KAHATEX yangdiputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2003, yangselanjutnya untuk merealisasikan Rencana Anggaran dalam perluasan areabangunan atau gedung tersebut, pada tahun 2003 PT. KAHATEX membeli tanahdari PT. DWIPAPURI perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolakawasan industri seluas 32 Ha dengan permintaan agar lahan yang dibeli olehPT. KAHATEX tidak dilalui aliran sungai Cikijing, Kemudian atas permintaan dariterdakwa HARJA HARUMAN yang mewakili PT.

KAHATEX yang diputuskan dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) tahun 2003, yang selanjutnya untuk merealisasikan RencanaAnggaran dalam perluasan area bangunan atau gedung tersebut, pada tahun2003 PT. KAHATEX membeli tanah dari PT. DWIPAPURI perusahaan yangbergerak dalam bidang pengelola kawasan industri seluas 32 Ha denganpermintaan agar lahan yang dibeli oleh PT. KAHATEX tidak dilalui aliran sungaiCikijing, kKemudian atas permintaan dari PT.

ABM tertanggal 23 Desember 2002 padaButir 12 huruf C dinyatakan secara jelas dokumendokumenyang menunjukkan porsi Unsustainable Debt oleh investortelah dikonversi menjadi saham, yaitu :* RUPS bahwa PT Arthabama Textindo dan PTArthatrimustika Textindo telah menyetujui penerbitanCB dan tagihan yang akan dikonversi menjadi saham.* Surat pemberitahuan dari pemegang CB yangmenyatakan akan melakukan konversi.* RUPS peningkatan modal (jika diperlukan).

Harum JayaNo. 78 Tanggal 24 November 2005 dan Akte Penegasan Risalah BeritaAcara Rapat RUPS Luar Biasa PT. Harum Jaya terakhir No. 06 tanggal 05Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Penggugat;DAN:PT.

Penggugat) yakni diantaranya dapat ditinjaudari pertimbangan Majelis Hakim judex factie tingkat pertamadibawah ini.Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P5 tentang buktiKepemilikan Sendiri Dump Truck 3 Unit, BL 8755 KC, BL bb46KC dan BL 9498 KB, bukti P6 tentang Surat Perjanjian Jual BeliDump Truck BL 9498 KB Nomor 0221/PTH//P/JB/II/15 Tanggal 21Februari 2015, bukti P7 tentang Berita Acara RUPS Luar BiasaPT Harum Jaya Tahun 2015 nomor 0406/RUPSLB/PTHJ/JIV/15tentang Keputusan Dewan Direksi dan Komisaris

Bahwa perlu Tergugat IIl sampaikan Susunan Direksi dan DewanKomisaris berdasarkan Berita Acara RUPS No.16 tanggal 1971 sebagaiberikut :Direktur Utama : Hasan MuhzarDirektur : Muhamad Yusuf SaragihKomisaris Utama: Poppie NoerleilaKomisaris : Dadi11.Bahwa sesuai dengan ketentuan Perseroan Terbatas Pasal 44 KUHD(Kitab UndangUndang Hukum Dagang) maka Hasan Muhzar selakuDirektur Utama PT HANODA & CO berwenang bertindak untuk dan atasnama PT HANODA & CO dan mewakili PT HANODA & CO dalampersetujuan Membuka

Hanoda berdasarkan Berita Acara RUPS No.16 tanggal 1971 sebagaiberikut:DirekturUtama =: Hasan MuhzarDirektur : Muhamad Yusuf SaragihKomisaris Utama : Poppie NoerleilaKomisaris : Dadi13.Bahwa sesuai dengan ketentuan Perseroan Terbatas Pasal 44 KUHD(Kitab UndangUndang Hukum Dagang) maka Hasan Muhzar selakuDirektur Utama PT HANODA & CO berwenang bertindak untuk dan atasnama PT HANODA & CO dan mewakili PT HANODA & CO dalampersetujuan Membuka Kredit tahun 1974 dengan Kreditur Tergugat II.Tindakan Hasar

RUPS Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi juga telah mengesahkan dan menyetujui mekanismepertanggungjawaban penyalahgunaan keuangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di mana Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi adalah pemegang saham secara tidak langsung padaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui PT.

Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyaibenturan kepentingan dengan Perseroan ; atauc. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggotaDireksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingandengan Perseroan.Pasal 108(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,Jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroanmaupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat

Bogorindo Cemerlang setuju untuk membeli tanah eks HGU PT.TENJO JAYA tersebut;Bahwa pada tanggal 07 Juni 2012 telah dilangsungkan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Tenjo Jaya yang dihadiri oleh terdakwa H.USMAN EFFENDI (mewakili WINIFRED HERAWATI dan RAYMONTIRTAJAYA), Ir. He. AHMAD MASOED LUTHFI, Drs. NURSAL, ASKARTEGUH PRIBADI dan Ir. H. SYUKRI AMIN, untuk memberikan kuasakepada terdakwa H.

Tenjo Jaya berdasarkan Akta KuasaDireksi Nomor 8 tanggal 07 Juni 2012.Bahwa telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Tenjo Jaya yang dihadiri oleh terdakwa H. USMAN EFFENDI (mewakiliWINIFRED HERAWATI dan RAYMON TIRTAJAYA) dan Ir. H. AHMADMASOED LUTHFI (mewakili Drs. NURSAL, ASKAR TEGUH PRIBADIdan Ir. H. SYUKRI AMIN) dalam rangka realisasi pembelian tanah HGU,dimana hasil RUPS tersebut menyatakan bahwa disetujui penjualan asetPT.

Tenjo Jaya berdasarkan Akta KuasaDireksi Nomor 8 tanggal 07 Juni 2012.Bahwa telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Tenjo Jaya yang dihadiri oleh terdakwa H.USMAN EFFENDI (mewakiliWINIFRED HERAWATI dan RAYMON TIRTAJAYA) dan Ir. H. AHMADMASOED LUTHFI (mewakili Drs. NURSAL, ASKAR TEGUH PRIBADIdan Ir. H. SYUKRI AMIN) dalam rangka realisasi pembelian tanah HGU,dimana hasil RUPS tersebut menyatakan bahwa disetujui penjualan asetPT.

Tenjojaya di Desa Tenjojaya, Kecamatan Cibadak, KabupatenSukabumi.Bahwa pemberian Surat Kuasa tersebut tidak didahului dengan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan seterusnya pun tidak pernahdiadakan RUPS. Saat kuasa itu dibuat dan diberikan oleh Rudolf ImamSantoso kepada saksi untuk saksi tanda tangani, tetapi saksi tidakpernah menginstruksikan pembuatan surat kuasa kepada Rudolf ImamSantoso.

NURSAL, ASKAR TEGUH PRIBADI,tertanggal 7 Juni 2012, namun sebelumnya pada hari yang samanamun pada waktu (jam) yang berbeda diawali dengan RUPS dandibuatkan berita acara rapat untuk melepaskan hak atas asetasetyang ada di perkebunan PT.

Patut Patuh Patju pada RUPS Tahun Buku 2016 (foto copy).

;Bahwa pengelolaan korporasi tunduk pada UndangUndang PerseroanTerbatas dengan menerapkan doktrin fiduciary duty Pasal 92 ayat (1)dengan prinsip business judgement rules sebagaimana diatur didalamPasal 97 ayat (5) yang artinya jika Direksi dan/atau Dewan Komisarisdalam mengambil putusan dilakukan dengan itikad baik, maka ia akanterbebas dari tuntutan pidana atau perdata secara pribadi ;Bahwa untuk menguji apakah Direksi beritikad baik atau tidak dalampengurusan perseroan dapat dilakukan melalui RUPS

