Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKendari sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan 15 Mei 2018;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Kendari, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni2018;6. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiKendari sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;7.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan5September 2018;Hal. 1 dari 57 hal.

Tipikor/2018 PN Kdi tanggal 10 Agustus 2018 ;Hal. 43 dari 57 hal.

No.1270 K/Pid.Sus/2012ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001, oleh karena itu tidak dipertimbangkandalam putusan pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri semarang; Padahal seharusnyasesuail dengan ketentuan Pasal i82 ayat (4)KUHAP sebelum majelis hakim memutus perkarapidana majelis hakim harus mempertimbangkanterlebin dahulu pasalpasal yang didakwakandalam perkara tersebut;b.2.

M.Pd.M.Comp) kepada Hartono, S.E;Bahwa alat bukti ini bahkan sengaja kami foto copy dan lampirkanpada kontra memori banding yang telah Pemohon Kasasi kirimkepada Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 27 Maret 2012 (Akta No.11/Banding/Akta.Pid/2012) akan tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Bandingternyata tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian otomatis kontramemori banding dari Jaksa/Penuntut Umum inipun juga melengkapiberkas perkara banding yang dikirimkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang kepada Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang;akan tetapi sungguh sangat disayangkan, memori banding dankontra memori banding yang telah dengan susah payah disusun olehJaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini, ternyata oleh MajelisHakim Tingkat Banding tidak dipertimbangkan sama

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehMariana Sondang Pandjaitan,S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehPemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Ketua:ttd/H. Surachmin, S.H.,M.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,L.LM.ttd/Leopold Luhut Hutagalung, S.H.

Uang sebesar Rp505.800,00, (lima ratus lima ribu delapan ratusrupiah);Dikembalikan kepada saksi Suardi Saari Nur bin Saari.Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu No.35/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL tanggal 15Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa H.

INDRAANTONI bin Bahadil Usman; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi PengadilanNegeri Bengkulu Nomor: 35/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL tanggal 15Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenairedaksi dari barang bukti poin 107.Menyatakan Terdakwa H.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 05 / Akta.Pid /Tipikor / 2013 / PN.BkI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaHal. 56 dari 74 hal.

Tipikor / 2013 / PT.BKLtanggal 07 Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.35 / Pid.B / TIPIKOR / 2012 /PN.BKL tanggal 15 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenaitu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkaratersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi / Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebaniuntuk

Tipikor / 2013 / PT.BKL tanggal 07Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu No.35 / Pid.B / TIPIKOR / 2012 / PN.BKL tanggal15 Februari 2013;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa H. INDRA ANTONI bin USMAN (Alm). terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimanadakwaan Primair;2.

SUARDI, AM mengajukan banding diPengadilan Tinggi Padang namun Pengadilan Tinggi Padang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan nomor putusan03/TIPIKOR/2011/PT.PDG tanggal 28 Juni 2011 dan dikuatkan denganPutusan Mahkamah Agung nomor putusan 777/K/PID.SUS/2012 tanggal 24Juli 2012.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3)Hal. 9 dari 73 hal. Put.

danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalamrangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaanpenyimpangan/penyalahgunaan dana kegiatan pengadaan tanah untukbangunan kantor Pengadilan Agama Maninjau Kecamatan TanjungRaya Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2007 Nomor LAP058/PW03/5/2010 tanggal 20 April 2010 dan sesuai dengan Putusan PengadilanNegeri Lubuk Basung Nomor 112/Pid.B/2011/PN.LB.BS tanggal 12 April2011 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor03/TIPIKOR

No. 2109 K/Pid.Sus/2016objektif tentang tujuan penegakan hukum dari dimensi yang beragam sekaligussebagaimana yang diungkapkan oleh Gustave Radbruch, bahwa tujuan hukumitu bukan hanya sematamata untuk mencari dan mewujudkan kepastianhukum, tetapi juga untuk keadilan dan kemanfaatan.Alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi Il/Terdakwa :1.Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang Nomor 3/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 23 Mei 2016 telahdiberitahukan kepada Pemohon tanggal

, dan kepada Terdakwa harusdijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, makadakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi l/Jaksa/Penuntut Umum dapatdikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwadinyatakan ditolak, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR

SYAMRI ADNAN, S.H., M.HI. tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK BASUNG diMANINJAU tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR/2016/PT.PDG. tanggal 23 Mei2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 39/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg tanggal 15Maret 2016 ;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.M.

