Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melaksanakan RUPS-LB tertanggal 29 November 2012 tidak sesuai dengan Anggaran dasar PT. Future Agropia Indonesia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;3. Menyatakan Keputusan Rapat tertanggal 29 November 2012 yang dituangkan dalam Akta No. 118 tertanggal 12 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;4.

Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah Badan Hukum Indonesia yangtelah melaksanakan RUPS LB di Hotel Aston Paramont sesuai AnggaranDasar Pendirian PT. FAI, sesuai dengan amanat dan hasil RUPS LBdiputuskan untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat Rekonpensi,sehingga telah sah sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (7) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 14 ayat (3)Anggaran Dasar PT.

Future Agropia Indonesia adalah sah karena agenda RUPS LBtersebut telah dicatatkan dan didaftarkan dalam akta nomor 118 tanggal 12Desember 2012 oleh Notaris NETTY MARIA MACHDAR,, S.H.

Future Agropia Indonesia mengaturbahwa RUPS (termasuk RUPS LB) diadakan di tempat kedudukan Perseroanatau di tempat lain yang disetujui bersama ;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk sahnya penyelenggaraanRUPS LB bilamana dilaksanakan di tempat kedudukan perseroan atau tempatlain yang disetujui bersama dan dalam perkara ini RUPS LB PT.

Future Agropia Indonesia, apalagi dalam perkara initerdapat perbedaan pencantuman tempat penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) antara yang tercatum dalam AktaNo. 118 dengan dengan fakta yang sebenarnya, sehingga rapat RUPS LB PT.Future Agropia Indonesia Indonesia tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, olehkarena rapat RUPS LB PT.

diri dalam RUPS LB;Menimbang, bahwa dari risalah rapat RUPS LB yang tertuang dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

FaridaLiw), hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 ayat 1,ayat 5 dan ayat 6 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan:(2) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(5) Direksi wajib melakukan RUPS dalam jangka vaktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;(6) Dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan

sebagaimana dimaksud dalamPasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecualiditentukan lain dalam RUPS, Ayat (3) Dividen sebagaimana dimaksud padaayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yangpositif;Menimbang, Bahwa dalam Pasal 79 Ayat (1) Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: Direksimenyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat(2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat

(4) dengandidahului pemanggilan RUPS;Menimbang, Bahwa dalam Pasal 78 Ayat (2) Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: RUPS tahunan wajibdiadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir, selanjutnya dalam Pasal 78 Ayat (4) Undangundang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: RUPS lainnya dapat diadakansetiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;Menimbang, Bahwa dalam Pasal 79 Ayat (2) Undangundang

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;Menimbang, Bahwa dalam Replik Para Penggugat pada point 4 halaman2 menyebutkan: Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permintaandiselenggarakannya RUPS namun ditolak dan diacuhkan oleh Para Tergugat dan Tergugat Ill, oleh karena itu, atas dasar permintaan tersebut, Penggugat berdasarkan kewenangannya sebagai Dewan Komisaris berwenang untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila DirekturPerseroan

kepada DewanKomisaris, setelah itu Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS kemudianapabila Direksi tidak melakukan panggilan maka dilakukan permintaanpenyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada dewan Komisaris, atauDewan Komisaris melakukan sendiri RUPS, lebih lanjut Pasal 80 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur apabilaDireksi maupun Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS ataspermintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang diatur Pasal 79Undangundang No

TENTANG UNDANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DARITERGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN YANG DIATUR DALAMUUPT23.Bahwa Tergugat mengirimkan Surat Undangan RUPS kepadaPenggugat Nomor 31/LNMFR/X/2018, yang mana ketentuan penulisanHalaman 8 Putusan Nomor 119/PDT/2020/PT.DKISurat Undangan RUPS tidak sesuai dengan yang diatur dalamketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) UUPT.Pasal 82 ayat (1) UUPT:Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan

, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pasal 82 ayat (3) UUPT:Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapatdisertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.Surat Undangan RUPS dibuat pada tanggal 2 Oktober 2018, sementaraRUPS akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018.Sehingga jangka waktu pemanggilan

RUPS tidak terpenuhi.

RUPS.

