Ditemukan 602 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perundang perudian perjudan perdana perusan perawang penduang peradana perunding pergudang petudang penudang pegudang
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Lelang
Register : 30-07-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 24-08-2016
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 37/G/2015/PTUN-PTK
Tanggal 3 Desember 2015 — PT. CENDANA BAJABAHARI MELAWAN KELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II ULP PROVINSI KALIMANTAN BARAT DITJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
135 — 57
  • 383Tanggal 18 Mei 2015, POKJA SatuanKerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IIProvinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat TahunAnggaran 2015 ; Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan SanggauSekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 June 2015 13:00, yang menggugurkan Penggugatsebagai peserta pelelangan, dengan alasan tidak menyertai Jaminan Penawaran Asliadalah bertentangan dengan peraturan perudang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 30-07-2018 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 410/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
132 — 98
  • Pst.PMK.01/2015 bagian pengelolaan barang milik Negara mempunyaitugas melaksanakan analisis dan penyiapanpembinaan administrasiserta penyusunan petunjuk dan bimbingan tekhnis pengelolaan barangmilik Negara dibidang penggunaan, pemanfaatan, penghapusan,pemindahtanganan, serta kegiatan pengelolaan barang milik Negaralainnya bagi selurun satuan organisasi di lingkungan KementerianKeuangan berdasarkan peraturan perudang undangan;Bahwa berdasarkan pasal di atas Penggugat BUKAN sebagai pemilikbarang, tetapi
    Jkt.Pst.satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkanperaturan perudang undangan.Bahwa berdasarkan pasal di atas Penggugat BUKAN sebagai pemilikbarang, tetapi sebagai pengelola barang milik Negara (BMN) yang beradadibawah Kementerian Keuangan yang samakedudukannya denganDirektorat Jenderal Pajak yang menggunakan BMN (objek tanah a quo).Baik Penggugat maupun Direktorat Jenderal Pajak yang samasamabekerja untuk dan atas nama Kementerian Keuangan.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Kepegawaian
Register : 19-01-2011 — Putus : 21-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 1/G/2011/PTUN.PLK
Tanggal 21 April 2011 — WAHYU ERMAYA Melawan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
136 — 78
  • Dan dalam dupliknya tertanggal 28 Maret 2011 padaangka 8 halaman 3 yang menyatakan sebagai berikutJawaban untuk Replik nomor 9 tentang anggapan Penggugatbahwa Tergugat tidak mengutamakan perudang undangan,kepatutan dan keadilan ; Bahwa hal tersebut adalahanggapan ataupun pikiran Penggugat yang bersifatsubyektifitas dikarenakan telah dipecat dari dinaskepolisian dikarenakan pelanggaran yang berulang kalidilakukannya sehingga dianggap tidak layak lagiberdinas dikepolisian karena kelakukan Penggugat
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-03-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bna
Tanggal 28 Juli 2016 — Bakhtiar Lawan: 1.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh 2.PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk. Kantor Cabang Banda Aceh
82 — 9
  • Untuk itu pelaksanaanlelang atas angunan Pelawan yang akan dilakukan oleh Terlawan telahnyatanyata bertentangan dengan peraturan perudang undangan yangberlaku.