CB030300;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;3 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepadaTerdakwa;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura No. 13/Tipikor/2011/PN.JPR, tanggal 20 Juni 2012 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum dalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa oleh karena

CB030300;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;7 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJayapura No. 17/Tipikor.Banding/2012/PT.JPR, tanggal 4 Oktober 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya danPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui;e Menyatakan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IAJayapura

No. 13/Tipikor/2012/PN.Jpr., tanggal 20 Juni 2012, batal demi hukum;MENGADILI SENDIRI1 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umumdalam Dakwaan Primair;2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;3 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama;4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRITS AYERI

JPR, tanggal 4 Oktober 2012 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jayapura No. 13/Tipikor/2012/ PN.JPR, tanggal 20 Juni 2012 harusdiperbaiki sekedar mengenai pertimbangan dan amarnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaikipertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh

JPR, tanggal 4 Oktober 2012 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jayapura No. 13/Tipikor/2012/PN.JPR, tanggal 20 Juni 2012 sekedarmengenai pertimbangan dan amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umumdalam Dakwaan Primair;2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;3 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda,sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan 15 Nopember 2012;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Samarinda, sejak tanggal 16 Nopember sampai dengan 14Januari 2013;Hal. dari 83 hal. Put. Nomor 1923 K/Pid.Sus/20138. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejaktanggal 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2013;9.

Tipikor/2012/PN.Smda, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa padatanggal 18 Juni 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juni 2013, dari Jaksa PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari itu juga;Memperhatikan pula, memori kasasi tanggal

Pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilanmasyarakat serta belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa.Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSamarinda yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwadengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta dendasebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurunganselama 2 (dua) bulan kurungan dikurangi

Tipikor/2013/PT.KT.Smda, jo. Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 5 Maret 2013 Nomor :42/Pid.

M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung, sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Tid. Ttd.M. S. LUMME, S.H., Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.Ttd.LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H. M.H.

Kabupaten Sumba Timur ;Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : Ketua Komite Sekolah/ PNS ;Pendidikan : S.1;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan:1 Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013;2 Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu selaku Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;3 Penuntut Umum, Sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan 02 Januari 2014;4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;5 Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 Januari 2014sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2014 ;6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Kupang pada Pengadilan NegeriKupang, sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampaidengan tanggal 16 April 2014 ;7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tingi Kupang sejaktanggal 17 April 2014 s/d 16 Mei 2014

Halaman dari 57810Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tingi Kupang sejaktanggal 17 Mei 2014 s/d 15 Juni 2014;Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 10 Juni 2014 sd tanggal 09 Juli2014 ;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 10 Juli 2014 sdtanggal 07 September 2014 ;Terdakwa di persidangan

DAME PANDIANGAN, umur 49 tahun, pekerjaan Hakim Tipikor (TindakPidana Korupsi) alamat JI. Nias Ujung No. 65 Pematangsiantar, semuladisebut sebagai TERGUGAT I sekarang disebut sebagai PEMBANDINGI ;2. MARULI ARUAN, umur tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. FarelPasaribu Pematangsiantar, semula disebut sebagai TERGUGATIIsekarang disebut sebagai PEMBANDINGII ; 3. HENRY SINAGA, umur 45 tahun, pekerjaan Notaris, alamat Jl.