Pembubaranterjadi berdasarkan RUPS, sementara RUPS sendiri tidak pernah dilaksanakan.

dan oleh karena tidak ada kesepahaman tentangmekanisme RUPS maka PENGGUGAT akhirnya meninggalkan ruangantersebut dan meminta penundaan RUPSnya;Namun alangkah terkejutnya PENGGGUGAT, karena pada tanggal 23Oktober 2018 PENGGUGAT mendapatkan informasi dari TERGUGAT IVbahwa telah berlangsung RUPS yang pada pokoknya menyatakan padatanggal 28 September 2018 telah diselenggarakan RUPS perseroandengan keputusannya menegaskan keputusan dewan komisaris yangmemberhentikan PENGGUGAT sebagai Direktur perseroan

dapat bertindak sendirisendiri, melainkanberdasarkan keputusan Dewan Komisaris10.2 RUPS diselenggarakan tidak memiliki agenda yang jelas,dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan RUPS:Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenangyang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Sesuaidengan peraturan perundangundangan.Termasuk dalam wewenang RUPS adalah untuk menunjukanggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memutuskanuntuk menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris

RUPSterdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa(RUPSLB).Bahwa PARA TERGUGAT telah memanipulasi faktafakta dalamNotulen Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.BORNEO KARUNIA MANDIRI (BKM), sebagai berikut : PARA TERGUGAT telah mencantumkan nama PENGGUGATpada halaman 2 point 3 Notulen, dan mempersepsikanPENGGUGAT sebagai pihak yang memberi kuasa kepadaTERGUGAT II untuk membuat pernyataan atas keputusanrapat, sedangkan fakta PENGGUGAT telah meninggalkanruangan RUPS pada Pukul 10.20

Melarang PARA TERGUGAT atau Kuasanya, PENGURUS perseroan yangditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untukmelaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28 Oktober 2018 sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT.

tanggal 28 September 2018 yang tertuangdalam Surat Pernyataan Berita Acara Rapat RUPS PT.

Tidak ada dalam RUPS Perseroan PT. BUMI MULIA MAKMURLESTARI Tergugat melakukan kesalahan atau kelalaian yangmerugikan Perseroan.1.

MitraPermai dan PT Sinar Alam Niaga Raya, yang dituangkan dalam RisalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan faktanya Para PemegangSaham menerima dengan baik Laporan Direksi Untuk Setiap Tahun TutupBuku Bahwa pada Halama (6) alinea terakhir masingmasing Risalah RUPStersebut di atas (Vide bukti T3 sampai dengan T8) secara jelas dan tegasdisebutkan sebagai berikut dengat telah diterima dan disahkannyalaporan Direksi Tahun 2010 oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)ini sesual Pasal 18 ayat 3 Anggaran

Bahwa berdasarkan bukti T3 s/d T8, terbukti bahwa setiap tahunnyatelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. AlamPermai Makmur Raya, PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, PT. MultiMakmur Mitra Alam dan PT.

BUMIMULIA MAKMUR LESTARI No. 50 tanggal 17 Desember 2015yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH.MHNotaris di JakartaMenimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikanbukti T3 sampai dengan bukti T8 berupa Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tahun buku 2010 sampai dengantahun buku 2015, bahwa setiap tahunnya telah dilakukan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alam Permai MakmurRaya, PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, PT. Multi Makmur MitraAlam dan PT.

Bahwa hasil audit tersebut sejalan dengan Risalah Rapat UmumPemegang Saham (Risalah RUPS) PT. Alam Permai Makmur Raya,PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, PT.

No. 604/PDT/2016/PT.DKI6.4.9.10.Menyatakan penyelenggaran RUPS luar biasa PT.

(Bukti Tergugat IlIntervensi No.4: Akta No.17 tanggal 06102006)Bahwa Direktur Deny Mardani dan Presiden Komisaris Gusti Svaifuddin tidakmenghadiri RUPS tersebut sehingqga kuorum RUPS tidak tercapai. dankarena itu RUPS tidak sab dan batal demi hukum sebab RUPS denganacara perubahan Anggaran Dasar RUPS harus dihadiri oleh minimal 2/3(dua pertiga) bagian jumlah seluruh saham, berdasarkan Pasal 75 UU No. 1tahun 1995 dan Pasal 25 Anggaran Dasar yang berbunyi:e Pasal75 avat (I) UU No. 1 Tahun 1995 berbunyi

KEPUTUSAN RUPS TANGGAL 06102006 TENTANG PENINGKATANMODAL DASAR. MODAL DISETOR DAN MODAL DITEMPATKAN. TIDAKBERLAKU LAGI.4.1. Bahwa salah satu keputusan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal06102006, Akta No. 17 tanggal 06102006 adalah keputusan tentangPeningkatan Modal Dasar. Modal Disetor dan Modal Ditempatkan.

