Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Permohonan Ijin rups Penetapan rups Pmh Permohonan rups
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 10-09-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 77/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 14 Januari 2019 — Penggugat:
PT STARSURYA TATA LESTARI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Intervensi:
PT. GRAHACIPTA LANGGENG UTAMA
176 — 138
  • Tergugat kepada Penggugat No. 1566/KET200.4/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, (photo copy sesuaidengan aslinya);Photo copy Surat Tergugat kepada Penggugat No. 1564/KET 200.4/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, (photo copy sesuai dengan aslinya);Photo copy Surat Tergugat kepada Penggugat No. 1571/SD600/VIII/2018, tanggal 02 Agustus 2018, (photo copy sesualdengan aslinya);Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferdinand Boedi Poerwoko, (photo sesuai dengan aslinya ); Photo copy Salinan Akta Berita Acara RUPS
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 Juni 2017 — ZULKIFLI ASSAGAF, S.E. Bin SALIM ASSAGAF
137 — 34
  • perbuatan melawanhukum yangbertentangan dengan Keputusan Bersama antara Komisaris danDireksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : 26A/Dirut/(0506 dan250/Komut/0506 tentang Pedoman Penerapan Good Corporate Governance(GCG) di PT Pos Indonesia (Persero) Pasal 16 Para anggota Direksi dankaryawan dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingandan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan selain gaji danfasilitas lainnya yang telah ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS
    Pos Indonesia (Persero)dilakukan dengan penganggaran melalui RKAP yang disusun setiaptahun, RKAP diajukan ke RUPS untuk mendapat persetujuan.
    Untuk yang rutin diatur dalam RKAP, sedangkan untuk proyekbisnis diatur dalam CBA.Untuk anggaran rutin dilakukan antara lain :Masingmasing Kepala Area mengajukan usulan anggaran ke KantorPusat, kemudian oleh Kantor Pusat direkap, dievaluasi selanjutnyadiusulkan ke RUPS untuk dilakukan pembahasan dan penetapan.Setelah ditetapbkan oleh RUPS, anggaran dibreakdown (dialokasikan) kemasingmasing penanggung jawab anggaran di Kantor Pusat maupun dikantor area, pengeluaran dana tersebut dilakuykan oleh masingmasingKepala
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Perjanjian
Register : 12-01-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 1 /Pdt.G/2012/PN.MGL
Tanggal 17 Januari 2013 — NURYADIN DKK (PARA PENGGUGAT) LAWAN PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS) (TERGUGAT)
218 — 195
  • Notaris di Jakarta tentangPerjanjian Pokok Peralihan JualBeli Asset dari PT PPA kepada PT CentralProteinaprima Tbk.c Pada tanggal 8 Juni 2007 Keputusan RUPS PT Dipasena Citra Darmaja yangberkedudukan di Jakarta telah menyepakati untuk mengganti nama perseroantersebut dengan nama PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS) dan memindahkan tempatkedudukannya ke Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang.
    Pada tanggal 11 Juni2007, Keputusan RUPS tersebut telah dibuat dalam Pernyataan Keputusan RUPS dihadapan Notaris Yulia, S.H yang isinya adalah merubah bagian awal padaAnggaran Dasar PT DCD yang berjudul: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKANpada Pasal 1 dan pada bagian Modal Pasal 4.
    Perubahan tersebut telah memperolehpersetujuan Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor W706508HT.O1.04TH.2007 tanggal 12 Juni 2007 yang isinya menyetujui perubahan nama PTDipasena Citra Darmaja (PT DCD) menjadi PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS).d Berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 21 Juni 2008 telah disetujui untukdilakukan perubahan Anggaran Dasar PT AWS sebagaimana diamanatkan olehUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 yang telah dibuat dihadapan Notaris Yulia,S.H. dengan Akta Nomor 24 pada tanggal
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus
Register : 16-10-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN LIMBOTO Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Lbo
Tanggal 11 Nopember 2019 — Pemohon:
EFENDI TALUDIO
Termohon:
Kapolda Gorontalo cq Dir.Reskrim Umum Polda Gorontalo Cq Penyidik pada Diirektorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo
97 — 78
  • Masalabu, dengan nilai kredit sebesar Rp. 223.000.000(dua ratus dua puluh tiga juta rupiah).Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Pra2019/PN.LboBahwa keberadaan Bank Sulutgo Cabang Boalemo tersebut didasarkanpada Akta No 88 Tahun 1961 dengan Nama Bank Pembangunan DaerahSulawesi Utara Tengah yang kemudian dilakukan RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) luar biasa tanggal 8 Mei 2016 dan Keputusan MenteriHukum Ham RI Nomor.AHH.01.02, tanggal 23 Mei 2015 dan dikuatkandengan Keputusan Dewan Otoritas Jasa KeuanganNomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-12-2014 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 P/HUM/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — ORGANISASI PERJUANGAN PENSIUNAN PERTAMINA (OP3) VS PRESIDEN RI;
77 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertamina Persero tersebut sudah mendapat pengesahan dari OtoritasJasa Keuangan (OJK) sesuai Pasal 9 Ayat (1) Ayat (3) dan Ayat (4)Peraturan Pemerintah no 76 Tahun 1992 ataupun dari Dewan Komisarisdan RUPS PT. Pertamina Persero.Selanjutnya apabila dana sebesar Rp. 9 triliun tersebut diperuntukkanhanya untuk pensiunan eks PT.Pertamina Persero, maka gambarandistribusi dana tersebut akan terlihat sebagai berikut dibawah ini :X= Jumlah pensiunan eks PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 14-04-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 170/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Juni 2021 — Pemohon:
1.RUTH THERESIA
2.TOMY YOESMAN, S.H.