. : Rp. 5.000,00, Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh3. LEG@S.... eee: : Rp. 3.000,00, Panitera4. Beaya proses .... : Rp. 136.000,00,Jumlah Rp. 150.000,00,H. SAID SALEM. SH.MHNIP : 19620616 198503 1 006Hal 8 dari Hal 8 Perkara No.58/Padt/2013/PT.BNAHal 9 dari Hal 8 Perkara No.58/Padt/2013/PT.BNAHal 10 dari Hal 8 Perkara No.58/Pdt/2013/PT.BNA

Sutan Iskandar Muda No. 98Meuraxa Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bna tanggal 30 Juli 2019tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang

Nomor : 1735 atas nama Hamzah bin Rajab yangterkena pembangunan ruas jalan tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa diArea Pintu Tol Ngurah Rai, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung sebesar Rp. 1. 921.620.000,00 (satu milyar sembilanratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai denganbukti P4, P5, P6 dan P7 yang dititipkan (dikonsinyasi) pada PengadilanNegeri/Tipikor dan Hubungan Industrial Denpasar dengan rincian untukuang ganti rugi tanah sebesar Rp. 1.771.000.000,00 (satu

oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejaktanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejaktanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampaidengan tanggal 28 November 2018;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Putusan Tipikor Nomor9/Pid.SusTP,K/2020/P.

SUTIKNO secara lisan.Bahwa saksi tidak tahu siapa semua yang diambil/oungut biayapengurusannya untuk Semua warga/pemohon sertifikat Prona, namun ia hanyamengetahui beberapa warga/pemohon yang melakukan pembayaran biayasertifikat antara Ratsan Tipikor Nomor9/Pid.SusTPK/2020/PN Mksa.

SUNARMGan Tipikor Nomor9/Pid.SusTPK/2020/PN Mksd.H. MU Palin 64 dari 103e. ANJARSARI, dan masih ada lagi beberapa warga yang ia lupanamanya, yang jelasnya jumlah sertifikat yang terdaftar pada saat itusebanyak 50 Persil.Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa tahun 2016 adalah PJS KepalaDesa Sukaraya LK.

Luwu Utara;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian faktafakta tersebutdiatas oleh Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;Putusan Tipikor NomorAd.3.

Panitera Pengganti,Sugeng,SH.MHPutusan Tipikor Nomor9/Pid.SusTPK/2020/PN MksHalaman 103 dari 103

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu Rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 16/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjmtanggal 7 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan terdakwa M, MARLI, SE Bin (Alm) SAYAN tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatuprimair.Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.Menyatakan terdakwa

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, tanggal 7 Februari2012 Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bjm yang dimintakan bandingtersebut;3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar sebesar Rp. 2.500,00.

(duaribu lima ratus rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegenPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2012 Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 April 2012 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan NegeriPengadilan

dari penegakhukum sampai tanggal 29 Desember 2020 namun tidak ada tindak lanjut dari pihakKepolisian untuk meminta keterangan kepada PENGGUGAT, kemudian padatanggal 29 Desember 2020 PENGGUGAT mengirim surat bernomor : 52/2020tertanggal 29 Desember 2020 kepada Kapolresta Sidoaorjo melalui Pos, yangintinya PENGGUGAT selaku Pelapor meminta informasi PerkembanganPenanganan Perkara, yang kemudian pada tanggal 07 Januari 2021 PENGGUGATsecara langsung datang ke Mapolresta Sidoarjo menghadap staf Unit Tipikor

, danmendapat jawaban dari staf Unit Tipikor yang intinya bahwa pihaknya baru sajaHalaman 6 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY10.11.12.13.menerima disposisi atas surat PENGGUGAT nomor 52/2020 tertanggal 29Desember 2020 dan dijelaskan bahwa unit Tipikor sebelumnya tidak pernahmenangani perkara dugaan Money Politik dari Desa Pekarungan kecamatanSukodono Kabupaten Sidoarjo.Bahwa, akhirnya menjadi jelas bahwa TERGUGAT 1 selama ini belum pernahsecara resmi meneruskan penyelesaikan laporan

Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan Tergugatsaat ini dipenjara dan Tergugat sekarang berada di RUTAN KotaSamarinda, Tergugat dinyatakan bersalah atas kasus TIPIKOR dan telahdivonis 12 (dua belas) tahun lamanya;5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 Penggugat dan Tergugatberpisah karena Tergugat ditahan dan sejak saat itu antara Penguggatdan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangansuami Istri yang sah;6.

