Maka selaku anggota DPRK KabupatenAceh Tengah yang terpilin dari partai PKB merasa terzalimi atas tindakanpengurus Cabang PKB Kabupaten Aceh Tengah, Karena saudaraSUKURDI baru di tetapkan menjadi SEKERTARIS pada tanggal 02 juni2017 sebagaimana surat keputusan 22904/DPPO3/VI/A.1/VI/2017. makaSaudara SUKURDI tidak dapat Menandatangani surat PAW.9.

Bahwa atas perbuatan tergugat 1 (Satu) dan tergugat Ill (Tiga)yang merupakan perbuatan melawan hukum sangat merugikan tergugatdengan mengeluarkan surat Nomor : 07/DPC03/VI/A.1/IV/2018 Tanggal 13April 2018 Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) yangditujukan ke DPRK Aceh Tengah, yang intinya untuk mengisi sisa masajabatan Anggota DPRK Aceh Tengah Priode 20142019;11.

Bahwa Tergugat 1 kemudian mengajukan Surat PermohonanPergantian Antar Waktu) (PAW) Nomor: 07/DPC03/VI/A.1/IV/2018kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) AcehTengah terhadap Penggugat;9. Bahwa berdasarkan pointpoint tersebut diatas Tergugat 1 secarahukum telah sesuai dengan menjalankan Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga (AD/ART) tentang taca cara Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat.;10.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya hanya mencaricari dalilpembenar dan mencaricari alasan untuk menghalanghalangi PergantianAntar Waktu (PAW) terhadap diri Penggugat;12. Bahwa tidak benar dan sangat tidak berdasar tentang dalilPenggugat yang menyatakan telah memberikan uang pembinaan partaikepada Tergugat 1 setiap tahunnya;13.

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam hal mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Takengon adalah upaya untuk menghalanghalangiproses Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten (DPRK) dengan i'tikad yang tidak baik sehinggamengakibatkan Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan secara morildiperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu miliyar rupiah);A.

) AnggotaDPR Papua dan Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor :161.4/2252, tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009 2014, kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat sebelummengeluarkan Surat Nomor : 161.9167, tertanggal 15 Februari 2012 ;Bahwa Penjabat Gubernur Papua dalam menerbitkan Surat Nomor : 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang Usul Peresmian Pergantian AntarWaktu (PAW)

Pejabat Kepala Daerah Papua dalam hal ini Penjabat Gubernur Papuayang telah mengusulkan kepada Tergugat dengan menerbitkan suratNomor : 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang UsulPeresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Papua ;4.b.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang telah merekomendasikankepada Gubernur Papua dengan suratnya Nomor : 161.4/2252, tertanggal02 November 2011, tentang Rekomendasi Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009 2014 ;4.c.

) Anggota DPRPdan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4 / 2252, tanggal 2Nopember 2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Papua Periode 20092014, sehingga kedua surat tersebut yaitu SuratPenjabat Gubernur Papua Nomor : 130 / 092 / SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal usulPeresmian Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRP dan Surat Ketua DewanPerwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4 / 2252, tanggal 2 Nopember 2011,tentang Rekomendasi

Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota Dewan PerwakilanRakyat Papua Periode 20092014 tidak dapat dikatagorikan sebagai Keputusan TataUsaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009,tentang perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, tentang PERATUN,karena sifatnya masih usul sehingga belum bersifat final ; Menimbang, bahwa oleh karena Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor : 130 /092 / SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal usul Peresmian Pergantian Antar Waktu( PAW

serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Bahwa atas permintaan dari Tergugat Il, Tergugat membuat surat kepadaDewan Pengurus Pusat (DPP) PKB bernomor 804/DPW03/VVA.1/XV/2011tertanggal 28 November 2011 perihal Penyampaian Putusan Pengadilan danPersetujuan PAW Sadr.Drs.M.Djafar Sani Lewenussa digantikan oleh SalehTuahuns,S.Sos (Tergugat Il);Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 668 K/Pdt/2013oO10..

,tertanggal 19 Mei 2011 yang dipergunakan oleh Para Tergugat dan DPPPKB di dalam upaya untuk PAW Penggugat adalah cacat hukum, sehinggaharus dianggap dan atau dinyatakan batal demi hukum;. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut berbunyi: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);.

Bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat didasari oleh Surat DPP PKBNomor 7175/DPP03/V/A.1/II/2011 tertanggal 5 Maret 2011 perihalPencabutan Persetujuaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah;.

Bahwa sebelumnya Tergugat dan Tergugat Il telah berupaya untukmelakukan PAW terhadap Penggugat menyalahi aturan sehingga DPP PKBmengeluarkan surat Nomor 5630/DPP03/V/A.1/VII/2010 tertanggal 31Agustus 2010 perihal Persetujuan PAW saudara Drs.M.Djafar SaniLewenussa dan digantikan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugatmenggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor Perkara01/Pdt.G/2011/PN.MSH., tetapi gugatan Penggugat dicabut kembali olehPenggugat dengan alasan Surat PAW tersebut telah dibatalkan

Menyatakan DPP PKB Nomor 9518/DPP03/V/A.1/X1V2011 tertanggal 15Desember 2011 perihal persetujuan kembali PAW Anggota DPRD KabupatenMaluku Tengah dari PKB atas nama Drs.Muh.Djafar Sani Lewenussa adalahcacat hukum sehingga batal demi hukum;. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD KabupatenMaluku Tengah periode 20092014 sampai dengan akhir masa jabatannya;.

eensBahwa karena TERGUGAT II mengeluarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Nomor: 13786/DPP03/V/A.1/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 Tentang Penetapan Pemberhentian Anmad Nawardidan menyampaikan Surat Nomor 13796/DPP03/V/B.1/VII/2013 perihal Instruksi PemberhentianAntar Waktu Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur atas nama Ahmad Nawardi tertanggal 11 Juli2013 kepada TERGUGAT , sehingga TERGUGAT mengirim surat kepada TERGUGAT IIIdengan Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu(PAW

) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 201 3 ;Bahwa berdasarkan surat dari TERGUGAT Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihalPermohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26Juli 2013 kepada TERGUGAT Ill, maka TERGUGAT III mengirimkan surat kepada TURUTTERGUGAT dengan surat Nomor. 160/7537/060/2013 perihal Permohonan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tertanggal 31 Juli 2013; Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT III berdasarkan

surat dari TERGUGAT denganNomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 2013;Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan bahwa tugas TERGUGAT Ill memang meneruskanberdasarkan surat dari TERGUGAT I, namun inti perkara terkait Permohonan Pergantian Antar15.16.17.Waktu (PAW) tersebut dinilai oleh PENGGUGAT tidak sah dan batal demi hukum terlebih lagiPENGGUGAT mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, maka tidak berlebinan

kalauTERGUGAT Ill harus mencabut kembali surat yang sudah dikirimkan kepada TURUTTERGUGAT atau setidaktidaknya apabila hendak meneruskan terlebin dahulu menungguperkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa surat TERGUGAT Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 2013 kepadaTERGUGAT III tidak sah dan batal demi hukum, karena surat tersebut dikeluarkan berdasarkanSurat Keputusan Nomor: 13786/DPP03/V/A.1/

Surat Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur Nomor : 170/53/DPRD/2014 tanggal 3 Maret 2014 Hal Pemberhentian dan PAW AnggotaDPRD Kabupaten Flotim dari PKBIB dan PMB ; e. Surat Bupati Flores Timur Nomor : Adm. Pem. 130/25/Pem. Umum /2014 tanggal 3 Maret 2014 Perihal Permohonan Pemberhentian danPAW Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur ; f. Surat Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur Nomor : 170/55.1/DPRD/2014 tanggal 05 Maret 2014 Perihal PAW Anggota DPRDKabupaten Flores Timur ; g.

Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor60/KPUKab.018.433980/I11/2014 tanggal 07 Maret 2014 HalPenjelasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur ; 5.

atau PAW seorang Anggota DPRDdari Partai Matahari Bangsa ; 6.