IM2bertanggungjawab terhadap perbuatan Terdakwa menandatanganperjanjian kerja sama tersebut dan hal ini sesuai dengan ketentuanPasal 1 angka 3 dan Pasal 20 ayat (1), (2) UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (hlm. 302Putusan PN Tipikor) ;Bahwa berdasarkan Akta No. 22 Berita Acara RUPS dan SuratMenkominfo No. 65/M.KOMINFO/02/2012 tanggal 24 Februari 2012tidak ditemukan adanya tindakan Pemohon PK yang melanggar ataumelampaui kewenangan Pemohon PK sebagai Direksi

IM2 dalam RUPS. Tindakan yang dilakukan olehPemohon PK telah sesuai dengan Anggaran Dasar PT. IM2,UndangUndang Perseoan Terbatas dan UndangUndangTelekomunikasi. Selain itu, tidak ditemukan adanya tindakanPemohon PK yang melanggar atau melampaui kewenanganPemohon PK sebagai Direksi PT.

Angkasa Pura II pernah dilakukan pengadaanperalatan Simulator ATC didasarkan pada Rencana kerja dan anggaranperusahaan (RKAP) Tahun 2003 yang disyahkan oleh KementerianBUMN sebagai rapat unum pemegang saham (RUPS) ;Bahwa pekerjaan pengadaan Simulator ATC PT Angkasa Pura II untuksewaktu proses pengusulan tahun 2002 s/d tahun 2003 termasuk dalamlingkup direktorat operasi dan direktorat teknik, dan pejabat direksi yangmenjabat sewaktu proses pengusulan s/d pelelangan ATC Simulatoradalah Direktur Operasi

Pembayaran Il sebesar Rp. 362.637.150, pada tanggal 24Nopember 2006 ;Pengadaan ATC Simulator belum dapat dimanfaatkan sehinggamerugikan PT AP II sebesar Rp. 7.453.443.000, ;Bahwa berkaitan dengan rekomendasi BPK RI angka 1) Menteri BUMNselaku RUPS meminta pertanggungjawaban direksi dan komisaris ataspengadaan ATC Simulator sebesar Rp.

sebesar Rp. 7.453.443.000.,.Bahwa audit BPK RI terhadap pengadaan ATC Simulator tersebut dilakukanberdasarkan Surat tugas BPK RI No. 53/ST/IXXVII/07/2008 tanggal 28 Juli2008, dimana pelaksanaan rekomendasi BPK RI atas audit pengadaan ATCSimulator PT Angkasa Pura II tersebut adalah dilakukan penyusunan rencanaaksi antara Board of Comisioner dan Board of Director, Deputi KementerianBUMN dan BPK RI, dan hasilnya Atas rekomendasi nomor 1 rencana aksiMeneg BUMN akan meminta Direksi AP I melaporkan kepada RUPS

Angkasa Pura II pernah dilakukan pengadaanperalatan Simulator ATC didasarkan pada Rencana kerja dan anggaranperusahaan (RKAP) Tahun 2003 yang disyahkan oleh KementerianBUMN sebagai rapat unum pemegang saham (RUPS) ;Bahwa pekerjaan pengadaan Simulator ATC PT Angkasa Pura II untuksewaktu proses pengusulan tahun 2002 s/d tahun 2003 termasuk dalamlingkup direktorat operasi dan direktorat teknik, dan pejabat direksi yangmenjabat sewaktu proses pengusulan s/d pelelangan ATC Simulatoradalah Direktur Operasi

Pembayaran Il sebesar Rp. 362.637.150, pada tanggal 24Nopember 2006 ;Pengadaan ATC Simulator belum dapat dimanfaatkan sehinggamerugikan PT AP II sebesar Rp. 7.453.443.000, ;Bahwa berkaitan dengan rekomendasi BPK RI angka 1) Menteri BUMNselaku RUPS meminta pertanggungjawaban direksi dan komisaris ataspengadaan ATC Simulator sebesar Rp.

