Ditemukan 570 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : abdi adhi abri alhi aphi abai abui
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
317 — 133
  • Budi Rachmat Kurniawan menyerahkanuang untuk diberikan ke PPK proyek Sorong;Bahwa terkait penerimaan insentif yang pernah terdakwa terima, semuaharus sepenetahuan dan sepersetujuan kepala divisi;Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, pendapat Abhi,keterangan Terdakwa dan bukti surat, serta barang bukti yang satu dengan yanglainnya saling bersesuaian, maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:1.Bahwa pada tahun 2009 Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri RI)menyampaikan Rancangan Renstra
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
689 — 1316 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudian, selama pertemuan dengan para ahli, KPPUmenyampaikan bahwa tidak dapat mendengar para abhi(berdasarkan perintah sebagaimana yang tertuang dalam PutusanSela No. 34/KPPU/2011/PN.JKT.PST tanggal 24 Agustus 2011)oleh karena Pemohon Kasasi Il tidak memberikan daftarpertanyaan yang seharusnya ditanyakan kepada para ahli.8. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun2005 tentang Prosedur Keberatan Terhadap Keputusan KPPUmenyatakan sebagai berikut:1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 26-04-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
TAUFIK RAHMAN
321 — 111
  • Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal26 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 27 April 2018 tentang Hari Sidang perkara ini; dan Suratsuratlain dalam berkas perkara; Telah membaca dan mendengar keterangan saksisaksi, keterangan abhi
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
MULYANTO, ST, MM, MT.
263 — 423
  • adaperubahan secara tekstual, yang mana dalam hal ini adendum yangdiperbolehkan yaitu 10% dari nilai kontrak, tetapi penyebutan dalamsuatu peraturan harus lengkap, Supaya terjadi satu kesatuan;Bahwa pasal 87 ayat 1 Perpres 54 Tahun 2010 Tentang PengadaanBarang dan Jasa, dalam hal penggantian jenis pekerjaan yang ahlimaksud didalam BAP abhli, Karena dokumen yang ada pada Ahliadalah dokumen adendum pekerjaan, yang artinya pekerjaan tambahdan pekerjaan kurang, sedangkan dari pemahaman Ahli selaku abhi
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABDURRONI, MT Bin ISRONI
177 — 30
  • adendum yangdiperbolehkan yaitu 10% dari nilai kontrak, tetapi penyebutan dalamHalaman 232 dari 390 Putusan, Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.suatu peraturan harus lengkap, supaya terjadi satu kesatuan;Bahwa pasal 87 ayat 1 Perpres 54 Tahun 2010 Tentang PengadaanBarang dan Jasa, dalam hal penggantian jenis pekerjaan yang ahlimaksud didalam BAP ahli, Karena dokumen yang ada pada Ahliadalah dokumen adendum pekerjaan, yang artinya pekerjaan tambahdan pekerjaan kurang, sedangkan dari pemahaman Ahli selaku abhi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Maret 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
152 — 63
  • padaKepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya (Polda MetroJaya) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan UninterruptiblePower Supply (UPS) untuk 25 SMA/SMK oleh Sudin Dikmen Kodya JakartaBarat TA 2014 dan keterangannya benar.Bahwa ahli bekerja di BPKP;Bahwa ahli mendapatkan data dari meneliti computer dari Dikmen Sudin,Offistarindo sebanyak 29 Unit berupa internal harddisk, Perseorangan (AdiHartoko sebanyak 19 unit dan Harry Lo sebanyak 17 Unit), Kantor DPRDsebanyak 6 Unit;Bahwa abhi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
272 — 75
  • Asumsi penjepitan dibawahberarti bahwa pondasi mampu memikul bebanbeban struktur yang ada(baik beban hidup, beban mati maupun beban gempa), tetapi jikadikaitkan dengan longsor, karena s/up stability pondasinya bergerak,tentu struktur atasnya akan hilang;Bahwa Ahli menilai pekerjaan beton yang dilakukan,memang kontraktor menggunakan ready mix yang Abhi(holcim, adimix, pioneer), dan setelah melakukan cekdilapangan ternyata mutu beton yang dicapai baik, hanyasaja pekerjaan beton dan baja tidak dilakukan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
185 — 25
  • Bahwa sejak dari awal Penyedia Jasa sudah merasa tidakberkompeten melakukan pekerjaan tersebut, sehingga dipinjamkanatau mengalihkan kepada pihak lain;Bahwa dalam pelaksanaan adendum sebanyak dua kali yangdilakukan oleh PPK harus dilakukan Justipikasi teknis;Bahwa idealnya yang membuat justipikasi tekhnis adalah KonsultanPengawa atau Staf Ahli Teknis.Bahwa Konsultan Pengawas menurut kontrak adalah Edy RahartoDirektur Bina Inti Rancang (BIR) namun dialinkan kepada Om Jawa.Bahwa menurut pengamatan Abhi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
342 — 289
  • Bank Negara IndonesiaNomorSAI/5.7/567/R tanggal 10 Oktober 2019.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan Abhi,keterangan Terdakwaterdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukandiperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa perkara ini bermula ketika diketahui pada tanggal 7 Oktober 2019sewaktu ada Kunjungan Kakanwil BNI Wilayah Makasar melakukan kunjunganHal 1384 dari 1751 hal.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 30-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 —
209 — 23
  • Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan NomorST1086 / PW16/ 5/2015 tanggal 15 Desember 2015.Dan abhi bersamasama dengan TIM telah melakukan AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan TindakPidana Korupsi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada KantorKecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong TA 2009 s.d 2014 tersebut sesuaidengan :a. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :ST583 /PW16/5/ 2015, tanggal 18 Agustus 2015;b.