., M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 3 Nopember 2017 NomorHalaman 14 dari 15 putusan Nomor 92/PDT/2017/PT BNA92/Pen.Pdt/2017/PT BNA. putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal15 Januari 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua,dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samaun,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadirioleh kedua

Rp. 150.000,00.Salinan yang sama bunyinya oleh :PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHH. SAID SALEM, S.H., M.H.Nip.19620616 198503 1006Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 92/PDT/2017/PT BNA

PASAL 12 HURUF ADAN HURUF B UU TIPIKOR? BUKANKAH SEMUA ORANGBERSAMAAN KEDUDUKAN DI MUKA HUKUM ?

Nomor 45/PID.SUS.TPK/2018/PT MKSmelanggar asas legalitas dalam proses penegakan hukumnya dengantidak adanya tindakan atas diri Penyuap sebagaimana di maksud dalamUU TIPIKOR, sehingga Terdakwa Faisal, SH alias Ical harus di bebaskandalam perkara ini;Bahwa mengenai Pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim halaman 42yang menyatakan:Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menurut MajelisHakim kwitansi itu baru dibuat beberapa jam setelah terjadi OperasiTangkap Tangan, bukan dibuat pada tanggal 2 Nopember

tidak mendasar mengingat Pasal 185KUHAP ,semua saksisaksi yang kami hadirkan beserta barang bukti yangkami hadapkan dalam persidangan sudah cukup membuktikan perbuatanterdakwa sesuai dengan pasal yang kami dakwakan tersebut serta judexfactie sudah tepat dalam pertimbangannya terhadap keterangan saksisaksiyang kami hadirkan (Pasal 185 ayat (6) KUHAP).Bahwa keberatan terhadap status saksi Mardwita Bayulestari yang tidakdipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Jo Pasal 12 Huruf A danhuruf B UU Tipikor

Sesuai dengan Pasal 5 JoPasal 12 huruf A dan huruf B UU Tipikor adalah bukan menjadikewenangan kami, karena pasal tersebut tidak termuat dalam suratdakwaan kamiBahwa mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalamperkara ini , timbulnya penyerahan uang pembayaran batu permata jenispharos biru oleh saksi MARDWITA BAYULESTARI, SKM, dihubungkandengan pengurusan sertifikat , yang kemudian terungkap dalampersidangan adalah bahwa permohonan alas hak yang diajukan olehSAHARINA DAENG BAU

Bahwa dalam uraian Eksepsi Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriMedan, Tidak Berwenang Mengadili Perkara sekarang ini/Perkara aquotelah dijelaskan bahwa Perkara aquo adalah perkara perdata dimanaperkara ini berasal dari adanya Perjanjian Kerja (Kontrak) antaraTerdakwa/Pembanding dengan Satker/PPK BRR Nias dalampembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 58 Unit di Desa Tulumbahosekitarnya, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, sebagaimana tertuangdalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 29/P2P/BRR/APBN

perselisinan antara keduabelah pihak diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia,sehingga Pembanding telah mengajukan gugatan ke Badan ArbitraseNasional Indonesia (Vide Bukti T5) dan saat ini sedang tahap prosesJawab Menjawab, dan oleh karenanya jelas dan nyata bahwa perkaraaquo adalah murni perkara perdata yang penyelesaiannya ditempuhmelalui gugatan/Permohonan melalui Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) dan bukan diselesaikan melalui proses perkarapidana, sehingga Pengadilan Tipikor

Terdakwa telah mengajukangugatan ke BANI Perwakilan Medan yang terdaftar dengan RegisterNomor: 16/X/ARB/BANIMdn/2020, tanggal 26 Oktober 2020 (Vide BuktiT5), dan persidangan perkara ini sedang dalam tahap proses jawabmenjawab, oleh karenanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diriTerdakwa adalah Dakwaan yang premature, dan dakwaan yangpremature secara hukum harus lah dinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PT MDNBahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Bahwa Pembanding dalam persidangan pada tingkat pertama diPengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan telah mengajukanbuktibukti surat yang menjadi pendukung Nota Keberatan Eksepsi danNota Pembelaan (Pledoi) yakni :1.1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.29/P2P/BRR/APBN/2006tanggal 23 Juni 2006 (Bukti T1);1.2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor:47/Pdt.G/2009/PNGS, tertanggal 21 Juni 2010 (Bukti T2);1.3.

