Tergugat mengeluarkan keputusanperesmian Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dalam keadaanaktif, menyetujui mekanisme PAW anggota DPRD. Tergugat dalam menerbitkankeputusan peresmian mestinya sudah mengetahui jalan atau mekanisme yangtepat dari PAW anggota DPRD.

Huruf f menyebutkan : dilakukan rekomendasi PAW oleh Dewan PengurusKabupaten Partai Demokrasi Kebangsan Kabupaten Barito Utara(selanjutnya disebut DPK PDK) pada tanggal 19 Agustus 2013 melalui suratnomor PDK/PBU/43/VIIV/2013;b. Huruf g menyebutkan : dilakukan pemberhentian oleh DPK PDK padatanggal 12 September 2013 melalui surat nomor PDK/SKBU/44/IX/2013;Telah terjadi proses yang salah sebelum diterbitkannya objek sengketa yaknidilakukannya PAW terlebih dahulu kemudian pemberhentian.

Barito Utara, PerihalB.15/293/2013 Pengganti Antar Waktu (PAW)c 30 Oktober 2013 Ketua Komisi Pemillihan Umum (KPU)243/KPU.Kab020/X/2013 Kab. Barito Utara, Perihal PAW AnggotaDPRD Kab. Barito Utara dari PartaiDemokrasi Kebangsaand 30 Oktober 2013 KPU Kab. Barito Utara, Perihal Beritaacara tentang pemeriksaan pemenuhanpersyaratan calon PAW Anggota DPRDKab. Barito Utara hasil Pemilihan UmumTahun 2009 29.

/PPSJ/029/VV2013tertanggal 14 Juni 2013 Perihal PAW (Pergantian AntarWaktu) Saudara H.

Perihal PAW (Pergantian AntarWaktu) Saudara H.

sedikit pun pada diri Penggugat maka secarayuridis Penggugat tidak layak dan tidak patut untuk dilakukan PenggantianAntar Waktu (PAW).

untuk tidak membuat SuratPengusulan dan Surat surat lainnya yang bertalian dengan SuratPermohonan Nomor: PAN/13.30/A/K5/13/I/2017 tertanggal 03 Januari 2017untuk dilaksanakannya tahapantahapan proses Penggantian Antar Waktu(PAW) kepada Tergugat V dan Para Turut Tergugat atas diri Penggugat;3.

Menyatakan, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan, Surat Permohonan Nomor: PAN/13.30/A/K5/13/l/2017tertanggal 03 Januari 2017 yang sepanjang untuk dan atas nama Ahmad,S.E (Tergugat IV) untuk dilaksanakannya tahapantahapan prosesPenggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat yang dilaksanakanoleh Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;4.

Effendy Choirie dari Keanggotaan Partai KebangkitanBangsa yang ditandatangani oleh Tergugat;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB No. 7177/DPP02/V/A.1/III/2011, kemudian pada tanggal 7 Maret 2011 Tergugat mengajukan Surat Nomor:7193/DPP03/V/A.1/IM/2011 tertanggal 7 Maret 2011 perihal PermohonanPergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRRI atas Nama Dr. H. A. EffendyChoirie dengan calon pengganti Drs. H.

Demikian pula SuratNomor: 7193/DPP03/V/A. 1/III/2011 perihal Permohonan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRRI atas Nama Penggugat;Bahwa Tergugat dengan sengaja tidak memberi ruang dan kesempatan kepadaPenggugat untuk melakukan pembelaan yang berkaitan dengan pemberhentiantersebut di tingkat internal partai;Surat Keputusan DPP PKB No. 7177/DPP02/V/A. 1/III/2011 tentang PenetapanPemberhentian Dr. H. A.

Effendy Choirie dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa.Berdasarkan Surat Keputusan Tergugat a quo kemudian pada tanggal 7Maret 2011 Tergugat mengajukan Surat Nomor: 7193/DPP03/V/A.1/III/ 2011perihal Permohonan PAW Anggota DPR RI atas nama Dr. H. A. EffendyChoirie dengan calon pengganti Drs. H.