Pengadilan PA PALEMBANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 17-02-2011 — Putus : 28-12-2011 — Upload : 22-02-2012
Putusan PA PALEMBANG Nomor 233/Pdt.G/2011/PA.Plg
Tanggal 28 Desember 2011 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
147 — 44
  • DAN REKONPENSIMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg.barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untukmembayar biaya perkara, oleh karena gugatan PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi ditolak, maka PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi dihukum membayar' biaya yangtimbul dalam perkara ini;Mengingat ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) UdangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah denganUndang Udang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009, Peraturan Perudang
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 09-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 555/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : Windie Larasati Diwakili Oleh : M. ARDIANSYAH HASIBUAN.,SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cq. Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) Binjai
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah R.I. cq. Kementerian Keuangan R.I. cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah (DJKN) Sumatera Utara, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Medan
Terbanding/Turut Tergugat : BUDI TRYANUS LASE
105 — 65
  • Pertimbangan Hukum Judex Factie pada halaman48 alenia 4 menyebutkan:Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil Penggugat mengenaisesuatu yang bersifat negative, maka menurut Majelis pihak yanglebih mudah membuktikanlah diberikan beban pembuktian yangdalam hal ini adalah Tergugat dan Tergugat II;Bahwa selanjutnya Judex Factie mempertimbangkan bukti buktiyang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat Il, hal mana dalampertimbangannya Judex Factie memutuskan bahwasanya prosespelelangan telah memeuhi ketentuan perudang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 18-03-2010 — Putus : 20-07-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 40/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 20 Juli 2010 — Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI);Jaksa Agung Republik Indonesia
114 — 37
  • ukurketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang undangNomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negarayaitu. apakah obyek sengketa diterbitkan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan/atau AzasAzas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan sesuai pasal 53ayat (2) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negaradisebutkan bahwa suatu) Keputusan Tata Usaha Negara dapatdinilai bertentangan dengan perudang
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 14-06-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 05-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 58
Tanggal 22 Agustus 2011 — Sertu Pardiyono
78 — 46
  • Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa secaratanpa hak memiliki psikotropika secara tidaksah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadiyang tidak peduli dengan aturan hukum danterkesan sosok individu = yang menyepelekanketentuan hukum atau perudang undangan sertapetunjuk pimpinan TNI AU/pimpinan LanudPekanbaru) agar setiap Prajurit menjauhi dantidak terlibat dalam penyalahgunaanPsikotropika.2.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 29/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
MUGIARSIH, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
109 — 39
  • asaskecermatan, Penggugat mendalilkan terkait penyampaian obyek sengketa yanglebih dari 14 hari dan sejak Penggugat diberhentikan sebagai PNS pada bulanOktober 2017, pada bulan oktober dan Nopember 2017 Penggugat masih menerima gaji sebagai PNS ;Menimbang, bahwa terhadap penyampaian obyek sengketa a quokepada Penggugat telah dipertimbangkan sebelumnya, dimana Majelis Hakimberpendapat bahwa terhadap penerbitan obyek maupun penyampaian obyeksengketa sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perudang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 32/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
MARSUDIN, S.E.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
167 — 55
  • Kepala Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Nganjuk tersebut, Bupati Nganjuk telah menerbitkan/menetapkan SuratKeputusan obyek sengketa a quo tertanggal 3 Oktober 2017, maka tindakan Tergugat telahberkesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Paragraf 6 Tata CaraPemberhentian karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan pasal 266 ; Menimbang, bahwa terkait bukti surat T8, T16 serta ketentuanketentuan diatasmaka penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perudang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Kepegawaian
Register : 26-04-2011 — Putus : 28-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 6/G/2011/PTUN.PLK
Tanggal 28 Juli 2011 — MAHRITA BUMBUN, SE Melawan BUPATI KABUPATEN KAPUAS
105 — 44
  • PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 apabila dipelajarisecara cermat sama sekali tidak bertentangan denganUndang Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang merupakanperubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun = 1974khususnya mengenai pengaturan pemberhentian pegawainegeri sipil karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan ;Bahwa oleh karena itu sebagaimana yang didalilkanPenggugat dalam angka 16 gugatan sama sekali tidakberdasar dan penerbitan Keputusan Bupati a quo telahsesuai dengan peraturan perudang
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 01-02-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 2/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
2.FAISAL, SH
3.RISKA TIKARANI, SH.Spd
Tergugat:
BUPATI MESUJI
235 — 129
  • 53 ayat (2)huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun2004 tentang Perubahan UndangUndang Nomor. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentubertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara,diantaranya :a) Asas Kepastian Hukum Bahwa perbuatan Tergugat tidakmengutamakan landasan Perudang
