PINONTOAN, S.Pd selaku Kepala SubBagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten MinahasaSelatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa SelatanNomor 10 Tahun 2006 tanggal 17 Januari 2006, pada bulan Januari 2006sampai bulan Desember 2006 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional KabupatenMinahasa Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang termasukkewenangan Pengadilan Negeri Tondano untuk memeriksa

PINONTOAN, S.Pd selaku Kepala SubBagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten MinahasaSelatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa SelatanNo.10 Tahun 2006 tanggal 17 Januari 2006, pada bulan Januari 2006 sampaibulan Desember 2006 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun2006, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten MinahasaSelatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang termasukkewenangan Pengadilan Negeri Tondano untuk memeriksa

., PenanganPerkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIb, 8. DhianFajar Suryawan, S.H., Penangan Perkara Tk. padaSubbagian Advokasi IVb, 9. Andhi A. Pagatian, S.H.,Penanganan Perkara Tk. Il pada Subbagian AdvokasiIVb, 10. Muliawansyah Apriandi, S.H., Pelaksana PadaSubbagian Advokasi IVb, 11. Rina Maryana, S.H.,Pelaksana Pada Subbagian Advokasi IVb,12. Amaluddin Zainal Junaid, Pelaksana PadaSubbagian Advokasi IVb, 13. Ardiyah Leatemia, S.H.,Pelaksana Pada Subbagian Advokasi IVb, 14.

. : WargaNegara Indonesia, pekerjaan Kepala SubBagian Penegakan HAM pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jambi,beralamat di Jl. Jenderal A. Yani No. 1Telanaipura, Jambi;SUGIANTO, S.H.: Warga Negara Indonesia,pekerjaan Kepala Sub Bagian BantuanHukum pada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Jambi, beralamat di Jl. Jenderal A.Yani No. 1 Telanaipura, Jambi;9.

Priyanto;7. 1 (satu ) bundel Warkah Nomor 6968/2014 tetap berada di SubBagian Konflik Perkara Kantor BPN Kota Surakarta;5.

Gatot Subroto Kav.3638 Jakarta Selatan, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2019 dan Tergugat II tidak hadir, untukTergugat III hadir Kuasanya Rina Maryana (Subbagian Advokasi) berkedudukanHalaman7 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 266/Padt.G/2019/PN.JKT.UTR.di Jalan Parajurit KKO Usman dan Harun No.10, Senen Jakrta Pusat, danTergugat IV hadir Kuasnya Sugino, SH dan Juinson Sitanggang,SH, beralamatkantor di pada Law Office Sugino & Partners, di Jalan Krsesk Raya No.88 C,Rt.009

KEP42/PJ/2009 tentang Standar Prosedur Operasi( Standard Operating Procedures) Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak mengatur tentang Tata CaraPembuatan Surat Uraian Banding (SUB) atau SuratTanggapan atas Gugatan ;Bahwa sesuai Tata Cara Pembuatan Surat Uraian Banding(SUB) atau Surat Tanggapan atas Gugatan, pihak yangterkait dalam pembuatan SUB yakniDirektur Keberatan dan BandingKepala Subdirektorat Banding dan GugatanKepala Seksi Banding dan GugatanPelaksana Seksi Banding dan GugatanPelaksana Subbagian

2001 tentang Petunjuk PelaksanaanPengawasan Melekat dalam PenyelenggaraanPemerintahan.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimanadicantumkan pada butir 5.2. halaman 5 gugatan yangmenyampaikan dalil bahwa:Bahwa sesuai Tata Cara Pembuatan Surat Uraian Banding(SUB) atau Surat Tanggapan atas Gugatan, pihak yangterkait dalam pembuatan SUB yakni:Direktur Keberatan dan Banding,Kepala Subdirektorat Banding dan Gugatan,Kepala Seksi Banding dan Gugatan,Pelaksana Seksi Banding dan Gugatan,Pelaksana Subbagian

Bumi Resources, Tbk. telah sesuai denganSOP sebagaimana didalilkan Penggugat dalamgugatannya maka SOP yang dimaksud adalah sebagaimanadiatur dalam Lampiran KEP42/PJ/2009 yaitu dalamLampiran Nomor KPGOO0001 yang antara lain mengaturtentang Prosedur Kerja Pembuatan Surat UraianBanding (SUB) atau Surat Tanggapan atas Gugatansebagai berikut:Pelaksana Subbagian Tata Usaha menerima SuratPermintaan Pembuatan SUB atau Surat PermintaanPembuatan Surat Tanggapan dari Pengadilan Pajakdan menyampaikan kepada