Termohon:
PT. ASURANSI JIWASRAYA PERSERO
1169 — 304
  • Asuransi Jiwasraya(Persero) (Bukti T10), yang pada pokoknya Menteri BUMN selaku RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)menyatakan menyetujui Perubahan Penyehatan KeuanganPT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai pemenuhan ketentuanPOJK Nomor: 71/POJK.05/2016 dan rencana Penyehatan KeuanganPT.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 21-06-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 25-01-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Cbi
Tanggal 20 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.BAGAS SASONGKO, SH
2.USMAN SAHUBAWA,S.H
Terdakwa:
Byoung Jun Woo alias Woo Byoung Jun
522 — 407
  • Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan HAM) danmenjelaskan bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas adalah aktanotariil yang berisi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) ; organ PT yang memilikikewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan DewanKomisaris. Bahwa korporasi adalah hukum kumpulan orang dan/ataukekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupunbukan badan hukum (berdasarkan peraturan Mahkamah AgungNomor 13 tahun 2016).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 09-04-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1054 K/PID.SUS/2019
Tanggal 9 April 2019 — LUANNA WIRIAWATY
3266 — 1726 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Putusan tersebut diubah pada tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada ... [Selengkapnya]
  • AHUAH.01.0309658333Surat Akta Risalah RUPS PT. Mensa Bina Suksestanggal 14 September 2015 Notaris Mellyani NoorShandra , SH1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan DukunganPT. Djaja Bima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal25 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses1 (satu) lembar fotokopi Surat Surat Dukungan PT.Mensa Bina Sukses No.459/SD/MBS.JKMDD/VII/14tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Djaja Bima Agung1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan DukunganPT.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 28 September 2015 — NANANG SUBUH ISNANDI Bin MOEHAIL
443 — 159
  • RKAP dibuat setiap N1 untuk prognosa (perkiraan pengusahaan penjualan dan biaya) tahun N;Kantor Area dibawah Kantor Distribusi membuat usulan programkerja untuk tahun berikutnya kemudian dibahas dan dievaluasi di Kantor Distribusi; Setelah dibahas dan dievaluasi, usulan tersebut menjadi rencanaprogram kerja PLN Distribusi selanjutnya diajukan oleh GeneralManajer kepada Direksi sebagai bahan RUPS (Rapat UmumPemegang Saham);Setelah dibahas dan dievaluasi dalam RUPS oleh Direksi PLN,hasil RUPS diterbitkan
    syarat: a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 ayat (2); Halaman 183 dari 280 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2015/PN Yykb. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; c. sesuai dengan AUPB;d. berdasarkan alasanalasan yang objektif; tidakmenimbulkan Konflik Kepentingan; dan e. dilakukan dengan iktikad baik;Bahwa BUMN sama dengan PI yang sahamnya berasal daripemerintah, yang sudah melebur menjadi kekayaan perusahaan.Pertanggungjawaban ada pada RUPS
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-01-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 06-04-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
1.WAHYU HIDAYATULLAH, SH.,MH
2.YULISTINO, SH, MH
Terdakwa:
darto
137 — 33
  • Affithanto Setyabudi, S.H. berupa :

    1. 1 (satu) bendel Copy legalisir dokumen Akta RUPS PT. Eebara Indonesia No. 82 tanggal 12 April 2021;
    2. 1 (satu) bendel Copy legalisir dokumen Brand License Agrement tanggal 1 Januari 2019 antara Ebara Corporation dengan PT. Ebara Indonesia;
    3. 1 (satu) bendel Terjemahan dalam Bahasa Indonesia dokumen Brand License Agrement tanggal 1 Januari 2019 antara Ebara Corporation dengan PT.
