Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-07-2019 — Putus : 05-07-2019 — Upload : 05-07-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 3/Pid.C/2019/PN Plk
Tanggal 5 Juli 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
DODY JUNAEDI HUTABARAT,SH
Terdakwa:
ISNAWATI
3013
  • Yani VINomor 54 Palangka Raya, Agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Anggota Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;2. HIZZRAH S.
Register : 15-06-2009 — Putus : 05-01-2010 — Upload : 03-04-2014
Putusan PA SEMARANG Nomor 1051/Pdt.G/2009/PA.Sm
Tanggal 5 Januari 2010 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
101
  • lain mohon putusanyang seadiladilnya; 22202022202 20222Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkanPenggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidakmenyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun menurut berita acara suratpanggilan yang dibacakan di persidangan, yang bersangkutan telah dipanggilsecara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan, sedangkanketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-06-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 314/Pdt.P/2016/PN.JKT.BRT
Tanggal 27 Juni 2016 — PEMOHON
150
  • Nomor : 23 Tahun2006 maka diwajibkan kepada Pemohon agar melaporkan penggantiannama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohonberdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapanini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam register Akta Pencatatan Sipilyang tersedia untuk itu ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat ketentuan Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006sebagaimana
Register : 26-01-2016 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN KENDAL Nomor 14/Pdt.P/2016/PN Kdl
Tanggal 1 Februari 2016 — MUJIYO
192
  • IndonesiaNomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknyamenyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan olehpejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipilbaik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta olehPenduduk dan ketentuan Pasal 101 Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 10-02-2020 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PN Sibuhuan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Sbh
Tanggal 19 Februari 2020 — Pemohon:
Erna Suryani Harahap
3917
  • olehbukti Suratsurat dan keterangan saksisaksi tersebut diatas;Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangandengan ketentuan UndangUndang, oleh karena itu cukup beralasan untukPenetapan Perkara No. 15/Pdt.P/2020/PN Sbh Hal 4 dari 6 halaman,mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UndangUndang No. 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan identitas tersebut wajibdidaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipilyang
Register : 16-10-2012 — Putus : 23-07-2012 — Upload : 16-10-2012
Putusan PN BANGIL Nomor 141/Pdt.P/2012
Tanggal 23 Juli 2012 — ZAINAL KUSDUN
204
  • persidangan perdata yang terbuka untuk umum dan selanjutnyamemberikan penetapan sebagai berikut:1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Menyatakan telah dilahirkan anak bemama: BERLIAN AYU PANCAWARDHANI, perempuan, anak ke5, lahir di Malang pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2000dari pemikahan Sah antara Pemohon (ZAINAL KUSDUN) dengan CHUSNULCHOTIMAH;3 Memerintahkan Panitera mengirimkan turunan resmi dari Penetapan kelahiran anaktersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Register : 17-04-2007 — Putus : 31-05-2007 — Upload : 10-04-2011
Putusan PTA SURABAYA Nomor PERDATA : 95/Pdt.G/2007/PTA.Sby
Tanggal 31 Mei 2007 — Pembanding v Terbanding
1714
  • Bahwa Tergugat / Pembanding sebagai Pegawai Negara Sipilyang digugat cerai oleh isterinya Penggugat / Terbandingtelah diberi kesempatan untuk melaporkan kasus rumahtangganya kepada atasan, akan tetapi langkah Tergugat /Pembanding dalam memanfaatkan kesempatan tersebut belumsampai final sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku.
Register : 03-02-2015 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pdt.P/2015/PN.Yyk
Tanggal 26 Februari 2015 — BERLIAN ISNANTO PRABOWO
318
  • 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 ;Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Pemohon jugaberkenaan dengan pencatatan perkawinan yang belum dilakukan oleh Pemohonmaka dipandang perlu untukk mempertimbangkan permohonan dimaksud ;Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 15Pdt.P/2015/PN.YykMenimbang, bahwa dengan memperhatikan Undang Undang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kepndudukan, disebutkan bahwa penerbitan akta pencatatan sipilyang
Register : 28-03-2013 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 275/Pdt.P/2013/PN.BKN
Tanggal 10 April 2013 — NAZRI,dkk
2513
  • sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkanUndangundang;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnyaadalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yangbertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam Permohonan penerbitan AktaKelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebutterlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undangundang, Aquo dinaskependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipilyang
Register : 05-05-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN TAHUNA Nomor 40/Pid.B/2021/PN Thn
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
SUPRIYONO GINTING, S.H., M. H.