Bahwa pemberhentian dan PAW terhadap Penggugat oleh Tergugat adalahbertentangan dengan Ketentuan Pasal 16 ayat (3 ) UU Nomor : 2 Tahun2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 2 Tahun 2008 TentangPartai Politik dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUUXI/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya menentukan :Partai Politik tidak dapat memberhentikan atau melakukan PAW bagianggota DPRD jika partai politik

: Pemberhentian PAW AnggotaDPRD Kabupaten Flores Timur (copy dari copy) ; : Foto copy surat Pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timurditujukan kepada Ketua KPU Flores Timur Nomor : 170/52/DPRD/2013 Tanggal 3 Maret 2013 Perihal : PAW AnggotaDPRD Kabupaten Flores Timur Partai Matahari Bangsa (sesuaidengan aslinya) ; : Foto copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum KabupatenFlores Timur Nomor : 09/BA/III/2014 Tanggal 3 Maret 2014Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon PenggantiAntar Waktu Anggota

Jambi untukmenggantikan PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Prov.JAMbi yang masihaktif 20142019 dengan Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi Jambi A/n H. CEKMAN dengan Nomor : 030/ DPD HANURA/ JBI/VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 20188.

Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ProvinsiJambi A/n H. CEKMAN dengan Nomor : 030/ DPD HANURA/ JBI/VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 2018 ;oleh TERGUGAT s.d IV selaku Ketua Partai Hati Nurani Rakyat DewanPimpinan Daerah Jambi, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Prov.

Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jambi A/nH.

Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ProvinsiJambi A/n H.

Surat Nota Bina Wilayah Propinsi Sumbar JambiNomor : A/ 001/ Bid.Wil Sumbar Jambi tanggal 04 Mei 2018tentang Usulan PAW Anggota DPRD Provinsi Jambi ;g. Surat Persetujuan Penggantian Antar Waktu denganNomor : A/ 125/ DPP HANURA/ VII/ 2018 tertanggal 25 Juli2018 ;h. Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi Jambi A/n H. CEKMAN dengan Nomor : 030/ DPD HANURA/ JBI/ VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 2018 ;Adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;4.

yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Ketua Umum serta Sekjen DPP PPPI yang dirasa sangattidak adil tendensius, tanpaprosedur yang telah ditetapkan Partai dan hanya sekedarmenerima usulan dari ketua DPD PPPI Provinsi NTB tanpa melakukan ceksilang/cross chek telah serta konfirmasi kepada PENGGUGAT lalu mengeluarkan SKPemecatan sebagai kader PPPI sekaligus mengusulkan PAW sebagai anggota wakilRakyat DPRD provinsi NTB ;Bahwa tindakan DPP PPPI yang telah mengeluakan SK No. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012

tentang Pemecatan dan sekaligus mengusulkan PAW kepadaPENGGUGAT adalah SK yang Prematur,yang sangat arogan, sangat tendensiuskarenajelasjelas telah melakukan pelanggaran terutama sekali telah melanggarseluruh aturan partai yang telah digariskan dalam AD/ART PPPI khususnya yakniBAB XVIII pasal 33 sub 3sub7 tentang SANKSI ORGANISASI yangberbunyi; Kepada Pimpinan/Anggota/Petugas oragnisasi yang mengingkarikeputusan hasil musyawarah yang sifatnya strategis secara ideologis, politis danorganisatoris,

bagi PENGGUGAToleh DPPPPPI atas usulan dari DPD PPPI NTB adalah jelasjelas telah salah arah,tendensius serta melawan hokum serta aturan yang ditetapkan oleh dalam AD/ARTPartai PPPI karena tidak adakesalahan sedikitpun yang PENGGUGAT lakukan baikkeluar maupun kedalam, selain itu SK PEMECATAN serta usulan PAW(Penggantian Antar Waktu) PENGGUGAT dari LEGISLATIF adalah sangat tidakprocedural karena PENGGUGAT tidak pernah diberikan surat warning atauperingatan sebelumnya sehingga apa yang telah diusulkan

dengan DPPPPPI melaui SK No. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012tersebut otomatis illegal dan tidak berdasar aturan dan jika diikuti tentusaja juga akan menimbulkan kekacauan dan kerancuan ;Maka berdasarkan seluruh uraian yang PENGGUGAT paparkan dalam dalil gugatandi atas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau MajelisHakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berkenan antara1 Membatalkan SK No. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012 yangtelah diputuskan oleh PARA TERGUGAT tentangPemecatan dan PAW

Sebagai Anggota PPPI yang loyal pada partai dan tidakpernah melakukan kesalahan, justru Penggugat dipecat dan usulan PAW dari DPR Prop.NTB oleh DPP PPPI dengan suratnya No.0581/ORG/DPPPPPI/X/2012.

