Putusan No.214/Pid.Sus/2015/PN.JmbMenimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan

Bahwa setiap orang, perusahaan termasuk Tergugat dan orang orangyang bekerja didalamnya, harus tunduk dan taat kepada UndangUndangyang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial;Bahwa dalam suatu Negara Hukum (Rechts Staat), hakhak privat setiapwarga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungandari segala tindakan melawan

wilayah petuanan Negeri Saleman oleh karenanya sangatterbukti semua Badan Hukum yang menjalankan proyek mengakui hakpetuanan sepenuhnya berada dalam kekuasaan Penggugat selaku pendudukNegeri Saleman sebagai masyarakat hukum adat dan sebagai bentukkompensasi atas pekerjaan tersebut pihak perusahaan memberikankompensasi berupa mesin genset, Kuba Masjid, keramik sebanyak 470 dos,semen sebanyak 300 zak, senk sebanyak 120 lembar, triplek 100 lembar, daunpintu dan daun jendela Masjid, besi pagar Masjid, 60 staat

melihat kejadian tersebut ;Bahwa awainya Danial Monoarfa datang kepada saksi dan menceritakan bahwaterdakwa datang berobat kepadanya dan meminta dimandikan agar disayangOleh polisi ;Bahwa awalinya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut ;Bahwa setelah mendengar cerita dari Danial Monoarfa kemudian saksiMenyampaikan kepada keluarga terdakwa apa yang diceritakan oleh Daniali Monoarfa kepada saksi ; batons San 4 J ech i hevads hehe lerdskurs hareria cua barwayang ielauiran per iaiina staat

Stabat Kab.Langkat, Terdakwa dan Terdakwa II membawa pergi 1 (satu) unitsepeda motor jenis Honda type NF BK 3823 SL milik saksi Surtini ;Bahwa adapun cara Terdakwa dan Terdakwa II membawa sepedamotor tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa II berangkat dariMedan menuju Stabat, setelah sampai di Staat, Terdakwa danTerdakwa II berjalan kaki ke simpang Karang Rejo lalu Terdakwa dan Terdakwa II melihat ada bangku di teras depan rumah orangyang rumahnya dekat Door Smer kemudian Terdakwa menyuruhTerdakwa

SINAMBINGAN br NAIBAHO menikah dengn Gelar Alm.TUKANG BOSI SIMBOLON SUHUT NIHUTA ( Kakek dari TERGUGAT dan TERGUGAT Il)Bahwa alm.Amar TANGGUL/PETRUS NAIBAHO adalah sebagaiTunggani/Pemilik Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona KecamatanPangururan Kabupaten Samosir berdasarkan surat Kutiban dari BOEKOERADJA BIOES LANDSHAP PINTOE SONA No. 132 dengan NamaKampung PALLIMOETAN dan Nama Radja AMAR TANGGUL MargaNAIBAHO WIENS BESLUIT REST CONTR , DATUN EN NUMMER 1708No.781, STAAT ONDER :123 REGISTER lig :VIII320

SINAMBINGAN br NAIBAHO menikah dengn Gelar Alm.TUKANG BOSI SIMBOLON SUHUT NIHUTA ( Kakek dariTERGUGAT dan TERGUGAT Il)Bahwa alm.Amar TANGGUL/PETRUS NAIBAHO adalah sebagaiTunggani/Pemilik Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona KecamatanPangururan Kabupaten Samosir berdasarkan surat Kutiban dariBOEKOE RADJA BIOES LANDSHAP PINTOE SONA No. 132 denganNama Kampung PALLIMOETAN dan Nama Radja AMAR TANGGULMarga NAIBAHO WIENS BESLUIT REST CONTR , DATUN ENNUMMER 1708 No.781, STAAT ONDER :123 REGISTER lig :VIII320oleh

terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu saja denganHalaman 18 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Jmb.tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocense) dinegara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yangberdasar atas hukum (Recht Staat

benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ; HAL 19 PUTUSAN NO: 128 /PID.SUS/2015/PN.NNKMenimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat

Akan tetapilebih sesuai dengan kenyataan, hal mana dikemukakan beliau dalam pidato pelantikannya sebagaiGuru Besar dalam matamata pelajaran Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Krimonologipada RIJKS UNIVERSITIET di UTRECHT pada tanggal 561972 dibawah judul HETRECHTSKARAKTER VAN HET STRAFRECHT, halaman 17 sebagai berikut :Wat offender van Ystitie, verdidiger, en Rechter bints is hun gemeenschappelyjk orientatie op hetRecht, Wat hen scheidt, is dat de officier van yustitie staat voor het algemeen belang