Gusher Tarakan, karenaitu maka penyelenggaraan RUPS tanggal 15 Maret 2012 itu tidak sah dan bataldemi hukum.e Bahwa perubahan tempat kedudukan perseroan itu tidak pernah diketahuioleh pemegang saham Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani, keduanyaselaku pemegang 50% saham perseroan.e Bahwa RUPS tanggal 15032012 dengan acara perubahan tempatkedudukan perseroan harus dengan kuorum sebanvak 2/3 (dua per tiga)bagian dari jumlah seluruh saham berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UU No.40 tahun 2007, sedang RUPS tanggal

No. 604/PDT/2016/PT.DKIHendrik Hakim dan Steven Hakim atau 50% pemegang saham, sehinggadapat dipastikan bahwa syarat kuorum RUPS menurut undangundangtidak tercaoai. dan oleh karena itu RUPS tidak sah dan batal demi hukum.* Bahwa Steven Hakim merasa tidak perlu mempersoalkan kuorum, karenaberpendapat Hendrik Hakim dan Steven Hakim adalah pemegang 97.61% saham perseoran berdasarkan keputusan RUPS tanggal 06102006,Akta No.17 tanggal 06102006 yang mendelusi saham Gusti Syaifuddindan Deny Mardani, sehingga

M E N E T A PK A N :

• Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
• Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan pemanggilan RUPS sendiri;
• Menetapkan bentuk RUPS yaitu RUPSLB, jangka waktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serta penunjukan pimpinan rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar

Bahwa dalam rangka pembahasan penyelesaian perseroan tersebut, Pemohonselaku pemegang saham yang mempunyai 40 % (empat puluh persen) sahamdengan hak suara, sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa:Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanatas permintaan:a 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakill1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan haksuara

, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;ataub Dewan KomisarisPemohon dengan itikad baik telah meminta penyelenggaraan RUPS (LB) RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Direksi PT Lamin Aspalindo Tiga,mengingat penyelenggaraan RUPS telah sangat lama tidak dilakukan olehPerseroan dan diketahui terakhir kali penyelenggaraan RUPS adalah RUPSTahunan pada tahun 2002.

sebagaimana dimaksudpada ayat (5),a permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b Pemohon telah mengajukan kembali permintaan kepada Dewan Komisaris PTLamin Aspalindo Tiga untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) berdasarkan surat Nomor: TR.0O1.01/191/HOFC2019tanggal 4 Februari 2019 perihal Permintaan Penyelenggaraan

sendiri;Menetapkan bentuk RUPS yaitu RUPSLB, jangka waktu pemanggilan RUPSLB,kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPSLB, serta penunjukan pimpinan rapat, Sesuai dengan atau tanpaterikat pada ketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas atau Anggaran Dasar PT Lamin Aspalindo Tiga dengan mata acaraRUPSLB sebagai berikut:10a.

) sendiri , karena PT Lamin Aspalindo Tiga tidak mempunyai asset yangmendukung untuk menjalankan kegiatan opersional dan selain itu PT Lamin AspalindoTiga tidak melakukan penyesuaian Anggaran dasar sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 40 Tahun 2017 pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) dan juga Pemohon13selaku pemegang saham sebanyak 40% telah mengajukan permohonan untukdilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa karena PT Lamin Aspalindo Tigaterakhir kali mengadakan RUPS pada tahun 2002 akan tetapi

Bahwa organ Perseroan Terbatas yang memiliki kKewajiban untuk menyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lainn("untuk selanjutnya disebut RUPSLB") adalah Direksi. Dalam halhaltertentu (Direksi ber halangan atau ada pertentangan kepentinganantara direksi dengan perseroan) sesuai dengan ketentuan anggarandasar, maka pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh komisaris (videPasal 81 Ayat (2) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas);10.

Dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS atas permintaanPemegang Saham, maka Pemegang Saham yang memintapenyelenggaraan RUPS tersebut dapat mengajukan permohonan(verzoek, petition) kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan (vide Pasal 80Ayat (1) Undangundang Perseroan Terbatas);12.

