PANITIA PENYELESAIAN PERSELlSIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) VS PT. SUPRA ALUMUNIUM INDUSTRI

DASAR GUGATAN :1.Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah : SuratKeputusan Tergugat (Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat) Nomor :1567/1570/2318/XVI/PHK/090002 tanggal 23 September 2002 tentangPemutusan Hubungan Kerja antara PT. Supra Aluminium Industri denganSdr. Joko Haryani dan Sdr.

Bahwa selanjutnya masalah tersebut diserahkan ke Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya,kemudian Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah JawaTimur memutuskan dalam putusannya Nomor 567/251/171/105.12002tanggal 6 Juli 2002 sebagai berikut:. Mengabulkan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja yangdilakukan Pengusaha PT. Supra Alumunium Industri Jl. Raya KasriNo. 146 Pandaan Pasuruhan untuk memutuskan hubungan kerjaterhadap Pekerja :1. Sdr.

Timur di Surabayadan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruhanatau rnenempuh upaya hukum ke P4P Pusat di Jakarta;Putusan ini mengikat baik bagi Pekerja maupun Pengusaha ;Pelaksanaan Putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Pemerintah Kabupaten pasuruhan Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi di Pasuruhan ;Bahwa atas putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanDaerah tersebut diatas, Penggugat kemudian mengajukan banding kePanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Pusat ( P4P ) (Bukti P) ;Bahwa atas permohonan Banding dari Penggugat maka PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah telah meneruskanpermohonan banding tersebut dan tas permohonan banding tersebutPanitia Penyelesaian Pwerselisinan Peroburuhan Pusat telah menjatuhkanputusannya Nomor :Bahwa terhadap Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihnan PerburuhanPusat tersebut Penggugat merasa keberatan karena putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Peroburuhan Pusat dalam pertimbangannyasama sekali

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat No. 1567/1570/2318/XVI/PJK/92002tanggal 23 September 2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antaraPT. Supra Alumunium Industri dengan Sdr. Joko Harjani dan Sdr. AdhiKaronto;3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baruyang berisi :Memberi izin kepada Penggugat / PT. Supra Alumunium Industri untukmemutuskan hubungan kerja dengan Sdr. Joko Harjani dan Sdr.

RUMAH SAKIT SANTO YUSUP ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; Y. GABUNGAN PURBA, SH.

Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasanKantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ;Bahwa Tergugat II Intervensi kemudian mengajukan banding ataskeputusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah Jawa BaratHal. 5 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06kepada Tergugat pada tanggal 7 Maret 2005 mengeluarkan putusan No.265/284/4813/X/PHK/32005 antara lain :.

Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ;bahwa Penggugat keberatan dengan keputusan Tergugat tersebut diatasdengan alasanalasan sebagai berikut :bahwa keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturanperundangundangan sebagai berikut, yaitu bertentangan dengan ketentuanpasal 15 UndangUndang No. 22 Tahun 1957 tentang PenyelesaianPerselisihan Perburuhan yang menyatakan dalam memberikan putusannyaPanitia Pusat menimbang

No.219 K/TUN/06bahwa akan tetapi Penggugat menolak, bahkan mengajukan gugatan kePanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Jawa Barat.

membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 14 tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No 5tahun 2004 dan UndangUndang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RUMAHSAKIT SANTO YUSUF dan Pemohon Kasas II : PANITIA PENYELESAIANPERSELISIHAN PERBURUHAN

PANGERAN KARANG MURNI (sebanyak 1415 orang), ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P),

dituntut dan karenanya putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut harusdibatalkan..

No. 026 PK/Pdt.Sus/2008.mempertimbangkan sebabsebabnya mengapa Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) sampai pada putusannya itu ;Dengan demikian terbukti bahwa putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) telah cacat hukum/bertentangandengan hukum oleh karena didalam menjatuhkan keputusannya tanpamempertimbangkan berdasarkan atas hukum serta alasanalasan PemohonPeninjauankembali dan karenanya putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut

Bahwa putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)mengandung kekeliruan yang nyata.a.

Bahwa dengan demikian jelas dan terang kata/kalimat pemberitahuanuntuk mengakhiri tersebut ditujukan kepada pekerja bukan kepadaPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), oleh PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat (P4P) berdasarkan ataskaidah hukum tidak akan pernah akan melakukan tindakan hukumpemberitahuan namun berupa menjatuhkan putusan..

Perburuhan Pusat (P4P) telah ditentukan bahwasanyaHal. 22 dari 26 hal.

UNITED OVERSEAS GARMENT ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; SDR. ADE KURNIA, SDRI. MAIMUNAH dan SDRI. MULYANA

Ade Kurnia, dkk. (3 orang Pekerja) ;Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Surat Putusan Tergugat yangmerubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahPropinsi Jakarta No.562/P.041/09/IX/PHK/VIII2004 tanggal 23 Agustus 2004,karena Tergugat telah membuat pertimbangan hukum yang keliru atasputusannya, yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam suratgugatan ;Bahwa kekeliruan itu sepatutnya tidak perlu terjadi apabila Tergugatmembaca/menilai secara cermat, jelas dan lengkap alasan

Muldianaberupa uang Pesangon, uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan danPerawatan 15%, Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan, THR Keagamaan 2003,upah bulan Nopember dan Desember 2003 sebesar 100% ;Individual, karena putusan a quo ditujukan Tergugat kepada Penggugat agarmelaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam amar putusannya ;Final, putusan a quo merupakan keputusan terakhir Tergugat perihalPenyelesaian Perselisinan Perburuhan antara Pengusaha in casu Penggugatdengan Pekerja Sdr.

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS ALI AKBAR;

PUTUSANNomor 634 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan ;Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1. Suko Mulyono, S.H., 2. Subroto,S.H., 3. Wurdayani, S.H., 4. Dijoko Mursito, S.H., 5. Drs. Zafar Sodikin. 6.Mochamad Alimuddin, S.H., 7.

Putusan Nomor 634 K/TUN/2015Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dailildalilsebagai berikut:OBJEK GUGATANYang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat PUTUSANPANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT Nomor1568/1331/273/XXIV/PHK/102004 tanggal 7 Oktober 2004 tentangPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA antara PT. PELITA MAKMURINDONESIA d/a Sdr. Taslim Suarman, S.H. dan Efendi, S.H.

B Daya Makasar, yang selanjutnya disebutPEKERJA (Bukti P1) yang amar putusannya sebagai berikut :Memutuskan :Mengubah Putusan Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah PropinsiSulawesi Selatan di Makassar Nomor 55/52/0333/XXIV/PHK/052004tanggal 4 April 2004, sehingga menjadi sebagai berikut :. Memberi izin kepada Pengusaha PT. PELITA MAKMUR, d/a Sdr. TaslimSuarman, S.H. dan Sdr. Efendi, S.H., Jalan Barukang IV Nomor 5Makassar untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr.

Putusan Nomor 634 K/TUN/2015Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P) tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, makaPemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun

2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi

HOTEL SARANGAN vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)., II. WIRDHA HARUN VS PT. OCHIAI MENARA INDONESIA;

PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT,berkedudukah di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.51, JakartaSelatan;selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Drs.Anwar Baso MapparessaSubroto,S.H.Wurdayani,S.H.Djoko Mursito,S.H.Drs.Zafar SodikinMochamad Alimuddin, S.H.Dra.H. Rukiah KimiMasjkurGandi sungkonoSunarto, S.H.Bambang Adi IB,S.H.Sumiati, Sm.Hk.Ahmad Syahri, S.Sos.Sandrayana Sangkala, S.H.15. Inneke M.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal20 juni 2001 dibawah register perkara Nomor 189/G/2001/PT.TUN.JKT dantelah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Agustus 2001mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut ;Dasar PerlawananBahwa gugatan perlawanan ini adalah berkenaan dengan Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.215 /G/200Q/PT.TUN.JKT tanggal 2 April2001, antara Sdr.WIRDHA HARUN sebagai PENGGUGAT lawan PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

Wirdha Harunsebagai Penggugat Lawan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4P) sebagai Tergugat yang terhadapnya~ diajukan gugatanPerlawanantersebut adalah sebagai berikut :1. Memperkerjakan kembali Sdr. Wirdha Harun sebagai pekerja di PT.OCHIAIMENARA INDONESIA sebagaimana mestinya ;2. Membayar hakhak yang wajib diterima sesuai kedudukannya sebagaipekerja di PT.OCHIAI MENARA INDONESIA;3.

Tar.945/U9/P4D/2000; Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4P)No.640/544/968/X/PHK/S2000, tanggal 8 riei 2000;DALAM PENUNDAAN.Menunda Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo.215/G/2000/PT.TUN.JKT tanggal 2 April 2001 jo.

sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;Halaman 11dari 12HalamanPutusan Nomor 635 K/TUN/2015MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:1.PANITIAPENYELESAIANPERSELISIHAN PERBURUHAN

SUKANDA DJAYA ; SAYUTIP ; SUHAEMI ; RISMIDI, ; SOLICHIN, ; YONI HARTOYO ; ABU SARI ;SUPRIYANTO, ; EMITA, ; SUHAR, ; SUGENG PURWANTO ; ANING, ;SUHANDI, ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),

HONDA PROSPEC MOTOR ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT P4P

ANTHEA WISATA TOURS & TRAVEL VS PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P);

., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, pada kantorhukum DENNY AZANI & PARTNERS, beralamat di Wijaya Graha PuriBlok A Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 023/SKDN/V/02, tanggal 01 Mei 2002;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;melawan:PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta Selatan, ;Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. USAHA TIMOR

SABAR SIANTURI Ketua PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), berkedudukandi Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalamhal ini memberi kuasa kepada : UTIS SUTISNA WIJAYA, SH.dkk., Pegawai Depnakertrans/Kepaniteraan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P), berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, Pemohon Kasasidahulu Tergugat ;melawanPT. USAHA TIMOR, diwakili oleh FRANS TUMBELAKA, DirekturPT.

Putusan Tergugat No. 1935/1814/754/XXIV/PHK/102003 tanggal 15Oktober 2003 dikeluarkan oleh Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusanPemerintahan dalam menyelesaikan urusan perburuhan ;b.

Alexius Muda adalah tidak berdasar karena PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) telah tidakmempertimbangkan secara baik dan benar atas faktafakta yang menjadi dasarbagi Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap paraPekerja ;Bahwa adapun alasan Penggugat melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap para Pekerja karena para Pekerja (antara lain Sdr.

No. 228 K/TUN/2006Bahwa terhadap fakta telah terjadi kesalahan prosedur hukum ketika parapekerja terPHK melakukan mogok (vide pasal 140 UndangUndang No. 13Tahun 2003), oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4P) dikatakan bahwa para pekerja Tidak melakukan mogok tetapi protes(vide Surat Keputusan Tergugat halaman 8 alinea ke1, bukti P1).

Oleh karena itu pertimbanganPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) menyangkutpendirian organisasi buruh yang baru SPBI (atau apapun namanya), vide SuratKeputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) yangmenjadi obyek gugatan a quo, halaman 8 alinea ketiga, haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar ;Bahwa dari seluruh uraian diatas jelas terbukti bahwa surat keputusanTergugat No. 1935/1814/754/XXIV/PHK/102003, tanggal 15 Oktober 2003,bertentangan dengan undangundang