Materal............ ccc cee cesses eeseeeeeeeseeePRP 10.000,00Jumlah............. wesseeseeesRP 110.000,00(Sseratus sepuluh ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ Il /2021Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Yus Parmen (Pemohon).Halaman 6 dari 6 Penatapay Nemor ORLA P/ZOR IS RN BnaPENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERA

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal .28 Mei 2012 s/d tanggal 26 Juni2012; ~ 4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d tanggal 15 Juli5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 16 Juli 2012s/d tanggal 14 Agustus2012; 6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda sejak tanggal 10Agustus 2012 s/d tanggal . 08 September 2012:; 7.

Tipikor/2012/PN.Smda; b. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Etmi Susilowati,Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwapermohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada PenasihatHukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2012 dan permohonan bandingTerdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28Desember 2012; IV.a.

Tipikor/2012/PN.Smda, sekedar mengenai pidana denda danpengganti (subsider) pidana denda, serta pengganti (subsider) pidanatambahan pembayaran uang pengganti, sehingga amar selengkapnyasebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa H. Lukitosari, S.E. bin Murni telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana * Turut Serta Melakukan Tindak PidanaKorupsi996 2.

dipergunakan dalam perkaralain;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini padakedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (limaribuDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hariKamis tanggal 28 Februari 2013 oleh ZAINAL ARIFIN, SH, MM, Hakim Tinggisebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD ILYAS, SH, MH. dan ANDREASLUMME, SH, MH, keduanya Hakim Ad Hoc Tipikor

Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Ambon, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 A April 2012;4. Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 26 April 2012 s/d 25 Mei 2012;5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 11 Juni 2012;6.

Permintaan Banding Nomor 06/Akta Pid.Tipikor/2014/PN.Ambtanggal, 01 September 2014, sedangkan permintaan banding dari PenasihatHukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum padatanggal 02 September 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan BandingNomor 06/Akta Pid.Tipikor / 2014 /PN.Amb, tanggal 02 Septembar 2014;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutJaksa / Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 02September 2014 yang diterima Panitera Muda Tipikor

/Akta Pid.Sus/ 2014 / PN.Amb, tanggal 12 Septembar2014;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding padatanggal 10 September 2014 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada PengadilanNegeri Ambon pada tanggal 01 Oktober 2014, sesuai tanda terima memoribanding Nomor 06/Akta Pid.Tipikor / 2014 /PN.Amb, tanggal 01 Oktober 2014;Menimbang, bahwa ~ Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa telah diberi kKesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage)sesuai Surat Pemberitahuan Pengadilan

Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon,sebagai Hakimhakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiAmbon Nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB, tanggal, 29 September 2014, untukmemutus dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebutdiucapkan dalam sidang yang terouka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh JACOB HENGST Panitera Penggani pada Pengadilan

Gladiol Nomor 6 RT.015, RW.004 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kupang ; Agama Katholik ; oneeenee eeePekerjaan :;Pensiunan PNS (Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NT Pendidikan S 5 Terdakwa ditahan oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d 10 April 2014 ;Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 01 April2014 s/d tanggal 30 April 2014 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 01 Mei 2014 s/d tanggal 29 Juni 2014 ; Perpanjangan ......e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupangsejak tanggal 30 Juni 2014 s/d tanggal 29 Juli 2014 ;e Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d tanggal 28 Agustus 2014 ;e Penahanan Wakil

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 18 September2014 ;e Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengantanggal 17 November 2014 ; Terdakwa tersebut di atas di dampingi oleh Penasihat Hukum : 1.

Maka dengan demikian baik Judex Facti PengadilanNegeri Meulaboh dan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sama tidakmenerapkan hukum sebagaimana mestinya;5.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh seharusnyadalam membuat pertimbangan hukumnya terhadap Putusan Sela dariPengadilan Negeri Meulaboh membuat pertimbangan hukum atas perjanjiankredit antara Pengguga/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi denganTergugat I/Terbanding sekarang Termohon Kasasi I.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal

Katamso, Kompleks Centrium Business Centre No.7&8 Medan, Telp. (061) 4574228 Ext.117, dalam hal inibertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semulaPenggugat;MELAW AN;Kasim, Lakilaki, Warga Negara Indonesia, Umur 47 Tahun, PekerjaaanWiraswasta, Alamat Jalan Mohd Jam Belakang, KelurahanKampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh,Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding /semula Tergugat;Pengadilan Tinggi/ Tipikor tersebut

