Redaksiocc eeeecaeeceaueeaueeeaueeeseeeeaeeesaees Rp. 10.000,seca aaeaaaeaeaeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 106.000,(Seratus enam ribu rupiah)JumlahNomor : W1.U1/ /HK.02/ XII /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon(FERAWATI)Banda Aceh, Desember 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PN Bna

Kendari, sejak tanggal 02 Oktober 2018sampai dengan 31 Oktober 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari, sejak tanggal O01November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi SulawesiTenggara, sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 29 januari 2019;Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi SulawesiTenggara, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019;Terdakwa didampingi oleh

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 53/Pen.Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim untuk perkara Tipikor atas nama Terdakwa Agus Feisal Hidayat;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 53/Pen.Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;3.

Tetapiseperti pada pasal 3 UU Tipikor meskipun tidak ada kata melawanhokum tetapi itu melekat pada kata menyalahgunakan kewenangan,maka unsur melawan hukumnya ada disitu dan harus dibuktikanmenyalahgunakan kewenangannya itu.

Bahwa pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, pasangannya dengan Pasal 5ayat (2) UU Tipikor dilihat dari kedekatannya, walaupun ada pasal lainnyayang jauh hubungan pasalnya yaitu Pasal 12 huruf a dan huruf b.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor adalah untuk pemberisuap, menurut hubungan terdekatnya maka pasangannya adalah Pasal 5ayat (2) UU Tipikor, Tetapi kalau dilihat dari hubungan sejarannya makaPasal 5 ayat (1) huruf a dan b pasangannya adalah Pasal 12 huruf a.

Kuntjup.Oleh Penyidik : Tahanan Rutan sejak tanggal 16 April 2012 sampaidengan tanggal 05 Mei 2012 ;Oleh Penuntut Umum : Tahanan Rutan sejak tanggal 01 Mei 2012sampai dengan tanggal 20 Mei 2012 ;Pembantaran Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak 04 Mei 2012sampai dengan tanggal 09 Mei 2012 ;Oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang :Tahanan Rutan sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08Juni 2012 ;e Pembantaran Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri

No.56/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Plt.Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.23/Kasasi/Akta.Pid. Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. Jo.No.56/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Plt.

No.1296 K/Pid.Sus/2013.pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 April 2013 dari Terdakwa yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang pada hari itujuga ;Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 04 April 2013 dari JaksaPenuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang pada tanggal 05 April2013 ;Mengingat pula

Peraturan Hukum= Atau TidakMenerapkan Suatu Peraturan HukumSebagaimana Mestinya :Bahwa dalam putusannya Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi JawaTengah yang telah rnengambil alih dan mernpergunakan seluruhpertimbanganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Semarangtingkat Pertama, Nampak tidak konsisten dalam melaksanakan ketentuanPasal 183 Jo Pasal 184 ayat (1) bumf c dan d Jo Pasal 187 Jo Pasal 188KUHAP.Pada kenyataannya alat bukti surat dan Petunjuk yang dipergunakan sebagaidasar

HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd/Prof.Dr.Mohamad Askin, SH. ttd.ttd/Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. Dr.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Kelas A Kupang yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 3 (tiga) bulan. Belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakatserta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun pelaku tindakpidana (vide : memori banding saudara Jaksa Penuntut Umum halaman 58,alinea pertama, angka 5);2.

SEPAKAT dengan pertimbangan dan amar putusanPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negri Klas 8 Kupang Nomor 69/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg, tanggal O7 Februari 2017, tentang kualifikasi delik yangdinyatakan tidak terbukti dimana Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dalam dakwaan primer;Bahwa mengacu pada uraian di atas, perlu kami tekankan bahwa kamihanya sependapat dengan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas IAPutusan

Bahwa putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas IAKupang sepanjang mengenai dakwaan subsidair tersebut, menurut hematkami selain tidak mengandung kebenaran materil, yang seharusnyamerupakan tujuan akhir dalam suatu peradilan pidana, melainkan juga jauhdari semangat kebenaran dan keadilan yang mestinya dicapai;2.

Pengadilan TIPIKOR pada PN Klas IA Kupang telah keliru menilai danmenafsirkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehinggamenyatakan bahwa kami (TerdakwaFransiskus Malar, ST.) terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi penyalagunaan Dana hibah /block grant Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong Tahun Anggaran2014;b.

Menguatkan putusan Pengadilan TIPIKOR pada PN Klas 1 Kupang.4.