Selain dari pada itu, dasarhukum PAW diatur dalam Pasal 16 Undangundang No. 2 Tahun 2011 tentang PAWanggota DPR;Dengan demikian Judex Facti hanya mempertimbangkan Pasal 213 ayat 2 huruf eUndangUndang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal16 Undangundang No. 2 Tahun 2011 dalam pertimbangannya;Bahwa oleh karena Judex Facti hanya mempertimbangkan kewenangan partaitentang PAW Pasal 213 ayat 2 huruf c UndangUndang No. 27 Tahun 2009 tentangMPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 16 Undangundang

maka berakibat batal demi hukum;Oleh karenanya UndangUndang memberikan ruang untuk mengujinya baik diMahkamah Partai maupun di Pengadilan agar pemberhentian sebagai anggota partaiyang dilanjutkan dengan usulan PAW tidak dilakukan secara sewenangwenang olehpartai politik;Bahwa mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 38/PUUVIII/ 2010berbunyi: 3.17.5 Bahwa meskipun partai politik berwenang melakukan PAW bagianggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD namun di dalampelaksanaannya haruslah

Penggugat oleh Tergugat atas dasar SK Masa Tugasserta dilaksanakannya proses PAW tersebut oleh Para Turut Tergugat adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) karena bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, sebagai berikut :a Bahwa berdasarkan ketentuan PAW sebagaimana diatur dalam Pasal 383UURI No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terdapat 3(tiga) persyaratan pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kotayakni : meninggal dunia,

mengundurkan diri atau diberhentikan, berkenaanaturan tersebut jelas terbukti tidak terdapat dasar hukum Pengajuan PAW atasdasar Keputusan Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota Dewan,sehingga pengajuan PAW demikian tidak berdasarkan hukum dan harusditolak, oleh karenanya Tindakan Tergugat dan Para Turut Tergugat yangtetap memproses PAW atas diri Penggugat berdasarkan SK Tergugat perihalPembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD adalah perbuatanmelawan hukum ;b Bahwa SK Pembagian Paruh Waktu

Penggugatmerupakan perbuatan melawan hukum ;17 Bahwa hingga saat ini Proses PAW atas diri Penggugat masih berlangsung dan sedangdiproses oleh Para Turut Tergugat, oleh karenanya Penggugat menarik Para TurutTergugat IV (Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, Walikota Tanjung Pinang, GubernurKepulauan Riau dan Ketua KPUD Kota Tanjung Pinang) selaku pihakpihak yangberwenang memproses pengajuan PAW atas diri Penggugat oleh Tergugat ( vide UURINo. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD jo Peraturan PemerintahNo

( bukti P11.1 );23 Foto copy Surat Rain Maker No.010/SP/RMA/XI/2012 tanggal 9 Nopember2012 perihal Permohonan Penundaan PAW ( bukti P11.2 );24 Foto copy Surat Rain Maker No.013/SP/RMA/XI/2012 tanggal 9 Nopember2012 perihal Permohonan Penundaan PAW ( bukti P11.3 );25.

Foto copy Surat Rain Maker No.018/SP/RMA/XI/2012 tanggal 9 Januari 2013perihal Permohonan Penundaan PAW( bukti P11.4 );26 Foto copy Surat Rain Maker No.No.017/SP.ISus/RMA/XI/2012 tanggal 27Nopember 2012 Permohonan Penundaan PAW( bukti P11.5 );27 Foto copy Surat Rain Maker No. 09/SP/RMA/XI/2012 tanggal 9 Nopember2012 perihal Permohonan Penundaan PAW( bukti P11.6 );28 Foto copy Surat DPRD Kota Tanjung Pinang No.191/DPRD/2012 tanggal 28Nopember2012 perihal PAW Anggota DPRD Kota Tanbjuyng pinang an Jamal

L;Bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa selaku TERGUGAT Sampai saatGugatan ini dalam tahap Mediasi dan perbaikanmaret 2014 belummelaksanakan usulan PAW sebagaimana mestinya, hanyamelakukan suratmenyurat ke KPUD kab, Gowa namun tidak melengkapi kelengkapan berkassehingga bagaikan bola pimpong antara Pimpinan DPRD kab, Gowa denganKPUD Kab, Gowa sehingga proses PAW belum terproses sebagaimanaselayaknya.Bahwa perbuatan TERGUGAT jelasjelas merugikan PENGGUGAT baik secaraMoril maupun secara Materiildan telah

(delapan Ratus juta Rupiah) Atas keterlambatan Proses PAW, danRp. 2.000.000.000.

Sehingga pertimbangan JudexFactie Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menganggap putusan MahkamahPartai Demokrat yang menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada ANDI LUKMAN,MM dari keanggotaan Partai Demokrat dapat langsung dilaksanakan atau dijadikanacuan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa dalam memproses Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Fraksi Partai Demokrat atasHal. 14 dari 24 hal.

) terhadap ANDILUKMAN, MM., malah tidak menghendaki untuk dilakukan PAW terhadap yangbersangkutan.

