Hakim sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal02 Mei 2018;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 02Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September2018;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisialsejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;Hal. 1 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT.DKITerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Sapriyanto Refa, SH., MH.

JKT.PST kepada Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2018;Memori Perlawanan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 20 Maret 2018, diterima di diterima Panitera Muda TipikorPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Maret 2018 dansalinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Maret2018;Kontra Memori Perlawanan dari Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusatpada tanggal 10 Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan

telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor9/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Terdakwa tertanggal 28 Juni 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2018;Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2018, diterimaPanitera Muda Tipikor

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal15 Agustus 2018;Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 17 Juli 2018, diterima PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juli 2018dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Juli2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 23 Agustus

mampu memperbaiki sikap dankebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya, Sejalan dengan itufungsi edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila sipelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal denganapa yang telah diperbuatnya, Dari segi Represif, hukuman tersebutbelum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubatdan tidak mengulangi lagi perbuatannya; Alasan Sosiologis ;Bahwa penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa oleh Majelis hakimPengadilan Tipikor

Namun kenyataannya tidak sebagaimana yangdiharapbkan masyarakat mengingat perbuatan dari Terdakwa telahmengganggu stabilitas pembangunan Nasional pada umumnya danpembangunan Daerah pada khususnya, sehingga penjatuhan hukumankepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar dianggap terlaluringan.

Hal ini sebagai wujud dari tindakanpenegakan hukum, sehingga dirasakan adil bagi khalayak banyak,mengingat perbuatan dari Terdakwa merupakan tindak pidana korupsiyang mana merupakan suatu bentuk kejahatan luar biasa yangdampaknya dirasakan oleh selurunh masyarakat Indonesia padaumumnya dan masyarakat Kota Palopo pada Khususnya; Alasan Filosofis ;Bahwa penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa oleh Majelis hakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidakmemenuhi nilai kKeadilan bagi

, karena dalam tuntutan kamiJaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh.Yassin Kaco Mustafa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh JutaRupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, namun dalam putusannyatidak diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan hukumansebagaimana yang telah dituangkan dalam putusan dimaksud,mengingat penerapan hukum dalam hal ini penghukuman sebagaimanayang tertuang dalam putusan Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Makassar terhadap diri Terdakwa dimaksud tidak mewujudkancitacita hukum sebagai nilai positif yang tinggi yang hakekatnya setiappenerapan itu harus nencerminkan nilai keadilan, maka keabsahannyadapat diuji dengan diterimanya hukum itu secara ideal dan filosofis.Namun kenyataanya tidak seperti yang diharapkan masyarakat,sehingga penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana yangtelah diuraikan dalam putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Makassar tersebut dianggap

Hamim Sutawijaya) tidak dapat diakses dan dicetakdianggap tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan BadanKepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang PedomanPemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan PensiunJanda/Duda PNS dan telah dilakukan Pemblokiran sesuai denganSurat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor549/1/KR.III/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Pemblokirandata PNS yang terkena TIPIKOR;h.

namun dalam proses usulpemberhentiannya tidak dapat diproses Pemberhentian dengan hormatsebagai PNS dengan Hak Pensiun, dikarenakan tidak memenuhi syaratyang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis PensiunPNS dan Pensiun Janda/Duda PNS dan telah dilakukan Pemblokiransesuai dengan Surat Kepala Kantor Regional Ill Badan KepegawaianNegara Nomor 549/1/KR.III/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihalPemblokiran data PNS yang terkena TIPIKOR

Tindak Pidana Korupsi memberikan jawabannyayakni TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN dan harusdiberhentikan dengan tidak hormat;Bahwa selanjutnya Badan Kepegawaian Nasional telahmelakukan pemblokiran data PNS yang terkena hukuman tindakpidana korupsi melalui Surat dari Kepala Kantor Regional IllBadan Kepegawaian Negara Nomor 549/1/KR.III/IX/2018tanggal 7 September 2018 yang disampaikan kepada seluruhSekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dan instansivertikal Perihal Pemblokiran Data PNS yang terkena TIPIKOR

180/6871/SJ tentang Penegakan HukumTerhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan TindakPidana Korupsi (fotokopi sesuai fotokopi);Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2018 tentangPelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yangTerbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi sesuaifotokopi);Surat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian NegaraNomor: 549/1/KR.III/IX/2018 tanggal 7 September 2018perihal: Pemblokiran data PNS yang terkena TIPIKOR

28September 2018 Nomor: 800/2020BKD/2018 Hal: MohonPertimbangan (fotokopi Sesuai asli);Surat Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang KodeEtik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun PNS BadanKepegawaian Negara Nomor: F.IV.2630/V.1564/90 tanggal 1Nopember 2018 perihal: PNS yang sudah terbukti melakukantindak pidana korupsi (fotokopi Sesuai asli);Surat Kepala Kantor Regional Ill Badan Kepegawaian NegaraNomor: 771a/1/KR.III/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018perihal: Tindak Lanjut data PNS yang terlibat Tipikor

