PancuranMas belum pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dan mengeluarkan Surat Saham seperti tersebut dalam Akta No.2 Tahun 2002 tentang Pendirian PT. Pancuran Mas yang dibuatdihadapan Fatimah Saleh, S.H., Notaris di Indramayu untuk dan atasnama Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;9.

Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan tindakanatau perbuatan yang bagaimana dari Tergugat dan Tergugat II yangdapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menurutPenggugat bahwa Tergugat dengan tidak pernah melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan tidak mengeluarkan saham danTergugat Il telah mengangkat dirinya sebagai Direktur Utama RumahSakit PMC tanpa hasil dari RUPS tersebut dalam point 8 surat gugatanPenggugat tersebut ditambah lagi ada uraian yang membingungkanaktenya

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan perbuatanmelawan hukum dari Tergugat adalah selaku Direktur Utama PT.Pancuran Mas tidak melaksanakan RUPS dan tidak mengeluarkansaham seperti tersebut dalam Akte No. 2 Tahun 2002 (point 8) tentangHal. 10 dari 23 hal. Put. No. 761 K/Pdt/2012pendirian PT.

Pancuran MasIndramayu telah berbadan hukum maka terhadappenyertaan modal sebagai suatu saham khususnyaterhadap barang tidak bergerak in casu Tanah harusdisahkan dalam RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambatHal. 18 dari 23 hal. Put.

Pancuran Mas, yangtelah berbadan hukum namun belummenyelenggarakan RUPS;Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan ataspendapat Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyakarena pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi yangHal. 22 dari 23 hal. Put.

SIERAF TEKNIK PERKASA;Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tersebut hanya dihadiri oleh Tergugat1, Tergugat2dan DJULI EDY MURYADI, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum dari Tergugat1.Dalam rapat tersebut tidak pernah dihadiri oleh Penggugat1 selaku pemegang 55,04 %lalaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY11.12.13.14.saham perseroan maupun Penggugat2 selaku pemegang 0,96 % saham perseroan.Oleh karena itu RUPS LB tersebut tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkankarena bertentangan dengan Pasal

Yang benar, masakepengurusan Penggugat I selaku Direktur Perseroan (selama 5 tahun) telahberakhir terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2014, dan juga sejak Penggugat Idiangkat menjadi pengurus tidak permah melaksanakan RUPS Perseroan,meskipun Tergugat I telah sering meminta untuk dilaksanakan RUPS PerseroanP.T.

SIERAF TEKNIK PERKASA;Padahal selaku pengurus perseroan, Penggugat I seharusnya secara berkalamelaksanakan RUPS Perseroan, baik RUPS tahunan dan atau RUPS 5 tahunanuntuk membuat pertanggungjawaban selama melakukan pengurusan perseroan;lalaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY10.11.12.13.14.Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Nomor 10 yang menyatakan RUPSLuar Biasa hanya dihadiri oleh kuasa dari Tergugat sebagai pemegang saham 550(lima ratus lima puluh) saham perseroan;Dan yang

benar RUPS Luar Biasa dilaksanakan oleh P.T.

SIERAF TEKNIK PERKASA adalah sebagai akibatsikap Tergugat Rekonpensi I yang tidak melakukan RUPS selama masakepengurusannya, sehingga berdasarkan Undangundang Perseroan Terbatas No.40Tahun 2007 Penggugat I Rekonpensi diberi hak dan wewenang untukmelaksanakan RUPS;Dan sikap Tergugat I Rekonpensi yang demikian dapat dikualifikasikan telahmelakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW;Bahwa pada saat RUPS diselenggarkan oleh Perseroan, RUPS memutuskan untukmemberhentikan Tergugat

milik Hendrik Cahyadi sebesar 4.000 lembar saham atau setara dengan Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Affandi Bunawan;

Tribharata Sejati nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana;

Tribharata Sejati kepada pihak yang mewakili dalam RUPS LB tertanggal 30 November 2016, sebagaimana keterangan saksi HENY JUNAIDI pada BAP butir 10 halaman;

,M.Kn, yaitu kuasauntuk mewakili M/AN NG yang waktu RUPS tidak hadir, Kenyataanya IWAN NGtidak pernah mengetahui adanya RUPS tersebut dan tidak pernah memberi kuasakepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang diadakan oleh Terdakwa tersebutBahwa perbuatan Terdakwa menyuruh notaris Heny Junaedi memasukan keteranganyang tidak benar pada Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT.

,M.Kn, yaitu Kuasa untukmewakili IWAN NG yang waktu RUPS tidak hadir), kenyataanya IWAN NG tidakpernah mengetahui adanya RUPS tersbeut dan tidak pernah memberi kuasakepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang adakan oleh terdakwa tersebut;Bahwa Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Tribharata Sejati Nomor 02 tanggal01 Desember 2016 dan Akta Pengalihan Kembali Saham Nomor 03 tanggal 01Desember 2016 yang dibuat secara tidak benar dihadapan notaris Heny Junaidi,SH.

