Soekarno Hatta No.02 Muara Rapak KotaBalikpapan, dalam hal ini bertindak baik secara bersamasama maupun secara sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2012 ; PENGADILAN TIPIKOR tersebut :Telah membaca, Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanresmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriSamarinda tanggal 31 Juli 2012 Nomor: 03/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda;Membaca, dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan

Negeri Samarinda tanggal 31 Juli 2012Nomor 03/Pid.Tipikor/20121PN.Smda diperiksa pada peradilan tingkat banding,permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal06 September 2012; Membaca , Akta Pernyataan Permintaan banding dari kuasa hukum TerdakwaNomor: 03.Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 06 Agustus 2012 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telahmengajukan banding agar putusan Pengadilan Negeri Tipikor

, tidak terdapat halhal dan fakta hukum baruyang dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan alasan banding Terdakwa;Menimbang, selaku YUDEX FACTIE Pengadilan Tinggi Tipikor akan mengkajipenerapan kualifikasi delik yang dianggap terbukti dilakukan terdakwa dalam putusan72Hakim Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda atas diri terdakwakhususnya dikaitkan dengan bentuk dakwaan subsidaritas;Menimbang. bahwa dakwaan subsidaritas tidak ditafsirkan/tidak dibaca dan tidakdianggap sebaai dakwaan

alternative semata, akan tetapi telah mempertimbangkan secaratertib seperti adanva dakwaan subsidaritas. maka dalam hal ini metode pertimbangan dananalisis sebagai demikian, dapat disetujui dan karenanya diambil alih oleh Majelis HakimTinggi Tipikor, kecuali mengenai kualifikasi perbuatan dan /atau besarnya hukuman penjarapengganti atas diri Terdakwa aquo.Menimbang bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan kualifikasi perbuatanyang dilakukan oleh Terdakwa kecuali pada frasa DAN antara dua perbuatan

Hakim Ad.Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan PenetapanWakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 08 Oktobcr 2012 Nomor25/PID/TPK/2012/PT.KT.Smda, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidanganterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh HakimHakimAnggota dan dibantu ABDUL HADI, SH.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal01 Maret 2020 ;4. Perpanjangan Dari Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengantanggal 31 Maret 2020 ;5. Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampaidengan tanggal 14 April 2020 ;Halaman 1 dari 232 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.SusTipikor/2020/Pn. Jkt. Pst6.

Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TipikorJakarta Pusat sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14Mei 2020 ;7. Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sejaktanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 ;8. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Tinggi Pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta Pusat sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli2020 ;9.

Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Pada PengadilanTinggi DKI Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengantanggal 20 Agustus 2020 ;Terdakwa tersebut didampingi Tim Penasihat Hukum 1. RudiantoManurung, SH.,MH,C.L.A, 2. Zainal Siregar, SH., 3. Richard ValentinoTomasoa, SH.,MH.,C.L.A, 4. Dedi Saputra, SH., 5. Anwar sadat Lubis, SH., 6.Hasdiah Salam, SH.,MH., 7.

Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah PenyitaanKepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: PRIN1729/M.1.5/Fd.1/07/2019 tanggal 8 Juli 2019 dan PenetapanSita dari Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor:71/Pen.Pid.Sus/TPK/VIII/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Agustus2019 yang menyita dokumen 283 item.f.

RE Martadinata 1/2 Volker Tanjung Priok JakartaUtara, permintaan izin pengeledahan dari Aspidsus Kejati DKINomor: B6496/M.1.5/Fd.1/08/2019 tanggal 7 Agustus 2019 danPenetapan Penggeledahan dari Pengadilan Tipikor pada PNJakarta Pusat Nomor: 50/Pen.Pid.Sus/TPK/VIII/2019/PN.Jkt.Psttanggal 9 Agustus 2019.

., yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonantersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut padatanggal 13 Juni 2019;Menimbang, memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telahdisampaikan kepada Para Termohon Kasasi masingmasing pada tanggaltanggal 26 Juni 2019 dan 27 Juni 2019, kemudian Termohon Kasasi IImengajukan kontra memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan

M AL)YL A bervececeecceccceceeeceeeseeesseesee sess Rp 6. 000,JUMI AN... eee eeeeee neers Rp 206. 000,(dua ratus enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/1/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Dara Aprilia Wulandari; (Pemohon).Banda Aceh, Januari 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAHalaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN/BnaDrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN/Bna

PUTUSANNOMOR : 051/PID.SUS/2014/PN.JKT.PSTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri/HAM/TIPIKOR/NIAGA/Hub.

cues somes Rp. 5.000,00~ ROAKSIL....... 0. ccc cceec ccc eccecueeccceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeueeeneeeaes Rp.5.000,00 M@TeV Al... eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeaaaees Rp. 6.000,00~ JUMMAN ooo eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeaaaees Rp.196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/I1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Hatice Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