sebesar Rp. 7.453.443.000.,.Bahwa audit BPK RI terhadap pengadaan ATC Simulator tersebut dilakukanberdasarkan Surat tugas BPK RI No. 53/ST/IXXVII/07/2008 tanggal 28 Juli2008, dimana pelaksanaan rekomendasi BPK RI atas audit pengadaan ATCSimulator PT Angkasa Pura II tersebut adalah dilakukan penyusunan rencanaaksi antara Board of Comisioner dan Board of Director, Deputi KementerianBUMN dan BPK RI, dan hasilnya Atas rekomendasi nomor 1 rencana aksiMeneg BUMN akan meminta Direksi AP I melaporkan kepada RUPS

Penyelenggara RUPS;5. Mengkoordinasikan penyusunan RKAP.Halaman 14 dari 294.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 42/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn.Bahwa pendirian Konsorsium antara MAPNA, Co dengan PT.

Penyelenggara RUPS;5. Mengkoordinasikan penyusunan RKAP.Bahwa pendirian Konsorsium antara MAPNA, Co dengan PT.

dan hak PTNTP yaitu menyediakan tenaga kerja untuk pekerjaan yang terkait GTpembongkaran, menyiapkan office dilapangan, transportasi, akomodasi danbeberapa peralatan yang lain dan yang bertandatangan dalam agrementconsorsium adalah Sdr Supra Dekanto dan dari Mapna Co Sadr Fazlollahi.Halaman 150 dari 294.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 42/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn.Bahwa benar tugas sebagai Dirut PT NTP adalah bertanggung jawabterkait bisnis perusahaan, penadatanganan kontrak nilai besar,merencanakan RUPS

(Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh EnamRibu Rupiah) tanggal 22 Mei 2013e 4 (empat) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Nomor Pengajuan: 01070000048920130530000850 dengan nilai Rp 18.581.923.000,(Delapan Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta SembilanRatus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) tanggal 30 Mei 20131(satu) buku Report of Inspection Turbine Parts, Certificate No. 06534/BAACAGtanggal 30 Juli 20131 (satu) set foto copy dan rapat umum pemegang saham (RUPS)

lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB), NomorPengajuan : 01070000048920130530000850 dengan nilai Rp18.581.923.000, (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Delapan PuluhSatu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) tanggal 30Mei 2013Halaman 290 dari 294.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 42/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn.787980818283848586878889909129394959697981(satu) buku Report of Inspection Turbine Parts, Certificate No.06534/BAACAG tanggal 30 Juli 20131 (satu) set foto copy dan rapat umum pemegang saham (RUPS

Akta RUPS PT. Telaga Biru Semesta nomor 171 tanggal 10 Oktober2015 dari Notaris H.IKHAIRUDIN RASYID, SH di Kota Batam.b. Surat Tanda Daftar Perusahaan nomor : 33.10.146.00418 tanggal 13September 2017.c. Surat ljin Usaha Perdagangan nomor 00497 BPMPTSP /BTM/ PM /XII / 2014 tanggal 22 Desember 2014.d. NPWP nomor 01.562.883.7.215.000 terdaftar 26 08 1991 PT. TelagaBiru semesta .e. Surat Keterangan Domisili no 27 / 517 / SKP / BTM /2012 tanggal 19Januari 2012 .f.

Telaga Biru Semesta memilkiiin berupa:a)b)Cc)d)9)Akta RUPS PT.

saham pada Tergugat , akan tetapi hingga saat iniPenggugat tidak pernah mendapatkan laporan rugi laba tersebut, walaupunPenggugat telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat;Bahwa, selanjutnya Para Tergugat seharusnya melaksanakan auditperusahaan setiap akhir tahun buku, tetapi hal itu tidak pernah dilakukanoleh Para Tergugat sehingga tidak adanya transparansi management olehPara Tergugat;Bahwa, Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat II untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

), akan tetapi hinggasaat ini tidak mendapatkan tanggapan apapun dan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) tidak pernah terlaksana;Bahwa, tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah jelasmerupakan perbuatan melawan hukum (onrecths matigedaad) sebagaimanadiatur dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yangmenyatakan sebagai berikut:"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orangHalaman 4 dari 95 Hal.

