Put.Nomor:150/PDT/2020/PT MKS.Pasal6 Lelang Eksekusi terdin dan:e.

No.C27348.HT.01.01.Th.88 tanggal 19 Agustus 1988, dan telahdidaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.78/1989/PN.JKT/SEL, tanggal 25 Januari 1989;Bahwa untuk menjalankan operasional kegiatan Rumah Sakitmenurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor920/MenKes/Per/XII/1986 tentang Pelayanan Kesehatan Swastadi Bidang Medik dalam Pasal 18 ayat 1 mengatur bahwa:Rumah sakit khusus diselenggarakan oleh swasta denganpersyaratan sebagai berikut:b. haruSs Mempunyal gedung yang terdin

Surabaya ada pemberitaan bahwaada bendera yang dipatahkan di asrama mahasiswa Papua, kKemudian orang Papuaditeriakin monyet dan yang kami rasakan adalah sakit hati sebagai orang Papuadirendahkan;Bahwa, menurut saksi pada saat kejadian kerusuhan tanggal 29 Agustus 2019, saksidapat informasi dari anak saksi pada pukul 14.00 WIT bahwa ada demo, kemudiansaksi langsung ke Yapis, demonstran tidak ada lalu saksi ke Dok Il dan demonstransudah pada berkumpul di dekat lampu merah Dok Il dan peserta demo terdin

Niaga Jaya) telah mengajukan permohonan kredit kepadaPenggugat sebagaimana tersebut dalam Formulir Permohonan Pinjaman (LoanApplication Form) tertanggal 27 Juni 2007 terdin dari Pinjaman Jangka Menengah(PJM) dan Pinjaman Rekening Koran dengan jumlah pinjaman sebesar Ro1.150.000.000, (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tanganioleh Tergugat Il (Elfis Faisal) selaku Direktur CV Niaga Jaya (bukti P1);2.

StandardOperating Procedure (SOP) kegiatan tersebut terdin dari Silabus Mater, PetunjukPelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan tersebut terdin dariSilabus Mater, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).Silabus Materi merupakan pedoman dasar yang berkaitan dengan materi yangharus diberikan kepada para siswa yang mencakup tentang Hubungan klam,Manusia dan Alam, Sejarah dan Organisasi Mahasiswa Pecinta AlamUniversitas blam Indonesia, Persiapan Peralanan dan Jumalistk Alam Bebas,Navigasi Darat, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), LingkunganHidup, Mountaineering

Pajak Tertentu yang bersifat strategisyang atas penyerahannya dibebaskan darn pengenaan PajakPertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010tanggal O5 April 2010 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak YangMelakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan PenyerahanYang Tidak Terutang Pajak (PMK78), antara lain mengatur:Pasal 2 angka 1:Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan:71. usaha terpadu (integrated), terdin

Pasal353 ayat 1 huruf a Undangundang No. 27 Tahun 2009 mengaturbahwa:Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdin atas (diantaranyahuruf a.) pimpinan;Halaman 40 dari 74 halaman Putusan No. 40/PDT/2015/PT.SMRPasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010mengatur bahwa:Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD;Pasal 36 ayat (1) huruf aPeraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010mengatur bahwa:Alat kelengkapan DPRD terdiri atas (a) pimpinan;.

Mks.Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 129 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaramenyebutkan:(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin darikeberatan dan banding administratif. ;(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secaratertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum denganmemuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepadapejabat

Pengurus Pembentahuan Pabean yangdiwajibkan Undangundang Kepabeanan dilakukan oleh pengangkut, importir ataueksportir dan ayat (2) : Dalam hal pengurusan Pembentahuan Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportirmenguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan,Bahwa menurut pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang, dinyatakanbahwa : Pembentahuan Pabean Pengangkut Barang terdin

Karena semua sebidang tanah yangmenjadi lokasi usaha adalah milik Perusahaan yang didirikan oleh 4 (empat) orang.Pendiri Perusahaan Pencucian Kain Levis Perca yang kemudian dinamakan KaryaAbadi terdin dari :a. Bapak. ABDUL AZIS, sebagai penanggung jawab perusahaan dengan bermodalkantanah milk isterinya (Ibu SITI WASITAH) sebagai lokasi usaha. Berdomisili di Jl.Guyangan 72 Dsn. Dayangan RT 002/RW 001, Desa Genukwatu, Kecamatan N goro,Kabupaten Jombang.b. Sdr.