;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Acehtanggal 21 Juni 2017 Nomor 46/Pen.Pdt/2017/PTBna, serta berkas perkaraputusan Pengadilan Negeri banda Aceh Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Bna,tanggal 4 Januari 2017 dan suratsurat lain yang bersangkutan denganperkara ini ;halaman 1, Perkara Perdata Nomor. 46/Pdt/2017/PTBNATENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Juni2016 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh padatanggal 10

Majelis Hakim Pengadilan sejak tanggal 12 Desember 2018 s/dtanggal Tipikor Makassar 10 Januari 2019 ;3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar,sejak tanggal 11 Januari 2019 s/d tanggal 11 Maret 2019 ; 4. Perpanjangan Penahanan (PP.I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tingg!Makassar, sejak tanggal 12 Maret 2019 s/d tanggal 10 April 2019 ; 5. Perpanjangan Penahanan (PP.II) oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiMakassar, sejak tanggal 11 April 2019 s/d tanggal 10 Mei 2019 ; 6.

Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidaklagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahamibenarbenar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tipikor ; Bahwa faktanya Desa Passimarannu menerima Anggaran sebesarRp.1.532.460.994, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dari APBDsebesar Rp. 891.230.706,, Dana Desa dari APBN sebesarRp.621.768.266, dan bagian dari Hasil Pajak Daerah sebesarRp.19.462.022,.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor Makassar Nomor 102/Pid.SusTPK/ 2018/ PN Mks, tanggal 2 Mei 2019 ; 3. Menyatakan Pembanding/ terdakwa Andi Fajar Bin Petta Rakkatidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalamPerkara INI ; 22222 nnn enna nn enn nen ene nnn nena enn een nnn n nnn eneesHalaman 65 dari 76 halamanPutusan Nomor 12PID TPK2019PT.MKS4.

biaya perkara ini untuk kedua tingkatperadilan dan untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan dibawah ini ; Memperhatikan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang Nomor 58Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undangundang No. 6tahun 2014 tentang Desa, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKUHAP, UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor

PANITERAPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 76 dari 76 halamanPutusan Nomor 12PID TPK2019PT.MKS

VIKING ENGINEERING denganTERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI ( in casu HAMIDI), yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri / HI / Perikanan /Tipikor Tanjung Pinang diberi tanda Bukti TK.I / PR.I 1B ;Foto coppy Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yangditandatangani oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGATREKONVENSI diwakili TAN CHUAN SOON selaku Direktur PT.

VIKING ENGINEERING denganTERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI ( in casu DETIMOTU MONA), yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri / HI /Perikanan / Tipikor Tanjung Pinang diberi tanda; Bukti TK.II / PR.II 2B :Foto coppy Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yangditandatangani oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGATREKONVENSI diwakili TAN CHUAN SOON selaku Direktur PT.

VIKING ENGINEERING denganTERGUGAT IV KONVENSI / PENGGUGAT IV REKONVENSI ( in casuANRESSI DESTIANA EKA PUTRI ), yang ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Negeri / HI / Perikanan / Tipikor Tanjung Pinang diberi tandaBukti TK.IV / PR.IV 4B:Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Padt.G/2021/PN Btm10.Ad.12.13.14.15.16.17.Foto coppy surat Berita Acara Teguran ( Aanmaning ) Nomor : 3/Pen.Eks / Pdt.SusPHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri

/ HI / PERIKANAN / TIPIKORTanjung Pinang Kelas 1A diberi tanda Bukti TK/ PR5;Foto coppy surat Berita Acara Teguran (Aanmaning ) Nomor : 3 / Pen.Eks/ Pdt.SusPHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 20 April 2021 yang ditanda tanganioleh Ketua Pengadilan Negeri / HI / PERIKANAN / TIPIKOR Tanjung PinangKelas 1A diberi tanda Bukti TK /PR6 :Foto coppy surat Berita Acara Teguran (Aanmaning ) Nomor : 3 / Pen.Eks/ Pdt.SusPHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 20 Mei 2021 yang ditanda tanganioleh Ketua Pengadilan Negeri / HI

/ TIPIKORTanjung Pinang Kelas 1A diberi tanda Bukti TK/ PR9: ;Foto coppy surat Berita Acara Teguran ( Aanmaning ) Nomor : 3 / Pen.Eks /Pdt.SusPHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 24 Juni 2021 yang ditanda tanganioleh Ketua Pengadilan Negeri/HI/PERIKANAN/TIPIKOR TanjungpinangKelas 1A diberi tanda Bukti TK / PR 10:Foto coppy surat e mail dalam bahasa Inggris tanggal 4 Juni 2021 dariTergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi ( in casu HAMIDI ) ditujukankepada TAN CHUAN SOON alias Sven Tan, Perihal : Klarifikasi

Melanggar putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 8/Pid.SusTPK/2017/PNPtk tanggal 15 Juni 2017, karena Penggugat hanyadijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan ataspelanggaran tindak pidana Pasal 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang TIPIKOR, karena Pasal 3 UndangUndang ini bukanKejahatan Jabatan.b.

