Mel aged; JU Eds lg) o& al 3)dio gro iu8 Jie 2933 dl li58l lab & coda SI 5b.ylikall Gls Ge Vis daa Sls 3) 155. oS tsIW sis ahaa a1s faa8s Vy + J GS oll astal sad lngits ok a Syiias 3 Law 02553 & Jodi i pSIel abisArtinya: Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagianUlama (Syafiiyah) berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuanbersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepadaseorang lakilaki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkanperempuan itu

Artinya sudah baligh menurutpendapa Malikiyyah, Syafiiyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Akantetapi, mereka berbeda pednapat dalam penentuanusia murahiq(dewasa);Ce 9 Adil shy a cls SM Shy Ge pq dhs aes al gl ab Gti! bc)baal iV! antl Ge BY aby Gl 5 seal!

Tergugat Rekonvensi sangat keberatan mengingatkarena Termohon/Penggugat Rekonpensi adalah istri yang Nusyuz yangtidak pernah menghargai Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebagaisuaminya, hal tersebut teroukti dengan Termohon/Penggugat Rekonvensitelah melakukan hutang tanpa sepengetahuan suami bahkan sempatdinasehati oleh Pemohon tetapi Termohon tidak mengindahkan nasehatPemohon, oleh karenanya Termohon/Penggugat Rekonvensi adalahtermasuk dalam kategori istri yang Nusyuz, hal ini sejalan denganpendapat ulama syafiiyah

le Meolidls Satall slgaall 5.983 cssfur posi) Aged 555341 $2 JS 1% Sl UJ ASIlalArtinya: Jumhur fugaha ulama Hanafiyah, ulama Syafiiyah menurut pendapatyang sahih, ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalanganulama Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan orangorang kafirselain orangorang yang murtad adalah sah.

bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakandoktrin Hukum Islam dalam kitab Nihayat Al Muhtaj Li Syarh alMinhaj Juz 20Hal 308 yang diambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim yangmenjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut:Sis AL ARS sd abies Oy hel ges a dUa2shan ay ae A55R Ue ads CI) bel GbE & ww Udb& al Gig Jka Ce Ate Vie fas Gly sl Ks asic hy5g db Stall ga as Goi Y5 : Ce a ) datsll a yinied jl Vhs coshArtinya: Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagianUlama (Syafiiyah

SITI ANISAH nomor001/Ma.13.17.508/PP.01.1/05/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala MadrasahAliyah Salafiyah Asy Syafiiyah Jatirogo, Kabupaten Tuban tanggal, 03 Mei2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An.

rekonpensi telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu pulaTergugat rekonpensi tidak memberikan nafkah wajibnya berupa biaya hidupseharihari kepada Penggugat rekonpensi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) kompilasi HukumIslam, terlebin dahulu Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknyaperilaku nusyuz pada diri Penggugat rekonpensi;Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanitayang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkanmenurut Ulama Malikiyah, Syafiiyah

No. 0113/Pdt.G/2014/PA.Ktbmdukhul) maka difasakhlah pernikahannya seketika itu juga dan tidak salingmewarisi, namun apabila kemurtadan terjadi setelah melakukan hubungansuami isteri (bada aldukhul) menurut kalangan Syafiiyah (pendapat ini jugamerupakan pendapat sebagian kalangan Hanbali) ditunggulah sampai habismasa iddah, apabila dalam masa iddah pihak yang murtad tadi kembalikepada Islam, maka tetaplah hubungan pernikahan, namun apabila dalammasa iddah tidak kembali kepada Islam, maka difasakhlah

Beragama Islam (menurut Syafiiyah danHambaliyah).Menimbang, bahwa berdasarkan syaratsyarat yang disebutkan olehpakar huk di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ayahkandung dari kelima anak tersebut telah memenuhi syaratsyarat dimaksud,sebab sejak Termohon meninggalkan kelima orang anaknya, Pemohon telahberupaya merawat dan mengasuh anakanak tersebut dengan baik dan faktadipersidangan berdasarkan keterangan saksi Pemohon kelima anak tersebutsaat ini dalam kondisi baik dan sehat jasmani

Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA.SgrArtinya: Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagianUlama (Syafiiyah) berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuanbersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepadaseorang lakilaki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkanperempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalahmuhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkamkedudukannya seperti hakim.

angka 1 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002,mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.Menimbang, bahwa dalam kitab Qalyubi wa Umirah, juz Il, hal. 304,menyebutkan urutan wali bagi anak yaitu, pertama; bapaknya, kakeknya,15 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Buk.kemudian orang yang diberikan wasiat oleh mereka (ayah dan kakek),kemudian qadli (hakim) atau orang yang diangkat oleh Hakim untukmengurusnya.Menimbang, bahwa mazhab Syafiiyah

Dan orang yang diangkat sebagai hakimsama kedudukannya dengan hakim itu sendin,Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pula pendapat ulamadalam kitab Nihayatul Muhtaj Li Syarhil Minhaj Juz 20 Hal 308, sebagai berikut :ape Sy tag Le ce ah SIG she Wahl 25a peda iy SAT pete U8 bs 6 okpis faveArtinya :oe Kl db bal Jo Ge We tae Eh, J SW sy Ras AY te thy ih Noetye Sh Vice sage a Sule i Sell diy OWS Ak Ie JE AIS MY dellJika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagianUlama (Syafiiyah berpendapat

Imam Ahmad dan sebagian Syafiiyah berpendapat bahwa ada tujuh halyang diperbolehkan kesaksian istifadhah di dalamnya, yaitu: 1. Nikah 2. Nasab 3.Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknyaseseorang;Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan faktafakta sebagaiberikut:1.

Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Al Figh Allslami waadillatuhu juz Vil halaman 829 yang berbunyi sebagai berkut :YI alll cle bys soll adai puoi) : aealidl Jigco LvaQ0 slgaall Dt ol AQQ5 lriwig JlLaiY osm3) aJlell vie curs Lg clases Gad nb G2Artinya : Kelompok Syafiiyah berpendapat bahwa nafkah terhadap anak itu tidakmenjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah (putusan)atau izin dari Hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidakbersedia memberikan nafkah.

Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus riburupiah) setiap bulan, sehingga selama masa iddah berjumlahRp13.500.000,00 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikannafkah iddah karena beranggapan Penggugat Rekonvensi telah nusyuz,tidak patuh dan taat terhadap suami yaitu berselingkuh dengan lakilaki lain;Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalahwanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar,sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafiiyah

Bahwa menurut Ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan ulama Hambaliyahlainnya mengatakan alqabdh (penguasaan terhadap harta itu)merupaka syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah danmengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi.

Berdasarkan hal initentang alqabdh ini, maka ulama Hanfiyah, Syafiiyah danHambaliyah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanyadengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan denganalqabdh (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum.Umpamanya apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, makaHalaman 10 dari 60 halaman.Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2018/PA Jr.syarat alqabdhnya adalah dengan menyerahkan surat menyurattanah itu kepada orang yang menerima hibah.

Bahwa menurut Ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan ulama Hambaliyahlainnya mengatakan alqabdh (penguasaan terhadap harta itu)merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah danmengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Berdasarkan hal ini tentangalgabdh ini, maka ulama Hanfiyah, Syafi?iyah dan Hambaliyahmengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanyaiad dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan alqabdh(bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum.

seins JB Sle ta) OS 1lg>5 528 J eth wll Ue sl ladles Bo obs Ol Lal sls i alie be Vie 2:2 1 ids 311355 pSLAllS 585 A552 a5V ateGeiss Vg : JUS ANS ol as ball aiid igise gist Ok al bls Lallpas 81.1520 02958 &3 Jada Je. pS 88, HSArtinya : Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagianUlama (Syafiiyah) berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuanbersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepadaseorang lakilaki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkanperempuan

Fotokopi Iljazah atas nama anak Para Pemohon (Sodiqul Anam) tanggal11 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah TsanawiyahSalafiyah Syafiiyah Sukosewu, bukti surat tersebut beladyetiindan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);8. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Tanggal 10 Desember 2019 yangdikeluarkan oleh Puskesmas Dander, Kabupaten Bojonegoro, bukti surattersebut telahrizegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8)B. Saksisaksi :1.

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA Lbt.Anak, mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termas uk anak yang masih dalam kandungan.Menimbang, bahwa dalam kitab Qalyubi wa Umirah, juz Il, hal. 304,menyebutkan urutan wali bagi anak yaitu, pertama; bapaknya, kakeknya,kemudian orang yang diberikan wasiat oleh mereka (ayah dan kakek),kemudian gqadli (hakim) atau orang yang diangkat oleh hakim untukmengurusnya.Menimbang, bahwa mazhab Syafiiyah berpendapat bahwa urutanOrangorang

gugatan Rekonvensi;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada jawabannyadalam rekonvensi dan menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukanperbuatan nusyuz yaitu dengan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama denganmembawa uang Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) tanpa izin Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yangkeluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut UlamaMalikiyah, Syafiiyah