Lucky Endrawati, SH, MH, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli adalah dosen hukum pidana pada Fakuttas Hukum UniversitasBrawijaya, Malang;Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN KdrBahwa Pasal 160 KUHP terdin dari unsur subyektif dan unsur obyekif,Bahwa unsur subyektif yakni dengan sengaja (sekalipun tidak tertulissecara ekplisit unsur dengan sengaja, namun bentukbentuk perbuatandalam pasal 160 KUHP seperti menghasut atau melawan padakekuasaan umum dan lainlain

yang bersangkutan pertama kali mengetahuikeputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:Pasal 75 (1) :(2):(3) :(4) :Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin

PLURIUM LITIS CONSORTIUM;Bahwa gugatan Perkara a quo error in persona karena kurang pihak yang adadalam gugatan perkara a quo; Bahwa Penggugat di dalam Posita 1 adalah Koperasi Serba Usaha (KSU)Agro Tunas Harapan dengan tempat kedudukan di Desa Tanjung LimauKecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai (Sekarang Kabupaten KutaiHalaman 24 dari 49 Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT SMRKartanegara), berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi pasal 10 ayat (5)pengurus terdiri atas sekurangkurangnya 3 (tiga) orang yang terdin

Putusan Nomor 2 P/HUM/2020(2) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdin dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi,seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang;Pasal 26 Peraturan Pemerintan Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS):(1) Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap: a. seleksi administrasi; b. seleksikompetensi dasar; dan c. seleksi kompetensi bidang

Putusan Nomor 92/G/2019/PTUNJKT.Pasal 7;Ayat (1) mengatur:Tingkat hukuman disiplin terdin dari:a. Hukuman disiplin ringan;b. Hukuman disiplin sedang; danc. Hukuman disiplin berat.Ayat (2) mengatur:Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdin dari:a. Teguran lisan;b. Teguran tertulis; danc. Pernyataan tidak puas secara tertulis.Ayat (3) mengatur:Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdin dari:a.

Kerugian ImmateriilBahwa klienklien Penggugat yang terdin dan para investorberkurang kepercayaannya untuk mengunakan jasaPenggugat dalam menginvestasikan uangnya yang ditafeirkerugian immateril ini sekurangkurangnya sebesar Rp100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah).Kerugian Penggugat IlKerugian matenil sebesar Rp 4.558.750.000, (empat milyarlima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh riburupiah), dengan perincian sebagai berikut: harga nominal Obligasi Subordinasi Bank Global yaitu

3.000.000.000, (tiga milyar rupiah). bunga Obligasi Subordinasi Bank Global yang belum dibayarsampai dengan tanggal gugatan ini, yaitu, bunga obligasiyang disepakati sebesar 14,5% pertahun, kupon bungaobligasi terakhir dibayarkan bulan Desember 2004, dengandemikian bunga obligasi yang belum dibayarkan adalah 43bulan x 14,5%/12 bulan x 3 milyar sama dengan Rp1.558.750.000, (Satu milyar lima ratus lima puluh delapanjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Kerugian ImmatenilBahwa klienklien Penggugat II yang terdin

dimaksud pada ayat (1), wajibdilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab.Dalam penjelasan disebutkan Yang dimaksud dengan penuhfanggung jawab adalah mempemnatikan Perseroan denganseksama dan tekun.3) Setiap Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaiHalaman 57.Putusan NO.255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2).4) Dalam hal Direksi terdin

Prosespemeringkatan dilakukan berdasarkan prosedur internalpemeringkatan, dimana didokumentasikan dan dibentuk berdasarkankebiasaan praktik yang telah diakui oleh dunia internasional.a Peringkat perdana tahun 2003 52.Bahwa Panitia Pemeringkat yang melakukan analisa terhadapTergugat terdin dari 3 (tiga) ahli Keuangan berpengalaman, yaituJazid Adam, Eka P.

Apabila terobuktii bahwa jawaban pertanyaanpertanyaan di atastidak sesuai dengan kenyataan maka Polis bapak/ ibu akan dibatalkan danseluruh premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan.Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Polis dengan muiai bertakunyapertanggungan berdasarkan Polis tanggal 25 Oktober 2011, dimana didalam Polis pengaturannya terdin atas Ketentuan Umum dan KetentuanKhusus, serta melampirkan Data Polis dan Pemyataan Kondisi KesehatanTertanggung.Bahwa kemudian merujuk kepada Formulir

Bahwa dalam posita gugatan poin pertama didalilkan bahwa tanahobyek gugatan adalah tanah yang bernama adat Tondau yang terdin dariYaimani, Yehur, Riaruk, Yehmensau dan Tanjung Rohorok sedangkandalam surat pelepasan yang dibuat oleh Gerson Y Hassor menyebutkanbahwa tanah yang dilepaskan adalah tanah YasauwVijeliHemensauw,dengan penyebutan yang tidak sama menandakan bahwa tanah yangdimaksud adalah tanah yang berbeda;2.

Ayat (2) menyatakan Tahapan persiapan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan: huruf (b) menyatakanpembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh BadanPermusyavaran Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepulu)Hari setelah pemberitahun akhir masa jabatan; Ayat (3) menyatakan Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdin atas kegiatan: huruf (b) menyatakan penelitiankelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi,serta penetapandan pengumuman mengeni pengesahan

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan Objek Sengketadalam sengketa a quo(Vide Bukti P1) khususnya pada bagian konsideran dimanadasar penerbitannya adalah Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara dimana Upaya Administratif dalam Undang Undang tersebut diaturdalam Pasal 129 yang menentukan;(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.Halaman 44Putusan No.120/G/2019/PTUNMDN(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin darikeberatan