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 26-02-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 7/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 28 Juli 2016 — H. HOLILUROHMAN Bin H. FASNI MELAWAN : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG 2. H. MOCH. SOLEH 3. M. SANUSI 4. BASUNI 5. RATU FARHIYYATI
92 — 47
  • atur pada undangundang no.5 tahun 1986 Jo UndangUndang no. 9 tahun 2004 Jo UndangUndang no. 51 tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara tapi harus di ajukan di peradilan perdata sehingga seyogyanya/sepatutnya gugatan penggugat di tolak atau tidak diterima oleh majelis hakim yangmengadili perkara ini;7 Bahwa surat keputusan tentang obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugattersebut adalah Surat Keputusan yang telah di terbitkan sesuai dengan Prosedur danmekanisme yang di atur oleh ketentuan perudang
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Register : 27-05-2010 — Putus : 24-08-2010 — Upload : 06-09-2011
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 20-K/PM I-05/AD/V/2010
Tanggal 24 Agustus 2010 — KOPDA UNTUNG MARSUDI
51 — 49
  • menjadi contohdan tauladan dalam masyarakat dalam mematuhiaturan hukum, dalam kenyataannya Terdakwa justrumelakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukumyang berlaku dan bahkan Terdakwa telah melakukanpemukulan terhadap Saksi 1.Bahwa pada hakekatnya perbuatan menerima, danmenyimpan munisi caliber 38 mm tanpa dilengkapidengan surat ijin kepemilikan yang dilakukan olehTerdakwa tersebut, menunjukkan suatu sikap Terdakwayang cenderung bertindak semaunya sendiri denganmengabaikan segala peraturan perudang
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 26-06-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 18/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
NASRODIN
Tergugat:
KEPALA KAMPUNG DEPOKREJO
247 — 119
  • Kabupaten Lampung Tengah Nomor:141/3/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun VI KampungDepokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah AtasNama Nasrudin, Tertanggal 14 Maret 2020. mengutamakan untukmembuka diri terhadap Aspirasi dan Kepentingan Masyarakat untukHalaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUNBLmemperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif terhadap Penggugat Dalam Perkara a quo;) Asas Kepastian Hukum Bahwa perbuatan Tergugat tidakmengutamakan landasan Perudang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Perijinan
Register : 18-11-2010 — Putus : 10-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 10/G/2010/PTUN.PLK
Tanggal 10 Mei 2011 — PT. KHARISMA TAMBANG PRIMA Melawan BUPATI BARITO TIMUR
154 — 71
  • Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara dengan cara memeriksa danmempelajari peraturan perudang undangan yang terkait denganobyek sengketa a quo ;Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa aquo mendasarkan pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan hal inidapat dilihat di Konsideran Surat Keputusan Bupati BaritoTimur Nomor =: 3.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 24-11-2011 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 18-07-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 35/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 30 Mei 2012 — H.M. FADLY ILLAH, S.H., M.Si vs GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
122 — 39
  • Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.2/III.26035/TUUA/BKD2011tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipildalam Jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama IR.ZULFAKAR NOOR, Disp.S.E.Eng MM,NIP. 19560126 198603 1 003 ;3 bahwa kedua Surat Keputusan Tergugat tersebut diterbitkan telah sesuaidengan prosedur dan mekanisme yang diatur berdasarkan denganketentuan peraturan perudang undangan yang berlaku, baik tentangkewenangan Tergugat, maupun ketentuan lain yang mengaturpersyaratanpersyaratan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 17-05-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 64/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
H. LUKMAN HAKIM
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bangkalan
343 — 213
  • berdasarkan hal itu kKemudianPenggugat pada tanggal 26 April 2021 telah mengajukan Keberatan KepadaBupati Bangkalan untuk dapatnya objek sengketa tersebut dicabut/dibatalkan karena sangat bertentangan dengan paraturan PerundangUndangan yang berlaku.Bahwa, berdasarkan atas surat keberatan yang disampikan oleh Penggugathingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan jawaban ataupunpenjelasan atas keberatan Penggugat terhadap terbitnya objek sengketaTUN tersebut.Bahwa, berdasarkan pada peraturan Perudang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 30-12-2009 — Putus : 01-06-2010 — Upload : 16-08-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 82/G/2009
Tanggal 1 Juni 2010 — AGUNG PAMBUDI ,EKO PRASETYO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, FITRIA HANDAYANI HAYU UTAMI , PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, CBC Semarang
81 — 61
  • Undang Undang No. 9 tahun2004 tentang Perubahan Undang Undang No.5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatansebagaimana dimaksud dalam ayat I adalah : Keputusan TataUsaha Negara yang digugat itu bertentangan denganPeraturan Perudang Undangan yang berlaku .Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkansertipikat sertipikat obyek sengketa perkara a quo, telahmelanggar ketentuan Perundang Undangan yang berlaku yakniPasal 19 ayat
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 18-06-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 42/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
TADA BOLO HEGE RIHI, S.Pi
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
121 — 148
  • /2009/PTK tanggal 15 April 2019 ; (vide P2 = T4) telah mempunyai kekuatanhukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan pengakuan Penggugat dalam dalilgugatan Penggugat halaman 4 dan jawaban Tergugat maka telah terpenuhi prosedurpemberhentian PNS tidak dengan hormat sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perudang