BCA menunjukkan buktibuktibahwa yang bersangkutan sudah menguasai tanah Ex Kota Praja zamandahulu itu, kita berikan kepada dia Rekomendasi;Bahwa secara Perdata, Pemda DKI tidak memiliki hak lagi disitu sudahdilepas;Bahwa Inventarisasi tanah Ex Kota Praja menurut keterangan pakarpakaryang pernah kita berdiskusi, tanah Ex Kota Praja adalah tanahtanahpemerintah (Staat Dimentee Batavia), salah satunya tanah pemerintahZaman Belanda (Staat Gimentee Batavia) dahulu yang disewasewakankepada masyarakat, dan

kalau sekarang saksi tidak tahu;Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat yang mengajukan keberatanterhadap Rekomendasi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta;Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada seseorang bernama Timotiusmenanyakan ke kantor kami;Bahwa kalau yang kita proses biasanya berdasarkan Kartu Sewa KotaPraja atau mungkin hakhak yang dulu tercatat atas nama Stat DimenteBatava, Eigendom atau sejenisnya;Bahwa saksi tidak hafal dengan Nomor Eigendomnya,Bahwa benar itu adalah tanah Batavia/Staat

a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat

Oleh karena itu jika suatu lembaga ataupejabat publik tertentu (staat organ, public office, public official) hendakmengatur, mengurangi hak, dan atau membebankan sesuatu kewajibantertentu kepada subjek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum,maka satusatunya bentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur halitu adalah dalam bentuk undangundang, atau dengan kata lain bahwabentuk peraturan yang bersifat mengikat hanya diperkenankan apabilaperaturan itu. secara eksplisit mendapatkan delegasi kewenanganmengatur

beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentusaja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah(Presumption of Innocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkandirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Recht Staat

a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat

Legalitas Dari Saniri NegeriAmeth, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Saniri Negeri Amethsebagai Badan Penyelenggara Pencalonan Raja adalah Cacat Hukum.Dikatakan Demikian karena:Saniri Negeri Ameth Masa Jabatannya telah berakhir pada tanggal 27 Maret2013, sesuai Surat Keputusan Tergugat Nomor: 14177 Tahun 2007,tanggal 27 Maret 2007 Tentang Pengresmian Saniri Negeri AmethKecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah;Bahwa Para Penggugat keberatan karena Sesuai dengan asas negarahukum (recht staat

rechterpartijen in de gelegenheid stellen zieh uit te spreken over de omstandigheden, dieeene buitensporige onevenredigheid van de wederzijdsche verplichtingen zoudenkunnen rechtvaardigen;(4) Indien de rechter eene beslissing neemt, als in het eerste lid bedoeld, zal hij bij zijneuitspraak in het geding tevens de gevolgen voor beide partijen naar billijkheidregelen, met dien verstdnde dat, ingeval van nietigveridaring van de overeenkomstpartijen zoveel mogelijk zullen moeten worden hersteld in den staat

derechter partijen in de gelegenheid stellen zich uit te spreken over deomstandigheden, die eene buitensporige onevenredigheid van dewederzijdsche verplichtingen zouden kunnen rechtvaardigen;(4) Indien de rechter eene beslissing neemt, als in het eerste lid bedoeld, zalhij bij zijne uitspraak in het geding tevens de gevolgen voor beidepartijen naar billijkheid regelen, met dien verstande dat, ingeval vannietigverklaring van de overeenkomst partijen zoveel mogelijk zullenmoeten worden hersteld in den staat

Van Bemmelen dalam bukunyaberjudul Leerboek van het ned Strafprocesrecht, 6 e herziene drukhalaman 95, yaitu:Terwille van het onderzoek naar materieelle warhead gelat bij onshet beginsel, dat het gehele process, Zoals het moet leiden tot hetvonnis, rechtstreeks voor de rechter gevoerd moet worden en datverdachte in staat moetzijn om het gehele process te volge en endat voorts gestreefd moet worden naar het beste bewijs Yangsecara garis besar mempunyai arti, sebagai berikut:Dalam menelusuri kebenaran

karena jikaPenggugat tidak percaya kepada Institusi yang ikan Izin lokasiPenggugat untuk apa Penggugat meminta Izin Ses tersebut termasukmempermasalahkan Izin lokasi orang lain apa staat alau bukan Izin lokasiyang diberikan Tergugat ;.Bahwa terbitnya Izin Lokasi milik Tergug elalui proses prosedural yangbenar dan sesuai ketentuan hukum ingga tidak ada perbuatan melawanhukum yang dilakukan Tergug Seon Il maupun Turut Tergugat,sebagaimana dicurigai oleh s at, dan Tergugat II sangat berkeberatandengan

hak dari Penuntut Umum untuk melakukan penuntutanterhadap seseorang yang secara nyata telah melakukan sesuatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa adapun syarat yang dimaksud di atas yang olehpembentuk undangundang telah dirumuskan di dalam suatu ketentuan undangundang di luar KUHP sebagai contoh misalnya syarat seperti yang telah dirumuskanoleh pembentuk undangundang di dalam Pasal 268 KUHPerdata yang menentukanantara lain De liifstraffelijke rechtsvordering wegens het misdrijt van verduisteringvan staat

kan niet worden aangevangen,voor dat het eindvonnis over het geschil vandien staat is uitgesproken Yang artinya Tuntutan menurut hukum acara pidanamengenai kejahatan penggelapan kedudukan itu tidak dapat dimulai sebelumperselisihan mengenai kedudukan tersebut mendapat putusan Hakim.

Dikatakandemikian karena:Saniri Negeri Ameth masa jabatannya telah berakhir pada tanggal 27 Maret2013, sesuai Surat Keputusan Tergugat Nomor 14177 Tahun 2007, tanggal27 Maret 2007 tentang Peresmian Saniri Negeri Ameth KecamatanNusalaut Kabupaten Maluku Tengah;Bahwa Para Penggugat keberatan karena sesuai dengan Asas NegaraHukum (recht staat), maka semua tindakan hukum (recht handelingen) danatau tindakan faktual (feitelijke handelingen) Pejabat/Badan administrasipemerintahan, baik yang menyangkut