dhimas Adi Prasetya bin Eryanto
80 — 24
PEBRIANTO Bin TAAK MUGIYANTO, yangdiduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotikajenis Tembakau Gorila dengan ditemukan bukti berupa tembakauGorila sebanyak 10 (sepuluh) linting.4 Selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Sdr. YYUDA DWI ANGGARAdan dari keterangangan yang bersangkutan mendapatkan Narkotikajenis Tembakau Gorila dari Sdr.
PEBRIANTO Bin TAAK MUGIYANTO, yangdiduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotikajenis Tembakau Gorila dengan ditemukan bukti berupa tembakauGorila sebanyak 10 (sepuluh) linting. Selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Sdr. YYUDA DWI ANGGARAdan dari keterangangan yang bersangkutan mendapatkan Narkotikajenis Tembakau Gorila dari Sdr.