PengadilanNegeri Gunungsitoli Nomor: 47/Pdt.G/2009/PNGS, tertanggal 21 Juni 2010(Bukti T2), dan jika seandainyapun (quod noon) Pembanding bersalah atasketerlambatan penyelesaian pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak58 Unit di Desa Tulumbaho sekitarnya, Kecamatan Gido, Kabupaten Niastersebut, maka kesalahan Terdakwa/Pembanding adalah kesalahan ingkarjanjijwanprestasi yang penyelesaiannya harus dilakukan secara perdata danbukan secara pidana , sehingga seharusnya Majelis Hakim Judex FactiePengadilan Tipikor

Ambon, yaitu pada tanggal 18Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan BandingNomor 18/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat hukum pada tanggal 23Agustus 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor18/AktaPid.Tipikor/2016/PN.Amb.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal29 September 2016 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor

M.Si..Keberatan yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum tersebut adalah mengenai: putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon dalammemeriksa dan mengadili perkara a quo yang telah menghukumTerdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos.

M.Siuntuk membayar uang pengganti sebesarRp.89.000.000,00 (delapanpuluh Sembilan juta rupiah), seperti yang diminta oleh JaksaPenuntut Umum dalam Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara:Halaman 41 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2016/PT AMBPDS05/TUAL/03/2016 tanggal 29 Juni 2016 Khusus MengenaiPEMBAYARAN UANG PENGGANTI YANG DIBEBANKAN KEPADATERDAKWAZIZ FIDMATAN, S.Sos.M.Si.Oleh karenanya, Jaksa Penuntut Umum mohon dengan hormat agarMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon:Ill

M.Si;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut, maka Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan Kontra MemoriBanding yang keseluruhannya adalah sebagai berikut: Bahwa Termohon Banding/ Terdakwa TIDAK sependapatdengan alasanalasan yang disampaikan JPU/ Pembandingputusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Agustus 2016 Nomor08/Pid.SusTPK/2016/PN.Amb. karena menurut Terdakwa/Penasehat Hukumnya Putusan Majelis Hakim Tipikor TingkatPertama

Oleh karena ituKepada Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mohonHalaman 46 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2016/PT AMBkeringanan hukuman. Bahwa, yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalammemori bandingnya dan juga yang tertulis pada halaman 21adalah merupakan pemutar balikan fakta persidangan danmerupakan kebohongan dan hanya merupakan balas dendam.Karena Terdakwa Aziz Fidmatan S.Sos M.Si telah melaporkanJPU kepada KOmisi Kejaksaan atas dugaan pemerasan.

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei2017;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal22 Juni 2017;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal22 Juli 2017;Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor : 17/PID.SUSTPK/2017/PT.KPGKetua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16Agustus 2017;Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 17 Agustus 2017sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;Terdakwa dalam perkara ini didampingi olen Penasihat Hukum NIKOLASKE LOMI, SH dan NOVAN ERWIN MANAFE, SH.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribusatusatusatusatusatu~S~ rr iTS iS i Tarr ((((((saturupiah);Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telahmenyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang Tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 20/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sahdan patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2017 ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum

Terdakwa telah menyatakan bandingpada tanggal 21 Juli 2017 Nomor : 20/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg, danpernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepadaJaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 25 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada tanggal27 Juli 2017 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor : 21/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Kpg dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/

diserahkansecara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli2017;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 10 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikorpada tanggal 15 Agustus 2017 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor :20/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Kpg;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 8 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikor padatanggal 8 Agustus 2017 sesuai

PRINT05/0.5.10/Ft.1/12/2011 tanggal 24 Nopember 2011, sejaktanggal 24 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 52/Pen.Pid.Sus/XII/PN.Sby tanggal 12 Desember 2011, sejak tanggal 14 Desember2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 iHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Desember2011 No. 170/Pid.Sus/2011/PN.Sby, sejak tanggal 22 Desember 2011 sampaidengan tanggal 20 Januari 2012 ;Perpanjangan

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal19 Januari 2012 No. 170/Pid.Sus/2011/PN.Sby, sejak tanggal 21 Januari 2012sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 4Perpanjangan ke I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 13 Maret 2012 Nomor. 126/PN.K/Pen.Pid.Sus/2012/PT.Sby,sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012 ;8 Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 16 April 2012 Nomor : 126

Putusan Sela Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :12/Pid.Sus/2011/PN. Sby, tanggal 1 Maret 2012 ; Telah mendengarkan keterangan saksisaksi dan ahli yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa I ; Telah mendengar keterangan para terdakwa ; Telah membaca dan mempelajari buktibukti surat dalam perkara ini ;Telah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut : 1.MENUNTUT:Menyatakan terdakwa I.