., Nomor 128, Tanggal 24 September 1991 (PT.Telekomunikasi Indonesia (Persero)) dan Akta Pernyataan KeputusanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Persero PT.Telekomunikasi Indonesia Tok Nomor. 16 Tanggal 16 Mei 2017 olehNotaris Ashoya Ratam, S.H,. M.Kn, PT. Telekomunikasi Indonesia.

TelekomunikasiIndonesia (Persero) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan Persero PT. Telekomunikasi IndonesiaTbk Nomor 16 Tanggal 16 Mei 2017 oleh Notaris Ashiya Ratam, S.H,. M.Kn,PT. Telekomunikasi Indonesia.

BahanaMakmur Utama berdasarkan Akta Pendirian nomor 14Tahun 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Sari Nitiyudo,SH Juncto akta perubahan terakhir 64 Tahun 2017 dibuatdihadapan Notaris Sari Nitiyudo, S.H. yang telah mendapatpengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukumdan Hak Asasi Manusia Nomor AHUAH.01.030133716Tanggal 05 Mei 2017 yang selanjutnya berdasarkan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Bahana Makmur UtamaNomor: 64 Tahun 2017 berdasarkan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tertanggal 29 April 2017dibuat dinadapan Notaris Sari Nitiyudo, S.H. (Fotokopisesuai dengan aslinya)Surat Kementrian Hukum dan Ham, Direktorat JendralAdministrasi Hukum Nomor AHUAH.01.030133716Tanggal 05 Mei 2017. Kepada Notaris Sari Nitiyudo,S.H Perihal Penerimaan Pemberitahuan PerubahanData Perseroan PT. Bahana Makmur Utama.

Hal ini juga telah ditegaskandalam Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkanbahwa lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuanyang berlaku tidak dapat dibatalkan;Bahwa perlu Tergugat III sampaikan Susunan Direksi dan DewanKomisaris berdasarkan Berita Acara RUPS No.16 tanggal 1971sebagai berikut :hal 63 dari 123 hal put.

Hanoda berdasarkan Berita Acara RUPS No.16 tanggal1971 sebagai berikut:Direktur Utama =: Hasan MuhzarDirektur : Muhamad Yusuf SaragihKomisaris Utama: Poppie NoerleilaKomisaris : Dadi13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Perseroan Terbatas Pasal 44 KUHD(Kitab UndangUndang Hukum Dagang) maka Hasan Muhzar selakuDirektur Utama PT HANODA & CO berwenang bertindak untuk danatas nama PT HANODA & CO dan mewakili PT HANODA & COdalam persetujuan Membuka Kredit tahun 1974 dengan KrediturTergugat Il.

7.569.076.000, (Tujuh Milyar LimaRatus Enam Puluh Sembilan Juta T ujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 22 Mei2013e 4(empat)lembarPemberitahuan Impor Barang (PIB), Nomor Pengajuan :01070000048920130530000850 dengan nilai Rp 18.581.923.000, (Delapan Belas MilyarLima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga RibuRupiah) tanggal 30 Mei 20131(satu) buku Report of Inspection Turbine Parts, Certificate No. 06534/BAACAG tanggal 30 Juli20131 (satu) set foto copy dan rapat unum pemegang saham(RUPS

Penyelenggara RUPS;5. Mengkoordinasikan penyusunan RKAP.alaman 20Putusan nomor, 45/ pil sus.k/ OY / me maCina piddana Korups?

Penyelenggara RUPS;5.

Tunas Baru Lampung adalah sebuah perseroan,bergerak di bidang Pertanian, industri, perdagangan, pembangunan, jasadan pengangkutan, dil. didirikan berdasarkan Akta No. 23 tanggal 22Desember 1973; sebagaimana diubah dengan AKTA tanggal 28 Juli 1999No. 35 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa dan perubahan seluruhanggaran dasarnya telah disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Aktatertanggal 9 Januari 2009 Nomor 5 dan telah mendapat persetujuan