Pengadilan PN LUMAJANG Perdata
Register : 24-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN LUMAJANG Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Lmj
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penggugat:
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT CINDE WILIS
Tergugat:
HUSNUL HOTIMAH
34 — 7
  • AHU-0001141.AH.01.10 Tahun 2017, tanggal 20 Februari 2017, serta berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 112. tanggal 20 Februari 2017, diputuskan bahwa PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TANGGUL ARTO LUMAJANG, yang berkantor di Jl. Brigjen Slamet Riyadi 18 Lumajang, telah bergabung (Merger) dengan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CINDE WILIS Yang berkantor Pusat di Komplek Gajah Mada Square Jl. Gajah Mada 187 Kav.
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Khusus
Register : 12-05-2022 — Putus : 27-06-2022 — Upload : 05-09-2022
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Idm
Tanggal 27 Juni 2022 — Penuntut Umum:
1.TISNA P. WIJAYA, SH
2.IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
HADIS SUHADA Bin Alm. AMAT MACHDANI
73 — 35
  • Markoni Mandiri perkasa yang dikeluarkan oleh Ditjen Administrasi umum Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.03-0297793 tanggal 07 Mei 2021 berikut 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Markoni Mandiri Perkasa nomor 17.- tanggal 04 Mei 2021;
  • 1 (satu) buah buku PT.
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Umum
Register : 10-07-2024 — Putus : 18-09-2024 — Upload : 19-09-2024
Putusan PN UNAAHA Nomor 105/Pid.B/2024/PN Unh
Tanggal 18 September 2024 — Penuntut Umum:
3.TAJUDDIN, S.H.
4.Moh. Rizal Manaba, SH.MH
5.Andi Amin Syukur, S.H.
6.ANDI HERNAWATI, S.H.
7.Nuria Mentari Idris, S.H.,M.Kn
Terdakwa:
DENY ZAINAL AHUDDIN, S.IP Alias DENY Bin H. AHUDDIN
52 — 0
  • ;
  • 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Akta tanggal 16 April 2013 Nomor : 06 tentang Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Multi Bumi Sejahtera (fotokopi salinan akta dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Gresia Puterahmat, S.H., M.Kn.);
  • 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Akta Tanggal 17 April 2013 Nomor : 07 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Bumi Sejahtera yang telah dilegalisir oleh Notaris Gresia Puterahmat, S.H., M.Kn.
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 08-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN BATAM Nomor 537/Pid.B/2021/PN Btm
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
Ir. SURYA SUGIHARTO, M.H
138 — 99
  • GrahaKawitaria Barelang ini ke BP Batam, ini dokumen bukti jadi semuadokumen saksi cek di Notaris; Bahwa saksi Tidak pernah datang ke lokasi; Bahwa saksi mengetahui persis kavling yang dipasarkan oleh Bu Mornisama sepert yang dibeli oleh sdr Janto; Bahwa saksi mengetahui saudara Pak Janto membeli perusahaan PTGraha Kawitaria Barelang dari Terdakwa; Bahwa saksi mengetahui sdr JANTO membeli tanah saat RUPS; Bahwa saksi tidak melihat akta jual beli perusahaan dan lahan tersebut,saksi hanya di beritahu
    Gracia Mandiri Jaya; Bahwa saksi ada melihat surat selain surat WTO lahan tersebut adalah hasilRUPS yang di lampirkan dalam pengurusan dokumen di BP BATAM; Bahwa saksi melihat hasil RUPS dari yang jual saham. Karena sudahberubah semua susunan pengurus dan komisaris. Jadi saksi melihatdisana Direkturnya adalah Pak Janto dan meminta tolong menguruskanfaktur 10% sesuai titik koordinat yang dikeluarkan oleh BP Batam; Bahwa saksi melakukan pengurusan WTO atas nama PT.