,M.Kn, yaitu kuasa untukmewakili IWAN NG yang waktu RUPS tidak hadir, kKenyataanya IWAN NG tidakpernah mengetahui adanya RUPS tersebut dan tidak pernah memberi kuasakepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang diadakan oleh Terdakwa tersebut. Bahwa dengan terbitnya Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT.

,Notaris di Jakarta namun pada RUPS LB tersebut, Terdakwa HendrikCahyadi menyatakan ketidaksediaannya untuk hadir pada RUPS LBtersebut dan kedatangannya hanya untuk menemui saksi secara pribadi danpada RUPS LB tersebut diputuskan untuk mengubah susunan pengurusdengan memberhentikan secara tidak hormat Terdakwa Hendrik Cahyadi;Bahwa terkait dengan RUPSLB PT.

Surat Permintaan diadakan Panggilan RUPS LB kepada DireksiPerseroan pada tanggal 10 Agustus 2016;b. Surat Permintaan diadakan Panggilan RUPS LB kepada DewanKomisaris Perseroan pada tanggal 27 Agustus 2016;c. Undangan RUPS LB kepada para undangan Rapat dan seluruhpemegang saham Perseroan dengan surat tercatat pada tanggal 31Agustus 2016;d.

Fotocopy Notulen RUPS dibuat dibawah tangan bermaterai cukup 5(lima) perseroan tersebut;3. Fotocopy Jual Beli Saham dibuat dibawah tangan bermaterai cukup 5(lima) perseroan tersebut;4.

Fotocopy KTP milik terdakwa dan saudari INDAHWATY.Bahwa saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan saksi HERRYSANTOSO mengatakan kepada saksi SURYA SEMBIRING, S.H. bahwatidak pernah menerima Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dan mengenai ke5 (lima) Notulen RUPS dan Jual Beli Saham tersebut dantanda tangan yang ada pada dokumendokumen tersebut bukan tandatangan saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan saksi HERRYSANTOSO serta tidak pernah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) atau memberikan

EKA BUMI INDONESIA No. 24, tanggal26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMNI ERA BARUtanggal 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS SUKSESBERSAMA tgl 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS JAYALESTARI tanggal 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS BERKAHBAHAGIA tgl 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT.

Barang Bukti yang disita dari pelapor/korban saksi HON KHONG:1.10.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.CITRA BUMI MINERINDO Nomor 1 tanggal 1 Juli 2008 Notaris ANLYCENGGANA, S.H;. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar BiasaPerseroan Terbatas PT. CITRA BUMI MINERINDO No.36 tanggal 9 Juni2010 Notaris ANLY CENGGANA, S.H;. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar BiasaPerseroan Terbatas PT.

EKA BUMI INDONESIA No.24, tanggal 26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H;1 (Satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMNI ERA BARUtanggal 30 Desember 2015;1 (Satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS SUKSESBERSAMA tgl 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS JAYALESTARI tanggal 30 Desember 2015;1 (Satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS BERKAHBAHAGIA tgl 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT.

Dispensasi penyelenggaraan RUPS TahunanRapat Perseroan untuk tahun buku yang berakhiryaitu untuk tahun buku 2013 sampai dengan20172. Pemberian Acquit et de charge kepadaAnggota Direksi dan Dewan Komisaris yangtelah berakhir masa jabatannya3. Perubahan susunan Anggota Direksi danDewan Komisaris.Tempat : Kantor Operasional PT Gorby Energy/ PT AtlasResources Tbk, Jl. Kemang Raya No. 48,Jakarta Selatan.Komposisi Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisarismenjadi sebagai berikut:i.

Sel.menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapiDireksi Termohon menolak untuk melaksanakan usulan dan/ataupermintaan dari Pemohon tersebut dikarenakan Direksi Termohon telahhabis masa jabatannya sehingga tidak berwenang untuk melakukanpemanggilan RUPS.