Bahwa dengan demikian tepat dan beralasan hukum apabilaPermohonan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi;Bahwa Ketua Pengadilan Negeri wajib memberikan izin untukmenyelenggarakan RUPS~ apabila pemegang saham yangmengajukan permohonan secara sumir/sederhana mampumembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan alasan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS (vide Pasal 80 Ayat (2)Undang undang No.40 Tahun 2007).

RUPS hanya bolehmembicarakan mata acara rapat sebagaimana yang ditetapkan olehketua pengadilan negeri (vide Pasal 80 Ayat (5));Bahwa penetapan pemberian izin penyelenggaraan RUPS dari KetuaPengadilan Negeri bersifat final dan mempunyai kekuatan hukummengikat (vide Pasal 80 Ayat (6) Undangundang No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas).

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang Persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penjunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atauanggaran dasar; dan/ataub.

Bahwa sesungguhnya untuk melakukan perubahan Akta Perseroan itu harussesuai mekanisme yang telah diatur dalam AD Perseroan maupunberdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitumelauli RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa ; b. Bahwa yang menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dalam pasal79 ayat 1, adalah Direksi dengan didahulu! pemanggilan RUPS.

Trias Manggala Indah ; Padahal apabila merujuk pada Pasal 78 ayat (1) UndangUndang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) menyatakan bahwa RUPSterdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.

TriasManggala Indah ; Jangankan menerima pembayaran deviden dari sisa kekayaanhasillikuiditas, mendapat panggilan untuk menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) saja tidak pernah, padahal jika mengacu pada ketentuanPasal 78 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (PT) menyatakan bahwa RUPS terdiri atas RUPS Tahunan danRUPS lainnya.

Tanggal RUPS ; 22222022 2222 n nnn ene neb. Tempat RUPS ; 2222 22 none en nn nn nnn nnn nnn nnnWaktu RUPS ; 2 nnn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnnMata Acara RUPS 5 22n nner enn n nn nnn ne nnn nnn ne nen ne nnn nnn nennncnncnnneePemberitahuan bahwa bahan RUPS yang akan dibicarakan, tersedia dioao0kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampaidengan tanggal RUPS diadakan ; f.

Bahwa setelah Sutopo Aksin meninggal dunia pada tanggal 03 Julitahun 2003 tersebut, Tergugat Rekonvensi' tidak pernahmenyelenggarakan RUPS Tahunan, padahal berdasarkan ketentuanpasal 78 ayat 2 yang menyangkut sifat dan syarat RUPS tahunanadalah : bahwa RUPS tahunan adalah wajib diadakan setiap tahun,selambatlambatnya 6 (enam ) bulan setelah tahun buku berakhir ; b.

Agenda rapat adalah pengalihan saham dalamPerseroan dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris.Bahwa RUPS tanggal 25 Juni 2013 ini dipimpin oleh Tergugat II karenaPenggugat sama sekali tidak hadir di dalam RUPS tersebut.Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar.Bahwa ketentuan Pasal 76

ayat (4) Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dansemua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agendatertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikanketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).Bahwa dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (4) Undangundang nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas jelaslah jika RUPS PT Berau Jaya Perkasatanggal 25 Juni 2013 yang diadakan di Jakarta

Agenda rapat adalahpengalihan saham dalam Perseroan dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris.Bahwa RUPS tanggal 25 Juni 2013 ini dipimpin oleh Tergugat II karenaPenggugat sama sekali tidak hadir di dalam RUPS tersebut.Hal 25 dari 31 Hal Putusan No.123/Pdt.G/2014/PN.Jkt.SelBahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan

dalamanggaran dasar.Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan :Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semuapemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPSdapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (3).Bahwa dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (4) Undangundang nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas jelaslah jika RUPS PT Berau Jaya Perkasa

Pemegang saham PT adalah Penggugatselaku pemegang saham 200 lembar (20 %) dan Tergugat II selaku Pemegang saham8.00 lembar (80 %), maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undangundang nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa : jika dalam RUPShadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang sahammenyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).Sehingga RUPS yang

sebagaimanadiatur dalam Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 90 UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Bahwa Notulen dalam RUPS tanggal 19 Agustus 2013 mutlakdisetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS sebagaimanaditegaskan dalam Pasal 77 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas agar Keputusan RUPS dapat bersifat bulat,namun notulen RUPS yang tidak ditandatangani oleh DirekturUtama tetap diajukan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat VItanpa mempertimbangkan akibat

hukumnya.Bahwa RUPS yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2013 yangmembuat susunan pengurus/pengalihan saham baru PT.