Dan LainLain.16.Bahwa kendatipun dan atau seadainya Penggugat nyatanyata dijatuhihukuman lebih 2 tahun penjara dan dinyatakan melanggar salah satuPasal 413 sampai dengan 437 KUHP BAB XXX VIII Tindak KejahatanJabatan jo Pasal 8 sampai dengan 12 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang TIPIKOR berkaitan dengan tindakan yang dilakukan olehTergugat yang tidak berkehendak memberhentikan Penggugat sebagaiPNS pada saat itu ?

(fotokopidari asli);Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia KemenristekdiktiNomor 1/12085/A2.2/KP.06.01/2019 perihal LaporanPenegakan Disiplin ASN yan tersangkut Tipikor tanggal 13Mei 2019. (fotokopi dari fotokopi);Halaman 72 dari 97 halaman Putusan Nomor: 213/G/2019/PTUNJKT.8. Bukti T89. Bukti T910. Bukti T1011. Bukti T1112. Bukti T1213.

(fotokopi dari fotokopi);Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggikepada Rektor Universitas Tanjungopura Nomor4/M/RHS/IX/2018 perihal Penegakan Disiplin ASN YangTersangkut Tipikor tanggal 17 Juli 2019.

Dalam konteks ini, terhadap PNS yang melakukan tindakan pidanakorupsi sifatnya adalah penghukuman (pinalti), terkait mengenai proses penentuankesalahannya sudah dijalankan oleh lembaga peradilan, sehingga Pejabat yangBerwenang hanya meneruskan dan/atau mendasarkan pada putusan pengadilanyang telah incracht;Menimbang, bahwa dalam sengketa ini sesuai dengan bukti T6, T8 danT9 berupa Laporan Penegakan Disiplin ASN yang tersangkut Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) a.n Ir. H.

dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 7 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:Mengadili: Menerima serta mengabulkan permohonan kasasi dari Para PemohonKasasi/Pembanding (Para Tergugat) untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor17/Pdt.G/2018/PNSgi tanggal 27 Desember 2018 Jo PutusanPengadilan Tinggi/Tipikor

Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampaidengan tanggal 18 Januari 2016 ;i. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampaidengan tanggal 17 Pebruari 2016 ;Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama :GHUFRON SUUDI, S.H. M.H.

Amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kabur ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut pada pokoknyaPenasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang agar menyatakan Terdakwa, Hj.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan, yang ditingkat pertama sebesar Rp.7.500, ( tujuh ribu lima ratus rupiah ) dan ditingkat bandingsebesar Rp.2.500, ( dua ribu lima ratus rupiah )Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang padahari Jumat, tanggal 15 April 2016 oleh kami MUHAMMAD RUSLAN HADI,SH., Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku KetuaMajelis, H.

., Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan TinggiSemarang dan TIMBUL PRIYADI, SH. MH., Hakim Ad hoc Tipikor pada padaPengadilan Tinggi Semarang masingmasing selaku HakimHakim anggota,dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh WAHID HASYIM,Hal 60 dari 61 hal Putusan No. 10/PID.SusTPK/2016/PT.SMGS.H.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya No.135/Pid.Sus/2013/PN Sby sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014.4.

RECAKSI...........cccccceccseeceeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 106.000,(Seratus enam ribu rupiah)JumlahNomor : W1.U1/ /HK.02/ X /2020Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon (Rizka Mulyana)BandaAceh, Oktober 2020PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPlt.

No. 17 PK/Pid.Sus/2017Alasan Keberatan Ketiga;Putusan Judex Juris Mahkamah Agung Inlitis Maupun Putusan Judex FactiPengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama denganjelas memperlihatkan kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata MengkualifikasikanPerbuatan Pemohon Peninjauan Kembali Memenuhi Unsur Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor;A.

Yurisprudensi MA Nomor 42/K/66 Tanggal 8 Januari 1966 danYurisprudensi MA Nomor 81/K/73 Tanggal 30 Maret 1973, yang padapokoknya menerangkan:Walaupun ada perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakankewenangan sepanjang negara tidak dirugikan, kepentingan umumterlayani dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, Perbuatantersebut bukan Tipikor;:e.