PUTUSANNo. 517 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :NamaTempat lahirUmur/Tanggal lahir :: Lakilaki ;: Indonesia ;Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan.

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 07/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 13 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan PenasihatHukum TerdakwaTerdakwa tersebut ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 November 2011Nomor : 005/Pid.Sus/2011/PN.LT. yang dimintakan banding tersebut denganmengubah

Judex Facti salah dalam menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya Judex Facti keliru menerapkan Pasal 242 KUHAP dalam amar putusanpoint 6 Putusan No. 7/Tipikor/2012/PT.Plg, tanggal 06 Maret 2012,memerintahkan TerdakwaTerdakwa ditahan dalam rumah tahananNegara ;Bahwa Ketentuan pasal 242 KUHAP menyatakan : jika dalampemeriksaan tingkat banding, Terdakwa yang dipidana itu ada dalamtahanan, maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkansupaya Terdakwa perlu ditahan atau

HakimHakim AdHoc Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH.,CN.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/paraTerdakwa dan Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd/ Ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.,MH. Dr. H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N.

Sukomulyo,Lamongan;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;Setelah membaca ; Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya tanggal 17 Januari 2019 dengan Nomor : 20/ Pid.Sus TPK / 2019 / PN.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasintanggal 22 Januari 2019 dengan Nomor : 20/ Pid.Sus TPK / 2019 /PN.Sby. tentang Penetapan Hari Sidang ; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Telah mendengar

Kemudian saksibersama dengan anggota Unit Tipikor memberhentikan dan menyuruhkepada terdakwa untuk menunjukan uang yang diterima dari saksiAchmad Andis, setelah itu ditunjukkan uang berada di bawah Jok / Kursisopir dengan dibungkus Plastik biru.

Bahwa saksi mengetahui ada informasi adanya penyerahan uang,selanjutnya saksi bersama saksi Wahyudi Eko Afandi, S.H. dengananggota Unit Tipikor Polres Lamongan mengikuti terdakwa keluar dariPutusan Nomor : 20 /Pid.SusTPK/2019/PN.SBY Hal.15 dari.39Rumah saksi Achmad Andis dan melewati Jalan Poros Desa Sumberjo.Kemudian saksi bersama dengan anggota Unit Tipikor memberhentikandan menyuruh kepada terdakwa untuk menunjukan uang yang diterimadari saksi Achmad Andis, setelah itu ditunjukkan uang berada

M E N G A D I L I - Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; ------------------------------------------------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 19/ Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps, tanggal 05 Maret 2013 ; -------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI Menyatakan terdakwa DR.Drs.PUTU BAGIADA,MM., dengan identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar untukkepentingan penuntutan, terdakwa ditahan sejak tanggal 12Nopember 2012 sampai dengan 1 Desember 2012; Oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Denpasar untuk kepentingan pemeriksaan dipersidanganTerdakwa dilakukan penahanan dalam Tahanan RUTAN KerobokanDenpasar sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan 20Desember 2012) nnn nnn nnn nn crn rn rrr nn nnn nn nnn nner ee eceeenePerpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Desember 2012Sampai dengan 18 Februari 2013 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBnding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 Feruari2013 sampai dengan 20 Maret 2013; Oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar dengan SuratPenetapan pada tanggal 15 Maret 2013, No.46/Pen.pid/2013/PT.Dps, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 s/d 6April 2015 5 n=ssnns= nese aemne gene Gene Gn SE GeesPerpanjangan penahanan oleh Wakil

Putusan No.24/Pid.Sus/2013/PT.Dpsann Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggitersebut ; on nn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnccnesane Telah membaca berkas' perkara dan suratsurat yangbersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan TIPIKOR TingkatPertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 05 Maret 2013Nomor ; 19/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps, dalam perkara terdakwatersebut di ataS; ono nn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnneSnr Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan PenuntutUmum

KonaweProvinsi Sulawesi TenggaraAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa LasadaPendidikan : SLTA (SMA);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan; Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 24 September 2020; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;Terdakwa

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;3.

Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa RUSTAM;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor :Register Perkara: PDS02/RP9/06/2020 yang dibacakan pada tanggal 16 September2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa

bagi diri terdakwa;Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwadan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Jawaban/Replik secara lisan yangberpendapat tetap sesuai dengan amar tuntutan sebagaimana telah dibacakan padapersidangan dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telahmengajukan tanggapan/Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap padapembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa RUSTAM diajukan ke depan persidangan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor

2020 dalam sidang yang dinyatakanterbuka untuk umum secara teleconference oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengandibantu ARRIYANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe serta dihadiri pulaoleh Terdakwa yang didamping!

PUTUSANNomor 164/PID.B/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhnkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Tempat lahir : Tanjungpinang ;Nama Lengkap : Tje Tie Als Acu Als Apuy deUmur /tanggal lahir : 51 tahun / 1 Juni 1966;Jenis kelamin : Lakilaki; SsKebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Plantar 2 Nomor 3 *@02/RW.010 KelurahanTanjungpinang

Onamba Indonesia (Terpidanaberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor02/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 19 Februari 2013) melalui ODIH JUANDAselaku Manajer Human Resourch Development (HRD) PT. Onamba Indonesia/Kuasa PT.

Onamba Indonesia (Terpidanaberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor02/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 19 Februari 2013) melalui ODIH JUANDAselaku Manajer Human Resourch Development (HRD) PT. OnambaIndonesia/Kuasa PT.

No. 149 PK/Pid.Sus/2016Nomor : 02/TIPIKOR /2013/PT.Bdg tanggal 19 Februari 2013) melalui ODIHJUANDA selaku Manajer Human Resourch Development (HRD) PT. OnambaIndonesia/Kuasa PT.

YETTY NINGSIH.Selebihnya barang bukti yang telah diputuskan dalam putusan Nomor :10/TIPIKOR/2012/PT.Bdg tanggal 3 April 2012 atas nama Terdakwa Drs. OdihJuanda dinyatakan sebagaimana bunyi amar putusan tersebut yaitu : BB60.1 (satu) bundel asli Putusan No.187/G/2010/PHI/PN/PN.Bdgdalam perkara Toshio Shiokawa selaku Presiden Direktur PT.Hal. 65 dari 185 hal. Put.

Pasal 12 huruf c UndangUndang Tipikor. Sedangkan Sdr. Imas Dianasari melanggar Pasal 12 huruf cUndangUndang Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Bahwa keberatan ketiga Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknyaberpendapat enam dakwaan yang didakwakan Pemohon Peninjauan Kembalisebenarnya harus dianggap dua perbuatan berlanjut (vorgezette Handeling) Pasal64 Ayat (1) KUHPidana.

Setelah itu perkaradikembalikan ke Panitera Muda Tipikor untuk selanjutnya diproseslebih lanjut ;Bahwa atas perkara tersebut saksi hanya membaca sepintas saja,yaitu terkait perkara tindak pidana korupsi ;Bahwa nomor perkara di register oleh Panitera Muda Tipikor ;Bahwa berdasarkan penunjukan dari pak Ketua PN, Majelis Hakimyang ditunjuk untuk menangani perkara atas nama Terdakwa TAMINSUKARDI adalah sdr.

Setelah penunjukan selesaikemudian di print out dan kembali ke Panitera Muda Tipikor untuk diregister kembali dan kemudian di distribusikan ke Majelis Hakim ;Benar saksi bersama HELPANDI yang ditunjuk oleh Panitera pakMARTEN TENY sebagai panitera pengganti di perkara nomor 33tersebut.

Saksi mengetahui ada penetapan hari sidang ataupunpenetapan penahanan karena sesuai alur adminstrasi selalu kePanMud Tipikor yang mana saksi yang menandatangani suratpengantarnya ;Tentang Berita Acara Persidangan, yang menandatangani adalahpanitera yang ikut sidang, dalam hal ini adalah HELPANDI.