Hal ini sesuai dengan Pasal 94 ayat 1 dan 3 UUPerseroan Terbatas beserta penjelasannya, yang menyebutkan:Ayat 1 Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;Penjelasan: Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organPerseroan lainnya atau pihak lain;Ayat 3 Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapatdiangkat kembaliPenjelasan: Persyaratan pengakatan anggota Direksi untuk jangkawaktu tertentu, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masajabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan

Bahwa sebelum permohonan a quo diajukan oleh Pemohon, antaraTermohon dan Pemohon telah melakukan musyawarah yang cukupterkait dengan usulan penyelenggaraan RUPS tersebut di atas denganhasil kesepatakan Termohon bersedia untuk melaksanakan usulanpenyelenggaraan RUPS dari Pemohon jika telah adanya Penetapan dariPengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai pemanggilan RUPStersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 UU Perseoran Terbatas;.

pemanggilan RUPS, selanjutnyaantara Pemohon dengan Termohon telah bermusyawarah dengan hasilkesepakatan Termohon bersedia untuk melaksanakan usulanpenyelenggaraan RUPS dari Pemohon jika telah ada Penetapan dariPengadilan Negeri Jakarta Selatan;Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untukuntuk melakukan sendiri pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.Gorby Energy didasarkan sesuai denganketentuan pasal 80 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang

Bukti T.llLIntervensi , Il, Ill dan IV 6 : Undangan RUPS LB PT. DCGIndonesia kepada Roh Jae Chung, tanggal 21 April 2016 (fotokopidari fotokopi).7. Bukti T.llLIntervensi , Il, Ill, dan WV 7 : Undangan RUPS LB PT. DCGIndonesia kepada Yannie, tanggal 21 April 2016 (fotokopi darifotokopi).8. Bukti T.llLIntervensi , Il, Ill dan IV 8 : Undangan RUPS LB PT. DCGIndonesia kepada Reginald Rorimpandey,SE, tanggal 21 April 2016(fotokopi dari fotokopi)Halaman 86 dari 118 halaman.

DCG Indonesia pada 24 November2015 (fotokopi sesuai dengan printout).Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan IV 52 :Undangan RUPS PT. DCGIndonesia 24 November 2015 kepada Roh Jae Chung, tertanggal 5November 2015 (fotokopi dari fotokopi).Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan'V53 :Undangan RUPS PT. DCGIndonesia 24 November 2015 kepada Nam Yoon Ju, tertanggal 5November 2015 (fotokopi dari fotokopi).Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan'V54 :Undangan RUPS PT.

memerintahkan agar RUPS tersebut ditunda pelaksanaannyamengingat waktunya yang sangat pendek.Halaman 95 dari 118 halaman.

saham secaraindividual tanpa para pemegang saham masuk kedalam suatu forumyang disebut RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).Bahwa, menurut pendapat Ahli, salah satu tugas dari Direksi adalahmenyelenggarakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang terdiridari 2 (dua) macam yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya, yangdidasarkan pada kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.Bahwa, menurut pendapat Ahli, jika Direksinya ada 2 (dua), maka tekniskerjanya bersifat Kolegial, sehingga bisa saja salah satu anggota Direksiyang

Dengan demikian apabila suatu RUPS pelaksanaannyadipaksakan maka ada kemungkinkan para pihak ada yang tidak sukasehingga akan mengesampingkan kepentingan perseroan itu sendiriHalaman 107 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 194/G/2016/PTUNJKTatau. mengesampingkan hasil RUPS.

JakartaInternational Expo yang diangkat melalui Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 15 Februari2015, dan diberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15November 2019.2. Bahwa Penggugat II adalah mantan Komisaris PT. JakartaInternational Expo yang diangkat melalui RUPS LB tanggal 3Juli 2014, dan diberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15November 2019.3.

Padahal sesuai UU No. 40 Tahun 2007 pasal 96 danpasal 113, disebutkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi danKomisaris ditetapbkan berdasarkan RUPS: Bahkan kenaikangaji Penggugat dan Penggugat Il sebesar 25% sejak Mel2018 tidak melalui RUPS (naik dari 20 juta menjadi 25 juta).6.

Jakarta International Expo, TERGUGAT tidak dapat mengambil keputusan/tindakan sendiri menyangkutperseroan, namun harus melalui mekanisme RUPS.3. Bahwa berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, besarbonus/tantiem diputuskan/ditentukan dalam RUPS, bukan olehpemegang saham.4.

.6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidakmenetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan DireksiHalaman 18 Putusan Nomor 316/PDT/2021/PT DKIC.

Jakarta International Exposementara keputusannya ada pada Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) sebagai sudah diakui oleh Para Penggugat dalamposita huruf A angka 1 dan angka 2 gugatannya yang menyebutkanPenggugat diangkat melalui RUPS LB tanggal 15 Februari 2015 dandiberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15 November 2019, sertaPenggugat II diangkat melalui RUPS LB tanggal 3 Juli 2014 dandiberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15 November 2019.4.

Lewind, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 4, tanggal 17Juni 2015, dibuat di hadapan Moch. Zainal Arifin, SH., M.Kn., NotarisKab. Pasuruan, yaitu: Surat Pernyataan akta No. 720, tanggal 21 Februari 2017, yangdibuat dihadapan Denny Lerry Sinulingga, SH., MKn., Notaris Kab.Pasuruan (Turut Tergugat IV);4. Bahwa Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan poin 3 di atas, dibuatterkait dengan pembayaran Fee/Komisi sebesar 10%, 15%, 20% hinga25% kepada Tergugat.