No. 17 PK/Pid.Sus/2017terlayani dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, Perbuatantersebut bukan Tipikor;B. Majelis Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama keliru MempertimbangkanPerbuatan Pemohon Peninjauan Kembali Melawan Hukum KarenaMenunjuk PT.

Dapat diilustrasikan, jika logika penegak hukum diterapkan dalam situasi yang lain,maka, "setiap orang yang lalai membayar rekening telepon atau PAM,akan dapat dituntut melakukan Tipikor"; bahkan, orang yang tidakmembayar makan waktu di restoran juga akan dituntut melakukan Tipikorkarena dalam tagihan tersebut ada komponen pajak yang merupakanhak Negara;54.

Bahwa dalam perkara a quo, tidaklan mungkin Tipikor dalam kegiatanPengadaan Barang dilaksanakan secara sendiri oleh Pemohon PeninjauanHal. 71 dari 89 hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/201776.TT.Kembali yang bekerja berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keppres Nomor 80Tahun 2003. Pasti melibatkan pihakpihak lain yang juga ikut bertanggungjawab dalam Pengadaan Barang ini, yaitu :a.

Bahwa selanjutnya terhadap pokok perkara yang Berkas Penuntutannyatelah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo(Termohon) kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Gorontalo, telah pula memeriksa dan memutus perkara tersebutmelalui Putusan Sela Perkara Tipikor Nomor07/Pid.Sus.TPK/2016/PN.GTO tanggal 05 April 2016, yang dalam AmarPutusannya menyatakan :a. Menerima Nota Keberatan / Eksepsi Advokat / Penasehat HukumTerdakwa untuk sebagian ;b.

yang diberikan kepada Pemohon sebagai Kepala Dinas PekerjaanUmum;Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Pra Peradilan/2016/PN GtoBahwa saksi juga memberikan keterangan ada uang sebesar Rp.850.000.000, dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada Pemohon;Bahwa sebekum pemeriksaan tanggal 2 Agutus 2016, saksi juga pernahdiperiksa sebagai saksi dan sebagai tersangka;Bahwa saksi juga ditetapkan sebagai Tersangka dalam proyek TerminalDungingi dan sekarang sedang menjalani proses pemeriksaan diPengadilan Tipikor

;Bahwa pada perkara saksi sebagai tersangka ada tersangka lain yangtelah ditetapkan yaitu atas nama Akihito Lamato dan juga Pemohon;Bahwa perkara saksi dan perkara Akihito Lamato sedang berjalanpemeriksaan di Pengadilan Tipikor sedangkan perkara Pemohon sedangberjalan dan juga pernah mengajukan permohonan praperadilansehingga eksepsi dikabulkan;Bahwa saksi tidak mengetahu dasar pemanggilan saksi oleh Termohon;MOH.

oleh Termohon dalam perkara dugaan tindakpidana korupsi dalam proyek pekerjaan pematangan lahan terminalDungingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota GorontaloTahun Anggaran 2013 dan 2014;Bahwa atas dugaan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyekpekerjaan pematangan lahan terminal Dungingi pada Dinas PekerjaanUmum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 dan 2014telah ada dua Tersangka sebelumnya yang telah dan sedang menjalaniproses pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Tipikor

Tersangka dan telahmengajukan permohonan Pra Peradilan atas penetapan diri Pemohonsebagai Tersangka yang kemudian telah di putus berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Gorontalo Nomor 2/Pid.Pra Peradilan/2016/PN Gtotanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan PenetapanTersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkanhukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;Bahwa terhadap perkara pokok yaitu Pemohon sebagai Terdakwa telahdiputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor

., tanggal 04 Juni 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dari KejaksaanNegeri Demak dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 25 Maret 2013 No. 111/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor Semarang yangdimintakan banding tersebut; Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkanhukum atau melakukan kekeliruan karena terbukti telah membenarkan /menguatkan kekeliruan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri TipikorSermarang merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidaklayak (onvoldoende gemotiveerd) yaitu hanya membenarkan danmengambil alin pertimbangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanpamemberikan pertimbangan seluruh keberatankeberatan dalam memoribanding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa.Hal

Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum halaman 6573 (VidePutusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang) khususnya pembuktianunsurunsur Tindak Pidana.Bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbanganhukum yang salah dalam putusan tersebut, seharusnya pertimbanganhukum dan penerapan unsurunsur dalam dakwaan Primair maupunSubsidiar adalah sebagai berikut:Unsurkesatu (1) setiap orang:Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan unsur "setiaporang" dalam perkara A Quo "terbukti

No. 1863 K/Pid.Sus/2013Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terouka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMATSETYAWATI, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd ttdPROF.DR.H. ABDULLATIF,SH. M.HUM. DR.H.M.