Nomor 809 K/Pdt.Sus/2012mengeluarkan Surat Rekomendasi PAW atas nama Penggugat/Sdr. ASEPSAEPUDIN, SH., dengan Nomor 07/REK/DPDBARNAS/BTN/2012.

SuratKeputusan dan Surat Rekomendasi tersebut cacat hukum karena tidak melaluiproses yang diatur dalam AD/ART Partai;14 Bahwa, benar TergugatII pada tanggal 7 Februari 2012 DPD Partai BarisanNasional membuat 2 (dua) surat Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lebakdengan Nomor 05/Pem/DPDBarnas/H/2012 dan Nomor 05/PAW/DPDBARNAS/Btn/2012 Perihal: Usulan PAW Anggota DPRD Lebak.

;Dalam Surat tersebut tercantum alasan dilakukanya PAW antara lain:1Tidak melaksanakan pembinaan terhadap konstituen selama sdr.

Gugatan atas pemberhentian sebagaimana Anggota partai pilitikdan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr. Asep Saepudin, SH.

Lebakuntuk tidak memproses usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugatsebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);Dalam Konvensi:Hal. 11 dari 33 hal Put.

yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriLhoksukon untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.Menerima dan mengabulkan seluruhnya alasanalasan yang terdapatdalam gugatan provisi ini;Membuat putusan sela dan atau penetapan segera sebelum perkara inimemasuki proses pemeriksaan materi pokok perkara denganmemerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV, V, Vl dan Tergugat VII untukmenyetop dan menghentikan seluruh kegiatan dalam rangkaPenggantian Antar Waktu (PAW

) terhadap Penggugat sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII sebelumperkara ini memasuki proses pemeriksaan materi pokok perkara untukmenyetop dan menghentikan serta tidak melakukan semua kegiatanapapun untuk Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugatsebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan ini dari Penggugat;Menyatakan Pengadilan

) bagi Penggugat sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;Menyatakan sita jaminan terhadap harta hak milik Tergugat , Il, Ill, IV, V,VI dan Tergugat VII yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukonsah dan berharga;Menghukum Tergugat VII tidak meneruskan dan tidak meresmikanPenggantian Antar Waktu (PAW) bagi Penggugat sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII secaratanggung renteng untuk membayar segera

Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII untukmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Il, Ill, IV,V dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Eksepsi Tergugat I, Il, Ill, IV, dan V: Bahwa gugatan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang diajukan olehPenggugat adalah kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur libel);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Vmengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan

)bagi Penggugat/Pembanding sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Aceh Utara;Menyatakan perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding/Para TermohonKasasi tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);Menghukum Tergugat VIl/Terbanding VII/Termohon Kasasi VII tidakmeneruskan dan tidak meresmikan Penggantian Antar Waktu (PAW)bagi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai Anggota DewanHalaman 7 dari 10 hal.

) yang disampaikankepada Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara sebagai anggota DPRDMamuju Utara periode 20142019 melalui surat Tergugat Nomor: 24SE.1/DPWNasDem/Sulbar/VI/2016 Perihal Penggantian Antar Waktu(PAW) terhadap Sdr.

Nomor 796 K/Pdt.SusParpol/201710.11.Mamuju Utara periode 20142019 padahal Penggugat adalah peraih suaraterbanyak pada dapil Penggugat berdasarkan hasil Rekapitulasi KomisiPemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara, usulan PAW juga yang didasarioleh kesepakatan tidak diatur dalam perundangundangan;Bahwa tindakan Tergugat yang mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW)Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara Periode 20142019 sebagaimana surat nomor 24SE.1/DPWNasDem/Sulbar/V1/2016tanggal 15 Juni

Irwan Halim (Penggugat) melaluiKuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMBVI/2016 Tanggal 5Agustus 2016, Perihal: Tanggapan dan Keberatan Atas Rekomendasi danDPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenMamuju Utara Terhadap Klien Kami Sadr. Hi. Inwan Halim dari Partai NasDem,yang ditujukan kepada Tergugat.

Irwan Halim (Penggugat) melaluiKuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMBVI/2016 Tanggal 5Agustus 2016, Perihal: Tanggapan dan Keberatan Atas Rekomendasi danDPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenMamuju Utara Terhadap Klien Kami sdr. Hi. Irwan Halim dari PartaiNasDem, yang ditujukan kepada Tergugat.