Namun setelah adanya OTT KPK,baru diberikan uang perawatan mobil;Sepengetahuan saksi, di Lapas Sukamiskin untuk napi pidanaumum dan tipikor digabung dan mulai ada pemisahan blok antaranapi pidana umum dengan tipikor dimulai tahun 2013;Sepengetahuan saksi, Fahmi Darmawansyah adalah napi tipikor;Sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah napi pidana umum;Saksi menjadi supir ambulance Lapas sejak tahun 2017;Surat tugas izin pengawalan dan berobat diterbitkan oleh bagianKamtib dan Perawatan serta harus ditandatangani

Arahan tersebut sekitar satu atau dua kali ;Renovasi yang dilakukan Terdakwa ANDRY RAHMAT adalahsepengetahuan WAHID HUSEN ;Selama saksi menjadi PLh KPLP yang melakukan renovasiadalah hanya Terdakwa ANDRY RAHMAT ;Saksi mengetahui Terdakwa ANDRY RAHMAT sering dipanggiloleh WAHID HUSEN untuk melakukan pijit urut ;Saung besar letaknya di dekat masjid jumlahnya sekitar 32.Tetapi sekarang sudah dihancurkan ;Yang memiliki saungsaung tersebut adalah napi tipikor ;FAHMI DARMAWANSYAH, TUBAGUS CHAERI WARDHANA

yangdi putus oleh PN Tipikor Jakarta Pusat, PN Tipikor Bandung,dil.Hal.106 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Bahwa saksi saat menjabat selaku kepala Lapas Sukamiskindi tanggal 17 Maret 2018 saat apel sertijab saksi, kemudianselang berapa hari setelah pelantikan saksi, ada perkumpulanpaguyuban warga binaan Tipikor Lapas Sukamiskin yang inginmenghadap saksi, saat itu yang menghadap saksi kurang lebih6 orang menghadap saksi diantaranya Djoko Susilo, yanglainnya saksi lupa, pada saat itu mereka

Sebelumnya Terdakwamenjadi tamping CHARLES MAHESANG tahanan tipikor juga.Terdakwa sempat menjadi tamping 2 tahanan yaitu CHARLESMAHESANG dan Fahmi Darmawansyah.Bahwa jaman DEDY HANDOKO (kalapas lama), FahmiDarmawansyah pernah ijin berobat ke luar lapas. Bahwa yangmengurus perijinan berobat Fahmi Darmawansyah adalahHal.163 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Terdakwa.

,MH, (hakim adhoc tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari itu juga RABU, tanggal 20 Maret 2019, olehHal.227 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu olen NOKROHAYATI,SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung,serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi PenasihatHukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,DARIYANTO, SH.,MH. SUDIRA, SH.,MH.Dr. H.

siapa biayaperkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuanmengenai barang bukti.Bahwa di dalam putusannya Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh (halaman 97) mengambil semua pertimbangan Putusan PengadilanTingkat Pertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh,tanggal 19 Januari 2015 Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2014/PNBNA dan tidakmempertimbangkan isi permohonan banding Penuntut Umum terhadap barangbukti uang sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus

Banda Acehkarena kelalaiannya tidak menetapkan status barang bukti uang tersebutsehingga terhadap Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh nantinyaakan menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan eksekusi barangbukti uang tersebut;Menimbang bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi II/Terdakwa I, Terdakwa V, dan Terdakwa VI padapokoknya adalah sebagai berikut :Alasan kasasi Terdakwa :1.

Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yangkeliru dalam menghukum Terdakwa . ISNADI RASYID bin ABD. RASYID,Hal. 98 dari 115 hal. Put.

ISNADI RASYID bin ABD.RASYID menyatakan tidak mampu untuk mengganti uang Negara yangdiputuskan oleh Majelis Hakim, seperti penyelidikan yang pernah dilakukanoleh Tipikor Polres baik Kanit Tipikor ataupun anggotanya pernah sampaibermalam untuk menyelidiki harta benda di rumah sewa yang ditempatiTerdakwa . ISNADI RASYID bin ABD.

Bahwa keputusan Majelis Hakim untuk Para Terdakwa sangatlah beratmengingat dari awal perkara penuh dengan unsur rekayasa dan pemaksaankehendak untuk menjadikan sebuah perkara Korupsi yang mulai dari BAPPenyidik, Para Terdakwa dan sebagian saksi menandatangani kertas kosonguntuk BAP, walaupun tidak diakui olen Penyidik pada saat Kanit Tipikor dananggotanya terpanggil ke persidangan untuk menjadi saksi.

Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Semarang Nomor 7/Pid.SusTPK/2015/PT SMG tanggal 16 April 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 135/Pid.SusTPK/2014/PN Smg tanggal 23 Februari2015, yang dimintakan banding tersebut;Halaman 4 dari 7 hal.

PUSRI, Perihal Solenoid Valve;Tetap terlampir pada berkas perkara, sedangkan uang sebesarRp.53.350.000, (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pengganti kerugianKeuangan Negara.Membebankan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000, (limaribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No.11/TIPIKOR/ 2011/PT.PLG. tanggal 22 Desember 2011yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima

2012Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasiTerdakwa pada pokoknya sebagai berikut :KEBERATAN PERTAMABahwa pertimbangan hukum Judexfactie mengandung pertentangan, sehingga harus dibatalkan yaitu pada putusan Judexfactie halaman 41 alineaterakhir berlanjut ke halaman 42, mengatakan "Menimbang bahwa oleh karenaalasanalasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang sudahtepat dan benar serta cukup beralasan hukum ..., tetapi kKemudian Judexfactiemengatakan ... maka Pengadilan TIPIKOR

Pusri.KEBERATAN KELIMABahwa Judex factie yang telah memperkuat hukuman pidana penjara yangsemula 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun hanya dengan mengatakanMenimbang bahwa Pengadilan TIPIKOR tingkat banding tidak sependapatdengan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang mengenai lamanyapidana yang dijatunkan terhadap Terdakwa serta status Terdakwa yang beradadiluar tahanan yang belum dirasakan memenuhi rasa keadilan masyarakatadalah Judexfactie tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya, apalagisebagaimana

No. 2410 K/Pid.Sus/2012Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa pada dasarnya merupakanpenilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebutharus ditolak ;Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang No. 11/Tipikor/2011/PT.Plg. tanggal 22Desember

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohonkasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Palembangtersebut;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : DEDDYZATTA Bin BUDIMAN tersebut ;Memberbaiki putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.11/Tipikor

NegeriSurabaya, tanggal 11 November 2021 Nomor 66/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2021 PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal November 2021 Nomor 45/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Permintaan bantuan Pemberitahuan adanya banding perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sbymelalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 18 November 2021 Nomor 47/Pid.Sus/ TPK/2021/PNSby bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingtertanggal 18 November 2021 pada tanggal 18 November 2021;Halaman 39 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPermintaan bantuan penyerahan Memori Banding perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby melalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Permintaan Relaas bantuan memeriksa berkas perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby melalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30November 2021 Nomor W.14.U.1/20460/Hk.07/11/2021, untukmemerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untukmelaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum danTerdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/

Sby.telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yang sahdalam waktu 7 (tujuh) hari terhitug sejak menerima pemberitahuan inidiberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkasyang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggiSurabaya, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebutdijalankan, agar Relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kemballdalam

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasing sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada har!Jumat tanggal 14 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi olehpara Hakim Anggota tersebut, dibantu olen Uripno, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpadihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Halaman 68 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUSTPK/2021/PT SBYTid.

Zaenur kundji sejumlah Rp.10.000.000,00& W PDBahwa berdasarkan pengakuan bendahara (Mukmin Marjun,A.Md) uang titipanPerkara Tipikor sudah dicairkan sebesar Rp.444.000.000,00 (empat ratusempat puluh empat juta rupiah), tidak disetorkan ke Kas Negara ataudieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ,akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Mukmin Marjun,A.Md selaku BendaharaPengeluaran Kajaksaan Marisa ;Bahwa uang titipan Perkara Tipikor dicairkan sebanyak 4 (empat) kali olehMukmin

ditandatangani, namun MUKMIN MARDJUN tidak menerangkan cektersebut adalah rekening titipan perkara Tipikor.

Program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus,HAM Berat dan Tipikor sekitar Rp.580.000.000,00 ;Putusan Nomor 6/Pid. Sus. TPK/2018 Him. 151 3217.

TPK/2018 Him. 189 321serta Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Kejaksaan Negeri Marisabulan Juni 2016, dipertanggung jawabkan sebagai berikut :1.10.11.12.13.14.15.16.4 (empat) SPTUJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanpenyelidikan (LID) dugaan Tipikor (521211) dengan anggarankeseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,2 (dua) SPTJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanprapenuntutan (PRATUT) perkara Tipikor an. YUSRI A.