    Graha Kawitaria Barelang ada di RUPS; bahwa pembelian saham PT. Graha Kawitaria Barelang dilakukan padabulan Juli tahun 2013; bahwa pada saat dilakukan rapat pemegang saham hadir dan adadiberitahukan dan saksi ada memiliki datanya; bahwa saksi melakukan pengurusan UWTO lahan tersebut sendiri ; bahwa saksi WTO tersebut pada saat pembelian faktur 10 % daripemegang saham oleh perusahaannya, setelah itu pada tahun 2014,karena ada hambatan ini itu dibatalkan.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 18-01-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 26/Pdt.G/2018/PN SDA
Tanggal 25 Oktober 2018 — PROF. DR. HJ. RAHMI JENED, SH., MH. melawan PT. GRAHA AGUNG PERKASA, Dkk
223 — 72
  • sebelumnya sesuatu yang wajarwajar saja ;Bahwa pengalihan tanah yang sudah sertifikat wajib dibuat akte jual belliyang dibuat dihadapan notaris ;Bahwa kalau hanya perjanjian saja itu belum cukup dan itu belum selesaimeskipun ada surat kuasa dan wajib harus ada Akte Jual Beli dan kalaubeluma da akte jual beli belum ada peralihan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya pihak Tergugat melalui kuasanya dipersidangan menyerahkan bukti surat berupa foto copyterdiri :1.Fotocopy Akta Berita Acara RUPS
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Penipuan
Putus : 21-09-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 128/Pid.B/2016/PN Kdr
Tanggal 21 September 2016 — NURUL HIDAYAH ALIAS NURUL DIANE JORDAN ALIAS DIANE JORDAN
61 — 8
  • Selain itu juga saksi mendapatkan uang lelah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), tapi oleh saksi belum diambil ;Bahwa saksi menanam saham sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga jutarupiah),dan oleh saksi diberikan ke YAYAN, sedang penandatanganan akta saksihanya tanda tangan saja tidak sempat dibaca, yang waktu itu di kantorNotaris HABIB, akan tetapi saksi tidak bertemu dengan Notaris HABIB ;Bahwa saksi ditunjuk sebagai Direktur HRD pada waktu RUPS di kantorPT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2845 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — PT. BIG BIRD, dkk vs. LANI WIBOWO, dkk.
788 — 1119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untukmenggunakan hak atas kepemilikan sahamnya sesuai dengan yangdiatur oleh Undang Undang Perseroan Terbatas, yang dikutipsebagai berikut:Pasal 48(1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya;(2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalamanggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yangditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai denganketentuan peraturan perUndang Undangan....Pasal 52(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Perbankan
Register : 20-04-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN PATI Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN Pti
Tanggal 14 Agustus 2017 — I. BERNADOTTE REGAR alias BENY bin GOTTFRID YOHANE REGAR dan II. ABDUL MUID bin ASHANI
269 — 47
  • BIG tidak pernah ada RUPS; Bahwa di bawah Wakil Direktur ada General Manager, dan dibawahnyaada Manajer Marketing, lalu dibawahnya ada Asisten Manager; Bahwa laporan keuangan dibuat oleh Administrasi ke Asisten Manager; Bahwa PT. BIG mulai goyah pada bulan Mei 2016, dan saksi keluar sejakbulan Februari 2016;Halaman 36 dari 113 Putusan Nomor.86/Pid. Sus/2017/PN. PtiBahwa saksi mengajukan usul mengundurkan diri ke TAN DENY danmendapat ACC dari terdakwa BERNADETA REGAR, dan saksi keluardari PT.
    BIG tidak pernah mengadakan RUPS; Bahwa dana yang masuk dari nasabah ke PT. BIG ratarata per bulansebesar Rp. 1 Milyard, akan tetapi pernah sekali sampai Rp. 2 milyardlebih, hal tersebut karena adanya perpanjangan waktu dari nasabahuntuk kegiatan penyertaan modalnya; Bahwa PT. BINA MAS adalah milik terdakwa BERNADOTTE REGARdan mendapat aliran dana dari PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO, SH., MH
Terdakwa:
DEWI KUSUMAWATI Binti ATIM SUMARNA
316 — 138
  • Dibagaikan kepada pemegang saham sebagai devidenkecuali ditentuakan lagi oleh RUPS.2. Untuk perluasan usaha perseroan yang presentasinyaditentukan oleh RUPS.3. Tantien direksi dan bonus karyawan. Bahwa metode/cara saya selaku Auditor PT. Pegadaian (Persero)melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yaitu :1. Auditor melakukan koordinasi kepada Penyidik KantorKejaksaan Negeri Bandung;2.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 460/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 6 Nopember 2017 — DJARUM WIBOWO CS >< PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI CQ DIRUT PERUSAHAAN UMUM DAMRI CS
59 — 37
  • Gugatan Error in Persona :Bahwa kedudukan Menteri BUMN adalah selaku Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) untuk BUMN Persero dan selaku Pemilik Modal untuk BUMNPerum, halini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 19Tahun 2003 tentang BUMN (UU No. 19 Tahun 2003). Sementara itu, Direksiberperan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengurusanBUMN (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003).
    tegas olehTERGUGAT IV dalam Jawaban ini.Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT halaman 25 angka 13,PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa "TERGUGAT VI sebagaipemegang saham Negara dan sebagai pemilik modal pada perusahaanTERGUGAT dan TERGUGAT II mempunyai tanggung jawab dalammelakukan pengawasan atas setiap kebijakan yang diambil olehTERGUGAT dan TERGUGAT Il, maka sehubungan dengan haltersebut, TERGUGAT IV membantahnya, dimana dapat kami tegaskankembali bahwa Menteri BUMN adalah selaku Rapat Umum PemegangSaham (RUPS