Inti dari pertemuan tersebut, Ketua PengadilanTinggi memberitahukan jika sedang menangani suatu perkara janganmacammacam dan untuk penanganan perkara tipikor agarmemperhatikan aset recovery yang dihasilkan.

Pst.Agustus 2018 pada sore hari menjelang apel sore, menyampaikan bahwaHelpandi akan bertemu utusan/orangnya Tamin Sukardi yang memintatolong agar perkara Tipikor Tamin sukardi di Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Medan diputus bebas, yang disanggupi oleh TerdakwaMerry Purba dengan menyatakan Aman kan dek? Hatihati ya danditanggapi oleh Helpandi dengan kalimat Jadi bagaimana kelanjutannyasaya dengan orang itu, karena dengardengarnya dia mau kasih 2 atau 3.lbu tahu kan permintaan mereka?

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 14 Juli 2017, Nomor :36/V/Pen.H/2017/PN Smg,sejak tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 12 Agustus 2017 ;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang, tanggal 8 Agustus 2017, Nomor36/Vil/Pen.Pid.SUSTPK/K/PN Smg. Jo No. 57/Pid.SusTPK/2017.PN Smg, sejak tanggal 13 Agustus 2017 s/d tanggal 11Oktober 2017 ;5.

Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah tanggal 9 Oktober 2017, Nomor: 137/Pen.PidTPK/2017/PT. Smg sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 10Nopember 2017;Hal 1 Putusan No.6/Pid.SusTPK/2018/PT SMG6. Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah tanggal 6 Nopember 2017, Nomor: 159/Pen.PidTPK/2017/PT. Smg sejak tanggal 11 Nopember 2017 s/d tanggal 10Desember 2017;7.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengahtanggal 8 Nopember 2017, Nomor: 179/Pen.PidTPK/2017/PT. Smgsejak tanggal 6 Desember 2017 s/d tanggal 4 Januari 2018;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah tanggal 21 Desember 2017, Nomor: 191/Pen.PidTPK/2017/PT. Smg sejak tanggal 5 Januari 2018 s/d tanggal 5 Maret2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengahtersebut ;Telah membaca :1.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (Lima ribu Rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yangdibuat oleh Panitera Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor :26/Banding/Pid.SusTPK/2017/PN Smg jo.

Nomor 57/Pid.SusTPK/2017/PNSmg tanggal 6 Desember 2017 yang menerangkan bahwa Penuntut Umumtelah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 30 Nopember 2017 nomor 57/Pid.SusTPK/2017/PN.Smg tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanmemori banding tertanggal 4 Januari 2018 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tipikor

No. 1593 K/Pid.Sus/20136 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 22Oktober 2012, No. 27/Pen.Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK., sejak tanggal 22Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 ;7 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 14 Nopember 2012, No.27/Pen.Pid.Sus/TP.Tipikor/2012/PN.PTK., sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampaidengan tanggal 19 Januari 2013 ;8 Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pontianak, tertanggal 11 Januari 2013 No.04/Pen.Pid.Sus/2013/PTPTK sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan 18Pebruari 2013 ;9 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tertanggal 14 Pebruari 2013 No.06/Pen.Pid.Sus/2013/PTPTK sejak tanggal 19 Pebruari 2013 sampai dengan 20Maret 2013 ;10 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pontianak (Tahanan Rutan)

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP danKedua Pasal 11 UndangUndang N 0.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaanKumulatif) hendaknya Majelis Hakim Tipikor mempedomani ketentuan pasal 65ayat (1) KUHP yang berbunyi Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, makadijatuhkan hanya satu pidana dan

II A Pontianak alasan ini selaludikesampingkan oleh Judex facti;Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Bahwa UU No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor disebutkan bahwa kata dapat sebelumFrasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara bahwa tindak pidanakorupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinyaunsurunsur perbuatan yang sudah ditimbulkannya, bahwa menurut Prof. RomliAtmasasmita berpendapat dengan digunakannya UU No.1!

Nursiah bukan sebagai bentukgratifikasi sebagaimana dimaksud pasal 11 UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubahdengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor, Pemohon kasasi/ hukum berpendapatpertimbangan Judex facti terhadap dakwaan kedua Pemohon kasasi Drs. R. SudaryonoTeguh Wibowo telah salah dalam penerapan hukumnya;Bahwa Pemohon kasasi menilai, terdapat suatu keanehan dalam pertimbangan Judexfacti yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal3 jo.