Melanggar hakhak Penggugat dan bertentangan dengan rasakeadilan karena Para Tergugat dan Turut Tergugat dengansengaja merekayasa notulen RUPS, demikian pula Tergugat VImenguatkan keputusan RUPS yang diketahuinya bahwa notulenRUPS tidak ditandatangani oleh ketua Rapat, RUPS seharusnyatidak boleh dilaksanakan karena notulen tidak sempurna, aktapernyataan keputusan rapat (PKR) cacat hukum dan batal demihukum karena sandaran dari Akte tidak sesuai dengan yangseharusnya (Ic.

PATRA HARUM JAYA ABADI oleh GUNUNGINDRAJAT Kepada ANDRI PERMANA (Tergugat I) pada tanggal 1Maret 2013.c) Bahwa, yang menjadi permasalahan adalah justru perbuatanmelawan hukum dari GUNUNG INDRAJAT yang tidakmenandatangani Notulen RUPS aquo sementara para pemegangsaham lainnya sudah menandatangani Notulen RUPS aquo.Padahal sebelum Notulen RUPS aquo dibuat telah ada perbuatanhukum perbuatan hukum proses pengalihan saham dengan jualbeli sebagaimana disebutkan dalam huruf (b) diatas. 10.Bahwa, menjawab

Hal ini menunjukkan bahwaproses hukum pengalihan saham dengan alas hak jual beli denganadanya Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kKesempatan untuk membeladiri;6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;5.

TSUMtidak menanggapi permohonan tersebut;Bahwa oleh karena Direktur PT.TSUM tidak melaksanakan RUPS,maka Tergugat mengirim surat kepada Dewan Komisaris PT.TSUM,untuk melaksanakan RUPS. Dan Dewan Komisaris menanggapipermohonan Tergugat tersebut, dengan mengagendakan RUPSdilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2013;Bahwa oleh karena RUPS tanggal 17 Oktober 2013, tidak memenuhikuorum, maka Komisaris Utama PT.

Status Penggugat ditelantarkan begitu saja oleh paraTergugat dan para Tergugat tidak berinisiatif mengadakan RUPS;Tanggapan :Bahwa kewajiban untuk mengadakan RUPS ada pada Penggugat,sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang dikutip sbb:Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4), dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2009

TSUMdikelola oleh Penggugat;Sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang dikutip sbb:Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4), dengan didahului pemanggilan RUPS;Dengan demikian, Penggugat yang telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena tidak mengadakan RUPS dan tidakmemberikan Laporan Keuangan PT.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga) puluh hari setelahtanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri;f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;20. Bahwa benar Penggugat pernah menyerahkan copy legalisir Hasil RapatUmum Pemegang Saham PT.

BAHWA SEBAGAI DIREKSI, PENGGUGAT BERHAK MEMPEROLEHREMUNERASI DARI TERGUGAT YANG BESARNYA DITETAPKANDALAM KEPUTUSAN RUPS.1516.17.18.19:20..

Padahal, nilai remunerasi total untukDireksi yang ditetapkan dalam setiap RUPS merefleksikanremunerasi untuk tahun berjalan sesuai tahun buku perusahaan(yakni Januari s/d Desember setiap tahunnya), yang mencakupremunerasi anggota Direksi lama (yang melepaskan masajabatannya pada RUPS tersebut), dan remunerasi anggota Direksibaru (yang baru diangkat pada RUPS tersebut).

Oleh karenanya, seandainyapun RUPSmemutuskan untuk tidak memberikan remunerasi kepada direktur,maka hal ini tidak menyalahi ketentuan UU Perseroan Terbatas.Akan tetapi, dalam Perkara Perdata a quo, RUPS Tergugat, ataskebijakan dan diskresinya sendiri, menyetujui pemberian remunerasikepada Direksi dalam Keputusan RUPS.

Padahal, nilai remunerasi total untukDireksi yang ditetapkandalamsetiap RUPS merefleksikanremunerasi untuk tahun berjalan sesuai tahun buku perusahaan(yakni Januari s/d Desember setiap tahunnya), yang mencakupremunerasi anggota Direksi lama(yang melepaskanmasajabatannya pada RUPS tersebut), dan remunerasianggotaDireksi baru (yang baru diangkat pada RUPS tersebut).