Surat Tanggapan yang telah ditandatanganioleh Direktur Keberatan dan Banding diperbanyakdan dibuat rangkap 3 oleh Pelaksana SubbagianTata UsahaDirektorat Keberatan dan Banding untuk dikirim = dandisampaikan ke Pengadilan Pajak beserta datapendukungnya sesuai dengan batas waktu yang46ditentukan oleh undangundang (SOP Tata CaraPenyampaian Dokumen di KPDJP), masing masing :Asli SUB atau Surat Tanggapan untuk PengadilanPajak.2 (dua) buah fotokopi/salinan SUB atau SuratTanggapan untuk arsip.Pelaksana Subbagian

Jabatan Kepala SubBagian Permasalahan Hukum pada Bagian HukumHalaman 3 dari 88 Putusan Nomor : 68/G/2015/PTUNBDGSekretariat Daerah KabupatenBandung ;. Aam Muharam, S.H. Jabatan Pelaksana PadaSub. Bagian Permasalahan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten. Adid Nurulloh, S.H., Jabatan, Pelaksana PadaSub. Bagian Permasalahan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten. Dadan Sunandar, S.H., Jabatan, Pelaksana PadaSub. Bagian Permasalahan Hukum SekretariatDaerah KabupatenBandung ;.

., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian HukumSekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep ; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNSpada Bagian Hukum Sekretariat Daerah PemerintahKabupaten Sumenep, beralamat di JI. Dr. Cipto No. 33SUMENED 2 nnn nn nen nn nnn ene ne nnn ence nc nn en nneDan berdasarkan Surat Kuasa Khusus' Nomor256/G/TUN/100220, tanggal 18 Maret 2020, memberikankuasa kepada : MUHAMMAD SALEH, SH.

.3.000.000, ( tiga juta rupiah) ;Bahwa uang sewa mobil oleh terdakwa sampai sekarang belum dibayar ;Bahwa peristiwa tersebut terjadi 3 hari dari terdakwa menguasai mobil milikAnang Cahyono ( korban ) yaitu pada bulan pertengahan Nopember 2013 ;Bahwa mobil isuzu phanter warna hitam metalic tahun 1993 milik korbankeberadaannya sampai sekarang terdakwa ditahu karena yang menerimagadai mobil tersebut alamatnya di Ponorogo terdakwa tidak jelas ;Bahwa proyek bangunan yang dikerjakan di Ponorogo oleh terdakwa subbagian

., Kepala SubBagian Pertimbangan Hukum pada BiroHukum dan Organisasi SetjenKementerian Kesehatan RepublikIndonesia;BONAR SIANTURI, SH, MH., Staf Biro Hukumdan Organisasi Setjen KementerianKesehatan Republik Indonesia;HENDRA NORMANSYAH, SH., Staf Biro Hukumdan Organisasi Setjen KementerianKesehatan Republik Indonesia;Halaman 3 dari 98 halaman Putusan Nomor :95/G/20 10/PTUN JKT.NOVICA MUTIARA, SH., Staf Biro Hukum danOrganisasi Setjen KementerianKesehatan Republik Indonesia;AMIEN GEMAYEL, SH., Staf

., Jabatan Kepala SubBagian Perumusan Kontrak dan PerjanjianKerjasama pada Bagian Pelayanan BantuanHukum dan Kajian HAM Biro Hukum SETDAProvinsi Papua; 7. ELSIUS F.

JUADI AR., SH., M.Hum., Jabatan Kepala SubBagian Perumusan Kontrak dan PerjanjianKerjasama pada Bagian Pelayanan BantuanHukum dan Kajian HAM Biro Hukum SETDAProvinsi Papua; 6. ELSIUS F.

Parman No. 1 Bengkulu,pekerjaan/jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala SubBagian Perundangundangan Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Bengkulu ;5. Hj. SIT JANAINI, S.H., M.H., KewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan S. Parman No. 1Bengkulu, pekerjaan/jabatan Pegawai Negeri Sipil/StafSub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum SekretariatDaerah KotaBengkulu ; 22022202222 20=Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/81/B.1I/2012,tertanggal 29 September 2012, dan 56. H.

., Jabatan Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum dan Pelaporan, KantorWilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten ;5. Dr. Sugeng Wibowo, S.E., M.Si., Jabatan KepalaSeksi Administrasi Penyidikan, Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Banten ; 6. Edwin, S.E., Jabatan Kepala Seksi Pengurangan,Keberatan, dan Banding , Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak Banten ; 7. Waluyo, S.E., M.E., Jabatan Kepala SeksiPemeriksaan dan Kepatuhan Internal, KantorPelayanan Pajak Pratama Serang ; 8.

., Kepala SubBagian Bantuan Hukum IISetjen; Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Kepala Sub Bagian BantuanHukum ISetjen; Rasyid John Uno, S.H., M.Hum., Kepala Sub BagianBantuan Hukum IISetjen;Hal.3 dari 13 hal.Put.No.188/B/2014/PT.TUN.JKT.10.11.12.13.Abimanyu Pramudya, S.H., kepala Sub BagianPertimbangan dan Bantuan HukumSetditjen PlanologiKehutanan; M.