2017 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2017dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidaksalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Kasasi/Pekerja dikenai Pemutusan HubunganKerja oleh Termohon Kasasi/Pengusaha yang diberitahukan padatanggal 4 Maret 2016 dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrialdiajukan tanggal 18 Juli 2017 karena dijatuhi hukuman pidana olehPengadilan Tipikor

NYAKMAD, tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 15/PID.SUS-TIPIKOR/2020/PTBNA tanggal 2 Juni 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 69/Pid.SusTPK/2019/PN Bna tanggal 17 April 2020, mengenai pidana uangpengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah Nomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU tanggal11 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dariJaksa Penuntut Umum tersebut; Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 26 September 2012

PENDAHULUANSebelum Terdakwa / Pemohon Kasasi mengemukakan kelemahankelemahan hukum berupa kesalahan / kekeliruan penafsiran dalam penerapanhukum terhadap putusan Judex Facti in casu Putusan Pengadilan TinggiSulawesi Tengah Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.PALU tanggal 11 Juni2013 dalam a quo, terlebin dahulu hendak dikedepankan ke hadapan yangMulia Majelis Hakim Kasasi berkenaan dengan realitas peradilan di tanah airIndonesia yang sama kita cintai ini, telah menjadi rahasia umum bahwa"praktek mafia

Kepastian hukum dankeadilan dapat dirasakan secara konkrit oleh para justisiabelen / semua orang;Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam a quo selaku pencari keadilanberkehendak untuk mengajukan kasasi ke hadapan Yang Mulia Hakim Agungyang Terdakwa yakini akan memeriksa, mengadili, dan menjatunkan putusanberbeda terhadap putusan hakim yang memeriksa dan mengadili a quo, yangdi dalam amar / diktum putusan a quo (amar Putusan Pengadilan Tinggi PaluNomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.Palu tanggal 11 Juni 2013

No. 73 K/PID.SUS/2015pidana yang lebih berat karena korupsi tidak hanya merugikan keuanganNegara akan tetapi juga merugikan hakhak ekonomi dan hak sosialmasyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU tanggal 11 Juni 2013 yangmengubah Putusan

No. 73 K/PID.SUS/2015Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU tanggal 11 Juni 2013 yang mengubah Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN.PLtanggal 26 September 2012;MENGADILI SENDIRI1.

M E N G A D I L I :

-Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

-Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tpk. Smg., tanggal 24 Juli 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Mengadili sendiri :

-Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. SUNAR WIBOWO, M.

;Yang beralamat di Kantor LAW ENFORCEMENT WATCH (LEW) Jalan Salemba RayaNo. 49 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2013 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarangtanggal 6 September 2013 Nomor : 71 / Pend. Pid. Sus / 2013 / PT. TPK.

., tentangPenunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta turunan resmiputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Juli 2013 Nomor 30/Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg.dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31Januari 2013 No Reg.

Panitera Muda Tipikor Pengadilan TipikorSemarang masingmasing pada tanggal 30 Juli 2013 sebagaimana ternyata dalam masingmasingAkta Permohonan Banding Nomor : 98 / Banding / Akta. Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. JoNomor 30 / Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor.

Smg. dan Akta permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumsebagaimana dalam relasnya masingmasing tertanggal 30 Juli 2013 ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa telah mengajukan memori banding masingmasing tertanggal 27 dan 28Agustus 2013 yang telah diterima dikepanitaraan Pengadilan Negeri Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang masingmasing tertanggal 27 dan 28 Agustus 2013 dan

Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaiHakim Ketua Majelis, H. DJOHAN AFANDI., SH, MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Tinggi Semarang dan Hj. ELIS RUSMIATI , SH, MH. sebagai Hakim Ad HocPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masingmasing sebagai Hakim Anggotadan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 9 OKTOBER 2013 diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Para Hakim Anggota dandibantu P.