Bahwa Keputusan tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat,karena Penggugat telah bekerja selama 25 ( dua puluh lima ) tahun lebih,baik sebagai perangkat Desa maupun sebagai PNS dan kemudiandiberhentikan tidak dengan hormat oleh tergugat atas dasar KeputusanBupati Buleleng Nomor : 887/707/HK/2016 tanggal 26 September 2016yang cacad hukum dan merugikan pihak Penggugat, karena padakutipan putusan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriDenpasar Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps tanggal 19

Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI,S.H.Nip.19611231 198503 1029Halaman 9 dari hal 9 putusan Nomor 81/PDT /2017/PT BNA

., Advokat pada KantorLBH LP2I Tipikor, beralamat di Jalan Raya Duri KosambiNomor 168 H, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017;Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi/Pembanding;LawanH. AHMAD RUSLAN, S.H., bertempat tinggal di Kp.

:ccccecseeseeeeesseeeeeees RP 6.000,00REG aK Shicxicccns 22:5 smemcuen scons sseommmees ERP LO.000,00Jumlah Rp 206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1// HK.02/ X /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon (SUWANDY S )Banda Aceh, 21 Oktober 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUH KeRTRB ROR (Pe LP MRR ae Nomor 177/Padt.P/2019/PN Bna.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan Nomor 177/Padt.P/2019/PN Bna.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapbkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/Akta.Pid/2018/PN.Mdn,yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan yangmenerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Medan tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Agustus

Buchari Kasim tanggal 20 April 2016Kejaksaan Negeri Bengkulu. 5. 1 (satu) bundel map berwarna merah bertuliskan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang berisi:a. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bagl.aln Safri, S.Sos Bin Syafei Daud beserta Surat Pengantamya.b. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl.a/n Edi Santoni, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H.

Toton, SH, MH Hakim ad hoc Tipikor. 42.1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari:a. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n Safri, S. Sos Bin H. Syafii Daud(alm) tanggal 3 Juli 2014.b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n Safri, S. Sos Bin H.Syafi Daud (alm) tanggal 23 September 2014.c. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n Safri, S. Sos Bin H.Syafii Daud (alm) tanggal 11 Desember 2014.d. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n Safri, S.

Menetapkan barang bukti berupa:Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 148 selengkapnya sebagaimana dalamPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BengkuluNomor 56/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl tanggal 08 Desember 2016:Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi ini, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Akta.Pid/Tipikor/PK/2018/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada

HELWIS, S.H. membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 16/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 15 November 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 1 September2016 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidanapenjara

daerah PropinsiSumatera Barat knususnya kota Padang;Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini kami Jaksa/Penuntut Umum(Pemohon Kasasi) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim padaMahkamah Agung RI, untuk menerima permohonan Kasasi kami atas putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang;Alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:Halhal yang menjadi alasan pengajuan kasasi:Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 16/Tipikor

No. 515 K/Pid.Sus/2017fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpamempertimbangkan seluruh dari keberatankeberatan dalam MemoriBanding:a.Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilanTinggi Padang Nomor 16/Tipikor/2016/PT.Pdg tanggal15 November 2016 pada pertimbangan hukum halaman 30 olehJudex Facti seolaholah telah mempertimbangkan seluruhkeberatankeberatan kami sebagai Terdakwa dalam MemoriBanding;.

ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yangsetimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, makadakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang Nomor 16/TIPIKOR

M.HELWIS, S.H., tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 16/TIPIKOR/2016/PT.PDG. tanggal 15November 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Pdg. tanggal1 September 2015;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa H. M.

ZULLISMAN.Menghukum para Terdakwa dengan membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor : 04/ Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PBR. tanggal 12Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa RAMDANI, S.E. dan Terdakwa Il INDRAGUNAWAN, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan TINDAK PIDANA KORUPSI S.E.CARA BERSAMASAMA;Menghukum Terdakwa RAMDANI, S.E

Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masingmasingsebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor : 16/TIPIKOR/2014/PTR. tanggal 25 Agustus 2014,yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa danTerdakwa Il;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru tanggal 12 Juni 2014 Nomor 04/Pid.Sus/Tipikor/ PN.PBR,yang dimohonkan

Bahwa keliru dan salah Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbarudan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru yang memutus dan mengadili Terdakwa /Pemohon Kasasi,yaitu tentang pendapatnya mengenai laporan taksasi jaminan tanggal04 September 2008 oleh Terdakwa Il INDRA GUNAWAN, S.E. danTerdakwa RAMDANI, S.E. bertentangan dengan Surat KeputusanDireksi PT.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena telahmengabaikan keterangan saksi:Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaruyang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru telah mengabaikanketerangan Saksi Khairul Ihsan, Amd. selaku Pelaksana Operasional KreditBank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi, yang menyatakan jika penulisannilai jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanahseluas + 1.660 m2 beserta bangunan rumah permanen seluas 750 m2 yangterletak

Setiap Orang;Secara melawan hukum;Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu Koorporasi;Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;ao fF ONSebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikutmelakukan;Bahwa dari unsurunsur tindak pidana tersebut Terdakwa/PemohonKasasi menilai bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan TindakHal. 80 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diambil aliholeh Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor

Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 April 2015 Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut : - 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO,SH. dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ; -------4.