Penggugat.Sehubungan hal tersebut di atas hal yang positif yang harus dibuktikanyang terdapat fakta di dalamnya, maka yang harus dibuktikan Penggugatadalah surat keberatannya atas PAW tersebut yakni bukti P.5 dan halyang bersifat negatif yakni hal atau keadaan maupun peristiwa yangdikemukakan mengenai sesuatu yang tidak dilakukan atau tidakHalaman 21 dari 29 hal Put.

Anggota DPRDKabupaten Wakatobi dari Partai Amanat Nasional sisa masa jabatan periode20142018;Bahwa berdasarkan usulan DPD PAN Kabupaten Wakatobi (Tergugat III)sebagaimana point 4 tersebut di atas, maka DPW PAN Provinsi SulawesiTenggara (Tergugat Il) mengeluarkan surat tertanggal 30 Juli 2018 perihalusul persetujuan PAW Anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasionaldalam hal Penggugat!

sampai dengan Penggugat V, sehingga oleh DPP PAN(Tergugat l) melalui suratnya tertanggal 20 September 2018 perihalpersetujuan PAW Anggota DPRD dari Fraksi PAN yaitu Para Penggugat;Bahwa adanya surat yang diterbitkan oleh Tergugat Il (DPW PAN SULTRA)kepada Tergugat Ill (DPD PAN) tentang Kepengurusan Dewan PimpinanDaerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wakatobi tidak sah berdasarkanhukum karena tidak sesuai dengan AD/ART PAN khususnya pasal 28 ayat 4;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Ill yang telah

melanggar hukum karenaproses pelaksanaan MUSDALUB tidak berdasarkan AD/ART PAN sehinggabaik langsung maupun tidak langsung apa yang dilakukan juga oleh Tergugat dan Tergugat Il yang menyetujui proses usulan Persetujuan PAW AnggotaHal 3 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.SusParpol/2018/PN Wgw10.DPRD dari Fraksi PAN Kabupaten Wakatobi dalam hal ini Para Penggugatbatal demi hukum;Bahwa tindakan Para Tergugat telah mencederai rasa keadilan paraPenggugat sehingga dapat dikatakan bahwa para Tergugat telah

Menetapkan, menunda/menangguhkan usulan/pengajuan Pergantian AntarWaktu (PAW) para Penggugat dari Kedudukannya sebagai Anggota DPRDKabupaten Wakatobi dari Fraksi PAN;2.

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kelas Il WangiWangi untuksegera memberitahukan penetapan penundaan/penangguhan tentangusulan/pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) para penggugat darikedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 201 42019;DALAM POKOK PERKARAHal 4 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.SusParpol/2018/PN Wgw1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;2.

Bahwa pada saat meninggalnya almarhumahorang tua (bapak), (Ibu) dan saudari dari yang menjadi ahli waris masihhidup ;Penetapan Gugur PAW No. 0065/Pdt.P/2018Halaman 1 dari 54. Bahwa semasa hidupnya almarhumah EE belummenikah;5.

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuanyang berlaku;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Jayapura c.q majelis Hakim yang menanganiperkara ini, untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara iniPenetapan Gugur PAW No. 0065/Pdt.P/2018Halaman 2 dari 5selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2.

yang telah ditetapkanPemohon tidak hadir dalam persidangan walaupun jurusita Pengadilan AgamaJayapura berdasarkan relaas panggilan tanggal 03 Oktober 2018 dan tanggal09 November 2018 telah dua kali memanggilnya secara sah dan patut, dantidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sahmenurut hukum ;Bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam setiap persidangan tanpaalasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidakbersungguhsungguh dalam berperkara.Penetapan Gugur PAW

Menyatakan perkara Nomor 0065/Pdt.P/2018/PAJpr gugur ;Penetapan Gugur PAW No. 0065/Pdt.P/2018Halaman 4 dari 52. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp 231.000, (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;Demikian penetapan ini dijatunkan di Jayapura, pada hari Rabu, tanggal14 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1440Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs.

Idris, S.H, MH.Penetapan Gugur PAW No. 0065/Pdt.P/2018Halaman 5 dari 5

strong>AGUNG Als DENGGOL Bin MARGAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) bulan;