Untuk itu, sangatlah keliru jika Judex Factie Pengadilan NegeriSungguminasa malah menyalahkan Tergugat serta membebankan pembayaran gantirugi kepada Tergugat atas tidak dilaksanakannya PAW terhadap ANDI LUKMAN,MM., sementara tidak dapat dilakukannya PAW terhadap yang bersangkutan karenaDewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa selaku pihak yangberwenang mengusulkan PAW tidak menghendaki untuk dilakukan PAW terhadapkadernya tersebut;Hal. 17 dari 24 hal.

sebagaipelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik dan menyalahgunakankewenangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut di atas ;Bahwa berhubung pengajuan penggantian antar waktu atas dirt Penggugat darikedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTrenggalek oleh Tergugat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalekdimaksud, nyatanyata telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan, maka konsukuwensi hukumnya adanya Usulan/ pengajuan PAW

20123NegeriPerkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan oleh PengadilanNegeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Makamah Agung paling lama 30 hari(tiga puluh hari) sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan MakamahAgung ;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepada PengadilanTrenggalek agar memberikan putusan sebagai berikut :DALAM PROVISI :Menetapkan, menunda/menangguhkan usulan/pengajuan PAW

(Penggantianantar waktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek oleh DPRD KabupatenTrenggalek sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek untuk segeramemberitahukan Penetapan Penundaan/Penangguhan tentang Usulan/Pengajuan PAW (Penggantian Antar waktu) Penggugat dari kedudukannyasebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Trenggalekkepada DPRD Kabupaten Trenggalek dan atau instansiinstansi terkait ;DALAM POKOK PERKARA :123Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan, usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar Waktu) atas diriPenggugat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Trenggalek oleh Tergugat kepada Pimpinan DPRDKabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Nomor : PAN/13/TL/B/KS/08/VII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 adalah merupakan pelanggaran terhadap hakanggota Partai Politik

(penggantian antarwaktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTrenggalek oleh Tergugat kepada pimpinan DPRDKabupaten Trenggalek berdasarkan surat nomor: PAN/13/TL/B/KS/08/VUI/ 2011 tertanggal 15 Agustus 2011adalah merupakan pelanggaran terhadap hak anggotapartai politik dan penyalahgunaan kewenangan ;3 Menyatakan usulan/pengajuan PAW (penggantian antarwaktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Surat Tergugat Nomor:10/DPP PKPI/U/PAW/VIII/2017 tentangSuratTindak Lanjut Usulan Pencabutan Keanggotaan Partai dan Penggantianantar Waktu anggota DPRD Kab.Siak, Kota Dumai dan Kab.Rokan Hilir,tertanggal 16 agustus 2017;b. Surat Tergugat II Nomor: 131/DPN PKP IND/IX/2017, tertanggal 05September 2017, tentang Persetujuan Penggantian Antar waktuPenggugat sebagaiAnggota DPRD Kab.

Rokan Hilir, dan Surat Nomor:181/DPN PKP IND/XI/2017, tertanggal 21 November 2017 tentangPenjelasan Status Kepengurusan dan PAW;c. Surat Tergugat Ill Nomor:072/DPK PKPI/Rohil/I/2018, tertanggal 10Januari 2018, tentang hal Penunjukan PAW Sdr.Efrata Ginting Dapil 2(dua) Anggota DPRD Rokan Hilir kemudian menunjuk PAW. sdr.IshaqYunus Dapil 1 (Satu) dari PKP Indonesia Kab. Rokan Hilir;6.

Bahwa Tergugat II menerbitkan surat pada tanggal 21 November 2017Nomor: 181/DPN PKP IND/XI/2017, prihal penjelasan statuskepengurusan dan PAW pergantian atasnama Penggugat oleh saudaraIshaq Yunus yang berasal dar daerah pemilihnan (Dapil) yang berbeda,kepada ketua DPRD Kab.Rokan Hilir yang ditanda tangani olehTergugat Il, di Jakarta;.

Bahwa Tergugat Ill telah menerbitkan surat Nomor: 072/DPKPKPI/Rohil/I/2018, dalam Hal Penunjukan PAW saudara Penggugatdengan Poin 1 huruf a, b, c, d, e dan F masingmasing telahmengundurkan diri dari keanggotaan Partai PKPI Kabupaten RokanHilir, dan pada Poin 2 Bahwa Tergugat III menunjuk PAW anggotaDPRD Kab.Rokan Hilir atas nama saudara Ishaq Yunus Dapil dariPKPI Kab.Rokan Hilir yang ditanda tangani oleh Tergugat Ill, padatanggal 10 Januari 2018 di Bagan Siapiapi;.