31Desember 2018 yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 11Januari 2019 dengan uraian pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.Hal. 13 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS44/Pid.Sus.TPK/2018/PT.Mks, tertanggal 24 September 2018, kami JaksaPenuntut Umum menyatakan bahwa putusan tersebut sudah sesuaidengan peraturan perundangundangan, telah mempertimbangkanfaktafakta persidangan yang terungkap dalam pemeriksaan padasidang Pengadilan Negeri Tipikor

Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiHal. 18 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKSMakassar selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua Majelisdengan dihadiri oleh hakimhakim anggota serta Hj. DARMAWATI, SH.,MH.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukumnya danJaksa Penuntut Umum ;HAKIM HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISttd ttdYANCE BOMBING, S.H.,M.H. MAKKASAU, S.H.,M.H.ttdH.

Penegakan Hukum Terhadap PegawaiNegeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, secara tegasmemerintahkan kepada Bupati selaku Pejabat PembinaHalaman 26 dari 68 halaman Putusan No.57/G/2019/PTUNKPGKepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat kepadaPNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan telah diputusoleh Pengadilan Tipikor

tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahandaeral. 22 nne anne nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn enceHalaman 30 dari 68 halaman Putusan No.57/G/2019/PTUNKPGBahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas,fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya denganpengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidangatau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkaraperdata dan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi),tetapi tidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang dibidang kepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutusperkara di bidang kepegawaian karena memang bukankewenangannya, apalagi sampai dengan memutuskan dalam amarPutusannya dengan memerintahkan untuk memberikan hukumandisiplin berupa pemberhentian kepada

BahkanPenggugat juga telah membuat surat pernyataan untuk itu.Tergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikansimpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpaPenggugat dan kawankawan, karena sejak awal sesungguhnyaTergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuandalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakanuntuk mengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor denganHalaman 40 dari

Tgk Ishak Dusun Jeurat Lee Gampong ellieKecamatan Ulee Kareng;Selanjutnya disebut Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 15 Maret 2019 Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Bnatentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG DUDUK

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDUNGJL. LAKS.RE.MARTADINATA NO.7480BANDUNG PUTUSANNomor : 54 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksadan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat pertama, dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :2. Nama lengkap. Nama lengkap : H.

Penuntut Umum : dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal .................. , selanjutnyadiperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejakWG HAl ssmnmsiwvescens3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung : dilakukan Penahanan KotaSGA CAGE) co sanssmmnancesiasemmnaccesxne:4.

Dialihkan jenis penahanannya oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBandung, menjadi Penahanan Rutan sejak tanggal .............. cc. e eee e eee eee eens :Periksa penahanan terdakwa !

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 821.27/Kep.127KKD/2010 tanggal 12 Maret 2010 Tentang PengangkatanDalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi; 1 (satu) eksemplar legalisir Daftar Nominatif Peserta Sertifikat PRONA2010 Kelurahan Cibabat:Terlampir dalam berkas perkara;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor: 15/TIPIKOR/2013/PT.

danpemungutan untuk proses sertifikasi tersebut adalah Badan PertanahanNasional Kota Cimahi, Lurah terdahulu (Hendra Gunawan) dan KasiPemerintahan di Kelurahan Cibabat, yang telah dilakukan sejak tanggal 10Maret 2010;Bahwa selanjutnya selain alasanalasan maupun keberatankeberatanyang telah disampaikan di atas, Pemohon Kasasi juga hendak menyampaikankeberatankeberatan terhadap pertimbanganpertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandungdalam perkara Nomor : 15/TIPIKOR

Hal tersebut diperkuat dengan adanya Legal Opinion dariSomawijaya, SH., MH., selaku Ahli Hukum Pidana dari Fakultas HukumUniversitas Padjajaran Bandung;Bahwa dengan demikian, karena Majelis Hakim Tingkat Bandingtelah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusanPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung Nomor: 15/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, tertanggal 24 April 2013 Jo.putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung Nomor: 68/Pid.Sus/TPK/2012

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.Ketua Majelis,ttd./ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.ttd./ H.