Bahwa berdasarkan Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2014dari Tergugat, halaman 78, besaran Remunerasi Direksi dari Tergugatyang ditetapbkan dalam RUPS tanggal 23 Juni 2014, dinyatakansebagai berikut:Sesuai Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) remunerasi yang ditentukanuntukDireksi Perusahaan sebesar Rp.7.000.000.000, .c.

Kostradipanggil untuk diadakan RUPS Luar Biasa, juga Terdakwa tidak hadir;Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi3. Undangan tanggal 3 Agustus 2012 baik Sdr. Triyono kepada Sdr.Kostra untuk RUPS tanggal 10 Agustus 2012, juga Terdakwa tidakhadir;4. Surat tanggal 10 Juli 2012, Saksi kepada Sdr. Kostra memintapertanggungjawaban dana pinjaman dari Sdr.

untuk setor saham,kemudian undangan RUPS, baru laporan RUPS; Bahwa Pak Triyono diberhentikan karena tidak setor saham artinyadirubah susunan pengurusnya; Bahwa setelah RUPS sepengetahuan saksi susunan pengurusnya PT.Anugerah Tirta Kecana sebagai berikut: Pak Kostra Baladhika sebagai Direktur; Pak Abdul Gafur sebagai Komisaris;Pak Thamrin sebagai Komisaris;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengarketerangan

ATK tetapiitu mengundurkan diri secara pribadi dan tidak melalui mekanisme RUPS,sehingga tidak sah dan Pak Thamrin tidak jadi mengundurkan diri, karenapengunduran diri sebagai pemegang saham harus melalui RUPS;Bahwa benar Pak Husni Thamrin pernah memohon mengundurkan diri tetapitidak jadi mengundurkan dirinya;Bahwa benar setelah mengadakan RUPS hasilnya dimasukkan ke notariesdan pada saat itu notarisnya juga ada;Bahwa Pak Abdul Gafur sekeluarga, Pak Triyono semuanya diundang danyang mengundang adalah

Triyono dapat hadir dan dapat menjelaskan;Bahwa Di dalam RUPS yang agendanya untuk pengalihan saham, adasyaratminimal kuorum yaitu harus lebih dari setengah atau '% (satu perdua)sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang berbunyi:(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar

, dan pembubaran Perseroandapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilidalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4(tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecualianggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuantentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.Bahwa pada saat akan melaksankaan RUPS terdakwa juga sudahmenanyakan kepada

Surat Tergugat tersebut tertanggal 16 Agustus 2011 yangisinya:"Sesuai Keputusan RUPS PT.

Penggugat tidak pernah diberitahu tentang RUPS pemberhentian Penggugatdan Penggugat tidak diundang pada RUPS tersebut, sehingga Penggugattidak bisa membela diri (tidak diberi kesempatan untuk membela diri).Bahwa terbukti surat Tergugat tersebut diatas terdapat kejanggalankejanggalansehingga dapat dikatakan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai DirekturTergugat merupakan rekayasa dari Dewan Komisaris Tergugat untukmemberhentikan dan menyingkirkan Penggugat dari Tergugat.Bahwa terhadap surat Tergugat

(sesuai denganaslinya);Bukti P6 : Surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 9 September 2011,perihal permohonan rapat umum pemegang saham (RUPS). (sesuai denganaslinya);Bukti P7 : Tanda terima surat dari Tergugat kepada Penggugat yangPenggugat terima tanggal 14 September 2011. (sesuai dengan aslinya);Bukti P8 : Surat dari tergugat kepada Penggugat, hal : RUPS PT MegagunaUsaha Bersama tertanggal 16 Agustus 2011.

Perseroan Terbatas(UU Nomor 40 tahun 2007) yang menyebutkan anggota Direksi dapat diberhentikansewaktu waktu, berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Menimbang bahwa namun demikian dalam ketentuan pasal 105 ayat 2menyebutkan keputusan pemberhentian tersebut diambil setelah yang bersangkutandiberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.16Menimbang bahwa dihubungkan dengan ketentuan pasal 105 ayat 4menyebutkan pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dalam hal,yang

bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.Menimbang bahwa dari bukti berita acara rapat dalam akta tersebut ternyataPenggugat tidak pernah diundang dalam RUPS, Pengugat tidak pernah diberikesempatan untuk membela dir, dan Penggugat ternyata keberatan denganpemberhentian sebagai direksi tersebut.Menimbang bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat (bukti T2) aktaNotaris yang dibuat oleh Heru Warsito, SH berupa catatan hasil RUPS PT.