Bahwa seluruh Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani olehPara Turut Tergugat , Il dan IIl serta Tergugat sebagai penerimapernyataan, sebagaimana pada poin 3 a, b dan c di atas, tidak pernahdimintakan persetujuan atau mendapat persetujuan dari RUPS PT.Lewind;6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, tercatat PT.

Di mana dalam pasal 102 ayat (1a) UU PT tersebut menyatakanbahwa direksi wajid meminta persetujuan dari RUPS untuk mengalihkankekayaan perseroan (baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atutidak berwujud). Adapun Surat Pernyataan yang dibuat oleh danditandatangani oleh Para Turut Tergugat , Il, Ill, merupakan perbuatanpengalinan kekayaan perseroan kepada Tergugat dan tidak pernahmendapat persetujuan dari RUPS perseroan;8.

Bahwa karena Surat Pernyataan a quo tidak pernah mendapat persetujuandari RUPS Perseroan, maka Surat Pernyataan tersebut tidak sah, tidakberlaku dan batal demi hukum.9. Bahwa di samping tidak pernah mendapat persetujuan dari RUPS PT.Lewind, isi Surat Pernyataan tersebut juga dibuat (baik formal maupunmateril) dengan cara yang bertentangan atau tidak dapat dibenarkanmenurut hukum, karena:Halaman 7 Putusan Nomor 845/PDT/2021/PT SBYa.

Karena Surat Pernyataan dibuat tanpa persetujuan RUPS, makatidak ada kewajiban atau keharusan bagi penggantinya untuk meneruskanisi Surat pernyataan a quo.10.Bahwa pemberian Fee/Komisi kepada Tergugat berdasarkan suratpernyataan yang dibuat tanpa persetujuan dari RUPS merupakan upayauntuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak sah dan tanpa hak.Oleh karena itu, maka Surat Pernyataan tersebut harus dinyatakan bataldemi hukum;11.Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat tertanggal 7 Desember

Menyatakan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) ;4. Menetapkan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp.620.820,- ( enam ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah );

Bahwa penetapan tersebut akan dipergunakan oleh PEMOHON untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) guna menggantiPerseo Pengurus CV.MUKTI JAYA ;Page 3 of 11Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka PEMOHON mohon nKepada YangTerhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk :MENGADILI:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;2.

Menyatakan memberi ijin Kepada PEMOHON $=untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS) ;4.

Nur Satriyo Prayogountuk menghadiri RUPS CV,Mukti Jaya Semarang pada hari Jumat 28Nopember 2014 di Kantor Pusat Semarang, Ttd pengurus, copy dari copy ;5. Bukti P.5 : Fotocopy Kartu NPWP atas nama CV.

Mukti Jaya berkeinginanmenyelenggarakan RUPS untuk kepentingan menjalankan perusahaan makacukup beralasan bahwa keberadaan Termohon tidak diketahui dan mengijinkankepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS ;Mengingat ketentuan hukum yang berlaku ;MENETAPKAN:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;2. Menyatakan TERMOHON selaku Persero Pengurus CV.MUKTI JAYA tidakdiketahui keberadaannya diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia dandinyatakan tidak hadir ;3.

Menyatakan memberi ijin Kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS) ;4. Menetapkan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp.620.820, ( enam ratus duapuluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah );Demikianlah penetapan ini ditetapbkan, pada hari RABU, Tanggal 13 MEI2015, oleh kami IGK.

dandaftar hadirnya, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi untukdibuatkan Notulen RUPS dan daftar hadirnya ;Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada NotarisHj.Rika Adrianti, S.H., dan selanjutnya Notaris Hj.Rika Adrianti, S.H.menyetujui apa yang saksi jelaskan kepada terdakwa, danmemerintahkan saksi untuk membuat draf Notulen RUPS dan daftarhadirnya ;Bahwa selanjutnya saksi membuat Notulen RUPS Luar Biasa dandaftar hadirnya, tanggal 12 Desember 2009, dan setelah selesai ditik,lalu

Winotomembuatkan Notulen RUPS Luar Biasa PT.Bina Ardi Abadi danDaftar Hadirnya, dan atas izin dari saksi, lalu Sdr.

BahililLahadalia, S.E. tidak pernah melakukan RUPS dan tidak pernahmenandatangani Notulen RUPS ;Dengan demikian perbuatan Sdr.Fero Zainudin yang menyerahkanNotulen RUPS LB PT.Bina Ardi Abadi dengan memalsukan tandatangan Sdr. Ir.Made Suryadana (Direktur) dan Sdr. BahlilLahadalia, S.E. (Komisaris Utama) untuk disampaikan kepadaNotaris Sdr.