ABDUL WAHAB ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh :Penyidik Polri, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 sampaidengan tanggal 8 Februari 2015;Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2015sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 29 Januari 2015sampai dengan 27 Februari 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 28

Nomor 20/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR6 Perpanjangan penahanan kedua oleh Pengadilan TinggiPekanbaru, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan 27 Juni2015;7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbarusejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;8 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;9 Permohonan perpanjangan penahanan Wakil Ketua PengadilanTinggi

,M.H sebagai Hakim Anggota I, dan Eddyman Naibaho, S.H., M.H,Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota IL,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 20/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR tanggal 15 September 2015, putusan mana pada hari dan tanggal itujuga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan di dampingi oleh HakimHakim Anggota dengan dibantu Wipsal, Sm Hk.selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor sejak tgl. O3Februari 2014S/d 22 Februari 2014, dengan Jenis Tahanan Kota .6. Majelis Hakim Tipikor Tidak ditahan ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding PadaPengadilan Tinggi Jayapura Tersebut ;Setelah membaca dan meneliti :I.

tertanggal 10 Agustus2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 10 Agustus 2015 sesuaidengan Akta tanda terima memori banding Nomor : 12/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN Jap dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah puladiserahkan secara seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa padaHal 49 .Put No: 23/Pid.SusTPK/2015/PT JAPtanggal 31 Agustus 2015 sesuai dengan Risalaah pemberitahuan danpenyerahan memori banding Nomor : 21/Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapuramasingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaHal 52 .Put No: 23/Pid.SusTPK/2015/PT JAPPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura Nomor : 23/Pen.Pid,SusTPK/2015/PT JAP tanggal 28 September2015, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hariSenin , tanggal 5 Oktober 2015 oleh Ketua Majelis didampingi HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh BENYAMIN PALEPONG Panitera PenggantiPengadilan

BPRSliyeg;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung No.14/TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 23 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 31Januari 2012 Nomor : 69/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. yang dimintakan bandingtersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana kurungan penggantidenda dan pidana penjara pengganti sebagai pembayaran uang pengganti

Selain itu, bahwa alasankasasi Jaksa/Penuntut Umum di atas tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP ;Menimbang, bahwa oleh karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum, makaputusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 14/TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 23 April 2012 yang telah menguatkan Putusan PengadilanNegeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg., tanggal 31 Januari 2012, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanyapidana kurungan

pengganti denda dan pidana penjara pengganti sebagai pembayaran uangpengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dapat dipertahankan lagi dan harusdibatalkan ;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBandung No. 14/TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 23 April 2012 dibatalkan, makaMahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sebagaimana tertera di bawahini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa dinyatakan

Korupsi, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Indramayu tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi BandungNomor 14/TIPIKOR

Hal tersebut di atas berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriRuteng No.07/PID.B/2006/PN.RT tanggal 3 Mei 2006, yang amarputusannya menjatunkan Hukuman Pidana selama 10 Bulan,Penjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi karena melanggarPasal 3 jo Pasal 18 UU TIPIKOR sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana KorupSl. g.

Perlu dipahami bahwa Pasal 3 ayat (1) UU Tipikor ditujukan kepadasubjek yang merupakan seorang pegawai negeri atau pejabat publikyang memiliki kekuasaan, meskipun dalam UU Tipikor danperubahannya, tidak secara tegas menyatakan demikian, pada Pasaltersebut juga memiliki tiga unsur yaitu.

Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukankepada pegawai negeri atau pejabat public yang memiliki kKewenangantertentu sehingga harus dipahami juga bahwa tindakan yang dilakukansebagaimana yang diatur pada Pasal 3 UU Tipikor adalah merupakanpenyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dandapat merugikan Keuangan Negara dan hal itu haruslah dapatdiketagorikan sebagai kejahatan jabatan.

Hal tersebut dapat dibuktikandengan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum dalam putusanPengadilan NeQe@rl. 27222 22 nnn nnn n nnn nnn nnn nnnOleh karena itu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, ketentuanPasal 250 huruf b PP 11 Tahun 2017, adalah tepat dalam pengenaanpemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dengandidasari ketentuan Pasal 3 UU TIPIKOR. .

AtauKurungan Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (fotokopi dari foto Kopi) ; Foto kopi contoh surat Keputusan Menteri / PimpinanLembaga Gubernur / Bupati / Walikota tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kop) ;Foto kopi Daftar PNS Yang Terlibat Tipikor