BPRPesisir Akbar Kabupaten Bima tanggal 7 Oktober 2017 bersamalampirannya, Undangan Rapat RUPS Tahun Buku 2017, Surat Otoritas JasaKeuangan (OJK) Perwakilan NTB : Pemberitahuan Pemberhentian Sdr. MFahri Aminy, SE Sebagai Komisaris. Kejadian dan peristiwa RUPS TahunBuku 2017 PT BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima tersebut telah melanggarketentuan dalam Pasal 9 (Tempat, Pemanggilan Dan Pimpinan RUPS) Ayat(1) Ayat (2) dan Ayat (3);.

:Ayat 2 : RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatatdan/atau dengan iklan dalam surat kabar;Ayat 3 : Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.8. Bahwa undangan RUPSLB tanggal 6 Maret 2018 beragendakanpengangkatan diri Sdr. H. Zasari H. Zainuddin, SE sebagai Direktur Utamadan Sdri. Ir. Hj.

BPR Pesisir Akbar Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat(3), dimana dalam Pasal 82 Ayat (3) Undangundang Persero dalampanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapatdisertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPStersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan tanggal RUPS diadakan;Demikian pula berdasarkan POJK No. 20 Tahun 2014 menyatakan bahwaPemberhentian Anggota Dewan Komisaris melalui RUPS harus disertalalasan ;Jadi dapat disimpulkan

bahwa agenda RUPS Tahun Buku 2017 dijadikanajang RUPSLB karena agenda utamanya adalah memberhentikan saya(Penggugat) dari Jabatan Komisaris tanpa perlu adanya alasan yang melatarbelakangi, cukup dengan penambahan LB dibelakang RUPS sudahmemberikan legalitas dan legitimasi bahwa Sdr.

BPRPesisir Akbar kabupaten Bima diputuskan oleh RUPS (Bukan olehTERGUGAT2 dan/atau TERGUGAT3 sebagai pribadi atau sebagaiKomisaris Utama dan/atau Direktur Utama PT. BPR Pesisir Akbar KabupatenBima), dan dalam RUPS tersebut telah dibahas alasanalasan yang menjadidasar keputusan untuk tidak memperpanjang masa jabatan PENGGUGATsebagai Komisaris PT.

Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

Besarnya dividen per lembar saham tidak selamanya samajumlahnya antara jumlah yang diakru pada akhir tahun dengan RUPS, karenapenetapan dividen final per saham dilakukan pada saat RUPS yangpenyelenggaraannya setelah tutup buku untuk tahun berjalan (biasanya sekitarbulan Mei Juni). Berdasarkan nilai dividen per lembar saham yangdiputuskan dalam RUPS, maka dilakukan kembali perhitungan honorariumdewan komisaris yang juga berpengaruh kepada bonus staf.

Kurs Buku 1 USD = Rp 10.950, RencanaDeviden USD 69,986,000, jml lembarsaham 49.900 atau USD 1,400/sahamHasil RUPS tgl. 05 Mei 2009 :Ditetapkan Deviden/saham USD 1,600Realisasi Deviden (87,25% dari lababersih)Kurs Buku 1 USD = Rp 10.709, RencanaDeviden USD 79,984,000, jml lembar49.990 atau USD 1,600/sahamPerhitungan Honorarium dan Bonus :a.

Honor Komisaris :Diakru dan dibiayakan pada tahun 2008 :Deviden/saham USD 1,400 maka HonorKomisaris dihitung dan dibiayakan padaTahun 2008 = USD 1,400 x 49.990 x100/90 x 10% x 10.950 ()Realisasi di tahun 2009 :Sesuai RUPS tanggal 05052009 Deviden/saham atas laba tahun buku 2008 USD1,600, maka Honor Komisaris dihitung dandibayar = USD 1,600 x 49.990 x 100/90 x10% x 10.950 (2)Kekurangan Beban Honor Komisaris(12)b Bonus Staf :Diakru dandibiayakan padatahun 2008 (1)Realisasi jumlahBonus Staf(2)Kekurangan