RokanHilir, dan Surat Nomor: 181/DPN PKP IND/XI/2017, tertanggal 21November 2017 tentang Penjelasan Status Kepengurusan dan PAW;Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat III Nomor:072/DPKPKPI/Rohil/I/2018, tertanggal 10 Januari 2018, tentang hal PenunjukanPAW Sdr.Efrata Ginting Dapil 2 (dua) Anggota DPRD Rokan Hilir kKemudianmenunjuk PAW sdr.

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, Tergugat melalui suratnya Nomor :171/18/DPRD, Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal : PAW Anggota DPRDKab. Gowa dari Partai Demokrat, yang ditujukan kepada Pimpinan KPUKabupaten Gowa /n Casu Turut Tergugat, yang tembusannya jugadisampaikan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa, dimanaisi Surat Tergugat tersebut didasarkan pada salinan Putusan PengadilanNegeri Sunggumina Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.

Karenasejak Penggugat mengetahui bahwa Tergugat melakukan proses PAW yangtidak berdasar hukum tersebut, maka Penggugat telah terganggu dalamtugas dan tanggungjawabnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gowasehingga Tergugat berupaya menempuh upaya hukum dengan mengangkatAdvokat untuk mengajukan somasi dan gugatan dalam perkara a quokepada Tergugat ; Bahwa adapun jumlah kerugian materiil yang dialamiPenggugat sehubungan dengan perbuatan Tergugat yaitu sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sesuai suratnya Tanggal 22Januari 2018, Nomor : 171/18/DPRD, Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal :PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dari Partai Demokrat, yang ditujukankepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowa atas nama ANDI LUKMAN MMDg. NABA /n Casu Penggugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum, sehingga patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untukmembayar kerugian materiill yang dialami Penggugat sebesar Rp.150.000.000.

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan proses PAWsesuai surat Tanggal 22 Januari 2018, Nomor : 171/18/DPRD, Lampiran : 2(dua) berkas, Perihal : PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dari PartaiDemokrat, yang ditujukan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowa atasnama ANDI LUKMAN MM Dg. NABA In Casu Penggugat, tidak berdasarkanhukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;3.

Menghukum Tergugat untuk mencabut dan menarik kembali suratTergugat Tanggal 22 Januari 2018, Nomor : 171/18/DPRD, Lampiran : 2(dua) berkas, Perihal : PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dari PartaiDemokrat, yang ditujukan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowa;4. Menghukum Tergugat untuk menunda proses Penggantian Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Demokrat atas nama ANDILUKMAN MM Dg. NABA In Casu Penggugat, sampai putusan dalam perkaraperdata Nomor : 48/Pdt. G/2017/PN.

Aidil Fitri,SH AnggotaDPRD Kota Samarinda (Penggugat); e Adanya Surat DPRD Kota Samarinda Nomor: 171/680/DPRDSMD/2009perihal Penyampaian tentang Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) A.n.Sdr.

Adanya Surat KPU Kota Samarinda Nomor: 171/680/DPRDSMD/2009tanggal 03 Desember 2009 perihal Penyampaian tentang PermohonanPergantian Antar Waktu (PAW) An. Sdr. Aidil Fitri, SH anggota DPRDKota Samarinda;c. Adanya Surat KPU Kota Samarinda Nomor: 195/KPUKS/XI/2009tanggal 18 Nopember 2009 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) An.Sdr. Aidil Fitri, SH anggota DPRD Kota Samarinda;d.

Muhammad Hatta telahmemenuhi persyaratan dan merekomendasikan yang bersangkutan untukdiproses lebih lanjut (Berita acara Penelitian Pemenuhan PAW atas nama Sdr.17Muhammad Hatta terlampir);Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum tersebut diatas dibuat berdasarkan SuratKetua DPRD Kota Samarinda Nomor :171/640/DPRDSMD/2009 tanggal 13Nopember 2009, Perihal PAW Anggota DPRD Kota atas nama Sdr. Aidil Fitri,SH dari Partai Patriot oleh Sdr.

Muhammad Hatta, yang dilampiri Surat DPP/DPW/DPC Partai Patriot Nomor : 303/SK/DPPPATRIOT/X/2009 tanggal 28Oktober 2009 Tentang Pemecatan Anggota Partai Politik, Nomor : 304/SI/DPPPATRIOT/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 Perihal Rekomendasi PAW AnggotaDPRD Kota, Nomor : 090/RKM/DPWPATRIOT/XI/2009 tanggal 4 Nopember2009 dan Nomor : 028/SM/DPCPATRIOT/SMD/XI/2009 tanggal 10 Nopember2009 Tentang PAW Sdr.