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 April 2015 Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps. untuk selebihnya ; 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 7.

Yang dilakukan oleh Pihak Pertama pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM Hubungan Industrial/Tipikor Surabaya, yang telah diterima dandidaftarkan, Nomor Register : 780/Pdt.G/20116/PN Sby;c. Yang dilakukan oleh Pihak Pertama pada Pengadilan Negeri Sidoarjoyang telah diterima dan didaftarkan, Nomor Pokok Perkara19/Eks/2016/PN Sda.

,MH Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai HakimAnggota, Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota, REZKY DEVILIA, SH.,MH PaniteraPengganti dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, tanpa dihadiri olehTerdakwa dan Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis;1. CORRY OKTARINA, SH. WURYANTA, SH.,MH.2. SURYADI, S.Sos.,SH.,MH.Panitera Pengganti;REZKY DEVILIA, SH.

harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh danPengadilan Negeri Singkil telah memutus perkara a quo tidak berdasarkanHalaman 7 dari 17 hal.Put.

Akan tetapi anehnyaterhadap fakta tersebutoleh Judex Facti Pengadilan Negeri Singkil danpenguatan putusan oleh Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh telahdiabaikan yang semestinya secara hukum gugatan Termohon/Terbanding/Penggugat harus dinyatakan cacat formil dengan alasan hukum dalilgugatan Termohon/Terbanding/Penggugat tidak jelas dasar fakta hukumyang dikemukakan sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harusditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitungdan AHMAD PANANI, SH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung, putusan mana pada hari dan tanggal itujuga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis tersebut yang dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebutyang dibantu oleh TATI SUWARTI Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.

Tindak Pidana Korupsi Ambon sejak tanggal 11September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sejaktanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap sejak tanggal 10Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap tahap II sejak tanggal09 Januari 2013 s/d 07 Februari 2013 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tipikor

Membayar biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000, (sepuluhribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri AmbonNomor37/Pid.Tipikor/2012/PN.AB, tanggal 26 April 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut :Hal. 23 dari 37 hal. Put. Nomor : 850 K/PID.SUS/2014. Menyatakan Terdakwa JOHANES TITIOKA, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanPenuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;.

kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Mei 2013 dari Penuntut Umumsebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Mei 2013;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkandengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2013 dan PenuntutUmum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Mei 2013 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor

Pasal 244 KUHAP terhadapputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, tidakdapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsungdapat dimintakan kasasi ;Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yangdiberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada MahkamahAgung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasikepada Mahkamah Agung kecuali terhadap

Tipikor /2015/PNDPS. sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Pebruari2015 ;Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Pebruari 2015 NO:40/Pen.Pid.Sus/TPK/2015 /PN. Dps , sejak tanggal 15 Pebruari 2015sampai dengan 15 April 2015 ;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 April 2015 .No 31/Pen Pid Sus/2015/PT .TPK Dps ,sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 15Mei 2015 ;7.

Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Mei 2015 Nomor52/Pen.Pid.Sus/2015/.PT.TPK.DPS, sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d 16 Juni9.

Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 Juni 2015 Nomor55/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PT.DPS sejak tanggal 17 Juni 2015 s/d 15PUSS: 2 nr ntwenceenne= Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;sonceneenne Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaSalinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 12 Mei 2015 Nomor ;2/Pid.SusTpk/2015/PN.Dps dalam perkara terdakwa tersebut di atas;soncennee

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiDenpasar masingmasing sebagai hakim anggota berdasarkan Surat PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Juni 2015, Nomor: 9 / Pen.Pid.Sus /TPK / 2015 / PT.Dps. untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara ini dalamtingkat banding, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantuoleh MADE RIKA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa

PUTUSANNomor : 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BkIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :oOo ao fF WwW YP =NN. Nama lengkap : Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd Bin HANAFI;. Tempat lahir : Kota Donok;. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 07 Agustus 1957;. Jenis kelamin : Lakilaki;.

PP cabang Il Palembang mengajukan permohonan pembayaransebesar 19,547 % sebesar Rp 7.684.084.109, (tujuh milyar enam ratus delapanpuluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah) denganHalaman 15 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLsurat No. : 54/Ext/PP/CAB/IV/XIV/2009 yang ditujukan kepada Kuasa PenggunaAnggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong.Bahwa Terdakwa Drs.

Hidayat,STMashuri,STArpendaBahwa pada tanggal 07 Mei 2009 HARY SUBAGYO, ST Selaku ProjectManager PT PP ( Persero) membuat Surat yang ditujukan kepada ManagemenHalaman 16 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLkontruksi PT.

Lebong.Halaman 57 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLBahwa atas hal tersebut Dinas Diknaspora Kab. Lebong menyatakan dalamsuratnya bahwa uang titipan tersebut bukan milik PT PP sehingga memintaagar Saksi menarik atau menyetor kembali ke rekening umum Kas DaerahKab. Lebong, dan tanggal 18 Juni 2010 Dinas PPKAD Kab.

DAHRUN (Alm) :Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerahHalaman 60 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLKab.