TIMBUL PUDJIANTO, MPM) yang ditujukankepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan DepartemenKeuangan disarankan agar proses penyaluran dana dapatdipertimbangkan untuk dilaksanakan dengan cara bertahap sesuaidengan peraturan perundangundangan dan setelah penyaluranProvinsi Papua Barat harus segera menetapkan program dankegiatan untuk mendukung pengembangan sarana dan prasaranadaerah (fisik) bukan kegiatan yang bersifat non fisik.

TIMBUL PUDJIANTO, MPM) dan ditujukanhalaman 38 dari 122Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2016/PN.Mnkkepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan DepartemenKeuangan disampaikan bahwa Gubernur Papua Barat melaluisuratnya Nomor: 903/1038/GPB/2008 tanggal 09 Oktober 2008 telahmemohon pencairan dana sarana dan prasarana Provinsi PapuaBarat TA 2008 sekaligus Tahap Il (80%) dan tahap Ill (40%) atausebesar 70% dari pagu alokasi yang ditetapkan.

Timbul Pudjianto, MPM) dan ditujukan kepada Direktur JenderalPerimbangan Keuangan Departemen Keuangan disampaikan bahwaGubernur Papua Barat melalui suratnya Nomor: 903/178/GPB/2008tanggal 27 Nopember 2008 telah memohon pencairan dana saranadan prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008 perihal PermohonanPencairan Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahapll sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi yangditetapbkan atau sebesar Rp268.000.000.000,00 (dua ratus enampuluh delapan miliar

NUR HIDAYAT, SH.MH. dan ADI PUDJIANTO, SH. keduanya Advokat/Penasehat Hukum, Anggota Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI), beralamat/berkantor di Kantornya Jalan Flamboyan 78 A Pakisaji, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2009 (terlampir) ;M E L A W A N :1. IDI Bin NURSIAM, sebagai TERGUGAT I, 2. S E N I M A, sebagai TERGUGAT II, 3. A M M A, sebagai TERGUGAT III, 4. HADRAI, sebagai TURUT TERGUGAT I dan 5.

satu) exemplar Spesifikasi yangberisi spesifikasi Teknis danmerek tentang Pengadaan computerNotebook untuk staf pengajarUniversitas Sebelas Maret Surakartadengan inilai kontrak sebesar Rp.1.200.000.000, (satu milyar duaratus juta rupiah) tertanggal 5Maret 2010 ~=tersebut karena yangbertugas untuk proses lelang danpengadaan barang adalah bagian39Pengadaan barang dan jasa UNS,tetapi untuk Fakultas Hukum tidakpernah membuat buku spesifikasitersebut ; Bahwa saksi menjelaskan tidak kenaldengan saudara PUDJIANTO

Sigit Pudjianto, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum SekretarisJenderal Kementerian Dalam Negeri R.1;2. Drs. Muhamad Nur, M.E., Kepala Biro KepegawaianKementerian Dalam Negeri R.1;3. DR. T. Saeful Bahri, S.H., M.Si., Kepala Bagian PenyelesaianSengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum KementerianDalam Negeri R.;Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUNJKT.4. Abdullah, S.H., Kepala Bagian Disiplin dan Kesejahteraan padaBiro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri R.;5.

Bahwa kemudian diketahui pada tanggal 10 Mei 2011, PARA PENGGUGATmenyampaikan Ciptaan tersebut disertai dengan cover letter kepada TURUTTERGUGAT dan ditujukan secara khusus kepada Bapak Pudjianto, selakuKetua Umum yang menjabat pada saat itu, melalui Bapak Satria Hamid yangmenjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal TURUT TERGUGAT pada saatitu;12.

Hal 131 Putusan No. 18/Pdt.Sus.Hak Cipta/2019/PN.JKT.PST (ASLI) Bukti P 6Surat Nomor: 12/DPP6/V1I/2011,tertanggal 15 Juni 2011 dariAPRINDO(COPY)Bukti ini membuktikan bahwa benarCiptaan telah dibahas dalam suatupertemuan oleh dewan dan anggotaAsosiasi Pengusaha Ritel Indonesia(APRINDO) (TURUT TERGUGAT) dandiketahui oleh Bapak Pudjianto selakuKetua Umum pada saat itu dan pihakyang dicantumkan secara tegas sebagaipenerima Ciptaan yang disampaikanPARA PENGGUGAT.Bukti ini juga membuktikan bahwaCiptaan

Bukti P 7Berita Gugatan TabunganAnak: Alfamart KeberatanDiajukan Sebagai PihakTergugat, Yanuarius Viodeogo,23 April 2019dari situs resmi Bisnis.com(https://kabar24.bisnis.com/read/20190423/16/914445/gugatantabungananakalfamartkeberatandiajukansebagaipihaktergugat), terakhir diaksespada tanggal 13 Juni 2019, pukul13.21 WIB.Bukti ini membuktikan danmengkonfirmasi bahwa benar materiCiptaan TAPI telah dibahas di APRINDOdan Bapak Pudjianto yang pada saat itumenjabat sebagai Ketua UmumAPRINDO dan Direktur

Bapak Pudjianto pada saat PARAPENGGUGAT melakukan presentasimateri TAPI menjabat sebagai KetuaUmum APRINDO dan Wakil PresidenDirektur Industri TERGUGAT ;Sehingga sebagai tindak lanjutpertemuan pertama tersebut, PARAPENGGUGAT mengundangTERGUGAT dan TERGUGAT III untukbertemu kembali guna membahas lebihlanjut penyelesaian permasalahanpelanggaran Hak Cipta.18.