Aidil Fitri, SH dari Partai Patriot yang isinyamenyatakan proses PAW An. Sdr. Aidil Fitri, SH tidak dapat dilakukan,18menunggu adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;Bahwa Sdr.

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan atas permohonanpergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI dari PKB atas nama Dr. HAEffendy Choirie dan Hj.

Bahwa karena Tergugat tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas suratPenggugat yakni menolak untuk meneruskan usulan Penggugat perihal PergantianAntar Waktu ( PAW) Anggota DPR RI a/n. Dr. HA Effendy Choirie dan Hj.

Lily Chadidjah Wahid dengan Calon Pengganti JazilulFawaid, SQ., tanggal 7 Maret 2011 dan Nomor Surat : 7193/DPP03/V/A.1/MI/2011 Perihal: Permohonan PAW Anggota DPR RI Atas NamaDr.H.A. Effendy Choirie dengan Calon Pengganti Drs. H.

Bukti TII 7Partai Kebangkitan Bangsa, (foto kopi dari foto kopi) ; : Surat Nomor : 7190/DPP03/V/A.1/III/2011 PerihalPermohonan PAW Anggota DPR RI Atas Nama Hj.

Effendy Choirie sudah diberhentikan dari pengurusan PKB,dan diikuti dengan surat permohonan PAW ; Bahwa setahu saksi Dr. HA. Effendy Choirie sudah berkalikali mengajukan gugatan ke PN Pusat ; Bahwa yang saksi ketahui gugatan Dr. HA.

Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat karena Tergugat IV(empat) menerbitkan Surat Tertanggal 3 Januari 2011 Nomor : 170/06/DPRD/2011 Perihal Permohonan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu(PAW) a.n. Sdr.

Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat karena TergugatIV (empat) menerbitkan Surat Tertanggal 3 Januari 2011 Nomor :170/06/DPRD/2011 Perihal Permohonan Verifikasi Calon PenggantiAntar Waktu (PAW) a.n. Sdr.

Saifuddin dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor.170/06/DPRD/2011, tertanggal 3 Januari 2011 tentang Permohonan VerivikasiPersyaratan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr.

44Dalam PAW anggota DPRD Kabupaten/kota ditentukan secara jelasterhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota yang digantikan antar waktu,setelah melalui verifikasi administrasi. Bersifat Individual, karena anggotaDPRD Kabupaten yang digantikan jelas tentang siapa orang yang dituju.Bersifat final (definitif) setelah pengajuan PAW tersebut diresmikan olehgubernur dengan mengeluarkan keputusan peresmian PAW anggota DPRD,maka pada saat itu sudah dinyatakan berlaku;6.

PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah dikeluarkan keputusannyaoleh Gubernur, menimbulkan kedudukan anggota DPRD Kabupaten/Kotabersangkutan tidak lagi sama sebelum ia diberhentikan.

Saksi RUBIYA AHYA ALIAS AYA, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 02.30 WIB dirumah Saksi di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan GebangKabupaten Langkat Terdakwa telah mengambil sepeda motor HondaBeat warna merah putin dengan pelat nomor BK 6373 PAW milik Saksitanpa jjin; Bahwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kuncisepeda motor yang Saksi letakkan di laci sepeda motor; Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan

Saksi MAIRITA ALIAS MAI, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 02.30 WIB dirumah Saksi di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan GebangKabupaten Langkat, Terdakwa engambil sepeda motor Honda Beatwarna merah putih dengan pelat nomor BK 6373 PAW milik anak Saksiyaitu saudari Rubiya Ahya Alias Aya;Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan Terdakwa padaawalnya, kemudian pada saat itu Saksi dan Saksi korban dibangunkanoleh tetangga

Saksi ROSLINA Alias ROS, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 02.30 WIB dirumah Saksi di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan GebangKabupaten Langkat, Terdakwa engambil sepeda motor Honda Beatwarna merah putin dengan pelat nomor BK 6373 PAW milik Saksikorban yaitu Saudari Rubiya Ahya Alias Aya;Bahwa bermula saat itu. anak Saksi yang pulang ke rumahmemberitahukan kepada Saksi bahwa anak Saksi melihat seseorangkeluar dari gang sambil

StbBahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugiansebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwamembenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 02.30 WIB dirumah Saksi di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan GebangKabupaten Langkat, Terdakwa engambil sepeda motor Honda Beatwarna merah putin dengan pelat nomor BK 6373 PAW

turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN StbMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan dalam perkara ini, setelan dihubungkan satu sama lainnya, MajelisHakim memperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 02.30 WIB dirumah Saksi di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan GebangKabupaten Langkat, Terdakwa engambil sepeda motor Honda Beatwarna merah putin dengan pelat nomor BK 6373 PAW

Mengabulkan Pengaduan dari Pengadu untuk selurunnyaZ, Menyatakan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dariTeradu atas nama Bahriun Rambe, SH dan dari Teradu II atas namaManingar, SP sebagai anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatanperiode 20142019 dari Partai Bulan Bintang kepada Calon Legislativelainnya di Kabupaten Labuhanbatu) Selatan sesuai peraturanPerundangan yang berlaku6.

Mahkamah PartaiBulan Bintang) telah mengadili Penggugat, dengan menyatakan melakukanPergantian Antar Waktu (PAW) dari Teradu atas nama Bahriun Rambe, SHdan dari Teradu II atas nama Maningar, SP sebagai anggota DPRD KabupatenLabuhanbatu Selatan periode 20142019 dari Partai Bulan Bintang lainnya diKabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Peraturan Perundangan yangberlaku.2.

Ketua DPC PBB Labusel)sangat berkeinginan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat.10.

Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum penggugat danmemberikan kepastian hukum untuk para pihak, mohon kepada yang muliaMajelis Hakim dalam perkara A guo untuk dapat memberikan keputusanProvisi, yang berisi berupa penundaan terhadap proses Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap diri Penggugat sampai gugatan ini memperolehkekuatan hukum tetap.21.

Menyatakan batal dan tidak berlaku Putusan Nomor 13 A/MP/PP/XI/2017tanggal 9 Februari 2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) atas namaPenggugat.3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmattigedaad)4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Immaterial sebesarRp1.000.000.000.00 (satu miliyar rupiah) kepada Penggugat.5. Mengabulkan Tuntutan Provisi yang dimohonkan.6.

Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAMSURI alias MANG SAM Bin (Alm) PAYAMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

BARAT, berkedudukan diLabuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten ManggaraiBarat;Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanNegeri Labuan Bajo dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikanputusan sebagai berikut:Dalam Provisi: Menunda proses Pergantian Antar Waktu (PAW

Menyatakan usulan PAW Para Tergugat adalah tindakan perbuatanmelawan hukum. Menyatakan hukum Penggugat adalah kader Partai Bulan Bintang yangtelah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan dalam AD dan ARTmaupun Instruksi DPP Partai Bulan Bintang.

Surat A.017/DPW NTTSek/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016,berprihal : Instruksi PAW, yang ditujukan kepada Ketua DPC PartaiBulan Bintang Mangarai Barat.b. Suratnya Nomor B.014/DPW NTTSek/X/2016 tanggal 18 Oktober2016 berprihal : Penegasan PAW ADPRD yang ditujukan kepadaKetua DPRD Kabupaten Mangarai Barat.c.

Pengantar Rekomendasi DPP yang ditujukan kepadaKetua DPRD Manggarai BaratMenghukum Tergugat II untuk segera mencabut dan/atau membatalkanSurat Nomor 07/E/DPC.PBBMABAR/IX/2016 tanggal 19 September2016 berprihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD dari Partai BulanBintang Atas Nama Agustinus Galut ditujukan kepada Ketua DPRDKabupaten Manggarai Barat.Menghukum Tergugat III untuk segera mencabut dan/atau membatalkanSurat Nomor A259/DPPSek/04/1438 H tertanggal 31 Januari berprihalPersetujuan Penetapan PAW

PAW. No.888/Pdt.P/2020/Ms.SgiMengurus Rumah Tangga, KewargaNegaraan Indonesia, Alamat : GampongBeurawe, Kecamatan Kuta Alam, KotaBanda Aceh, Provinsi Aceh, di sebutSebagai Pemohon III;Dalam hal ini Pemohon I s/d III diwakili oleh Kuasanya USTAMAM,S.HIAdvokata/ Penasehat hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum (Law Office) BUSTAMAM &PARTNERS yang beralamat Jl. Medan Banda Aceh Km 105,Gp. Karieng. Grong grong, Kabupaten Pidie.