Bahlil Lahadalia, S.E. tidak pernah melakukan RUPS dantidak pernah menandatangani Notulen RUPS PT.Bina Ardi Abadi,sehingga menimbulkan kerugian yang nyata karena hilangnyasaham Sdr. Ir.Made Suryadana (Direktur), Sdr. Bahlil Lahadalia,S.E. (Komisaris Utama).

terdakwa, disertai dua orang saksi yang ikuttanda tangan Akta tersebut, yaitu saksi Winoto dan saksi DwiIndawati ;Bahwa benar tidak pernah ada RUPS maupun RUPS Luar BiasaPT.BINA ARD!

Bahwa sebagaimana tercantum dalam UndangUndang PerseroanTerbatas Pasal 79, 80 dan 81 yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 79(1)(7)Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS.Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari

a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Ketua pengadilan negeri setelanh memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkanpemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohonsecara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telahdipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS.Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang

negeri menolakpermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukumyang dapat diajukan hanya kasasi.(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagiPerseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratanpengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnyauntuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalamperaturan perundangundangan di bidang pasar modal.Pasal 81(1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang sahamsebelum menyelenggarakan RUPS.(2) Dalam hal tertentu, pemanggilan

RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris ataupemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilannegeri;2.

Bahwa namun sejak tahun buku 2006 sampai dengan 2011 TERGUGAT tidak lagi membagikan Dividen dari Net Income (Laba Bersih) kepadaPENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut :1.Pada tahun buku 2006 RUPS Tahunan menentukan Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 14.663.797.558,Pada tahun buku 2007 RUPS Tahunan menentukan Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 11.815.571.039,Pada tahun buku 2008 RUPS Tahunan menentukan Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 14.253.933.857,Pada tahun buku 2009 RUPS Tahunan menentukan

Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 7.280.021.917,Pada tahun buku 2010 RUPS Tahunan menentukan Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 20.405.166.722,Pada tahun buku 2011 RUPS Tahunan menentukan Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 21.339.131.537,Hal. 3 dari 91 hal.

Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 5yang menyatakan bahwa Penggugat telah meminta haknya berupadeviden yang telah di tentukan dalam RUPS pada tahun 2006 2011, jelas Penggugat telah keliru atau memang sengajamengaburkan fakta adanya RUPS yang seolaholah telah terjadidari tahun 2006 2011.Faktanya RUPS yang pernah diadakan adalah hanya untuk tahun2006 dan 2008.

Pasal 79ayat (1) UUPT yang mewajibkan direksi untuk menyelenggarakan RUPSTahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yangdidahului dengan pemanggilan RUPS, di mana Pasal 79 ayat (5)UUPT mewajibkan direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

dalam Tergugat memiliki peranan besar dalam menentukan besaran dan cara pembayarandividen dalam sebuah RUPS Tahunan.

,M.Kn. menyampaikannya seluruh Berita Acara Pernyataan RUPS LB atasrencana atau rancangan susunan pemegang saham yang baru tersebut videAkta Pernyataan RUPS LB perseroan No. 02 tanggal 07 Desember 2017Notaris Lindia Halim, SH.,M.Kn Bukti: P3; Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB perseroan No. O02 tanggal 07 Desember 2017 Notaris Lindia Halim,SH.

LB perseroan pada tanggal 07Desember 2017, peristiwa yang terjadi adalah sebagai berikut:1) bahwa RUPS LB dari perseroan hanyalah mengagendakanrancangan / rencana susunan pemegang saham perseroanbaru, serta RUPS LB perseroan yang baru;2) bahwa RUPS LB telah diselenggarakan dengan TIDAKDIHADIRI dan atau TIDAK DIHADAPAN Notaris, sehinggaAkta dari RUPS LB hanya merupakan (atau hanyaberkekuatan) sebagai Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB,dan bukan memiliki Akta RUPS LB yangpenyelenggaraannya adalah di

hadapan Notaris, bahwasehingga dengan demikian, segala bentuk cacat formiil yangterjadi bukan merupakan tanggung jawab notaris yangmengaktakan RUPS LB, sehingga oleh sebab itulahdinamakan "AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RUPS LB" ;3) bahwa pada bagian selanjutnya RUPS LB secara tibatibamencantumkan adanya setoran modal yang dilakukan olehTergugat dan Il (Sekarang Terbanding dan II) dengantanpa adanya dasar Akta Jual Beli Saham, sebagai syarathalaman 66 dari 77 putusan Nomor 273/PDT/2020/PT.BDGformiil

Bahwa oleh RUPSmerupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatuperseroan terbatas, sehingga terhadap hasil keputusandalam RUPS tersebut wajlb dipatuhi oleh seluruhpemegang saham den pengurus. Bahwa dalampenyelenggaraan RUPS LB tanggal 23 Februar!