ZAINAB G.HEMUTO, S.Pdi (521211) dengan anggaran keseluruhan sebesarRp. 3.444.000,,2. 4 (empat) SPTJB tertanggal 30 September 2016 untuk belanja 1(satu) kegiatan penuntutan (TUT) perkara Tipikor an. YUSRI A. IKO,(521211) dengan anggaran keseluruhan Rp. 76.973.000,3.

(Terlampir); Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor banda Aceh Nomor :20/PID/2016/PTBNA tanggal 10 Februari 2016. (Terlampir) dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 805 K/PID.SUS/2016 tanggal 22 Juni 2016.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakimberkeyakinan bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa sepanjangmengenai beberapa penambahan keterangan yang diberikan Terdakwa yangsama sekali berbeda dengan keterangan saksisaksi dan tidak termuat dalamsurat dakwaan yang telah dibenarkannya, dimana keterangan saksisaksitersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Putusan Pengadilan NegeriKuala Simpang Nomor : 253/Pid.Sus/2015/PN.Ksp tanggal 14 Desember 2015,Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

diPengadilan Negeri Kuala Simpang dan putusannya telah memperolehkekuatan hukum yang tetap tersebut saksi RUDI ARDIANSYAH dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana Penyelah guna Narkotika bagi diri sendiri,dimana barang bukti Narkotika berupa sabusabu dalam perkara saksi RUDIARDIANSYAH diperoleh dari Terdakwa ROZI ALFAHMI Alias ROZI BinSAIFUL BAHRI;Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala SimpangNomor : 253/Pid.Sus/2015/PN.Ksp tanggal 14 Desember 2015 jo PutusanPengadilan Tinggi/Tipikor

di Pengadilan NegeriKuala Simpang dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yangtetap tersebut saksi RUDI ARDIANSYAH dinyatakan bersalah melakukantindak pidana Penyelah guna Narkotika bagi diri sendiri, dimana barangbukti Narkotika berupa sabusabu dalam perkara saksi RUDI ARDIANSYAHdiperoleh dari Terdakwa ROZI ALFAHMI Alias ROZI Bin SAIFUL BAHRI;Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala SimpangNomor: 253/Pid.Sus/2015/PN.Ksp tanggal 14 Desember 2015 jo PutusanPengadilan Tinggi/Tipikor

yang mempunyai harkat,martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum , artinya Tersangkadapat menjadi objek Praperadilan;Bahwa ditetapbkan PEMOHON sebagai Tersangka atas dugaan Tindak PidanaKorupsi dan/atau Turut Serta dugaan melakukan perbuatan Korupsi padaPekerjaan Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar denganmenggunakan dana yang bersumber dari APBDP Kabupaten Kampar TahunAnggaran 2012 sesungguhnya persoalan hukum Perkara aquo pada Tahun2016 yang lalu telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.Kali Paket Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Huluberdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR:141/PW04/5/2016 tanggal 28 April 2016 yang telah terjadi kerugian Negarasejumlah Rp. 300.000.465, 90 ( Tiga ratus juta empat ratus enam puluh limarupiah koma Sembilan puluh sen) dengan segala Pertimbangan hukumMajelis Hakim Tipikor pada waktu itu Terdakwa FERA SISWANDI, STdinyatakan

Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.2012 hal ini telah dipertimbangkan didalam Pertimbangan Hukum JudexFactie* Majelis Hakim Tipikor didalam putusan Nomor : 73/Pid.SusTpk/2016/PN.

Kemudian, merujukpada pasal 2 UndangUndang Tipikor serta penjelasannya, antara laindiketahui bahwa unsur dapat merugikan negara dalam tindak pidanakorupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukupdengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukandengan timbulnya akibat. Dengan demikian, suatu) perbuatan yangberpotensi merugikan keuangan negara sudah dapat dikategorikan sebagaihal. 20 dari 41 hal.

diterbitkan Saksi tidak tahu, yangSaksi ketahui hanya mengenai objek sengketa saja ; Bahwa, Saksi dapat mengetahui mengenai objek sengketa tersebut, karena Saksidiberitahukan oleh yang bersangkutan pada saat diminta untuk menjadi Saksi ; Bahwa, Saksi sudah tidak ingat waktu persisinya kapan Saksi diberitahukan mengenai objek sengketa dimaksud ; Bahwa, menurut yang disampaikan oleh Penggugat kepada Saksi, Penggugatdivonis dengan pidana penjara selama dua tahun delapan bulan oleh PutusanPengadilan TIPIKOR