Laporan Keuangan Pemohon Banding (Audit Report halaman 30)diketahui bahwa jumlah perkiraan Bonus dan Honorarium tahun 2008 adalah :Honorarium KomisarisBonus StaffBonus Non Staff= Rp.85.149.633.333,00= Rp. 124.529.225.722,00= Rp. 47.696.106.824,00 bahwa dengan demikian maka jumlah kekurangan biaya Bonus danHonorarium sebesar Rp. 11.888.386.619,00 belum pernah di bukukan dandibiayakan pada tahun 2008, karena kepastian jumlah bonus dan honorariumuntuk tahun 2008 baru diketahui setelah dilakukannya RUPS

, karena penetapan dividenfinal per saham dilakukan pada saat RUPS yang penyelenggaraannya setelahtutup buku untuk tahun berjalan (biasanya sekitar bulan Mei Juni).berdasarkan nilai dividen per lembar saham yang diputuskan dalam RUPS,maka dilakukan kembali perhitungan honorarium dewan komisaris yang jugaberpengaruh kepada bonus staf.

Fotocopy Notulen RUPS dibuat dibawah tangan bermaterai cukup 5(lima) perseroan tersebut;3. Fotocopy Jual Beli Saham dibuat dibawah tangan bermaterai cukup 5(lima) perseroan tersebut;4.

Fotocopy KTP milik terdakwa dan saudari INDAHWATY.Bahwa saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan saksi HERRYSANTOSO mengatakan kepada saksi SURYA SEMBIRING, S.H. bahwatidak pernah menerima Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dan mengenai ke5 (lima) Notulen RUPS dan Jual Beli Saham tersebut dantanda tangan yang ada pada dokumendokumen tersebut bukan tandatangan saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan saksi HERRYSANTOSO serta tidak pernah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) atau memberikan

EKA BUMI INDONESIA No. 24, tanggal26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMNI ERA BARUtanggal 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS SUKSESBERSAMA tgl 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS JAYALESTARI tanggal 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS BERKAHBAHAGIA tgl 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT.

Barang Bukti yang disita dari pelapor/korban saksi HON KHONG:1.10.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.CITRA BUMI MINERINDO Nomor 1 tanggal 1 Juli 2008 Notaris ANLYCENGGANA, S.H;. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar BiasaPerseroan Terbatas PT. CITRA BUMI MINERINDO No.36 tanggal 9 Juni2010 Notaris ANLY CENGGANA, S.H;. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar BiasaPerseroan Terbatas PT.

EKA BUMI INDONESIA No.24, tanggal 26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H;1 (Satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMNI ERA BARUtanggal 30 Desember 2015;1 (Satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS SUKSESBERSAMA tgl 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS JAYALESTARI tanggal 30 Desember 2015;1 (Satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS BERKAHBAHAGIA tgl 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT.

dan PARA TERGUGAT terjadi perdebatanbeberapa waktu lamanya dan oleh karena tidak ada kesepahamantentang mekanisme RUPS maka PENGGUGAT akhirnya meninggalkanruangan tersebut dan meminta penundaan RUPSnya;Namun alangkah terkejutnya PENGGGUGAT, karena pada tanggal 23Oktober 2018 PENGGUGAT mendapatkan informasi dari TERGUGAT IVbahwa telah berlangsung RUPS yang pada pokoknya menyatakan padatanggal 28 September 2018 telah diselenggarakan RUPS perseroandengan keputusannya menegaskan keputusan dewan komisaris

PENGGUGAT telah meninggalkanruangan RUPS pada Pukul 10.20 WIB.

Melarang PARA TERGUGAT atau Kuasanya, PENGURUS perseroan yangditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untukHal 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT PTKmelaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28 Oktober 2018 sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT.

Bahwa kewenanganTergugat IV selaku Notaris hanya terbatas pada penilaian terhadapdokumen yang diserahkan oleh para penghadap, terutama menyangkutpihakpihak yang berwenang mengadakan RUPS dan dipenuhinya atautidak kuorum RUPS sesuai dengan porsi kepemilikan saham dari parapemegang saham. Sedangkan mengenai pihakpihak yang diundangdalam RUPS dan isi RUPS itu sendiri, bukanlah kewenangan dariTergugat IV untuk menyelidikinya, melainkan kewenangan dari organ PTterkait selaku badan hukum.

DALAM PROVISI1.Melarang PARA TERGUGAT atau) Kuasanya, PENGURUSperseroan yang ditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkaitlainnya untuk melaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28Oktober 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RapatPT.