Lampiran: P.I.IIl5; Undangan RUPS LB PT.

Bahwa selanjutnya Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) tertanggal 9 April 2020 tidak memenuhi unsurunsuryang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbuny/i :(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat

Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sudah mencederai nilainilai kKeadilan yang merugikanpara Pembanding semula Tergugat, sebaliknya sependapat denganHalaman 59 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDNpertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri LubukPakam.Bahwa ketentuan pemanggilan RUPS diatur dalam UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 82 ayat (1) yang berbunyiPemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan

Saham LuarBiasa (RUPS LB) PT.

(1) UUNo.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Pasal 82UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangberbunyi :1 Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.2 Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar3 Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai

pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.4 Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma jika diminta.5 Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegangsaham dengan

Menyatakan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT RAS Tahun Buku 2011 Tgl. 16 Nopember 2012No. 049B/UmDirutRAS/X1I/2012 tidak sah karena HendraTanadi bukan sebagai Direktur Utama.5. Menyatakan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT RAS Tahun Buku 2011 Tgl. 16 Nopember 2012No. 049B/UmDirutRAS/XI/2012 adalah PerbuatanMelawan Hukum karena tidak menghormati prosespersidangan perkara No. 353/Pdt.G/2009/PN.JKTUT, No.186/Pdt.G/2011/PNPbr dan No. 189/Pdt.G/2011/PNPbr.6.

Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapatkuasa dari Tergugat untuk tidak melaksanakan RUPS PTRAS Tgl. 23 Nopember 2012 yang bertempat di JalanSetia Budi No. 68 sebelum adanya putusan perkara yangberkekuatan hukum tetap terhadap perkara No. 353/Pdt.G/2009/PN.JKTUT, No. 186/Pdt.G/2011/PNPbr dan No.189/Pdt.G/2011/PNPbr.7.

Faktaini dapat dilihat dalam naskah gugatan Penggugat padahalaman 3 butir 5 s/d 7:Quote :Bahwa permasalahan hukum yang terkait denganpelaksanaan RUPS ini adalah adanya gugatan diPengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register PerkaraNo. 353/Pdt.G/2009/PNJKT.UT dengan : dst ;Unquote;Bahwa amar putusan Perkara Perdata No. 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT adalah menolak gugatanpenggugat seluruhnya (onzegd).

RAS bukan selaku pribadi;Bahwa Penggugat dalam naskah gugatannya padahalaman 3 butir 8 menyatakan;Quote :Pada RUPS PT.RAS tanggal 30 November 2011 telahterjadi pengusiran paksa terhadap kuasa pemegangSaham PT.RAS (Badan Hukum PT.RCS) oleh pengurus PT.RAS sehingga menyebabkan adanya perbuatan tidakmenyenangkan ... dst.Unquote;Bahwa pada RUPS PT.

RAS tanggal 30 November 2011,Penggugat melalui orang suruhannya datang ke tempatdiselenggarakannya RUPS dengan membawa SuratPenolakan atas RUPS No.084/KDR/RCS/HO/Dir/X1/2011tanggal 8 November 2011 yang tetap ingin ikut sertadidalam RUPS. Kehendak tersebut jelas salingbertentangan (in konsisten), yakni antara menolakdengan ingin tetap hadir dalam rapat. Setelah pimpinanrapat menanyakan, sikap mana yang dipilih ?

AHU2AH.01.099934 tanggal 5Oktober 2012, sehingga seharusnya alasan penambahan modaldengan Izin Usaha Angkutan Umum yang diberikan pada Perseroanyang tidak terdaftardikKementerian Hukum dan HAM RI ini seharusnyatidak diakui oleh KementerianHukum dan HAM RI ; Bahwa sebelum RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sudahdilakukan pelunasan pembayaran saham untuk penambahan modalyang dibayarkan langsung ke Bank ; 202 022 22o2=0>Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 telah diadakan RUPS Tahunansebagaimana Akta Berita

Acara RUPS Tahunan Nomor 07 dan AktaRUPS Luar Biasa No. 08 sebagaimana Berita Acara RUPS Luar Biasa,yang dibuat oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH Notaris yangberkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat ; Bahwa pada RUPS Tahunan ini dilaporkan dan dimintakan pelepasantanggung jawab atas penilian modal dasar PT BLUE BIRD TAXI senilai6.000.000.000, (enam miliar) untuk untuk 2.300 (duaribu tigaratus)taksi (yang tercantum pada Laporan Pertanggung jawaban Direksiyang terakhir) atau senilai Rp

Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum Nomor: AHUAH.01.030931042 ; Bahwa pada RUPS Tahunan ini dalam hubungannya dengan laporankeuangan dengan penilaian harga per taksi Toyota usia dibawah 5tahun sebesar Rp. 2.608.695, (Dua juta enam ratus delapan ribuenam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dinilainya disebutkanCHALAS: GIPIPILAIKARL 2 xeseennsnensneaeeiteeresenentinnisaimeaneneinnenanimennennneisietminnaninniA.