TIPIKOR.01.6/VI/2015 ;Menimbang, bahwa karena permohonan pengajuan pernyataanbanding tersebut telah diajukan sesuai dengan syaratsyarat dan tenggangwaktu yang diatur oleh Undangundang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), makapermohonan banding oleh Jaksa / Penuntut Umum maupun Penasihat hukumTerdakwa tersebut secara formal telah memenuhi syarat untuk diterima ;Menimbang, tata cara mengadili Pengadilan TingkatPertama/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda dalam memeriksa Terdakwa Drs

tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor: 29/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 11 Februari2015 dapat dipertanankan dan harus dikuatkan ;Mengingat, Pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55Ayat 1.ke 1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor

Tipikor/2014/PN.Smda Tgl. 11 Februari 2015atas nama Terdakwa Drs. H. Fachrodin, M.Si. Bin Ahmad yang dimintakanbanding tersebut; ;3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkatperadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500, (Dua Ribu LimaRatus Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarindapada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA,SH., MH,.

Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSARSIREGAR, SH., M.Hum, Hakim Tinggi Tipikor dan MOCHAMAD ILYAS, SH.,MH.

Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiSamarinda No.14/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 28 September 2015untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusanmana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum padahari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu olehHalaman 54 dari 54 Putusan No.14/PID.TIPIKOR

., tanggal 09 April 2013, yangamar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda No. 09/Pid Tipikor/2012/PN.Smda., tanggal 23 Januari2013 yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusansepanjang mengenai status berkas perkara atas nama Terdakwa sehinggaselengkapnya berbunyi sebagai berikut :e Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Drs.

dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonankasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :e Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalampertimbangan putusannya pada halaman 36 alinea pertama yang kami kutipdan berbunyi : Menimbang, bahwa terhadap alasan Penuntut Umum didalam memori bandingnya sebagaimana tercantum dalam point I PengadilanTinggi Tipikor

beberapa kali Terdakwa hadir di sidang pengadilanwalaupun dalam keadaan sakit/stroke (vide putusan Mahkamah Agung atasnama Terdakwa Soeharto Presiden Republik Indonesia);Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Samarinda Nomor : 06/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA., tanggal 09 April 2013,yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda No. 09/Pid Tipikor

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Samarinda Nomor : 06/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA., tanggal 09 April 2013,yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda No. 09/Pid Tipikor

PUTUSANNomor : 46/PID.SUS.K/2013/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAann Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan,mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :0"Nama : INDRAMONO;Tempat lahir : Aek Nabara;Umur / tgl. Lahir : 39 tahun / 14 Januari 1974;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : JI.

Hakim Pengadilan Tipikor Medan (Tahanan Kota) sejak tanggal 01 Maret2013 s.d. 30 Maret 2013;3. Ketua Pengadilan Tipikor Medan (Tahanan Kota) sejak tanggal 31 Maret2013 s.d. 29 Mei 2013;4. Ketua Pengadilan Tinggi Tahap (Tahanan Kota) sejak tanggal 30 Mei2013 s.d. 28 Juni 2013;5.

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Medan selaku Ketua Majelis, KAREL TUPPU, SH.MH, sebagaiHakim Tinggi Tipikor, Dr. MANGASA MANURUNG, SH.

No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKIkepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan padatanggal 2 Mei 2018;Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima diKepaniteraan Tipikor pada Pengadilan jakarta Pusat pada tanggal 4 Mei 2018, danmemori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 17 Mei 2018;Telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yangditerima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat padatanggal 28 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikankepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2018;Telah membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yangditerima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan jakarta Pusat pada tanggal 28Mei 2018, dan konira memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikankepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2018Telah membaca surat dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yangditujukan masingmasing

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Bambang Gunarto sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tipikor pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, oleh kami : DANIELDALLE PAIRUNAN, SH.MH selaku Ketua Majelis, ILNYOMAN ADI JULIASA,SH.MH Hakim Tinggi dan ACHMAD YUSAK,S.H.MH, HakimHakim Tinggi ,dan HENING TYASTANTO,S.H.,CN, dan Drs.H.RUSYDI,S.H..

HakimHakimAd Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masingmasing sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta tanggal 4 Juni 2018 Nomor 15/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI untukmengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut padahari Selasa tanggal 24 Juli 2018 diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, seria NURHAYATI, S.H., M.H.

PUTUSANNomor 1401 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : H.RONNY WAHYUDI ;Tempat lahir : Surabaya ;Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/11 Februari 1955;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Perum.

SinarGrafika, cetakan ketiga, April 2002 halaman 370 , ...setiap putusan yangdijatunkan Pengadilan harus secara tegas memuat diktum atau amar yangberisi perintah yang ditentukan dalam huruf k dengan demikian putusanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor42/TIPIKOR/2012/PT.BDG, tanggal 11 Februari 2013 dan putusan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BandungNomor 28/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, tanggal 08 November 2012 adalahbatal demi hukum

Perihal dan alasan hukum keberatan pertama ;Keberatan ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti,khususnya terhadap pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusanPengadilan Tinggi TIPIKOR, pada halaman 49 paragraf 3, yang padaHal. 65 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014pokoknya, Menimbang, ...