Terdakwa:
PATRICE LIUNTUHASENG Alias UNGKE
9726
  • Saksi Julin Elisabeth Makaluase mengucap janji menurutkeyakinannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini gunamemberikan kesaksian sehubungan dengan perkara tindak pidana dengansengaja tidak menuruti perintah atau tuntutan oleh Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan menurut peraturan undangundang terkait denganpembongkaran makam dan pemindahan jenazah almarhumah LEYKELALISANG yang terindikasi COVID 19; Bahwa saksi tahu hubungan antara
    Saksi Hibor Sawori mengucap janji menurut keyakinannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini gunamemberikan kesaksian sehubungan dengan perkara tindak pidana dengansengaja tidak menuruti perintah atau tuntutan oleh Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan menurut peraturan undangundang terkait denganpembongkaran makam dan pemindahan jenazah almarhumah LEYKELALISANG yang terindikasi COVID 19; Bahwa saksi tahu hubungan antara Terdakwa
    Saksi Engelika Meivana Taulangow, M.Kes mengucap janji menurutkeyakinannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmanidan Rohani serta bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini; Bahwa saksi mengerti mengerti dihadirkan pada persidangan ini gunamemberikan kesaksian sehubungan dengan perkara tindak pidana dengansengaja tidak menuruti perintah atau tuntutan oleh Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan menurut peraturan
    Herawaty Sirait mengucap janji menurut keyakinannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmanidan Rohani serta bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini; Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini gunamemberikan kesaksian sehubungan dengan perkara tindak pidana dengansengaja tidak menuruti perintah atau tuntutan oleh Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan menurut peraturan undangundang terkait denganpembongkaran
    Saksi Rusli Tumuahi mengucap janji menurut keyakinannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmanidan Rohani serta bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini; Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini gunamemberikan kesaksian sehubungan dengan perkara tindak pidana dengansengaja tidak menuruti perintah atau tuntutan oleh Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan menurut peraturan undangundang terkait denganpembongkaran
Register : 14-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 18-01-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 50/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
385142
  • kekuatan hukum tetap ;Berdasarkan AlasanAlasan yang telah dikemukan di atas, MakaPENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Bandung, berkenan untuk menerima Gugatan PENGGUGAT dan selanjutnyaberkenan memberikan Putusan sebagai berikut :DALAM PENUNDAAN >==+ Mengabulkan Permohonan Penundaan atas pelaksanaan KEPUTUSANBUPATI BANDUNG NOMOR : 881/Kep.18BKPPD/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPILYANG
    Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATIBANDUNG NOMOR : 881/Kep.18BKPPD/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPILYANG BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG TELAHMEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADAHUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA DRS. WAWANRUKNIAWANDI, S.H. PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018. ;Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor : 50/G/2019/PTUN.BDG4.
    Bahwa Keputusan Bupati Bandung Nomor: 881/Kep.18BKPPD/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipilyang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki KekuatanHukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan padatanggal 31 Desember 2018 merupakan Keputusan Tata Usahab.
Register : 28-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN STABAT Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Stb
Tanggal 19 Juli 2021 — Pemohon:
Rukiah
2615
  • segalakepentingan administrasinya dalam mencari pekerjaan sebagai tentara;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan puladengan fakta hukum yang telah diuraikan oleh Hakim diatas dan pembuktianyang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa Pemohondapat membuktikan seluruh dalil dalil permohonannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon dapatmembuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebuttermasuk ke dalam permohonan mengenai perbaikan akta pencatatan sipilyang
Register : 11-04-2013 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 155/Pdt.P/2013/PN.Bgl.