; Bahwa, Saksi mengetahui, apakah terhadap putusan tersebut Penggugatmengajukan Banding atau tidak ; Bahwa, yang Saksi ketahui adalah putusan tersebut dijalankan oleh Penggugat dan pasa saat ini yang bersangkutan sudah bebas ; Bahwa, kelerangan yang Saksi berikan pada persidangan hari ini sama dengan keterangansebagai Saksi, yang Saksi berikan pada persidangan di Pengadilan TIPIKOR ; Bahwa, Saksi tidak tahu apakah keterangan yang Saksi berikan pada persidangandi Pengadilan TIPIKOR dipertimbangkan

atau tidak oleh Majelis Hakim TIPIKOR pada saat itu ;Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan Ahli, dan Tergugattidak menghadirkan Saksi maupun Ahli, walaupun telah diberi Kesempatan secara patut ;Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan, dengan suratnya masingmasing tertanggal 22 Februari 2016 ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaanterhadap sengketa a quo, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapandan Berita Acara Persidangan sengketa a quo, yang

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3Desember 2016 ;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1Januari 2017;8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ;9.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret2017 ;10.

Nomor : 153/KEP/2018 Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil YangTelah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepada Bupati selakuPejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak denganhormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dantelah diputus oleh Pengadilan Tipikor

dijelaskan oleh Tergugat pada huruf a di atas, jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahanBahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas,fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya denganpengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidangatau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdatadan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi), tetapitidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang di bidangkepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutus perkara dibidang kepegawaian karena memang bukan kewenangannya, apalag!

Bahkan Penggugat juga telah membuat surat pernyataanuntuk tU; 2222222 n2 nono n nn nnn nnn nnnTergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikansimpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpaPenggugat dan kawankawan, karena sejak awal sesungguhnyaTergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuandalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakan untukmengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor

Pengadaan PLTMH Elelim Tahun 2011 dan Surat Perjanjian(Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentangpekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Yalimo atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Pengadaan PLTMH Elelim Tahun 2011 dan Surat Perjanjian(Kontrak) Nomor : 602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentangpekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Yalimo atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

dari Akta Permintaan Banding Nomor: 26/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN Jap dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secaraseksama dan patut kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2015 danpermintaan banding Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan secara seksama dan patutkepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari masingmasing Akta Pemberitahuan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2015/PN Jap oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tindak Pidana Tipikor

sedangkan pekerjaanpabrikasi turbin dan pipa pesat belum di pasang atau dikerjakan, namun barang barang tersebutsudah berada di gudang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo, atas dasar pemikiran ituPengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas dasarpertimbangan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimanaakan disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan PengadilanTindak Pidana Tipikor

TIPIKOR.01.6/VI/2015 ;Menimbang, bahwa karena permohonan pengajuan pernyataanbanding tersebut telah diajukan sesuai dengan syaratsyarat dan tenggangwaktu yang diatur oleh Undangundang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), makapermohonan banding oleh Jaksa / Penuntut Umum maupun Penasihat hukumTerdakwa tersebut secara formal telah memenuhi syarat untuk diterima ;Menimbang, tata cara mengadili Pengadilan TingkatPertama/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda dalam memeriksa Terdakwa Drs

tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor: 29/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 11 Februari2015 dapat dipertanankan dan harus dikuatkan ;Mengingat, Pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55Ayat 1.ke 1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor

Tipikor/2014/PN.Smda Tgl. 11 Februari 2015atas nama Terdakwa Drs. H. Fachrodin, M.Si. Bin Ahmad yang dimintakanbanding tersebut; ;3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkatperadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500, (Dua Ribu LimaRatus Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarindapada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA,SH., MH,.

Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSARSIREGAR, SH., M.Hum, Hakim Tinggi Tipikor dan MOCHAMAD ILYAS, SH.,MH.

Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiSamarinda No.14/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 28 September 2015untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusanmana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum padahari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu olehHalaman 54 dari 54 Putusan No.14/PID.TIPIKOR

Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal27 Juli 2016 telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.104/Pid.Sus.TPK.2014/PN.Mks. tanggal 29Juni 2016 dengan alasanalasan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Tipikor

Yang dibacakan pada Hari Rabutanggal 29 Juni 2016.Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri TipikorMakassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa BACHTIAR BinMATTAROANG,B.Sc, SAID ABD.GANI Bin ABD RAHIM dan MUSTAINA MUINBinti MUIN PILI yang secara lengkap termuat dan terurai dalam Putusan PengadilanNegeri Tipikor Makassar Nomor : 104/Pid.sus/TPK/2016/PN.Mks tanggal 29 Juni 2016,kami selaku Penuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasiyuridis

yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassardalam pertimbangan putusan tersebut, namun dalam hal penjatuhan hukuman pidana(straafmat) terhadap diri terdakwa BACHTIAR Bin MATTAROANG,B.Sc, SAIDABD.GANI Bin ABD RAHIM dan MUSTAINA MUIN Binti MUIN PILI, kami selakuPenuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah memeriksa danmengadili perkara a quo, dimana dalam amar putusan perkara a quo tersebut MajelisHakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar menjatuhkan

Dalam PutusanPengadilan Negeri Tipikor Makassar Nomor : 104/Pid.sus/TPK/2016/PN.Mks tanggal 29 Juni 2016 menurut kami belumlah dapat memenuhitujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwabelum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efekpencegahan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya,khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara, pidanatambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti (subsidair)pembayaran denda.Hal ini adalah untuk memberikan efek

Pkr. 07/G/2017/PTUN.PLKmasing masing selama 3 ( tiga ) bulan , yang sangat tidak cocok dengan amarputusan Hakim Tipikor. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 652 Tahun 2016, tanggal05 Desember 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PegawaiNegeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung MasAn.

Petunjuk secara administratif telah ditempuh oleh Tergugat sebelumputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Rayamelalui surat Nomor 800/436/BKD/V/2015 tanggal, 28 Mei 2015 kepadaBadan Kepegawaian Negara (BKN) dan selanjutnya Badan KepegawaianNegara (BKN) melalui suratnya Nomor Cl 2611/V 784/53 tanggal,3 Agustus 2015 bahwa dalam memberhentikan ASN (Aparatur SipilNegara) sesuai pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d danpasal 88 huruf c UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang

PLKHakim Tipikor Palangka Raya seolah olah menginput data dari PutusanHakim selanjutnya dimuat dalam konsidiran menimbang sebagai pokokpokok pikiran (Objek sengketa) dengan cara mengubah dan menaikanatau meninggikan hukuman tanpa dasar hukum yang benar untuk dasarPemberhentian terhadap Penggugat, hal ini cukup kuat perbuatan olehTergugat sebagai Pelayanan yang tidak baik bagi semua orangkhususnya dalam pelaksanaan azas Pelayanan Yang Baik, karena telahmelakukan perbuatan manifulasi data putusan Hakim

Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS mengacu kepada hasilputusan pengadilan Tipikor Nomor 47/Pid.SusTPK/2015/PN Plk yangsudah berkekuatan hukum tetap. Apa yang telah diputus oleh lembagaperadilan, segi kepbegawaian Penggugat ditindaklanjuti oleh Tergugat. b. Prosedur pemberhentian PNS di lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Gunung Mas sudah dilakukan berdasarkan ketentuanpemberhentian pegawai negeri sipil yang digariskan dalam UndangHal. 28 dari 59 hal. Put. Pkr. 07/G/2017/PTUN.

PLK10.11.P3P4P6P7P9P10P11Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 652 Tahun 2016Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai NegeriSipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas a.n.Fanelson/NIP. 19631115 199803 1 003, Tertanggal 5 Desember 2016 (foto copy sama dengan asli);Petikan Putusan Perkara Tipikor Nomor 47/Pid.SusTPK/2015/PN.P Ik (foto copy sesuai dengan foto copy); Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor : Cl 2611/V 784/53Perihal Mohon penjelasan status kepegawaian, yang ditujukankepada

Agama : Kristen Protestan ; Pekerjaan : Kepala Desa Oeleu ; Terdakwa ditahan oleh : Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 30 Agustus 2014 ;Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d 04 Oktober 2014 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 05 Oktober 2014 ; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 29 Juni 2014 s/d tanggal 28 Juli 2014 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal24 Desember 2014 s/d tanggal 22 Januari 2015 ; Penahanan ........Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1)KUHAP sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015 ; Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi KupangPasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 15 Januari

Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 permintaanbanding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;3.