No. 1401 K/Pid.Sus/2014Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBandung Nomor : 42/TIPIKOR/2012 /PT. BDG, tanggal 11 Februari 2013 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg, tanggal 08 November2012 tersebut ;1.MENGADILI SENDIRI :Menyatakan Terdakwa H.

Abdul Latif, S.H., M.Hum., dan H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum danPemohon Kasasi Il/Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. ttd./Dr. H. M.

Majelis Hakim Pengadilan sejak tanggal 12 Desember 2018 s/dtanggal Tipikor Makassar 10 Januari 2019 ;3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar,sejak tanggal 11 Januari 2019 s/d tanggal 11 Maret 2019 ; 4. Perpanjangan Penahanan (PP.I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tingg!Makassar, sejak tanggal 12 Maret 2019 s/d tanggal 10 April 2019 ; 5. Perpanjangan Penahanan (PP.II) oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiMakassar, sejak tanggal 11 April 2019 s/d tanggal 10 Mei 2019 ; 6.

Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidaklagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahamibenarbenar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tipikor ; Bahwa faktanya Desa Passimarannu menerima Anggaran sebesarRp.1.532.460.994, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dari APBDsebesar Rp. 891.230.706,, Dana Desa dari APBN sebesarRp.621.768.266, dan bagian dari Hasil Pajak Daerah sebesarRp.19.462.022,.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor Makassar Nomor 102/Pid.SusTPK/ 2018/ PN Mks, tanggal 2 Mei 2019 ; 3. Menyatakan Pembanding/ terdakwa Andi Fajar Bin Petta Rakkatidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalamPerkara INI ; 22222 nnn enna nn enn nen ene nnn nena enn een nnn n nnn eneesHalaman 65 dari 76 halamanPutusan Nomor 12PID TPK2019PT.MKS4.

biaya perkara ini untuk kedua tingkatperadilan dan untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan dibawah ini ; Memperhatikan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang Nomor 58Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undangundang No. 6tahun 2014 tentang Desa, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKUHAP, UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor

PANITERAPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 76 dari 76 halamanPutusan Nomor 12PID TPK2019PT.MKS

VIKING ENGINEERING denganTERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI ( in casu HAMIDI), yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri / HI / Perikanan /Tipikor Tanjung Pinang diberi tanda Bukti TK.I / PR.I 1B ;Foto coppy Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yangditandatangani oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGATREKONVENSI diwakili TAN CHUAN SOON selaku Direktur PT.

VIKING ENGINEERING denganTERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI ( in casu DETIMOTU MONA), yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri / HI /Perikanan / Tipikor Tanjung Pinang diberi tanda; Bukti TK.II / PR.II 2B :Foto coppy Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yangditandatangani oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGATREKONVENSI diwakili TAN CHUAN SOON selaku Direktur PT.

VIKING ENGINEERING denganTERGUGAT IV KONVENSI / PENGGUGAT IV REKONVENSI ( in casuANRESSI DESTIANA EKA PUTRI ), yang ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Negeri / HI / Perikanan / Tipikor Tanjung Pinang diberi tandaBukti TK.IV / PR.IV 4B:Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Padt.G/2021/PN Btm10.Ad.12.13.14.15.16.17.Foto coppy surat Berita Acara Teguran ( Aanmaning ) Nomor : 3/Pen.Eks / Pdt.SusPHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri

/ HI / PERIKANAN / TIPIKORTanjung Pinang Kelas 1A diberi tanda Bukti TK/ PR5;Foto coppy surat Berita Acara Teguran (Aanmaning ) Nomor : 3 / Pen.Eks/ Pdt.SusPHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 20 April 2021 yang ditanda tanganioleh Ketua Pengadilan Negeri / HI / PERIKANAN / TIPIKOR Tanjung PinangKelas 1A diberi tanda Bukti TK /PR6 :Foto coppy surat Berita Acara Teguran (Aanmaning ) Nomor : 3 / Pen.Eks/ Pdt.SusPHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 20 Mei 2021 yang ditanda tanganioleh Ketua Pengadilan Negeri / HI

/ TIPIKORTanjung Pinang Kelas 1A diberi tanda Bukti TK/ PR9: ;Foto coppy surat Berita Acara Teguran ( Aanmaning ) Nomor : 3 / Pen.Eks /Pdt.SusPHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 24 Juni 2021 yang ditanda tanganioleh Ketua Pengadilan Negeri/HI/PERIKANAN/TIPIKOR TanjungpinangKelas 1A diberi tanda Bukti TK / PR 10:Foto coppy surat e mail dalam bahasa Inggris tanggal 4 Juni 2021 dariTergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi ( in casu HAMIDI ) ditujukankepada TAN CHUAN SOON alias Sven Tan, Perihal : Klarifikasi