Penunjukan kantor akuntan public Armandias untuk tahun buku2013 Gan TahUN ZOTE excnmmsnennnnnmsmnnnennnnsaenasnnnnnnnsaenasentnnnnemnPada RUPS Tahunan ini juga dimintakan pembebasan tanggung jawabsepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroanyang melakukan tindakan dan pengawasan selama tahun buku 2013(Dua ribu tiga belas) atau acquit et de charge ; Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 08 tentang RUPS LuarBiasa tanggal 11 Mei 2015, tentang Penambahan Modal PT BLUEBIRD TAXI tanggal

AHUAH.01.03.0941043,ganti nama pemegang saham 52 neem nnnBahwa pada hari yang sama dengan RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa dikeluarkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor :AHU0934983.AH.01.02 Tahun 2015 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Parseroan tertanggal 21 Mei 2015 berdasarkan AktaNomor : 57 tertanggal 24 September 2013 dan telah diterima dandicatat di dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum(Sisminbakum) pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum

Bahwa judex facti telah Kkeliru) menerapkan hukum denganmempertimbangkan seolaholah jual beli saham dengan Akta No.37 telahmendapat persetujuan RUPS yang diadakan pada tanggal 8 April 2003kekeliruan ini dapat dijelaskan sebagai berikut : RUPS tanggal 8 April 2003 ini berisi pernyataan para pemegang sahamdapat menyetujui rencana penjualan saham kepada Termohon Kasasi ,jadi bukan RUPS untuk melakukan jual beli saham kepada TermohonKasasi ; Pasal 52 (3) UUPT menytakan : dalam hal ini pemindahan hak

Barartiharus dilakukan RUPS persetujuan pemindahan/penjualan saham terlebihdahulu, baru kemudian dilakukan pelaksanaan jual beli saham selambatlambatnya 90 hari sejak persetujuan tersebut diberikan (bandingkandengan Pasal 59 UU No.40/2007) ; Dengan demikian, di samping RUPS Persetujuan Penjualan Saham, harusdilakukan lagi RUPS mengenai pelaksanaan jual beli saham yangkemudian dituangkan dalam Akta jual beli saham ; Yang terjadi pada RUPS tanggal 8 April 2003 hanyalah RUPS PersetujuanPemegang Saham

untuk menjual saham itu kepada Termohon Kasasi dan bukan mengenai pelaksanaan jual beli saham yang seharusnyadilakukan RUPS lagi khusus untuk pelaksanaan jual beli saham ini ; Oleh karena RUPS tentang pelaksanaan jual beli saham tidak atau belumada, maka jual beli saham dengan Akta No.37 telah melanggar prosedurjual beli saham, sehingga Akta No.37 tidak sah dan batal demi hukum atauharus dibatalkan ;.

Bahwa judex facti telah keliru menerapkan RUPS Persetujuan PenjualanSaham, kekeliruan mana dapat dijelaskan sebagai berikut : Pasal 52 UU No.1/1995 menyatakan : pemberian persetujuan ataupenolakan pemindahan hak atas saham, memerlukan persetujuan organperseroan. Berarti jual beli saham harus mendapat persetujuan dari paraHal. 15 dari 21 hal. Put.

RUPS tak mungkinmenjual saham, karena jual beli saham dituangkan dalam akta otentik, apabilapenjual mendalilkan bahwa pembeli belum membayar harga saham, makapenjual wajib membuktikannya ;Hal. 19 dari 21 hal. Put.

2012tersebut mayoritas suara/ saham menolak untuk Direktur Utama TommyJingga (Terdakwa II) diberhentikan sementara dan memberi kesempatanDirut untuk membuat laporan dalam tempo waktu 2 bulan tersebut dan Saksipun hadir di dalam RUPS tersebut.e Bahwa waktu 2 bulan tersebut belum terlaksana laporan keuangan dari Dirutberdasarkan hasil RUPS tanggal 30 Januari 2012 tersebut.e Bahwa Saksi tidak pernah meminta RUPS khusus untuk pembagian deviden.e Bahwa Saksi mendapat undangan RUPS tanggal 22 Februari

2012 tetapiSaksi tidak hadir.e Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil RUPS berdasarkan undangan tanggal 22Februari 2012.e Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola perusahaan pada saat ini adalahBapak Soehandoyo Komisaris PT.