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Subbagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota, AlamatJalan Tgk. Abu Lam U Nomor : 7 Banda Aceh ;5. Nurbayti, SH., MH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Subbagian Perundangundangan pada Bagian WHukumSekretariat Daerah Kota, Alamat Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor : 7 Banda Aceh ;6. Zahrul, SH.

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, JabatanKepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota, Alamat Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor : 7 Banda Aceh7. Afriandy Karim, SH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota,Alamat Jalan Tgk.

BuktiT1 : Pakta Integritas Kepala Subbagian Tata Usaha BPS KotaSungai Penuh tanggal 20 November 2013. (FotokopiSesuai Dengan Asli) ;2. Bukti T2 : Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor056.A/15000/01/2016 tanggal 11 Januari 2016.(Fotokopi Sesuai Dengan Asili) ;3. Bukti T3 : Surat Panggilan Nomor : R056.C/BPS/92000/01/2016,tanggal 11 Januari 2016. (Fotokopi Sesuai Dengan Asili) ;4. BuktiT4 : Surat Panggilan Il Nomor : R079/BPS/92000/01/2016tanggal 25 Januari 2016.

ARIS BUDIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir :Tegal, 7 Maret 1974, Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Subbagian TataUsaha Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh, Tempat Tinggal : Jalan LRCadas, RT. 026, RW. 053, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan DanauSipin, Kota Jambi, Kota Jambi ;2. IMAN KARIADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir :Jakarta, 8 Oktober 1969, Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Bidang IPDS,BPS Propinsi Jambi, Tempat Tinggal : Jalan Fatahilah Gg.

Sikap tidak kooperatif Saudara Joni berdampak pada penundaanpekerjaan yang berhubungan dengan administrasi sebagaimanadiketahui bahwa penggugat merupakan Kepala Subbagian Tata UsahaBPS Kota Sungai Penuh ;Halaman 28 dari 47 halaman.

Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIB, BiroBantuan Hukum, Kemnetrian Keuangan:7. DWI SUSIANTO GUNTORO, SH. Kepala Subbagian BantuanHukum HIC, Biro Bantuan Hukum, Kemnetrian Keuangan:Hukum HID, Biro Bantuan Hukum, Kemnetrian Keuandan:9. ADI NUGROHO, SE., MSE. Pili. Kepaia Bidang PPA , KanwiiDJPB Prov. Sulawesi Selatan, Kementrian Keuanaan:10.1WAN MEGAWAN, SE., MT. Kepala Seksi PPA 1, Kanwil DJPSProv. Sulawesi Selatan. Kementrian Keuangan:11.FRANGKY JAMES EDWIN PASUHUK, SH., LL.M.

Kepala Subbagian Bantuan Hukum HIB, BiroBantuan Hukum, Kemnetrian Keuangan;7. DWE SUSIANTO GUNTORO, SH. Kepala Subbagian BantuannMukum HiC, Biro Bantuan Hukum, Kemnetrian Keuangan;8. KINGSOSPOL SIREGAR, SH., MH. Kepala Subbagian BantuanHukum iD, Biro Bantuan Hukum, Kemneirian Keuangan;9. ADI NUGROHO, SE., MSE. Pit. Kepala Bidang PPA i, KanwilDJPB Prov. Sulawesi Seiatan, Kementrian Keuangan:10. IWAN MEGAWAN, SE.. MT. Kepala Seksi PPA . Kanwil DJPBProv.

.; jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan KomunikasiPublik, Setditjen Bina Marga, Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat 55. GUSTA ARDIANTO, S.H., M.H.; jabatan Staf BagianAdvokasi Hukum , Biro Hukum Sekretariat JenderalPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Halaman 2 dari 44 Halaman Penetapan Nomor: 100/G/2016/PTUN.MKS6. KRISNA PRAMUDITA, S.H., MH.; jabatan Staf BagianAdvokasi Hukum , Biro Hukum Sekretariat JenderalPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;7.

;Jabatan: Kepala Subbagian Hukum SetdaKabupatenSleman;3. Nama : Ishadi Zayid,Jabatan: Kepala Subbagian DokumentasiHukum Setda KabupatenSleman;4. Nama : C.

Wibisono Tanggono,Jabatan: Staf Subbagian Bantuan HukumSetda KabupatenJabatan: Staf Subbagian Bantuan HukumSetda KabupatenSleman;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yangberalamat kantor di Jalan Parasamya ,Beran, Tridadi, Sleman, Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta ;Dan Kuasa Hukum Tergugat juga menyerahkan Surat Kuasadari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan KabupatenSleman Nomor : SK0262/180/01/2013 Tertanggal 28 Januari 2013yang di Kuasakan Kepada Kepala Kejaksaan

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telahmemperoleh izin cerai dari atasan Tergugat berdasarkan Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor XXXXXX, tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkanoleh Kepala Subbagian Tata Usaha, dengan demikian Tergugat telah memenuhiketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangHalaman