Ditemukan 6291 data
Terbanding/Terdakwa : ISWANTO Bin KI AGUS ISMET
339 — 164
SATU CITA MULIA Tahun 2021 (Asli);
- 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 02 April 2021 (Asli);
- 2 (dua) Bundel Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City, tanggal 12 Oktober 2021 (Asli);
- 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.
NOVITA, SH.
Terdakwa:
AZWAR ALPIAN,ST.MT BIN SOLEH
128 — 162
RUPS, saksi tidak hapal.b. Komisaris nya ada nama istri Pak Adi.c. Direksi :Direktur Utama : YB Danang.Direktur : Saksi(Chandra Antariksa). Bahwa PT.Santika Kusuma Agung bergerak di bidang perencanaanpembangunan (Konsultan). Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas sebagai direktur, saksi hanyadicantumkan namanya saja, saya sebenarnya tidak pernahPutusan Nomor : 106/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 61 dari 118melaksanakan fungsi Direktur yang sebenarnya.
Bahwa kepengurusan Perusahaan PT Santika Kusuma Agungadalah RUPS: bu Heksa Irawati lbu Popi Suparwati Lisa Siartika Bintang Budi Yuwono Komisaris Komisaris Utama : Heksa Irawati . Komisais : Popi Suparwati. Direksi: Direktur Utama : Yosep Bernadus Tri Hakso Danang. Direktur : Chandra Antariksa. Bahwa PT Santika Kusuma Agung bergerak di bidang perencanaanpembangunan (Konsultan). Bahwa PT Santika berkedudukan di Jalan Fatmawati No.39 CipeteUtara Jakarta Selatan.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ELLY SUPAINI
1689 — 722
., No.128 Tanggal 24September 1991, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan Persero PT. Telekomunikasi Indonesia Tok. Nomor16 Tanggal 16 Mei 2017 oleh Notaris ASHOYA RATAM, S.H,.M.Kn., PT.Telekomunikasi Indonesia.Tbk.
SR 756 / PW.09 / 5.1 / 2019 Tanggal 21 Mei 2019,yang dilakukan Terdakwa denganCaracara sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991,Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2 6870.HT.01.01.Tahun 1991Tanggal 19 Nopember 1991, Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No.128Tanggal 24 September 1991, dan Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Persero PT. TelekomunikasiIndonesia Tok.
124 — 82
ASURANSI JIWA JAMINAN1962 (TERGUGAT Il) telah dibubarkan (likwidasi) meskipun badanhukumnya sendiri tidak serta merta hapus sebelum selesainya likwidasiHal 39 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel1.2.dan pertanggungjawaban likwidator diterima Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) atau pengadilan. Sehingga demi hukum TERGUGAT Iltidak dapat lagi melakukan perbuatan melawan hukum termasuk dan tanpaterkecuali diajukan sebagai pihak tergugat dalam perkara aquo.
meskipun saat ini TERGUGAT Il dalamproses likuidasi, akan tetapi sampai dengan saat ini proseslikuidasi TERGUGAT Il belum selesai dan TERGUGAT Ilsebagai badan hukum secara yuridis tetap diakui eksistensinyasebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,yang menyatakan bahwa:(1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkanPerseroan kehilangan status badan hukum sampaidengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawabanlikuidator diterima oleh RUPS
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dr. JOHAN KAFIAR, SE., MM
180 — 96
20Merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umumPerseroan berdasarkan prinsip kehematan, efektif dan efisien, sesuaivisi dan tujuan Perseroan;Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategipengelolaan Perseroaan secara menyeluruh;Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Perseroan;Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur;Menyiapkan rencana jangka panjang;Menyampaikan rencana jangka panjang yang telah ditandatanganibersama dengan Dewan Komisaris kepada RUPS
untukmendapatkan pengesahan;Menyiapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang merupakanpenjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang;Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperolehpengesahan dalam waktu enam bulan setelah tahun buku Perseroanditutup;Menyiapkan kebijakan umum Sistem Pengendaian Internal;Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkahlangkah yangdiperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiaplaporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern(Divisi
PT. CIPTA CAKRAWALA TEKNIK
Termohon:
PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN
142 — 26
Termohon PKPU) untuk kepentingan pribadi, didalam RUPS PT. Mitramas Rancang Bangun, sebagaimana yangdimaksud dalam Surat No. : NH01/SNH/XI/18 bertanggal 26 Maret2019, perihal : Pemberitahuan Pemakaian Uang Serta Pelunasan,yang mana sampai Saat ini belum dan atau tidak dapat dikembalikan olehSdr. ORIS SUPRIANJA kepada PT. Mitramas Rancang Bangun (ic.Termohon PKPU);Halaman 14 dari 56 Putusan PKPU Nomor 36/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Mdn. Bahwa sdr.
104 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
./201624.25.26.Komar Hidayat sebagai Direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atasnama PT Lembah Gede Pangrango Megah berdasarkan dst";Bahwa apabila mengacu kepada seluruh dokumen dalam kurun waktu daritahun 1996 (sejak dibuat dan ditandatanganinya Akta Cessie Nomor 238)hingga tahun 2009, tidak ada perubahan dalam RUPS tentang Cessie;Artinya dari dokumen yang ada, Akta Cessie Nomor 238 tanggal 15Februari 1996 tersebut hingga saat ini tidak mengalami perubahan samasekali;Maka oleh karena itu Akta
166 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 15 Direksi diangkat melalui RUPS;28.Bahwa dalam Persidangan perkara Nomor 316/Pdt.G/2011/PNJkt.TimPerum Perumnas sebagai Tergugat II, sampai pada sidang ke 6 (enam) tidakhadir, walaupun sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga ) kali berturutturut sesuai jadwal sidang.
1.TISNA P. WIJAYA, SH
2.IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
WIRANTAKA Bin Alm. CASMAN
66 — 51
Markoni Mandiri perkasa yang dikeluarkan oleh Ditjen Administrasi umum Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.03-0297793 tanggal 07 Mei 2021 berikut 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Markoni Mandiri Perkasa nomor 17.- tanggal 04 Mei 2021 ;
- 1 (satu) buah buku PT.
1.TISNA P. WIJAYA, SH
2.IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN Alias JEBOD Bin DARTAM
57 — 42
Markoni Mandiri perkasa yang dikeluarkan oleh Ditjen Administrasi umum Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.03-0297793 tanggal 07 Mei 2021 berikut 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Markoni Mandiri Perkasa nomor 17.- tanggal 04 Mei 2021;
- 1 (satu) buah buku PT.
106 — 65
Bahwa, TERGUGAT sudah tidak menjadi Direksi TERGUGAT Ilsejak 13Agustus 2004 berdasarkan Akta Berita Acara RUPS LuarBiasa PT PuriHalaman 42 dari 128 hal putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT.DKIBunga Beach Hotel, Nomor 18, 13 Agustus 2004,dibuat dihadapanNotaris Denpasar Ni Wayan Widastriissedangkan TERGUGAT IVsudah tidak mempunyaikewenangan/NON AKTIF sebagai Direksi PTBANK DAGANG BALIDALAM LIKUIDASI) sejak Tim Likuidasi dibentukmelaluipenetapan pengadilan Negeri DenpasarNo.95/PDT.P/2004/PN.DPS. tanggal 11
Bahwa, PENGGUGAT dalam gugatannya Mendalilkan seolaholahterdapat hubungan hukum antara TERGUGAT dan TERGUGAT IVdengan TERGUGAT Ill, V dan VI;Bahwa, TERGUGAT I sudah tidak menjadi Direksi TERGUGAT II sejak13 Agustus 2004 berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PTPuri Bunga Beach Hotel, Nomor 18, 13 Agustus 2004, dibuatdihadapan Notaris Denpasar Ni Wayan Widastri, sedangkanTERGUGAT IV sudah tidak mempunyai kewenangan/NON AKTIFsebagai Direksi PT BANK DAGANG BALI (DALAM LIKUIDASI) sejakTim Likuidasi
370 — 116
Bank RakyatIndonesia dan hal tersebut bisa berubah setiap tahunnya sesuai denganhasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Bahwa pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terdapat 3 jeniskredit, yaitu :1. Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu kredit yang disalurkan kepada rakyatdengan plafon maksimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) denganjangka wakiu maksimal 5 tahun ;2.
Bank RakyatIndonesia dan hal tersebut bisa berubah setiap tahunnya sesuai denganhasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Halaman 18 dari 113 hal. Putusan Nomor : 04/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmbe Bahwa pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terdapat 3 jeniskredit, yaitu :1.Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu kredit yang disalurkan kepada rakyatdengan plafon maksimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) denganjangka wakitu maksimal 5 tahun ;.
BENY HARKAT ,SH,SE
Terdakwa:
SAHRONI Als RONI Bin Alm H. HARUN SYAM
84 — 18
Selasar Kontruksindokepada Terdakwa tidak diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)terlebin dahulu hanya inisiatif saksi saja sendiri;Bahwa saksi telah membuat Surat Pencabutan Kuasa Direksi dengan alasankarena banyak orang yang datang kepada saksi menanyakan Terdakwatentang tanah dan rumah diperumahan The Green Residence;Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Sbr.
Pembanding/Tergugat II : PT SIRTU KARYA UTAMA Diwakili Oleh : A.H. MAKKASAU, SH., MH
Pembanding/Tergugat III : PT WATU MERIBA JAYA Diwakili Oleh : A.H. MAKKASAU, SH., MH
Terbanding/Penggugat I : SAFRUDIN
Terbanding/Penggugat II : SYARIF
Terbanding/Turut Tergugat I : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Cq. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
Terbanding/Turut Tergugat II : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH
Terbanding/Turut Tergugat III : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Tengah
Turut Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Gubernur Sulawesi Tengah
Turut Terbanding/Tergugat V : WALIKOTA PALU
Turut Terbanding/Tergugat VI : KETUA DPRD KOTA PALU
304 — 112
pelaksanaan pemberian dana Tanggang JawabSosial dan lingkunagan/CSR (Corporate Sosial Responsibility) olehTERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill yang diatur dalamHalaman 6 dari 59 Putusan Nomor 1/PDT/2021/PTPALPasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 TentangTanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yangmenyatakan bahwa Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakanoleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelahmendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS
ANTO D HOLYMAN SH
Terdakwa:
1.ENDANG MURNIATI SH Binti HADI SOENARNO
2.ELYAS AGUNG SETIAWAN Bin Alm ANDREAS SUPRAPTO
123 — 34
Bahwa zulkarnain mengetahui tentang pertemuan di binakara tentang nilaiproyek 12 milyar rupiah, karena terdakwa yang menghubungi zulkarnainbactiar; Bahwa terdakwa . pernah mencek lokasi sekitar tahun 2017; Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan uang yang ditransfer oleh pihak PT.Hallo untuk kepentingan pribadi; Bahwa PT Mifta Pratama Cemerlang belum serahkan RUPS kepadaterdakwa; Bahwa uang masih ada dalam rekening terdakwa sekitar 1,6 milyar rupiah; Bahwa terdakwa kenal dengan ibu Lim Angie sekitar
176 — 246
Bahwa persetujuan dari Menteri yang berwenang sebagaimana diaturdalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :52/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000 adalah wajib diperlukan,dalam perkara a quo adalah Menteri Badan Usaha Milik Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) Huruf h UndangUndangNomor. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, dimanapada pokoknya diatur Menteri bertindak sebagai RUPS dan wajibmendapatkan persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalamRUPS
257 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar;Pasal 98:(1) Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yangberwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecualiditentukan lain dalam anggaran dasar;(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecualiditentukan lain dalam undangundang ini, anggaran dasar, ataukeputusan RUPS
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
Ir. SURYA SUGIHARTO, M.H
143 — 101
GrahaKawitaria Barelang ini ke BP Batam, ini dokumen bukti jadi semuadokumen saksi cek di Notaris; Bahwa saksi Tidak pernah datang ke lokasi; Bahwa saksi mengetahui persis kavling yang dipasarkan oleh Bu Mornisama sepert yang dibeli oleh sdr Janto; Bahwa saksi mengetahui saudara Pak Janto membeli perusahaan PTGraha Kawitaria Barelang dari Terdakwa; Bahwa saksi mengetahui sdr JANTO membeli tanah saat RUPS; Bahwa saksi tidak melihat akta jual beli perusahaan dan lahan tersebut,saksi hanya di beritahu
Gracia Mandiri Jaya; Bahwa saksi ada melihat surat selain surat WTO lahan tersebut adalah hasilRUPS yang di lampirkan dalam pengurusan dokumen di BP BATAM; Bahwa saksi melihat hasil RUPS dari yang jual saham. Karena sudahberubah semua susunan pengurus dan komisaris. Jadi saksi melihatdisana Direkturnya adalah Pak Janto dan meminta tolong menguruskanfaktur 10% sesuai titik koordinat yang dikeluarkan oleh BP Batam; Bahwa saksi melakukan pengurusan WTO atas nama PT.
Graha Kawitaria Barelang ada di RUPS; bahwa pembelian saham PT. Graha Kawitaria Barelang dilakukan padabulan Juli tahun 2013; bahwa pada saat dilakukan rapat pemegang saham hadir dan adadiberitahukan dan saksi ada memiliki datanya; bahwa saksi melakukan pengurusan UWTO lahan tersebut sendiri ; bahwa saksi WTO tersebut pada saat pembelian faktur 10 % daripemegang saham oleh perusahaannya, setelah itu pada tahun 2014,karena ada hambatan ini itu dibatalkan.
252 — 120
Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategipengelolaan Perseroaan secara menyeluruh;Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Perseroan;Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur;Menyiapkan rencana jangka panjang; 2 9Menyampaikan rencana jangka panjang yang telah ditandatanganibersama dengan Dewan Komisaris kepada RUPS untukmendapatkan pengesahan;g. Menyiapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang merupakanpenjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang;h.
Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperolehpengesahan dalam waktu enam bulan setelah tahun buku Perseroanditutup;i. Menyiapkan kebijakan umum Sistem Pengendaian Internal;j. Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkahlangkah yangdiperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiaplaporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern(Divisi SKAI);k.
908 — 526
TPGP atau PT.Indonesia Power akan melakukan kegiatan due diligent terlebih dahulu sebelum diteruskan untuk dapat memperolehpersetujuan RUPS PT.
Indonesia Power akan melakukan kegiatan due diligent terlebih dahulu sebelum diteruskan untuk dapatmemperoleh persetujuan RUPS PT.