SIGIT PUDJIANTO, S.H., M.H. ;Kepala Biro Hukum Kemendagri ;Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 JakartaPusat ;DR. T. SAIFUL BAHRI, S.H., M.Si. ;Kabag. Advokasi Hukum pada Biro HukumKemendagri ;Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 JakartaPusat ;: SYELLI NILA KRESNA, S.H., M.H. ;Kasubbag. Wilayah Bag. AdvokasiHukum pada Biro Hukum KemendagriJalan Medan Merdeka Utara No. 7 JakartaPusat ;BITNER SAMOSIR, S.H., M.M. ;Kasubbag. Wilayah Il Bag.

Sigit Pudjianto, SH. MH. Jabatan Kepala BiroHukum Kementerian Dalam Negeri RI, alamat JalanMedan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat ;DR. T. Saiful Bahri, SH. MSi. Jabatan Kepala BagianAdvokasi Hukum pada Biro Hukum KementerianDalam Negeri RI, alamat Jalan Medan Merdeka UtaraNo. 7, Jakarta Pusat ;DR. Romli Arsyad, SH. M.Hum. Jabatan Kepala PusatKonsultasi dan Bantuan Hukum IPDN, alamat JalanIr. Soekamo, KM. 20, Jatinangor, Sumedang ;DR. Bernhard E. Rondonuwu, S.Soso, MSi.

Keterangan saksi ahli Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH, Kepala BiroHukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yangmenjelaskan bahwa perolehan barang milik daerah salah satunyaadalah melalui penguasaan.

., dan ADI PUDJIANTO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Terusan Titan VI, No. 1, Kelurahan Purwantoro, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

., dan ADI PUDJIANTO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukumyang beralamat di Jalan Terusan Titan VI, No. 1 Kota Malang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2013;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelumHalaman 7 dari 42 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2013/PN.Kpj.pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka diupayakan penyelesaian secara damaimelalui mediasi dengan mediator H.

ISMET BSc
4.MURYANTO SARWOKO
5.H DICKY SUWANDI
6.USMAN BUDIHARTO
7.DR H ENDJANG NAFFANDY MSi
8.TOTOK WIDJANARKO
9.ASIAHWATI
10.IR DINA PARI RAHMAN
11.MAC SJAVIANTO
12.RIZAL HANIFAN ARDLIANTO
13.SETYANTO
14.BOMA HERMAWAN
15.USEP FATHUDDIEN
16.EDDY SUPARMAN SE
17.H RACHMAT
18.IYUS ROSWADI
19.H TATANG TARJONO
20.DEFI FIRDAUS
21.SALEH ARDISOMA
22.ANWAR SANUSI ST
23.ABDUL YASMIN EFENDI
24.IR BAMBANG PUDJIANTO

BAMBANG PUDJIANTO, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,beralamat di Jalan Venus Barat VI No. 14, RT.003/RW.001,Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, KotaBandung, Propinsi Jawa Barat, selaku Penggugat XXIV ; SUHARTONO, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, beralamat diJalan Venus Barat VI No. 12, RT.003/RW.001, KelurahanManjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung,Propinsi Jawa Barat, selaku Penggugat XXV ; ADE YUSUP, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat diJalan

PT.Margahayu Raya sebagai Tergugat(sesual dengan salinanresmi) ; Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:404/PDT/2016/ PT.Bdg, tanggal 07 Desember 2016,antara Roro Wiyati, Dkk sebagai Terbanding, semulaPara Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalamRekonpensi, Lawan : PT.Margahayu Raya sebagaiPembanding, semula Tergugat dalam Konpensi/dalamRekonpensi (Sesuai dengan salinan resmi) ;Fotocopy Putusan Sela Pengadilan Negeri BandungNomor : 124/Pdt.G/ 2016/PN.Bdg, tanggal 26 Oktober2016, antara Bambang Pudjianto

FADJAR PUDJIANTO KA. SMPN 1 Sukowono: surat jalan(2 lbr) dari Diknas Kab Jember, copy tanda terima dari CVBINTANG SEMBILAN, copy tanda terima aneka ilmu, copytanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;ABDUL KARIM Sag. KA. SMP PLUS Bustanul Ulum: surat jalan93 lIbr) dari Diknas Kabupaten Jember, copy berita acarapemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;MURADI, SPd.Msi KA. SMPN 2 Bangsalsari: Berita AcaraPenerimaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;MOH. ZAENI, SPd KA.

FADJAR PUDJIANTO KA. SMPN 1 Sukowono: surat jalan (2lbr) dari Diknas Kab Jember, copy tanda terima dari CV BINTANGSEMBILAN, copy tanda terima aneka ilmu, copy tanda terima dariPT ALFINDO NURATAMA PERKASA;ABDUL KARIM Sag. KA. SMP PLUS Bustanul Ulum: surat jalan 93lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, copy berita acara pemeriksaanbarang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;MURADI, SPd.Msi KA. SMPN 2 Bangsalsari: Berita AcaraPenerimaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;MOH. ZAENI, SPd KA.

Agus Pudjianto yang pada pokoknya menerangkan bahwaTanah Objek sengketa adalah milik bersama Penggugat danTergugat dan Penggugat menggugat apa yang menjadihaknya yang dikuasai oleh Para Tergugat;3.

Dan Adi Pudjianto,SH.

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;

,MH, ADI PUDJIANTO, SH; advokatberkantor di JI. Trunojoyo No. 30, RT. 03 RW. 08, Kel. Klojen, Kec.Klojen,Kota Malang, untuk selanjutnya di seout PENGGUGAT;melawan1. .Nyonya SRIANI, Jenis Klemain Perempuan, KewarganegaraanIndonesia, Alamat Lengkap JI. Raden Intan Ruko A RT. 03 RW. 04, KelArjosari, kec. Blimbing, Kota Malang, dalam perkara ini diwakili JOKOAGUS SANTOSO, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5Juni 2016 sebagai TERGUGAT I;2.

Sigit Pudjianto, S.H, M.H. (Kepala Biro HukumKementerian Dalam Negeri);2. DR. T. Saiful Bahri, S.H., M.Si. (Kepala Bagian AdvokasiHukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri);3. Syelli Nila Kresna, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Wilayah Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum KementerianDalam Negeri);4. Bitner Samosir, S.H., M.M. (Kepala Sub Bagian Wilayah llBagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum KementerianDalam Negeri);5. Wahyu Chandra, S.H., M.H.

Sigit Pudjianto, S.H., M.H., Kepala Biro HukumKemendagri;2. Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA, Direktur Toponimidan Batas Daerah;3. Dr. T. Saiful Bahri, S.H., M.Si., Kabag. Advokasi Hukumpada Biro Hukum Kemendagri;Siti Metrianda, ST, M.Si, Kasubdit Batas Antar Daerah Wil Syelli Nila Kresna, S.H., M.H., Kasubbag Wil. Bag.Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;6. Kusuma Dwi Hastanti, S.H., JFU Wil. Ill Bag AdvokasiHukum pada Biro Hukum Kemendagpri;7. Santoso Tuji Utomo, S.H., JFU Wil.

Nama : W.SIGIT PUDJIANTO, S.H., M.H.;Jabatan : Kepala Biro Hukum Kemendagri;Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No. 7,Jakarta Pusat;2. Nama : Drs. AKMAL MALIK, MSI;Jabatan : Direktur Fasilitasi Kepala DaerahDan DPRD pada Ditjen OtdaKemendagri;Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No. 7,Jakarta Pusat;3. Nama : DR. T. SAIFUL BAHRI, S.H., MSi;Jabatan : Kabag Advokasi pada Biro HukumKemendagri;Alamat : Jl.

TIMBUL PUDJIANTO, MPM) yang ditujukankepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan DepartemenKeuangan disarankan agar proses penyaluran dana dapatdipertimbangkan untuk dilaksanakan dengan cara bertahap sesuaidengan peraturan perundangundangan dan setelah penyaluranProvinsi Papua Barat harus segera menetapkan program dankegiatan untuk mendukung pengembangan sarana dan prasaranadaerah (fisik) bukan kegiatan yang bersifat non fisik.

TIMBUL PUDJIANTO, MPM) dan ditujukankepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemenhalaman44 dari 136Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PN.MnkKeuangan disampaikan bahwa Gubernur Papua Barat melaluisuratnya Nomor: 903/1038/GPB/2008 tanggal 09 Oktober 2008 telahmemohon pencairan dana sarana dan prasarana Provinsi PapuaBarat TA 2008 sekaligus Tahap Il (80%) dan tahap Ill (40%) atausebesar 70% dari pagu alokasi yang ditetapkan.

Timbul Pudjianto, MPM) dan ditujukan kepada Direktur JenderalPerimbangan Keuangan Departemen Keuangan disampaikan bahwaGubernur Papua Barat melalui suratnya Nomor: 903/178/GPB/2008tanggal 27 Nopember 2008 telah memohon pencairan dana saranadan prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008 perihal PermohonanPencairan Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahapll sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi yangditetapbkan atau sebesar Rp268.000.000.000,00 (dua ratus enampuluh delapan miliar

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26November 2018Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ADI PUDJIANTO, SH.