Tanggal 25 April 2013 — CHALIMAH
184
  • (vide Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala DesaPasrepan,Kabupaten Pasuruan Nomor :470/053/424.205.2.16/2013tanggal 10April 2013);3.Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/kekhilafan orangtua Pemohon mengakibatkan kelahiran Pemohon tersebutbelumdidaftar dan dicatatkan di Kantor Kependudukan danCatatan Sipilyang berwenang selama dalam tenggang waktu yangditentukan pasal32 ayat (2) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, sehingga sampai sekarangPemohon tersebut belum
Register : 03-05-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Pol
Tanggal 9 Mei 2018 — Pemohon:
YUDDING
408
  • Menetapkan bahwa tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam dokumenBiodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nik.7604093112500020tanggal 3108 2015 dan Kartu Keluarga No.7604090807150001 tanggal08072015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang tertulis dan terbaca tanggal 31121950 di ubah menjadi tertulis danterbaca tanggal 31121930 sesuai Piagam Tanda Kehormatan MenteriPertahanan Republik Indonesia No. 71240 V.A pada tanggal 27 September2017;3.
Register : 19-01-2021 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Cbi
Tanggal 26 Januari 2021 — Pemohon:
MUHAMAD ERWIN
1214
  • memiliki Kewajiban untuk melaporkan perubahan atauperbaikan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil di tempat Penduduk/ Pemohonberdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanPenetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Pemohon, sehinggaberdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatanHalaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Cbipinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang
Register : 07-08-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN PARE PARE Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Pre
Tanggal 14 Agustus 2020 — Pemohon:
Ramsia
7511
  • menerima permohonan Pemohon ini,yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:e Mengabulkan permohonan Pemohon;e Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohondari nama SEPTI V ANNABILA menjadi nama MIKHAYLA DZIKRA;e Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Parepare di Parepareuntuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebutdengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran AnakPemohon No: AL.8270103236 serta pada Buku Register Catatan Sipilyang
Register : 27-08-2019 — Putus : 30-08-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Spt
Tanggal 30 Agustus 2019 — PENDRI PERDANA
324
  • kepentingan akta kelahiran pemohonbukan untuk merubah/ menghilangkan identitas asli dari pemilik akta kalahirandimaksud;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan sehubungandengan perbaikan nama anak Pemohon tersebut agar Kantor DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan membuat catatanpinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang
Putus : 26-07-2012 — Upload : 24-04-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 143/Pdt.P/2012/PN.Bgl
Tanggal 26 Juli 2012 — IBADURROHMAH
6013
  • Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/kekhilafan orangtua Pemohon mengakibatkan kelahiran Pemohon tersebut bellumdidaftar dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang berwenang selama dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal32 ayat (2) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, sehingga sampai sekarang Pemohon tersebut belummempunyead.
Register : 06-10-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN AMUNTAI Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Amt
Tanggal 13 Oktober 2020 — Pemohon:
RUSMENDIE
688
  • adanya suatu ketentuanyang mensyaratkan penetapan Pengadilan terhadap permohonan untukmerubah nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta KelahiranPemohon, namun demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonanPemohon tersebut lahir dari suatu peristiwa penting yakni kejadian yangdialami oleh seseorang yang salah satunya meliputi kelahiran, yang kemudianpencatatan kelahiran tersebut dilakukan dalam sebuah register kependudukansehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipilyang
    angka ke3 yang dimintaoleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusirketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, yang mana terhadap perubahan nama dan/atau pencatatanperistiwa penting perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
Register : 01-07-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 132/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 11 Oktober 2011 — Drs. Muhammad Tahrir;Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4729
  • tidakmenerima gaji sejak tanggal 1 Maret 2011.Begitu pula dengan Diktum KEDUA yang menyatakan"Keputusan Gubernur ini mulai' berlaku = padatanggal ditetapkan yakni tanggal 11 Januari2011 sedangkan Penggugat diberhentikan sebagaiPegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 31Oktober 2009 sehingga Diktumdiktum tersebutjelas bertentangan dan kontradiktif denganK@T@NTUSN;+ 24+ = 24+ = see = sme s Shee See Sees ce Se"Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
    Republik Indonesia Nomor 4Tahun 1966 tentang Pemberhentian/PemberhentianSementara Pegawai Negeri, yaitu : "untukkepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yangdidakwa telah melakukan suatukejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungandengan itu) oleh pihak yang berwajib dikenakantahanan sementara, mulai saat penahanannya harusdikenakan pemberhentian sementara", dan jugaPasal 24 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 jo.Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian, yaitu : "Pegawai Negeri Sipilyang