Panca Logam Makmur tertanggal 30Januari 2012 yang mana pada intinya memberi kesempatan kepadaTerdakwa II untuk menyampaikan laporan keuangan selambatlambatnyadua (2) bulan sejak dilaksanakan RUPS tersebut.e Perbuatan Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut terbuktimenguntungkan perusahaan dan tidak ada bukti hasil RUPS atauRUPSLB yang menyatakan akibat dari perbuatan Para Pemohon Kasasitersebut perusahaan PT.

Yasin & Rekan Kantor Akuntan Publik serta tidakada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang menyatakan bila perusahaanPT.

, daftar khusus, risalah RUPS dan risalahrapat Direksi.e Menurut ketentuan Pasal 66 dan Pasal 100 ayat (1) b UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa Direksi wajibmembuat laporan tahunan yang di dalamnya juga terdapat laporan keuangan.Bahwa menurut UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatastersebut, RUPS itu diadakan antara lain untuk menyampaikan laporan tahunan yangdi dalamnya juga terdapat laporan keuangan.

keputusan RUPS LB, tanggal 30 April 2015 tidak dapat disepakatisecara musyawarah oleh peserta rapat, sehingga dilakukan Voting untukmengambil keputusan rapat.

Sehingga dengandemikian Keputusan RUPS LB PT. Fortune Forest tanggal 30 April 2015tidak sah;RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalamrapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalahsah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiranHalaman 4 dari 20 hal. Put.

Nomor 1015 K/Pdt/201713.14.15.16.17.dan/atau ketentuan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;Bahwa dalam RUPS LB yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2015 itutelah dihadiri baik oleh Tergugat II dan Tergugat Il sebagai pemegang sahamsebanyak 275.000 saham (55%) maupun Penggugat dan Penggugat IIsebagai pemegang saham 225.000 saham (45%) PT. Fortune Forest, dengandemikian kuorum RUPS untuk merubah anggaran dasar Perseroan terpenuhikarena hadir 100% saham yang diterbitkan oleh PT.

Fortune Forest, karena Dewan Direksi tidakmenyusun laporan tahunan untuk diperiksa oleh pemegang saham dantidak pula mengadakan RUPS sebagaimana di atur dalam AnggaranDasar PT.

FortuneForest adalah batal demi hukum;e Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi keberatan danmenyatakan pada pokoknya bahwa RUPS LB PT. Fortune Forest tanggal30 April 2015 adalah sah karena telah memenuhi gorum rapat sebagaimanaditentukan oleh UndangUndang Perseroan Terbatas;e Bahwa terhadap dua pendapat di atas, Mahkamah Agung sependapatdengan alasan Pemohon Kasasi, RUPS LB PT.

) yang akan diselenggarakan dalam kurun waktu 23 minggu dari hariemail dikirimkan namun hingga saat ini Pemohon II sebagai salah satupemegang saham tidak pernah menerima laporan keuangan TurutTermohon;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon II selaku komisarismengirimkan surat permohonan kepada Pemohon agar dilakukan RapatUmum Luar Biasa (RUPS LB);Bahwa berdasarkan permohonan dari Pemohon Il (Komisaris) makaPemohon selaku Direktur mengirimkan surat undangan RUPS LB yangdikirimkan pada

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;Halaman 19 dari 49 Penetapan Nomor 137/Padt.P/2021/PN DpsDengan demikian, tidak benar apabila Pemohon Il selaku Komisarisperusahaan mendalilkan telah menggagas adanya RUPS LB untuk pertamakalinya.

Selanjutnya, dalam dalil Para Pemohon pada poin 8 dan 9permohonan, Para Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan jawabanBojan pada tanggal 21 April 2020 tersebut diatas, Pemohon II memohondiadakan RUPS LB kepada Pemohon , yang kemudian dikabulkan olehPemohon I, dan Pemohon kemudian mengirimkan undangan RUPS LBtanggal 20 November 2020 kepada seluruh Pemegang Saham denganketentuan waktu RUPS LB akan diselenggarakan pada tanggal 07 Desember2020.

Jika mengacu pada jawaban General Manager saat itu yangmenyatakan RUPS LB akan dilaksanakan 23 minggu kedepan dari tanggal21 April 2020, maka seharusnya RUPS LB terlaksana pada paling lama pada12 May 2020 dan bukanlah O07 Desember 2020, sehingga dalil ParaPemohon yang menyatakan bahwa Pemohon II adalah pihak yang pertamamemohon adanya RUPS LB yang terjadi pada tanggal 07 Desember adalahtidak benar adanya dan hanyalah sebuah alasan semata agar terlihatmenjalankan tugasnya sebagai seorang Komisaris

perusahaan.Selanjutnya, setelah Termohon mengirimkan surat permohonan RUPS LBkepada PT.