PAW No.888/Pdt.P//2020/Ms.Sgi1. Bahwa pada tahun 1965 telah melangsungkan pernikahanantara Muhammad Gade Bin Yakob dengan Tihawa BintiIbrahim (Pemohon I) dan dari pernikahan tersebut tidak dikarunia keturunan;2. Bahwa pada tahun 2012 telah meninggal dunia SuamiPemohon I atau Paman kandung Pemohon II dan Pemohon IIIyang bernama Muhammad Gade Bin Yakob di rumahnyaGampong Puuk Kecamatan Delima, Kab.Pidie denganmeninggalkan ahliwarisny yaitu :2.1. Tihawa Binti Ibrahim (Isteri);2.2.

PAW No.888/Pdt.P//2020/Ms.Sgi2. Nuraini binti Husen (anak perempuan saudara kandung)pemohon II;3. Ainul Mardhiah binti Husen (anak perempuan saudarakandung) Pemohon IIIo Bahwa saksi yakin bahwa almahum Muhammad Gademeninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagaimanadisebutkan diatas dan tidak ada lagi ahli waris yang lain;oBahwa saksi mengatahui para Pemohon /Kuasanyamengajukan permohonan ini untuk keperluan warisan darialm Muhammad Gade;;o Bahwa saksi mengetahui alm.

PAW No.888/Pdt.P//2020/Ms.Sgisedangkan secara materil suratsurat bukti tersebutdipertimbangkan sebagai berikut;Berdasarkan bukti P1 s/d P3 (Foto kopi SuratKeterangan Kependudukan) atas nama para Pemohonmerupakan bukti bahwa para Pemohon berada dalamwilayah hukum Mahkamah Syar iyah Sigli ;Berdasarkan bukti P4 (Foto kopi Surat KeteranganMeninggal dunia) atas nama M.

PAW No.888/Pdt.P//2020/Ms.Sgi(Pemohon 1) dan 2 (dua) orang anak perempuan saudarakandung sebagaimana disebutkan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) danPasal 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo. AlQuranSurat AlNisa Ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut yangmaknanya;9ig SV lg ob sll Jz i lk.

Menyatakan Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Bintan atas nama Penggugat (H. Lamen Sarihi, S.H, M.H) yangdiajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bintan Cq.Fraksi Golkar DPRD Kaupaten Bintan tidak sesuai dan bertentanganHalaman 2 dari 6 hal.

Put.Nomor 565 K/Padt.SusParpol/2018dengan tahapan, mekanisme dan proses yang diatur dalam PP Nomor 16Tahun 2010, UU Nomor 2 Tahun 2011, Tata Tertib DPRD KabupatenBintan Nomor 004/KPTS/DPRDBintan/2016 dan UU MD3 Nomor 17Tahun 2014; Cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukum;Menyatakan batal demi hukum surat usulan Pengganti Antar Waktu(PAW) Ketua DPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat (Sdr.

H.Lamen Sarihi, SH) atau setidaktidaknya dinyatakan tidak berlaku;Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak memproses lebih lanjutsurat usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kabupaten Bintanatas nama Sdr. H. Lamen Sarihi, S.H., M.H., (Penggugat) sampai putusandalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht);Memerintahkan kepada Dewan Pimpinan Partai Golkar Kabupaten BintanCq.

Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bintan untuk membayar dendasebesar Rp100,00 (seratus rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isiputusan ini;Memerintahkan kepada Turut Tergugat dalam Putusan Sela untukmenunda Proses Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Bintan atas nama Sdr. H. Lamen Sarihi, S.H, M.H.

berikut:1:2.Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan surat pengunduran diri atas nama Sudirman Ruslan tanggal1 Mei 2017 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Menyatakan sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra tanggal 13 April2017 tentang anggota Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan RakyatDaerah, Kabupaten Banyuasin atas nama Sudirman Ruslan tidak sah dantidak berkekuatan hukum,Menyatakan Surat Tergugat Nomor 050112/A/DPPGERINDRA/2017tanggal 16 Mei 2017 Perinal PAW

Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah, Kabupaten Banyuasin atas nama Sudirman Ruslan tidak sah dantidak berkekuatan hukum;Menyatakan semua tindakan Tergugat melakukan Pergantian AntarWaktu (PAW) Sudirman Ruslan selaku anggota DPRD KabupatenBanyuasin periode 20142019 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat secaratunai Sebesar Rp101.000.000.000,00 (seratus satu miliar rupiah);Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita

Menyatakan Surat Tergugat/Termohon Kasasi Nomor 050112/A/DPPGERINDRA/2017 tanggal 16 Mei 2017 Perihnal PAW Anggota DPRDKabupaten Banyuasin atas nama Sudirman Ruslan tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;5. Menyatakan semua tindakan Tergugat/Termohon Kasasi melakukanPergantian Antar Waktu (PAW) Sudirman Ruslan selaku anggota DPRDKabupaten Banyuasin periode 20142019 tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 721 K/Pdt.SusParpol/20196.

., MH.) telah memanggil Penggugatuntuk melakukan investigasi di Kantor Tergugat sehubungan dengan adanyasurat dari Turut Tergugat (Ketua DPC PDS/DPK/1/2011) tertanggal 5 Januari2011 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW), namun yang dilakukan pada saatinvestigasi tersebut bukanlah mengklarifikasi masalah Pergantian Antar Waktu(PAW) sebagaimana disebutkan dalam Surat Turut Tergugat (Ketua DPC KotaDepok), melainkan hanya menanyakan seputar perenungan pada tahun 2011 saja,yang menurut Penggugat tidak

Dimana yang menjadi inti dari surat tersebut adalah perihal PAW atas namaPenggugat, namun kenyataannya sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugattidak pernah mendapatkan tembusan dari surat tersebut;5 Bahwa sehubungan dengan Surat Turut Tergugat (Ketua DPC Partai DamaiSejahtera Kota Depok) No. 13/DPCPDS/DPK/I/2011 tertanggal 5 Januari 2011,Tergugat telah menerbitkan dan atau mengeluarkan Surat Keputusan No. 042/SKDPP PDS/VI/2011 tentang Penarikan dan Pemberhentian Sdr.

pernah memberikan rekomendasi PAW atasnama Penggugat kepada Tergugat (DPP Partai Damai Sejahtera), dimana hal inidapat dibuktikan bahwa di dalam Surat Keputusan Tergugat (DPP Partai DamaiSejahtera) No. 042/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 (vide Bukti P5)tidak ada tercantum Surat DPW Partai Damai Sejahtera Jawa Barat yangmerekomendasikan perihal PAW tersebut;7 Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Tergugat menerbitkan SuratKeputusan No. 042/SK DPP PDS/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011 sebagaimanatertuang

Bahwa kesalahan prosedur iniSepatutnya ditujukan kepada DPP dan DPC Partai Demokrat yangmemutuskan dan mengusulkan PAW dan bukan merupakan kesalahanTergugat yang tidak berurusan dengan masalah Internal Partai Demokrat(Putusan halaman 58));2. Bahwa Penggugat terlibat masalah narkoba sebagai pengguna (Bukti T6)dan karena sebagai pengguna yang dianggap sebagai korban, diselesaikandengan cara rehabilitasi adalah merupakan fakta.

Bahwa sebab bergulirnya kasus ini adalah diawali Penggugat yangHalaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 72/B/2017/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KIMtertangkap razia narkoba oleh BNN Propinsi Sumatera Selatan, sehinggasetelah melalui berbagai tahapan proses bermuara pada PAW oleh DPPPartai Demokrat lewat Surat Keputusan Nomor 44/SKDPP.PD/V/2016tanggal 31 Mei 2016 (Bukti T3) dan Surat usulan DPC Partai DemokratKabupaten Banyuasin kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin perihalPAW (Bukti Th 4); === === ==

= Menimbang,bahwa sampai disini secara materiil sebab dan akibat yang melatar belakangiterbitnya obyek perkara adalah dikarenakan ulah/perbuatan Penggugat sendiri(nuansa perbuatan pidana dalam hal ini Narkoba) sehingga terkena sanksiberupa PAW oleh internal Partai Demokrat (nuansa politik dalam hal ini PAW).Bahwa dengan kata lain Partai Demokrat mulai DPP, DPD Provinsi, dan DPCKabupaten telah merespon hal ini.

Bahwa akibat hukum berupa PAW atasnama Penggugat yang diganti dengan Sdr. Sahiridi, ini merupakankebijakan/kehendak dari DPP Partai Demokrat; 5).

Bahwaberdasar PAW yang diputuskan DPP Partai Demokrat maka DPC sPartaiDemokrat Kabupaten Banyuasin mengusulkan PAW ke DPRDKabupaten Banyuasin, dan DPRD Kabupaten Banyuasin meneruskan keGubernur Sumatera Selatan melalui Bupati Banyuasin yang akhimyaBupati Banyuasin meneruskan ke Gubernur Sumatera Selatan dan terbitlahSK obyek perkara (Bukti T3,T4,T5,T2,T 1 ) Menimbang,bahwa pada tahapan inimenunjukkan bahwa latar belakang terbitnya SK obyek perkara serta akibathukum dari penerbitan SK obyek perkara